Kamis, 18 Februari 2010

Assessment dan Tantangan TIK Kabupaten/Kota

Tiga hari ini saya mengikuti proses assessment implementasi e-government, atau lebih tepat tata-kelola TIK pada beberapa kabupaten/kota di sebuah provinsi. Assessment ini baru dilakukan pertama kalinya tahun ini. Sebelumnya, assessment biasanya dilakukan pada tingkat provinsi dan kementerian. Memang ada juga assessment yang dilakukan lembaga-lembaga non formal. Namun, assessment yang saya ikuti ini adalah berbeda pendekatannya.

Ternyata, banyak hal yang sebenarnya memiriskan hati. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih belum sadar tentang pentingnya peran TIK. Karena itu, tidak aneh jika kita melihat bahwa umumnya kualitas pengelolannya pun masih rendah. Kebanyakan pemerintah kabupaten/kota masih sibuk dengan prioritas pembangunan fisik jalan dan infrastruktur sejenis.

Di luar itu, ternyata ada yang menarik, yaitu umumnya ada perkembangan implementasi TIK yang cukup bagus di kabupaten/kota, yaitu pada sistem pelayanan kependudukan dan pendidikan. Paling tidak, sekarang sudah mulai dibangun jaringan yang menghubungkan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) untuk kepentingan tersebut. Di luar itu, umumnya sistem masih dijalankan secara lokal di gedung OPD atau bahkan masih banyak yang stand-alone.

Sayangnya, saya lihat inisiatif kedua sistem tersebut masih terpisah-pisah. Kabupaten/kota juga hanya menerima apa adanya inisiatif dari pusat tersebut. Akhirnya, duplikasi implementasi tidaklah terhindarkan, terutama pada infrastruktur jaringan. Jika saja semua mau bersinerji, berapa besar penghematan yang bisa diperoleh. Uang rakyat menjadi semakin efisien penggunaannya.

Akhirnya, saya melihat, ada tantangan besar pembangunan TIK di kabupaten/kota. Namun, inisiatif sebuah assessment semacam tersebut akan memberikan perubahan berarti di masa datang. Paling tidak, dari assessment ini, masing-masing pihak mengerti apa-apa saja yang perlu diperbaiki di masa datang.

Jakarta, 18 Februari 2010