Selasa, 30 Juli 2013

Penerimaan CPNS 2013: Antara Sentralisasi Pendaftaran, CAT, dan Resistensi Perubahan

Kemarin saya sempat mengikuti undangan rapat persiapan penerimaan CPNS Tahun 2013 di Kementerian PAN dan RB. Hampir semua kementerian/lembaga diundang, terutama para pejabat eselon I. Selain itu, diundang juga wakil dari beberapa pemerintah provinsi yang mendapat formasi untuk menerima CPNS tahun ini.

Rencananya, tahun ini akan direkrut sekitar 60.000 CPNS, di mana 40.000 CPNS dari pemerintah daerah. Sebanyak 40.000 CPNS itu akan direkrut di 220 pemerintah daerah. Penentuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akan direkrut itu telah melalui beberapa proses. Menurut Menteri PAN dan RB yang hadir membuka acara tersebut, penentuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendapat formasi setelah mempertimbangkan kemandirian anggaran, jumlah penduduk, dan hasil analisis jabatan. Dari sejumlah pemerintah daerah yang mengusulkan, ternyata 150 pemerintah daerah dianggap tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, terdapat 100 pemerintah daerah yang tidak mengusulkan.

Sentralisasi Pendaftaran

Yang menarik, pada tahun ini pemerintah akan menerima pendaftaran peserta seleksi melalui sistem tersentralisasi. Pada sistem tersentralisasi ini, peserta mendaftar secara online pada sebuah sistem yang dibangun oleh BKN bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Namun, pengumuman adanya penerimaan seleksi CPNS masih melalui website masing-masing kementerian/lembaga pemerintah daerah.

Penerimaan tersentralisasi ini berbeda dengan penerimaan tahun lalu. Pada tahun lalu, pendaftaran peserta seleksi CPNS dilakukan secara terdesentralisasi, di mana peserta mendaftar ke website masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Akibatnya, banyak terjadi duplikasi pendaftaran karena seorang calon peserta mendaftar pada beberapa instansi. Sementara itu, walaupun sudah mendaftar ke beberapa instansi, peserta hanya bisa mengikuti ujian pada satu instansi. Sebab, pelaksanaan ujian masing-masing instansi itu bersamaan. Dengan adanya sistem pendaftaran tersentralisasi itu, mestinya masalah duplikasi ini bisa dipecahkan.

Yang hebat lagi, nantinya pendaftar cukup memasukkan NIK mereka. Selanjutnya, data pendaftar akan muncul secara otomatis. Dengan demikian, kemungkinan adanya kesalahan data atau kesengajaan mengubah data pribadi dapat diminimalkan. Sayangnya, ini masih rencana. Sebab, BKN sedang menjajagi kerja sama dengan Kemendagri untuk memperoleh data NIK tersebut. Di sisi lain, pada saat pertemuan tersebut, ada yang mempermasalahkan pendaftar warga negara Indonesia dari luar negeri yang belum memiliki NIK. Karena itu, diusulkan agar juga bisa mendaftar dengan ID Paspor.

Computer Assisted Test

Yang menarik lagi, pada tahun ini, pemerintah juga akan melaksanakan ujian dengan bantuan komputer (Computer Assisted Test – CAT). Perangkat untuk kepentingan CAT ini telah tersedia di kantor pusat dan 12 kantor regional BKN. Di kantor pusat BKN, terdapat sekitar 140 unit, sedangkan di masing-masing kantor regional sekitar 50 unit. Dengan CAT ini, peserta dapat melakukan ujian TKD secara bergiliran.

Manfaat utama dari CAT ini adalah peserta dapat langsung mengetahui berapa hasil TKD yang diperolehnya setelah ujian. Dengan demikian, ujian akan semakin transparan. Manfaat berikutnya, efisiensi penggunaan anggaran bila dibandingkan dengan ujian secara tertulis yang harus mencetak lembar soal dan lembar jawaban dengan biaya yang signifikan.

Sayangnya, pemerintah tampaknya masih ragu-ragu dalam menerapkan CAT. Hal ini tampak dari penyajian yang diberikan, di mana tidak dinyatakan secara jelas instansi mana yang wajib menerapkan CAT. Penyaji hanya menyatakan bahwa penggunaan CAT diutamakan pada 18 instansi yang telah menjadikannya sebagai target program reformasi.

Resistensi Reformasi

Masalah berikutnya, ketika CAT dikenalkan, ada resistensi yang besar dari masing-masing instansi. Resistensi tersebut tampak dari beberapa pertanyaan peserta. Pertanyaan umum adalah mempersoalkan kesiapan anggaran di sisi mereka agar CAT bisa dilaksanakan. Persoalan lain adalah soal kesiapan di lingkungan daerah mereka. Kita tentu tahu bahwa dengan adanya CAT maka kemungkinan intervensi dari para pejabat atau politisi akan dapat diminimalkan. Tujuan tersebut tampaknya sudah mulai dipahami oleh masing-masing instansi.

Resistensi ini juga tampak nyata ketika para panelis yang merupakan pejabat eselon I BKN dan Kementerian PAN dan RB menjadikan reformasi birokrasi sebagai retorika seleksi penerimaan CPNS. Peserta tampak tidak antusias. Berbeda dengan masyarakat yang menginginkan adanya reformasi birokrasi, pandangan peserta yang berasal dari berbagai instansi tersebut ternyata berbeda tentang reformasi birokrasi. Mereka menanggapi dingin retorika panelis ketika berbicara reformasi birokrasi.

Parahnya lagi, terdapat suatu daerah yang menginginkan diberikannya keistimewaan khusus. Argumentasi yang diberikan adalah kondisi daerahnya yang unik, seperti masih seringnya perang suku, kualitas SDM, dan seterusnya. Padahal, inilah peluang awal di mana rekruitmen CPNS akan menjadi buruk. Efek negatifnya lagi, dalam jangka panjang, pemerintah daerah akan diisi oleh PNS yang tidak berkualitas. 

Tampaknya, memang masih ada gap yang besar antara yang menjadi retorika pemimpin politik dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana pengertian korupsi yang tidak sama antara satu daerah dan daerah lainnya, reformasi birokrasi juga tidak dimaknai serius oleh semua pihak. Jadi, wajar saja jika ekspektasi masyarakat adanya reformasi birokrasi tidak pernah tercapai.

Kita mestinya merenungi lagi apa yang salah dari program reformasi birokrasi dan mencari cara baru agar perubahan (change) bisa berjalan dengan baik.***

Jumat, 26 Juli 2013

Online System Pajak Daerah

Ternyata, pemerintahan Jokowi dan Ahok telah membuat gebrakan besar pada proses otomasi pengumpulan pajak daerah. Dengan Peraturan Gubernur Nomor 224/2012, Jokowi telah mewajibkan online system empat jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Ini bukan sembarang online system, seperti penyetoran pajak melalui internet banking yang sudah biasa dilakukan, tetapi lebih jauh dari itu.

Dengan Peraturan Gubernur tersebut, Pemerintah DKI telah “memaksa” seluruh wajib pajak pada keempat jenis pajak tersebut untuk meminimalkan transaksi tunai dengan Pemda DKI. Hebatnya, setiap omzet yang diterima oleh wajib pajak harus tercatat dalam sistem online, yaitu cash management system (CMS) BRI. Uang sejumlah omzet per harinya yang diterima wajib pajak juga harus langsung disetor ke bank esok harinya. Dari nilai omzet inilah, kemudian kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak akan dipotong secara otomatis dan disetorkan ke rekening Kas Daerah. Fantastis bukan?

Yang hebat lagi, pada sistem online ini, Pemerintah DKI hanya memberikan 2 alternatif, yaitu fully online atau semi online. Pada sistem fully online, setiap transaksi yang ada di wajib pajak itu harus tercatat otomatis ke Data Center BRI, selain juga tercatat pada sistem yang ada di wajib pajak. Pada sistem semi online -- yang di Peraturan Gubernur disebut dengan istilah sistem manual -- setiap wajib pajak harus menyetorkan sejumlah omzet yang diterimanya setiap hari ke BRI. Setelah itu, tugas sistem CMS BRI yang memperhitungkan berapa pajak yang harus ditransfer ke Pemda DKI. Wajib pajak juga tidak perlu repot lagi membuat SPTPD dan SSPD secara manual. Keduanya akan ditangani langsung oleh CMS BRI dengan e-SPTPD dan e-SSPD. Sangat canggih, bukan?

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI tersebut bisa dibilang gebrakan besar dan selangkah lebih maju bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, adalah masih dalam bentuk wacana untuk melarang adanya transaksi tunai di atas jumlah tertentu pada pemerintah pusat. Tujuannya pun agar banyak pihak tidak ada peluang lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sayangnya, wacana tersebut tidak pernah berkembang lagi. Ntah apa penyebabnya. Mungkin karena memperhitungkan tantangan yang nantinya akan sangat besar.

Mungkinkah Diimplementasikan?

Upaya Pemda DKI tersebut tentu saja akan mendapat tantangan besar. Misalnya, memaksa wajib pajak untuk menyetor uang yang diterimanya sejumlah omzetnya setiap hari ke bank. Apakah hal itu mungkin dilakukan? Bukankah dalam praktiknya para wajib pajak itu, sebagai pengusaha, masih terbiasa mengeluarkan pembiayaan rutinnya, seperti gaji karyawan, dari uang kas omzet penjualan hari itu? Tidak semua pengusaha yang mentransfer gaji karyawannya melalui bank.

Kedua, mestinya aturan yang sifatnya memaksa ditetapkan dengan Undang-Undang. Paling tidak dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Gubernur tentu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksa wajib pajak menyetorkan uang sejumlah omzetnya ke bank setiap hari. Apalagi, banknya pun hanya bank tertentu, yaitu BRI. Wajib pajak bisa saja menghindar atau mengeles bahwa mereka tidak punya rekening di BRI. Memaksa seorang wajib pajak harus mempunyai rekening di BRI pun bisa dianggap sebagai tindakan pemaksaan, atau malah melanggar HAM. Karena itu, hal-hal seperti ini mestinya diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Ketiga, Pemda DKI telah memberikan insentif yang menarik agar wajib pajak mau menerapkan sistem online ini, yaitu (a) dibebaskan dari kewajiban perforasi/legalisasi bon penjualan (bill) dan karcis tanda masuk; (b) dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan bulanan, rekapitulasi bon penjualan dan karcis tanda masuk, serta penyampaian SSPD dan SPTPD manual; (c) memperoleh fasilitas CMS; dan (d) kemudahan lain sesuai dengan kebijakan bank, seperti kredit pembiayaan. Sayangnya, insentif ini rasanya masih kurang menarik. Insentif akan adanya pengurangan pajak atau yang sifatnya pemberdayaan usaha akan lebih menarik pengusaha tentunya.

Walaupun demikian, sudah ada ancaman bagi wajib pajak yang tidak mau mengikuti sistem online. Hal ini mungkin dapat mendorong wajib pajak untuk mau menjalankan sistem online tersebut. Ancaman terberat adalah wajib pajak yang tidak menerapkan sistem online akan dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Jika diterapkan, tentu akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang bersedia menerapkan sistem online. Namun, hal ini bisa juga malah tidak demikian, yaitu jika ternyata proses pemeriksaan tersebut malah disalahgunakan dengan kongkalikong antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Bukannya malah akan banyak wajib pajak yang mau menerapkan sistem online, tetapi malah sedikit, seperti ditengarai oleh Ahok yang diungkapkannya di media massa.

Keempat, pada sistem fully online, Pemda DKI akan menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi. Alat atau sistem ini sangat rentan dari gangguan. Gangguan ini bisa karena faktor sengaja atau tidak sengaja. Gangguan karena faktor sengaja bisa dilakukan oleh wajib pajak, aparat pajak, atau malah petugas bank. Sayangnya, Peraturan Gubernur yang ada baru mengatur sanksi jika gangguan disebabkan secara sengaja oleh wajib pajak. Sanksinya pun baru terbatas berupa kewajiban kepada petugas pajak untuk melakukan tindakan administrasi apabila wajib pajak merusak alat atau sistem perekaman data. Belum diatur jika gangguan tersebut malah disebabkan oleh prilaku aparat pajak atau petugas bank. Demikian juga, tidak ada sanksi pidana jika ada unsur kesengajaan ditimbulkan oleh ketiga pihak tersebut. Selain itu, jika gangguan disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja, belum diatur bagaimana penanganannya. Padahal, pada sistem online, kecepatan penanganan gangguan adalah sangat penting.

Kelima, walaupun berulang-ulang disebutkan bahwa e-SSPD dan e-SPTPD akan dijalankan langsung dari sistem CMS, pada Peraturan Gubernur ada pernyataan aneh, yaitu e-SSPD dan e-SPTPD tersebut mesti ditandatangani oleh wajib pajak. Kalau sudah online, dan pengiriman e-SPPD dan e-SPTPD itu dikuasakan ke sistem BRI melalui CMS, mestinya tidak perlu lagi adanya pengaturan bahwa wajib pajak harus menandatangani e-SSPD dan e-SPTPD.

Namun, dengan berbagai catatan tersebut, upaya Pemda DKI ini perlu didukung oleh semua pihak, dengan perbaikan di sana sini ke depannya.***

 

Minggu, 21 Juli 2013

Korupsi Sistemik dan THR

Apakah korupsi itu budaya? Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Banyak argumentasi yang diberikan untuk “membela” bahwa korupsi itu bukanlah budaya. Salah satu argumentasinya, seorang penggerak korupsi Olesegun Obasanjo dari Nigeria menyatakan bahwa pemberian hadiah ke pemimpin adat dalam suatu acara adat di masa lalu selalu dilakukan secara terbuka. Artinya, budaya masyarakat di masa lalu selalu dibangun secara terbuka. Pemberian hadiah ini bukanlah budaya korupsi. Tindakan korupsi cenderung tidak transparan. Pemberian korupsi biasanya dilakukan di bawah tangan, tidak terbuka.

Saya lebih melihat korupsi itu ditumbuhkan oleh kebiasaan. Sebagai contoh, ketika kita berlebaran, adalah kebiasaan untuk memiliki hal-hal baru. Memang lebaran adalah merayakan hari kemenangan, setelah berpuasa selama sebulan penuh. Untuk memenuhi kebiasaan tersebut, semua organisasi mengenal adanya uang THR. Perusahaan swasta diwajibkan untuk memberikannya. Jika tidak, tentu akan ada sanksinya.

Pada organisasi publik, kebiasaan ini pun merembet. Adalah kelaziman, secara informal adanya THR untuk pegawai negeri. Di masa lalu, uang THR ini ada yang disiapkan secara formal atau tidak formal. Misalnya, secara formal pada beberapa pemerintah daerah disediakan anggaran khusus untuk THR, dengan peristilahan yang beragam. Secara tidak formal, anggaran itu biasanya dimintakan dari rekanan. Tentu tidak semua mau mengakui yang bersifat informal ini. Sialnya, si penerima, yaitu para pegawai negeri, tidak peduli dari mana sumbernya. Mereka bahkan menganggap hal itu adalah sah-sah saja dan menjadi “kewajiban” bagi pimpinan organisasi untuk menyiapkan anggarannya.

Dalam sebuah wawancara radio yang membahas THR, ada seorang wanita, PNS sebuah kementerian yang polos bercerita pengalamannya dengan THR. Katanya, THR pertama kali dia terima ketika baru jadi PNS, yaitu dari beberapa atasannya. Terus, dengan polos si penyiar bertanya, “Loch, emang dari mana uangnya? Kan PNS tidak punya THR.” Si PNS dengan enteng bilang bahwa itu uang yang dikumpul-kumpulkan kantornya. Agak ngeles, dia bilang: “Kan, kami punya koperasi.” “Uang itu kemudian saya gunakan untuk biaya nikah,” tambahnya dengan bangga. Jawaban yang aneh. Mana mungkin uang dari koperasi bisa untuk biaya menikah.

Belakangan, good governance semakin ditegakkan di negara kita. Setelah memasuki fase good governance, semakin sulit bagi organisasi publik untuk menyediakan anggaran THR dari sumber tidak formal. Syukurnya, pemerintah kemudian mengucurkan gaji ke-13, yang waktunya berdekatan dengan hari raya pada tahun ini. Sebelumnya, pemberian gaji ke-13 ini lebih ditujukan untuk membantu pegawai negeri menghadapi pembiayaan anak-anaknya pada tahun ajaran baru.

Hanya saja, penyediaan gaji ke-13 itu baru menyelesaikan masalah THR para pegawai negeri. Pada kenyataannya, kini di instansi pemerintah banyak pegawai honorer atau tenaga harian lepas. Sampai saat ini, pemerintah tidak menyediakan anggaran gaji ke-13 untuk mereka. Akhirnya, pimpinan instansi harus berpikir secara cerdas mencari pembiayaan THR tersebut. Memang, pemberian tersebut tidak wajib, tetapi hanya kelaziman. Namun, kelaziman inilah yang sebenarnya menjadi awal malapetaka.

Pimpinan organisasi lantas mencari cara untuk membiayai THR tenaga harian lepas tersebut. Cara yang paling mudah adalah meminta sumbangan dari pegawai negeri yang mendapat gaji ke-13 itu. Jumlah tertentu dari gaji ke-13 tersebut dipotong langsung dan dianggap sebagai biaya sosial. Dalam jangka pendek, cara seperti ini tidak masalah. Namun, kadang malah menjadi masalah besar ketika ada salah satu pegawai di sebuah instansi pemerintah yang tidak setuju dengan pemotongan tersebut. Apalagi jika kemudian hari tindakan pemotongan itu dipolitisasi.

Cara yang paling klasik untuk membiayai THR para tenaga harian lepas tersebut adalah meminta rekanan menyisihkan anggarannya. Memang cara ini sangat praktis. Namun, mengingat biaya pengadaan sudah semakin efisien, biasanya saat ini sudah sangat berisiko meminta rekanan “berpartisipasi” untuk membiayai THR tersebut. Kalaupun ada, praktiknya biasanya bersifat himbauan dan aliran dana akan langsung diberikan dari rekanan ke para tenaga harian lepas tersebut.

Sialnya, masalah THR itu tidak hanya memusingkan untuk kepentingan tenaga harian lepas. Karena awalnya sudah menjadi kebiasaan, walaupun sudah mendapat gaji ke-13, para pegawai negeri rendahan pun sering menuntut adanya THR. Mereka beralasan bahwa kebutuhan untuk lebaran, terutama belanja pakaian baru atau pulang kampung, sangat dibutuhkan. Cara yang paling cerdas untuk mengatasi ini adalah dengan memberikan honor kegiatan atau uang harian perjalanan dinas.

Pembelajaran

Dari kebiasaan mengatasi masalah THR ini, secara tidak sadar sebenarnya kita telah mengabaikan prinsip Ramadhan. Bulan yang mestinya berisi penyucian diri ini akhirnya diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Secara tidak sadar, kita telah menumbuhkan budaya korupsi pada diri kita dan lingkungan kita. Masalahnya, persoalan THR ini adalah persoalan sistemik di lingkungan birokrasi. Kita juga harus menyelesaikannya secara sistemik.

Upaya pelarangan pemberian parcel oleh KPK ke para pegawai negeri merupakan bentuk nyata. Dengan larangan ini, sudah mulai jarang terlihat adanya parcel yang datang ke kantor pemerintah menjelang lebaran. Di masa lalu, parcel ini bersileweran. Ketika pejabat penerima parcel memberikan sebagian parcel tersebut kepada bawahannya, ia dianggap sebagai pejabat yang dermawan. Padahal, parcel ini merupakan persoalan sistemik korupsi menjelang lebaran.

Berkaitan dengan THR, mestinya kita harus merenungkan kembali kata fitrah, makna penyucian diri pada bulan Ramadhan ini. Janganlah THR yang sebenarnya nilainya tidak signifikan malah merusak upaya penyucian diri tersebut.

Hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bahwa ternyata korupsi secara tidak sadar ditumbuhkan dari proses ritual keagamaan yang salah, yaitu lebaran yang harus diisi oleh hal yang serba baru. Lebaran harus dikembalikan sebagai penyucian diri kita. Untuk menyadarkan ini, penting artinya agar kita semua berperan. Semua zakat, infaq, dan sedeqah yang dikucurkan haruslah dari sumber yang halal. Jangan tumbuhkan korupsi sistemik selama lebaran ini.

Bagaimana pendapat Anda?

 

 

Selasa, 16 Juli 2013

Model bisnis internet di Indonesia perlu dikaji lagi

Reporter : Arif Pitoyo

Pemerintah dan komunitas telematika diminta mengkaji ulang praktik bisnis internet di Indonesia agar legal dispute seperti pada kasus IM2 tidak terulang lagi di masa mendatang.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Rudy M. Harahap, staf pengajar IT Governance and Assurance pada Universitas Bina Nusantara dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Menurut dia, pengkajian tersebut harus melibatkan aparat hukum dan para ahli assurance (auditor) negara.

"Tidak ada kata terlambat untuk menata kembali business model internet di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari kasus IM2 dan Indosat, sebagaimana terjadi juga sebelumnya di negara lain," tegasnya.

Terkait dengan kasus IM2 sendiri, Rudi menilai semua pihak mesti fokus ke pokok masalah persidangan, tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika satu pihak membawa kasus ini ke PTUN yang akhirnya membuang-buang waktu dan energi semua pihak.

Seperti diketahui, vonis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah jatuh kepada mantan Dirut IM2 Indar Atmanto yaitu hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sedangkan Indosat dan IM2 sebagai perseroan dikenai denda sebesar Rp 1,3 triliun yang harus dilunasi setahun sejak keputusan bersifat tetap.

Imbas kasus IM2 tersebut menjadikan kekisruhan di industri internet di Tanah Air. Bahkan semua ISP yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan mengembalikan lisensi yang dimilikinya karena khawatir disalahkan oleh hukum.

Regulator pun untuk sementara waktu menunda proses perizinan baru untuk semua izin telekomunikasi sampai salah penafsiran yang dilakukan Kejaksaan dan pengadilan terselesaikan.

[ega]

http://www.merdeka.com/teknologi/model-bisnis-internet-di-indonesia-perlu-dikaji-lagi.html

Senin, 15 Juli 2013

Pulau Tidung: Kunjungan Wisata Berbasis Komunitas

IMG-20121225-00005Anda pasti sering mendengar Kepulauan Seribu. Jika diajak berwisata ke sana, tentu biaya yang terbayang adalah jumlah yang fantastis. Anda juga akan berfikir bahwa Kepuluan Seribu adalah sebuah gugusan di bawah pengelolaan Kota Jakarta Utara atau Jakarta Barat. Namun, tahukah Anda bahwa Kepulauan Seribu itu adalah sebuah kabupaten yang berada di bawah Pemerintah DKI Jakarta? Artinya, Pemerintah DKI Jakarta kini tidak hanya membawahi kota, tetapi juga kabupaten. Anda bisa bayangkan bagaimana sulitnya mengelola kawasan yang terpisah dari wilayah Jakarta. 

Syukurnya, ternyata Pemerintah DKI Jakarta begitu serius mengurusi kabupaten baru ini. Salah satu buktinya, mereka mengembangkan wisata berbasis komunitas. Tidak hanya perusahaan/korporasi saja yang didorong mengambil keuntungan dari bisnis wisata di Kepulauan Seribu, tetapi juga masyarakat di kepulauan tersebut. Salah satu wisata berbasis komunitas ini dikembangkan di Pulau Tidung dengan harga yang terjangkau.

Tahun lalu saya sempat berkunjung ke Pulau Tidung. Kunjungan ini sebenarnya merupakan kunjungan yang tidak direncanakan. Secara kebetulan seorang karib saya – yang menikah dengan adik istri saya – mengajak saya berwisata ke pulau tersebut. Memang, sebelumnya sekilas saya pernah mendengar usaha Pemerintah DKI Jakarta yang gencar mengembangkan wisata ke Pulau Tidung dari sebuah radio. Bahkan, kampanyenya terasa sekali di dunia twitter. Jika Anda meng-google, banyak sekali promosi yang dipasarkan tentang Pulau Tidung ini. 

Berbeda dengan yang dikembangkan oleh pihak swasta, wisata yang digalakkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke Pulau Tidung ini adalah wisata berbasis komunitas. Di Pulau ini, kita sebagai penikmat wisata menginap di rumah warga sekitar, bukan di cottage mewah. Tadinya, saya tidak dapat membayangkan seperti apa rasanya tinggal di rumah warga sekitar. Terbayang-bayang suasana tinggal di rumah kumuh dengan jamban yang tidak nyaman. Rupanya, kondisi di lapangan hal itu jauh berbeda dari yang terbayang sebelumnya. Kini sudah banyak rumah warga yang dimodifikasi agar bisa dinikmati oleh para turis.

Pulau Tidung dari KejauhanAnak Merasa Nyaman sebagai NakhodaBanana BoatMenyelam dan Melihat Pemandangan Bawah LautBerfoto sebagai Nakhoda
Suasana Wisata ke Pulau Tidung

Lantas, bagaimana caranya Anda bisa menikmati perjalanan wisata ke Pulau Tidung? Dengan jetfoil, tentu harganya mahal. Anda bisa menikmati perjalanan ke Pulau Tidung dengan kapal kecil milik warga setempat dari Muara Karang. Perjalanan ini menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Harga tiket kapal sekitar Rp40 ribu per orang. Kalau ingin cepat, Anda bisa juga menggunakan jetfoil. Sayangnya, keberangkatannya harus dari Marina Ancol dengan tiket sekitar Rp240 ribu per orang. Jetfoil bisa menjangkau Pulau Tidung dalam jangka sekitar satu jam. Cukup cepat, bukan? Skedulnya pun lebih fleksibel. Dengan kapal, Anda hanya punya waktu tertentu untuk berangkat ke dan kembali dari Pulau Tidung. Tentu dengan harga yang sangat merakyat.

Walaupun begitu, kapal kecil dari Muara Karang itu telah dilengkapi dengan pelampung yang memadai. Jadi, dari segi keselamatan, Anda cukup terjamin. Nahkodanya pun sangat ramah. Lagi pula, kalaupun ada gangguan, saya yakin penumpang tidak akan terdampar terlalu jauh dari pulau terdekat. Sebab, jalur yang dilewati kapal kecil tersebut tidak jauh dari pulau-pulau sekitarnya. Kemungkinan kalaupun ada masalah penumpang akan terdampar ke pulau terdekat.

Tadinya, ketika saya dan keluarga berkunjung, saya tidak merencanakan menginap di Pulau Tidung. Namun, ketika tiba di sana, skedul kapal kecil yang kembali dari Pulau Tidung ke Muara Karang sudah berangkat lebih awal pada sore harinya. Sebelumnya, saya berangkat pagi dari Muara Karang ke Pulau Tidung. Kebiasaan di sana, tidak akan ada kapal lagi untuk kembali ke Muara Karang dari Pulau Tidung setelah pukul 12.00 WIB jika ombak diprediksi akan bergolak. Tampaknya, memang secara alami wisata ke Pulau Tidung sudah diarahkan untuk menginap, paling tidak dalam satu malam.

Hebatnya, biaya penginapan di rumah penduduk ternyata sangat terjangkau. Untuk sebuah rumah dengan 2 kamar, biaya sewanya hanya sekitar Rp300 – 400 ribu per malam. Itu pun sudah termasuk ruang tamu di dalamnya dengan 2 kamar mandi. Dengan demikian, rumah ini bisa cukup banyak menampung beberapa orang sebenarnya. Kalau ingin menyewa rumah hanya dengan 1 kamar, tetapi ada ruang tamunya, harganya sekitar Rp200 – 300 ribu.

Wisata yang dapat dijelajahi di Pulau Tidung cukup banyak. Dengan penduduk sekitar 5 ribu orang, di sana kita bisa berwisata ke Pantai Cinta, di sebelah Timur pulau tersebut. Di sana juga ada jembatan menarik, yaitu Jembatan Cinta. Lokasi ini bukan tempat bercinta, loch. Akan tetapi, kita bisa berwisata dengan Banana Boat dan menyelam snorkeling. Harganya sekitar Rp150 ribu per boat yang bisa diisi 5 orang. Anda juga bisa melakukan penyelaman snorkeling untuk melihat keragaman hayati bawah laut. Tarifnya sekitar Rp35 ribu per orang.

Selain itu, Anda juga bisa melihat matahari terbenam di pantai sebelah Barat. Katanya, di sana ada rumah pangung kecil, tetapi saya tidak sempat menjajaginya. Saya hanya sempat menjelajahi dermaga di sebelah Utara. Kita bisa melihat nelayan yang baru bersandar dari laut.

Sayangnya, pantai di sebelah Selatan banyak menampung banyak dari Jakarta. Bahkan, saya lihat ada lampu bohlam yang berserakan di pantai. Ini akan membahayakan anak-anak yang berwisata ke sana. Padahal, pantai di sebelah Selatan ini berpasir putih dan cukup bagus untuk ditata lagi.

Kuliner di pulau ini pun sangat nikmat. Kita bisa makan malam seafod dengan harga terjangkau. Jika Anda beruntung, kunjungilah rumah makan tenda yang menjual kepiting dengan rasa yang memikat. Juga ada udang segarnya. Saat itu, rombongan saya berjumlah 20 orang. Mereka ikut makan malam semua dan menghabiskan sekitar Rp1,2 juta saja. Cukup murah bila dibandingkan makan seafood di Jakarta, kan? 

Saya sempat ngobrol dengan salah satu nahkoda, Pak Suhadi, yang juga orang asli Pulau Tidung, ketika dalam perjalanan kembali ke Muara Karang. Dia bilang, kalau kita mau berwisata ke sana sebenarnya bisa menggunakan jasa travel agent. Asalkan jumlahnya terpenuhi, yaitu di atas 12 orang. Tarifnya akan dibebankan sekitar Rp280 ribu per orang. Biaya ini sudah termasuk penginapan satu malam, ongkos kapal pulang-pergi, sewa sepeda, snorkeling, dan barbeque di malam hari. Sangat menantang, kan?

Ayoo susun agenda kunjungan wisata Anda ke sana. Siapkan jadual lebih awal karena hari Jumat – Senin biasanya hari-hari sibuk di sana.









image image

Sabtu, 13 Juli 2013

Menafsirkan Kerugian Negara

Teringat Kasus Indosat - IM3, teringat tulisan lama 13 tahun lalu yang sayang untuk dibuang.

KONTAN EDISI 36/IV Tanggal 5 Juni 2000
 
Menafsirkan Kerugian Negara                
Rudy M. Harahap
Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah
                                     
Saya pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas, ketika menyajikan kuliah akuntansi perbankan. Menurut saya, pertanyaan ini mestinya cukup sulit dijawab: "Misalkan Anda menjadi manajer bank dan ada kredit nasabah yang macet. Tentu, Anda tidak ingin gara-gara kredit macet ini kinerja Anda dinilai jelek. Apa yang akan Anda lakukan?"

Ternyata, beberapa mahasiswa merasa tak sulit menjawab pertanyaan itu. Dengan enteng, mereka menjawab: "Ya, diskedul ulang saja, Pak. Terus, naikkan plafon pokok utangnya. Selisih antara pokok utang yang lama dengan pokok utang yang baru dikompensasikan saja ke tunggakan cicilan pokok dan tunggakan bunga." Beres.

Ternyata, memang tidak sulit memahami cara klasik berbuat curang dalam bisnis perbankan. Bahkan, mestinya seorang bankir yang ingin mengakali keuangan banknya pun tak perlu jauh-jauh belajar di luar negeri. Cukup  di sini. Sebab, akal-akalan perbankan yang canggih pun sudah diterapkan dan dapat dipelajari di negeri ini.

Misalnya, kasus Texmaco. Akal-akalan klasik ini malah dianggap "lazim" dan bukan dianggap sebagai kecurangan berbisnis. Karena itu, wajar saja jika mantan menteri sekaliber Laksamana Sukardi kecewa dengan penghentian penyidikan jasus ini. Dia menyesalkan, bagaimana mungkin utang Texmaco yang triliunan itu dikatakan belum jatuh tempo, "Bagaimana bisa jatuh tempo karena terus diundur-undurin," katanya.

Saya sendiri menduga ada empat alasan utama dihentikannya penyidikan kasus Texmaco. Pertama, aparat kejaksaan salah dalam membaca laporan audit tenaga ahli dari BPKP. Alasan pertama ini telah diulas Soejatna Soenoesoebrata (KONTAN, 29 Mei 2000). Diungkapkannya, pegawai BPKP yang diperbantukan ke Kejaksaan Agung itu dalam laporannya tidak tegas-tegas menyatakan telah tidak ditemukan kerugian negara dalam Kasus Texmaco. Mereka hanya menyatakan belum terjadi kerugian negara. Bahkan, dalam laporannya para auditor BPKP itu menambahkan suatu catatan, yaitu jika aktiva yang dijaminkan oleh Texmaco betul-betul dijual (dieksekusi) dan realisasi harga jualnya jauh di bawah utang Texmaco di bank pemerintah, maka selisih antara harga jual dengan utang Texmaco itu merupakan kerugian negara.

Mestinya, dari laporan para akuntan BPKP itu kejaksaan bisa menyimpulkan bahwa Kasus Texmaco dapat merugikan negara. Dengan demikian, salah satu unsur korupsi, yang sulit pembuktiannya, menurut Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi (TPK) telah terpenuhi. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa TPK tidak terbatas pada yang merugikan negara, tetapi juga yang dapat merugikan negara. Artinya, TPK didefinisikan sebagai delik formal, yaitu adanya TPK cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan. Jadi, tidak mesti diikuti timbulnya akibat kerugian negara atau perekonomian negara.

Kedua, kemampuan dan kredibilitas SDM aparat kejaksaan tidak dapat diandalkan. Pernyataan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ramelan bahwa dengan dialihkannya kredit macet BNI ke BPPN maka tidak terdapat kerugian negara jelas-jelas telah bertentangan dengan UU TPK. Sebab, Pasal 4 UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku TPK. Karena itu, penulis menduga ada alasan kedua dari di-SP3-kannya kasus ini, yaitu kemampuan dan kredibilitas SDM aparat kejaksaan masih tak dapat diandalkan. Jadi, walaupun Jaksa Agung Marzuki Darusman telah melakukan reorganisasi, restrukturisasi, dan mutasi di kejaksaan, dalam kenyataannya dia tetap merekrut muka-muka lama. Misalnya, Direktur Penyidikan yang menandatangani SP3 Kasus Texmaco. Pejabat ini adalah mantan Kasubdit TPK juga. Karena itu, untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, perubahan yang dilakukan Darusman tidak banyak berarti.

Ketiga, pelaksanaan pemeriksaan tenaga ahli BPKP itu telah dibatasi, yaitu tidak diperkenankannya pemeriksaan lapangan (field audit). Saya menduga, pemeriksaan tenaga ahli dari BPKP itu telah dibatasi. Hal ini tampak dari tabel ikhtisar laporan hasil pemeriksaan yang disajikan KONTAN. Dari tabel itu jelas terlihat bahwa dasar auditor BPKP untuk menyatakan jaminan yang diberikan Texmaco masih dapat menutupi utang Texmaco adalah laporan Konsultan Penilai. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, laporan konsultan tersebut telah diterbitkan jauh sebelum akuntan BPKP itu melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, auditor BPKP seharusnya tidak dapat mendasarkan kesimpulannya kepada laporan konsultan tersebut.

Mestinya auditor BPKP melakukan pemeriksaan lapangan (field audit) terhadap jaminan itu secara langsung. Jika cara ini tak dapat dilaksanakan, pada saat dilaksanakannya pemeriksaan mereka seharusnya meminta bantuan dari Konsultan Penilai yang independen, dengan biaya dari negara (kejaksaan). Dengan demikian, sang auditor akan memperoleh keyakinan yang memadai untuk memperoleh kesimpulan apakah utang Texmaco dapat ditutupi oleh jaminan yang cukup. Penulis menduga, tidak dilaksanakannya prosedur tersebut karena pemeriksaan auditor telah dibatasi oleh kejaksaan. Karena telah di-bon oleh Kejaksaan Agung, pemeriksaan mereka dibatasi hanya terhadap dokumen Kasus Texmaco yang diberikan oleh aparat Kejaksaan Agung. Akibatnya, auditor BPKP hanya melakukan pemeriksaan di atas meja (desk audit.

Mereka hanya menyatakan bahwa Kasus Texmaco ini belum merugikan negara dengan catatan tambahan.
Keempat, tenaga ahli dari BPKP kurang mampu mendefinisikan kerugian negara. Selain ketiga alasan tadi, saya juga melihat kelemahan tenaga ahli BPKP. Mereka kurang mampu mendefinisikan kerugian negara. Para  auditor yang kebanyakan akuntan itu kurang mampu mendefinisikan kerugian nyata dan kerugian potensial sebagaimana dilansir oleh Laksamana Sukardi. Menurut Sukardi, kerugian negara telah timbul akibat bunga kredit macet Bank BNI yang harus ditanggung oleh APBN. Apalagi jika ditambahkan dengan kerugian negara karena penggunaan devisa yang tidak hati-hati. Artinya, Sukardi melihat bahwa para akuntan BPKP itu hanya menyoroti korupsi dengan perspektif yang sempit, yaitu dengan "kacamata kuda".

Hal itu juga dilansir oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi. Jika para akuntan masih terus-menerus menggunakan perspektif ini, jangan berharap banyak pelaku korupsi akan dihukum di negeri ini. Padahal, UU Pemberantasan TPK telah tegas-tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara tidak hanya kerugian keuangan negara (monetary atau accounting loss), tapi juga kerugian perekonomian negara (economic loss).

Masalahnya, para akuntan, sebagaimana halnya akuntan BPKP, hanya dididik dan hanya mampu menghitung accounting loss. Accounting loss ini lebih melihat kerugian berdasarkan catatan akuntansi. Artinya, jika menurut catatan akuntansi kerugian telah timbul, barulah para akuntan menyatakan adanya kerugian. Parahnya, menurut pandangan akuntan, suatu transaksi keuangan baru dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi jika kemungkinan (probability) terjadinya tinggi.

Di sisi lain, economic loss (atau biasa disebut economic loss doctrine) melihat definisi kerugian jauh lebih luas dari definisi accounting loss. Sebab, economic loss terdiri dari direct economic loss dan consequential economic loss. Jika dihitung, pengusaha tersebut mengalami direct economic loss senilai harga komponen mesin tersebut (out of pocket cost), yaitu Rp 5  juta. Tapi, pengusaha tersebut juga mengalami consequential economic loss, yaitu gagalnya sang pengusaha memperoleh keuntungan senilai Rp100 juta.

Dalam persidangan hukum komersial di Amerika Serikat, walaupun sulit, perhitungan economic loss ini telah sering diterapkan. Mestinya, dalam Kasus Texmaco akuntan BPKP mampu menghitung economic loss negara, sebagaimana diungkapkan oleh Sukardi. Jika economic loss ini diperhitungkan, paling tidak negara telah dirugikan karena hilangnya devisa, tidak diterimanya pajak ekspor, dan dibebankannya biaya bunga rekapitalisasi ke APBN.
Jadi, dari keempat alasan yang diuraikan di atas, tampak jelas, secara teori tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan terhadap Kasus Texmaco.