Rabu, 23 Desember 2015

Kenapa masalah PBJ kita begitu ruwetnya?

Soal pengadaan barang/jasa (PBJ) masih menjadi isu yang terus muncul. Mungkin karena dorongan dari pemerintah saat ini di mana kita dipaksa untuk terus berkinerja, sementara itu sistem PBJ masih tidak memungkinkan hal itu. Suatu hal yang sangat dilematis. Sistem PBJ di negara kita masih menjadi hambatan utama untuk berkinerja. Dari ngobrol ngalor-ngidul, ternyata soal ini pun rupanya sudah pernah dibahas di literatur. Kondisi saat ini tidak bisa dilepaskan dari dua pertarungan pendekatan reform berbasis NPM.

Dalam reform NPM itu ada dua pendekatan yang populer, yaitu "liberation management" versus "market-driven management". Pendekatan pertama mengasumsikan orang-orang di sektor publik itu adalah orang-orang baik yang sialnya sedang berada pada sistem yang buruk.

"The liberation management school characterizes professsional public managers as good managers caught in bad systems."

Mereka ini biasanya dibombardir oleh berbagai peraturan yang duplikasi, saling tumpang tindih, dan sering malah sebenarnya tidak perlu. Pandangan ini mengangggap mestinya mereka para profesional di sektor publik itu diberikan kesempatan untuk berakuntabel atas apa yang dicapainya. Bukan mereka yang salah, tetapi sistem yang buruklah yang mengakibatkan mereka tidak bisa bekerja. Karenanya, pengendalian melalui hasil menjadi ciri utama yang didorong pendekatan ini, bukan pada prosedur atau input.

"Liberated managers would be held accountable to the democratic process by what they achieve in their respective policy areas. Hence, the necessary control is exercised through outcome measures rather than through input constraints."

Sialnya, kebanyakan negara berkembang itu masih didominasi, didokrin, dan akhirnya percaya dengan market-driven management. Padahal, landasan berpikir pendekatan ini berbeda dengan konteks negara berkembang. Berbeda dengan liberation management yang berbasis trust, asumsi pendekatan ini para profesional di sektor publik itu adalah orang-orang yang culas.

"[P}ublic-sector managers are motivated by narrow self-interest and will take advantage of opportunities to 'cheat' as expressed in public choice theory and principal-agent theory."

Karenanya, untuk mengendalikan mereka, kompetisi pasar harus terus didorong. Jangan pernah percaya dengan mereka, itu inti nasihat pendekatan ini.

"Competition in and of itself serves as a control mechanism in the private sector and dovetails with the narrow self-interest that may drive managers."

Itulah sebabnya, lelang selalu menjadi hal yang diagungkan di sistem PBJ kita. Penunjukan langsung selalu menjadi barang haram. Kepercayaan bahwa lelang menyelesaikan masalah sektor publik pun sudah merambah pada penentuan pejabat publik, walaupun mayoritas rakyat Indonesia menganggap jabatan adalah amanah. Suatu yang paradoksial.

Sialnya lagi, kita di universitas pun telah didoktrin sejak lama untuk percaya dengan market-driven management, suatu ajaran penting kapitalisme. Kelas-kelas selama ini dirancang untuk percaya dengan pendekatan market ini. Dan akhirnya, secara tidak sadar, kita pun sekarang terperangkap di dalamnya.

Program-program reform di negara berkembang pun selalu percaya dengan anjuran ini. Apalagi ketika yang berbicara adalah lembaga donor. Karenanya, desain sistem PBJ kita pun masih berbasis ketidakpercayaan pada para profesional di sektor publik.

Ini mestinya sama-sama kita lawan. Situasi praktik yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari mindset konseptual kita sendiri. Sepanjang kita masih percaya dengan dokrin market-driven management yang buta, sepanjang itulah kita masih terus akan berbicara blundernya sistem PBJ kita, kita terperangkap di dalamnya, dan memakan rekan-rekan kita sendiri sebagai korbannya.

Saatnya kita bergerak untuk mengembalikan mindset bahwa masih banyak profesional di sektor publik adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan kita harus memenangkan pertarungan pendekatan liberation management atas market-driven management.

Bacaan utama:

Gianakis, G. A. (2002). The promise of public sector performance measurement: Anodyne or placebo? Public Administration Quarterly, 26(1/2), 35-64.

Kamis, 20 Agustus 2015

Politik, Hukum dan Bisnis Korea

Untuk memahami pergerakan bisnis Korea, kita harus memahami pergolakan politik dan hukum di sana. Tahun 2000-an, setelah reformasi, saya pernah bertemu dengan seorang monk Korea di Manila. Ia adalah aktivis Transparency International Korea. Saya tanya, kenapa monk terlibat di pergerakan ini. Dan seterusnya. Kemudian, dia bercerita banyak. Ia menjelaskan peran utama monk dalam menggerakkan reformasi. Salah satu guidance yang tegas dari monk (ulama) adalah: "Aktivis anti-korupsi boleh bekerja sama dengan siapapun. Namun, satu yang tidak boleh, bekerja sama dengan militer." Kenapa? Karena orang-orang militer tidak bisa dipercaya, katanya. Jangan pernah percaya dengan militer, itu warning para monk.

Salah satu momen penting kemajuan pesat reformasi Korea adalah ketika ada ajudan yang menembak mati presiden Korea (Park Chung-hee). Orang bilang, jika presiden ini tidak ditembak mati, maka Korea akan mempunyai presiden diktator seperti Suharto, di mana di awal sangat baik, dan mengalami degradasi di akhir. Syukurnya, ajudan itu memotong alur sejarah tersebut sehingga mereka tidak memiliki diktator.

Sempat KOICA (lembaga donor semacam ADB/WorldBank) memberikan support besar-besaran untuk mendampingi proses reformasi birokrasi di Indonesia melalui Kementerian PAN dan RB. Sialnya, salah satu deputi di kementerian ini, yang mengurus reformasi birokrasi, malah memiliki pemikiran yang menyimpang. Ia mengambil model Eropa (Excellence Model), western. Jika saja pendampingan dari KOICA ini berjalan lancar, akan banyak perubahan birokrasi di Indonesia.

Saya tadinya berharap bahwa Indonesia akan mengikuti Korea dalam keberhasilan reformasinya. Reformasinya memungkinkan adanya kompetisi bisnis yang fair dan mereka menuju kemajuan yang pesat. Sayangnya, trend itu tidak terjadi di Indonesia. Mungkin salah satunya karena kita tidak mengikuti nasehat monk tadi. Kita terlalu lama berleha-leha dengan militer. Militer tidak berhasil total meninggalkan gelanggang politik (sementara di Korea presiden yang berlatar belakang militer terakhir adalah Roh Tae-woo (berakhir 1993). Akhirnya, reformasi Indonesia masih dikotori oleh peran militer (termasuk polisi yang masih berprilaku militer). Kita bahkan sempat memilih presiden yang berlatar belakang militer terlalu lama (dua periode) dan hampir memilih seorang lagi yang berlatar belakang militer beberapa waktu lalu. Kesuksesan Indonesia akhirnya tertunda.

Korea berhasil dipimpin oleh mereka yang berlatar belakang pergerakan (Kim Dae-jung). Kemudian kemajuan pesat dialami ketika mereka dipimpin oleh mantan CEO Hyundai dan walikota Seoul (Lee Myung-bak). Di sinilah hambatan-hambatan dari penegak hukum mulai dihapus. Presiden ini meletakkan KPK sebagai bagian dari Komnas HAM dan meletakkannya di bawah kendali presiden. Aktivis anti korupsi mengkritik habis. Namun, presiden Korea ini berhasil membuat sektor bisnis bergerak bebas, tanpa ketakutan karena penegak hukum yang kelewat batas (yang tampaknya sedang dicoba eksperimennya oleh Jokowi).

Kini, kepemimpinan beralih ke anak yang dulu bapaknya dibunuh oleh ajudannya. Tampaknya, ia (Park Geun-hye) hanya melanjutkan sistem yang sudah berjalan. Karena itu, kita tidak terlalu banyak mendengar lagi cerita presiden ini. Namun, ia dianggap sebagai presiden berpengaruh di Korea setelah Kim Dae-jung.

Och, yach, struktur pemerintahan Korea itu unik. Mereka presidential, tetapi punya perdana menteri (Prime Minister's Office). Ialah yang me-lead tataran implementasi reformasi di Korea.

Di sisi lain, ada hikmah lain yang perlu kita syukuri karena tidak mengikuti alur Korea. Ketika mereka mengalami kemajuan pesat, tentu ada pengorbanan. Para pria sibuk bekerja. Para wanita juga begitu. Sialnya, para wanita yang menjadi korban utama. Agar bisa menarik kaum pria, mereka banyak yang berjuang habis mempercantik dirinya. Cost untuk memelihara kecantikan adalah cost terbesar di sana. Di KRL, iklan paling marak adalah iklan operasi kecantikan. Karena itu, jangan aneh kalau pergi ke Seoul, kita tidak menemukan wanita yang tidak cantik atau sudah tua. Semua tampak muda dan cantik, dengan pengorbanan berat, tentunya.***