Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari Juli, 2010

Does Outsourcing Destroy IT Innovation?

by Susan Cramm Andy Grove penned a fascinating commentary about the impact of outsourcing on American job creation, and the subsequent ability to innovate in the sectors that have been outsourced. He challenges the belief that as long as knowledge work stays in the United States, it doesn't matter what happens to factory jobs. Grove believes that, "not only did we lose an untold number of jobs, we broke the chain of experience that is important for technological evolution." Grove makes a good argument that, over time, companies lose the ability to innovate in the sectors they outsource. Does this argument apply at a lower level to IT outsourcing? Consider whether or not this statement has merit: With extensive outsourcing, over time, companies lose the ability to innovate IT. Successful outsourcing requires strong internal leadership. Question is, how can an organization attract, develop and retain IT-smart leaders in an environment where many of the developmental assignm

PELAYANAN VALIDASI SSB BPHTB

Bagi Anda yang dalam waktu dekat akan membeli atau menjual rumah atau tanah, lakukan segera balik-nama surat-surat pembelian dan penjualannya. Mengapa demikian? Dalam jual-beli ini, telah lama berlangsung kewajiban untuk melunasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sekarang ini, kalau Anda mau mengurus surat-surat rumah/tanah, Anda dipersyaratkan untuk membayar BPHTB tersebut dan menyampaikan bukti pembayarannya (surat setoran bea-SSB) ke PPAT dan Kantor Pertanahan.  Untuk membuktikan bahwa SSB tersebut valid, maka PPAT/Kantor Pertanahan akan meminta Anda untuk datang ke kantor pelayanan pajak (KKP) dan meminta stempel sebagai bukti validasi dari KKP. Namun, sejak 1 Januari 2011, keseluruhan BPHTB akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah daerah kabupaten/kota (Pemda). Yang menjadi masalah saat ini, kepada dinas/satuan kerja apa di Pemda pengurusan stempel tersebut? Apakah ke dinas pendapatan? Atau dinas lain? Beberapa daerah ada yang telah mengubah dinas pendapatan