Kamis, 31 Januari 2013

Partai Politik dan Teknologi Informasi

Apakah campur tangan partai politik berpengaruh terhadap perkembangan teknologi informasi (TI) di tanah air? Pertanyaan ini sangat relevan dengan kejadian terungkapnya kasus penyuapan yang diduga -- sekali lagi diduga -- melibatkan ketua umum sebuah partai (LHI). Tentu Anda telah mengetahui bahwa salah satu kader partai yang diduga terlibat penyuapan ini pun memimpin sebuah kementerian di bidang kominfo.

Ketika pertama sekali menteri tersebut memimpin kementeriannya, banyak keluhan kepemimpinannya. Bahkan, sampai saat ini hal itu masih terjadi. Maklumlah, sebelumnya kementerian ini dipimpin oleh orang terpelajar dengan gelar doktor dan embel-embel lain di belakang namanya. Belakangan, dengan dipimpin oleh kader partai, saya melihat muncul keluhan dari pejabat-pejabat di kementerian tersebut.

Bayangkan, dari yang saya dengar, jangan berharap bisa promosi kalau tidak ada hubungannya dengan partai tersebut. Bahkan, ada joke, ntah itu benar atau tidak, kalau mau promosi, ya harus pernah salaman dengan LHI. LHI itu sangat dikenal karismatik untuk urusan seperti ini. Di kalangan intelejen pun, salah satu anggota majelis syuro partai ini masih tercatat ada keuarganya yang memiliki keterhubungan dengan NII.

Memang, kita tentu tidak melihat secara nyata adanya intervensi pelanggaran tindak pidana korupsi dalam pengadaan-pengadaan di kementerian ini. Sekilas, semua berjalan sesuai dengan etika. Ini terbukti belum ada kadernya yang duduk di jabatan kementerian ini yang diproses hukum.

Yang menjadi isu adalah kompetensi dan keterkaitannya dengan partai. Dalam pandangan saya, adalah tidak terhindarkan sebenarnya ketika Indonesia menuju good governance -- di mana partai politik berperan di dalamnya -- terdapat kader-kader partai yang duduk di pemerintahan. Yang dalam hal ini tentu mereka adalah simpatisan partai. Atau, yang dipandang partai mengejawantahkan "warna" partai.

Namun, ketika karena masuknya kader-kader partai ini dalam kementerian yang mengurusi kominfo, kemudian perkembangan TI di Indonesia menjadi stuck, itu perlu direnungkan kembali. Jangan-jangan, memang harus didefinisikan lagi mana kementerian yang boleh diisi kader partai, mana yang harus murni profesional.

Jujurnya, dalam kepemimpinan kader partai di kementerian urusan kominfo, kita tidak melihat progress. Lihat saja, tidak banyak dialog dengan komunitas yang berhasil dikembangkan. Walaupun, argumentasi ini subjektif, dan dengan angka-angka tertentu mudah sekali dipatahkan.

Akan tetapi, rasanya, berhubung dengan adanya kasus dugaan penyuapan tersebut, perlulah kita merenungkan kembali sampai di mana sebenarnya keterlibatan partai politik dimungkinkan dalam sebuah organisasi kementerian.

Pada awal-awal kabinet ini dibentuk, saya juga memiliki teman kader partai yang sama di sebuah kementerian yang menjadi staf khusus. Pada awalnya, ia mencoba memasuki urusan-urusan teknis instansi pemerintah, seperti pengadaan. Saya kemudian mengingatkan agar hal-hal seperti itu tidak dimasuki olehnya, tetapi cukup mengoptimalkan lembaga pengawasan pemerintah yang ada. Sampai saat ini, kawan saya tersebut tidak pernah memiliki kasus hukum dan kementeriannya tidak pernah direcoki oleh berbagai kasus, walaupun pada awalnya sempat meruncing.

Nach, bagaimana kira-kira pandangan Bapak/Ibu sekalian tentang pertanyaan penelitian di awal: Apakah campur tangan partai politik berpengaruh terhadap perkembangan TI di tanah air? Sampai di mana sebenarnya dimungkinkan adanya kader partai di sebuah kementerian yang terkait kominfo?

Senin, 21 Januari 2013

Mengetatkan Anggaran Perjalanan Dinas, Kebijakan yang Perlu Didukung Semua Pihak

Setelah menerapkan kebijakan memotong anggaran perjalanan dinas tahun 2013 sekitar sepuluh persen, pemerintah semakin menertibkan perjalanan dinas pegawai negeri. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/2012, sekarang ini tidak mudah lagi sebenarnya untuk “menghabiskan” anggaran perjalanan dinas. Sebab, salah satu sumber “kebocoran”, yaitu kegiatan konsinyir, rapat-rapat, seminar, atau sejenisnya yang memanfaatkan fasilitas hotel semakin diperketat.

Di masa lalu, setiap pegawai negeri dengan mudahnya menyerap anggaran perjalanan dinas dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka biasanya mengadakan konsinyir di kota-kota yang tidak terlalu jauh dari kota asalnya. Perjalanan dinas semacam ini juga ditengarai sebagai hal-hal yang mengada-ada. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya perjalanan dinas sering dianggap sebagai tambahan pendapatan pegawai negeri. Lebih ekstrim lagi, pendapatan tambahan itu dianggap sebagai kompensasi “kemiskinan” pegawai negeri.

Itulah sebabnya, anggaran perjalanan pegawai negeri sering menjadi bulan-bulanan politisi, LSM, dan pengamat sosial. Apalagi kalau sudah melibatkan perjalanan dinas politisi ke luar negeri. Isu ini menjadi selalu menarik untuk dikemas oleh media massa. Setiap hal yang negatif terkait perjalanan dinas aparat negara pasti akan menjadi layak berita di media massa.

Dengan kondisi tersebut, sangat tepat ketika pemerintah mengimplementasikan kebijakan yang semakin ketat terkait perjalanan dinas. Di negara seperti Papua Nugini pun perjalanan dinas semakin diperketat. Pemerintah Papua Nugini telah menerbitkan kebijakan atas perjalanan dinas ke luar negeri. Salah satu contohnya, perjalanan dinas ke luar negeri dari Papua Nugini untuk aparatnya harus melalui ijin perjalanan langsung dari perdana menteri. Di Indonesia, pengaturan seperti ini hanya untuk pejabat setingkat menteri atau pimpinan lembaga, yaitu melalui ijin presiden. Untuk level di bawahnya, tidak melalui ijin presiden, tetapi pejabat Sekretariat Negara.

Salah satu kebijakan ketat di Indonesia yang terkait dengan perjalanan dinas untuk rapat, seminar, dan sejenisnya itu adalah harus dilibatkannya unsur dari unit eselon I lainnya. Hal ini dimaksudkan agar perjalanan dinas semacam ini benar-benar adalah untuk hal-hal yang penting, yaitu melibatkan pihak dari satuan kerja lainnya. Artinya, memang benar-benar ada kepentingan untuk melakukan pembahasan dengan unit kerja lain dan bukan sekedar memindahkan penyelesaikan pekerjaan di kantor ke luar kota. Dengan demikian, setiap perjalanan dinas untuk kepentingan semacam ini akan semakin dipersulit. Tanpa adanya wakil dari satuan kerja lain, maka perjalanan dinas untuk kepentingan rapat, seminar, dan sejenisnya tidak bisa dilaksanakan.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/2012, kini dokumen perjalanan dinas pun semakin ditertibkan. Sebagai contoh, untuk setiap perjalanan dinas yang mengundang pihak lain, pihak lain tersebut harus didukung dengan surat tugas dari unit asalnya. Unit pengundang tidak lagi diperkenankan menerbitkan surat tugas, tetapi cukup surat perjalanan dinas (SPD) yang mengacu kepada surat tugas tersebut.

Kebijakan ini memang akan menimbulkan efek besar ke pengeluaran perjalanan dinas. Namun, hal ini sebenarnya adalah keniscayaan. Setelah mulai menerapkan pembiayaan perjalanan dinas berbasis at cost dua tahun sebelumnya, kini pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih ketat pada tata caranya. Hal ini adalah untuk merespon tekanan dari masyarakat. Jika ini dapat terus diimplementasikan, maka pemerintah semakin memiliki anggaran untuk membiayai belanja publik, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan seterusnya. Artinya, pemerintah semakin memiliki anggaran belanja modal yang cukup.

Penerapan kebijakan ini tentu tidak selalu menyenangkan semua pihak. Apalagi bagi pegawai negeri yang belum menerapkan remunerasi dan terbiasa menjadikan anggaran perjalanan dinas sebagai pendapatan tambahannya. Namun, saya yakin, jika semua pihak mau mendukungnya, maka dalam jangka panjang pemerintah Indonesia akan semakin profesional dan kesejahteraan masyarakat dari hasil investasi pemerintah akan semakin mungkin direalisasikan.

Di sisi lain, harus diakui masih adanya keterbatasan regulasi yang ada, yaitu tidak sinkronnya peraturan yang ada. Pihak yang mengimplementasikan melihat adanya konflik antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/2012. Hal ini mestinya segera ditangani. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/2012 yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Anggaran mestinya fokus pada pembuatan referensi tarif, dan bukan tata-cara perjalanan dinas. Tata-cara perjalanan dinas harus mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/2012 yang dimotori oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. ***

 

Sabtu, 12 Januari 2013

Ini Alasan Kenapa Pulsa Listrik Harus Dijatah

Menyikapi kenaikan tarif listrik, PT PLN (Persero) membatasi jumlah pembelian pulsa oleh pelanggan listrik pra bayar. Hal menjadi keanehan bagi masyarakat pengguna. Baru kali inilah terdengar khabar bahwa sebuah perusahaan membatasan pembelian dari pelanggannya. Di mana-mana, tentu perusahaan menginginkan agar pelanggan belanja setinggi-tingginya. Itu tentu hukum ekonomi yang berlaku di pasar.

Pembatasan tersebut sebagai contoh berlaku untuk pelanggan listrik pra bayar 1.300 VA. Mereka hanya bisa membeli pulsa listrik maksimal Rp 748.800 per bulan (sumber: Vivanews). Katanya, hal ini untuk mengantisipasi penimbunan pulsa listrik (token) menjelang kenaikan tarif listrik 1 Januari 2013. Jika tidak dibatasi, maka pelanggan akan membeli pulsa dengan tarif lama dengan jumlah besar (menimbun). Aneh bukan?

Pelanggan tentu bertanya, apakah PT PLN tidak mempunyai sistem lain? Nach, inilah keunikan sistem pra bayar di PT PLN. Kalau dalam pasca bayar PT PLN akan dengan mudahnya mengatasi hal itu. Mereka tinggal mengalikan pemakaian pelanggan dengan tarif baru.

Pada sistem pra bayar, hal itu tidak dimungkinkan. Sebab, pengendalian yang ada bukan pada voucher yang dibeli pelanggan, tetapi pada alat meter yang digunakan pelanggan. PT PLN bisa saja tidak membatasi jumlah voucer yang dapat dibeli oleh pelanggan pra bayar, yaitu dengan meng-setting meteran di masing-masing pelanggan pra bayar setiap 3 bulan sekali. Anda bisa bayangkan, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh PT PLN untuk melakukan hal itu. Apalagi, dengan sistem pra bayar, PT PLN tidak pernah lagi menurunkan petugas untuk mencatat pemakaian listrik pelanggan.

Dari pengalaman ini, PT PLN sekarang bisa mengambil hikmahnya. Pilihan menerapkan sistem pra bayar atau pasca bayar bagi pelanggannya memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ketika PT PLN menerapkan sistem pasca bayar, kelemahannya adalah PT PLN harus mengeluarkan biaya besar untuk kegiatan pencatatan. Selain itu, PT PLN harus menghadapi risiko tunggakan dari pelanggan. Walaupun pelanggan tidak mampu membayar, tetap saja mereka bisa menggunakan listrik. Karena itu, PT PLN menerapkan sistem pra bayar.

Pada sistem pra bayar, memang pelanggan juga diuntungkan. Mereka tidak menghadapi risiko salah catat meteran oleh petugas pencatat dari PT PLN yang sering dikeluhkan. Kekurangannya, bagi pelanggan yang tidak memiliki penghasilan tetap, maka mereka benar-benar tidak akan bisa menikmati listrik jika tidak mampu membeli pulsa.

PT PLN perlu mengkaji kembali apakah tepat dalam pemilihan strateginya menerapkan sistem pra bayar belakangan ini untuk pelanggan baru. Berdasarkan pengalaman pembatasan ini, PT PLN perlu memikirkan kembali dengan memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk memilih alternatif apakah mau menggunakan sistem pra bayar atau pasca bayar. Toch, bagi PT PLN, alternatif keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Sabtu, 05 Januari 2013

Peran Kaum Profesional dalam Penegakan Hukum

Persoalan dugaan tindak pidana korupsi dalam bisnis penyedia jasa internet telah mendapat tekanan yang cukup keras dari masyarakat profesi. Baru kali inilah saya lihat kaum profesional solid dalam menghadapi tuntutan dari penegak hukum. Umumnya, ketika terjadi tuntutan hukum kepada salah satu anggota masyarakat profesional, mereka harus berjuang sendiri. Tidak ada sama sekali proteksi dari anggota profesi lainnya. Lihat contoh ketika seorang pilot akan dikenakan tuntutan pidana. Tidak banyak masyarakat profesi pilot yang berani mengingatkan bahwa dalam hal demikian tidak sembarang orang dapat menyidik. Kesalahan pilot harus ditelusuri dahulu oleh mereka yang mengerti penyidikan kecelakaan, yang tentunya berasal dari profesi pilot juga.

Upaya masyarakat profesi memperjuangkan anggota profesinya akan memberikan banyak manfaat. Pertama, dalam hal penegakan proses hukum. Dengan terlibatnya banyak profesional, penegakan hukum dapat dikontrol sejak awal. Dengan demikian, upaya penegak hukum mempermainkan kasus dapat dihindarkan.

Kita tentu tahu bahwa yang paling bermasalah di negara kita adalah kecenderungan penyalahgunaan aparat hukum. Masyarakat sering dikecewakan dengan proses hukum yang ditransaksikan dari mulai proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai dengan persidangan. Transaksi bisnis ilegal itu biasanya dimulai dari ancaman penahanan. Jika seorang tersangka tidak ingin ditahan, nilai transaksinya sangat besar. Transaksi ini juga melibatkan penyidik dan pengacara. Banyak pengacara yang alih-alih berfungsi untuk menegakkan hukum, malah justru menjadi broker ke penyidik agar kliennya tidak ditahan.

Dengan adanya tekanan dari masyarakat profesi, maka penegak hukum tidak bisa lagi sembarangan dalam pemberian ancaman menahan tersangka. Mereka mestinya sudah mulai belajar dari kalahnya mereka di persidangan pra pradilan dalam kasus Chevron yang menegaskan tidak ada alasan yang cukup bagi penegak hukum untuk menahan tersangka.

Kedua, keterlibatan kaum profesional mengedukasi pemahaman penegak hukum. Kita tentu tahu bahwa sebenarnya banyak penegak hukum yang lemah dalam hal pengetahuannya dalam hal kejahatan kerah putih. Saya bahkan menemui ada penegak hukum yang tidak bisa membedakan deposito dengan promise. Hal-hal yang bersifat teknis di kalangan profesional tertentu sangat sulit dipahami pengertiannya oleh penegak hukum. Apalagi hal-hal teknis di bidang teknologi informasi. Menjelaskan perbedaan bandwidth dengan internet saja tentu sulit ke mereka.

Ketiga, negara akan semakin maju. Dengan keterlibatan kaum profesional dalam urusan-urusan penegakan hukum, yang dalam hal ini birokrasi hukum, negara kita akan cepat maju. Dalam beberapa tahun ini, saya melihat ada kecenderungan dari kaum profesional menghindari berurusan dengan tema-tema birokrasi publik.

Yang memperdebatkan tema-tema birokrasi publik kebanyakan kaum akademisi yang tidak mengerti kondisi real birokrasi publik. Bahkan, banyak dari mereka yang tidak memiliki pengalaman praktik sama sekali tetapi dijadikan acuan debat publik di media massa. Hal ini mengakibatkan permasalahan birokrasi publik tidak terpecahkan. Dengan keterlibatan kaum profesional dalam diskursus birokrasi publik, maka dapat diberikan solusi yang tepat dalam menata birokrasi publik.

Salah satu yang menarik adalah dalam kasus Indosat, dengan tekanan kaum profesional, nantinya akan ada perbaikan bagaimana hubungan proses penegakan hukum antara penyidik dan auditor negara. Karena itu, ayoo kaum profesional teruslah terlibat dalam diskursus urusan negara. Jangan biarkan negara kita dikuasai oleh mereka yang tidak mengerti kondisi nyata di lapangan.

Selasa, 01 Januari 2013

Apa Khabar Reformasi Birokrasi: Renungan Awal Tahun 2013

Reformasi. Sebuah kata yang begitu populer di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru berakhir tahun 1998. Semua orang bersemangat menggunakan kata ini. Bahkan, lingkungan pemerintahan pun menggunakan jargon ini: reformasi birokrasi. Setelah memasuki tahun ke-14, sudah sampai di mana proses reformasi kita? Apakah kita berhasil mereformasi Indonesia? Atau, reformasi sedang memasuki era kegagalannya, setelah banyaknya "penumpang gelap" reformasi?

Dalam lingkungan birokrasi, memang telah dibentuk struktur tim reformasi birokrasi nasional, di mana komite pengarahnya dipimpin langsung oleh wakil presiden. Bahkan, untuk mendampingi komite pengarah, telah dibentuk tim independen dan tim quality assurance. Pelaku langsung reformasi birokrasi adalah unit pelaksana reformasi birokrasi nasional, yang diketuai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB).

Sayangnya, tim independen dan tim quality assurance yang kebanyakan berasal dari kompenen akademisi dan civil society tampaknya sudah mulai dalam posisi gamang ketika proses reformasi itu ternyata banyak dinodai berbagai kepentingan. Lihatlah contoh tidak jelasnya posisi Kementerian PAN dan RB. Di satu sisi ia akan ditempatkan sebagai koordinator pelaku reformasi, ia juga ingin berperan sebagai assurer proses reformasi birokrasi, bahkan mengambil peran tim independen.

Memang, pembentukan tim reformasi pada tingkat nasional ini telah mengalami beberapa permasalahan. Pada awalnya, proses reformasi birokrasi akan dipimpin langsung oleh wakil presiden. Sialnya, pada saat yang sama Kementerian PAN telah diubah menjadi Kementerian PAN dan RB. Mau tidak mau, akhirnya kementerian ini juga harus diperankan dalam urusan reformasi. Akhirnya, terbentuklah struktur saat ini berdasarkan kompromi para pihak, sesuai dengan budaya Indonesia yang kompromistis. 

Berdasarkan kondisi itu, tidaklah terlalu mengagetkan jika kata reformasi yang mestinya berkonotasi sebagai hal yang radikal, di Indonesia dipersepsikan sebagai kata yang biasa saja, bahkan menjadi sulit dibedakan dengan hanya dimaknai sebagai penataan-ulang saja.

Proses reformasi pun kini dimaknai sebagai pemenuhan checklist dalam rangka memperoleh remunerasi. Sebuah checklist yang dibentuk tanpa melibatkan publik sebagai pengguna langsung layanan publik. Akhirnya, setelah checklist dipenuhi dan remunerasi diperoleh, publik mempertanyakan hasil real reformasi birokrasi. Mereka masih belum melihat manfaat signifikan dari proses reformasi birokrasi.

Memang, kita juga tidaklah pantas menafikan kemajuan yang telah diperoleh dari reformasi pelayanan publik. Sayangnya, inisiatif perubahan itu masih bersifat parsial-parsial. Masing-masing lembaga begitu bersemangat mencari quick win hasil reformasi. Di tingkat kepolisian, layanan penerbitan ijin mengemudi yang lebih cepat. Di imigrasi, layanan pembuatan paspor. Di pemerintah daerah, layanan penerbitan kartu penduduk.

Namun, karena bersifat parsial, sustainability quick win tersebut menimbulkan pertanyaan. Lihatlah contoh ketika pejabat kepolisian yang mengurusi kelantasan terlibat kasus korupsi, apakah quick win layanan kelantasan akan berkembang, atau stuck sama sekali? Lihat kondisi di mana sampai sekarang kita tidak memiliki sistem layanan SIM yang terintegrasi dan sistemnya masih terpaku berdasarkan region-region tertentu. 

Di awal 2013 ini, sudah selayaknya semua pihak merenungkan kembali posisinya masing-masing. Semua pihak harus jujur mengakui apa yang belum berhasil dilakukan dan apa yang sudah berhasil dilakukan. Dari sinilah, awal dapat disusunnya rencana aksi reformasi birokrasi yang lebih mengena langsung ke publik sebagai the real customer of pulic services.