Jumat, 28 Maret 2008

Mereposisi Akuntabilitas Lembaga Pengawas Internal Pemerintah

Mereposisi Akuntabilitas Lembaga Pengawas Internal Pemerintah
Oleh: Rudy M. Harahap

Media Indonesia merilis buruknya kinerja internal auditor di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, yaitu kinerja pada inspektorat jenderal dan badan pengawas daerah. Ditengarai, kinerja lembaga pengawas tersebut belum mampu mencegah timbulnya korupsi atau penyelewengan di lingkup aparatur pemerintahan. Padahal, menurut sebuah penelitian di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 2007, aparatur pemerintahan menempati peringkat tertinggi sebagai aktor korupsi (Media Indonesia, 25/3 2008).

Indikator rendahnya kinerja lembaga pengawas internal ini juga ditampakkan oleh KPK, di mana dari 7.000 pengaduan korupsi ke KPK pada 2007, ternyata tidak satu pun yang berasal dari lembaga pengawas internal pemerintah. Terkecuali, tentunya, yang berasal dari BPKP, dimana KPK telah membuat MOU khusus dengan lembaga ini.

Mandulnya lembaga pengawas internal ini ditengarai karena keberadaannya yang berada di bawah menteri/pimpinan lembaga atau gubernur/bupati/walikota. Karena itu, ada pemikiran untuk membuat mekanisme yang memungkinkan pertanggungjawaban lembaga pengawas internal tersebut langsung ke Presiden. Bahkan, dipandang perlu untuk menyatukan pertanggungjawaban lembaga tersebut dalam sebuah lembaga khusus.

Memang, sejak otonomi daerah, keberadaan lembaga pengawas internal yang berada di bawah kementerian/lembaga dan pemerintah daerah ini begitu powerful. Menurut informasi dari seorang rekan yang berada di sebuah inspektorat jenderal, banyak sekali penugasan pemeriksaan yang harus mereka lakukan.

Sayangnya, dalam hal ditemukannya kasus yang berindikasi korupsi, aparat pengawas internal pemerintah ini cenderung sungkan untuk menyampaikan masalahnya ke lembaga penegak hukum. Setiap permasalahan berindikasi tindak pidana cenderung diselesaikan di internal.

Saya pernah berbincang dengan pimpinan sebuah inspektorat jenderal kementerian yang masih sangat muda dan mempunyai idealisme pada waktu itu. Menurutnya, seorang menteri biasanya akan berfikir beberapa kali sebelum menyerahkan anak buahnya ke lembaga penegak hukum. Karena itu, biasanya langkah pertama yang dilakukan jika ditemukannya indikasi korupsi, menteri biasanya meminta pejabat yang terlibat membuat pernyataan untuk bersedia mengembalikan kerugian keuangan negara. Padahal, menurut UU Tindak Pidana Korupsi, penyelesaian perdata melalui penggantian kerugian negara tidak mengakibatkan hilangnya tuntutan pidana.

Permasalahan kedua, para aparat pengawas internal pemerintah biasanya kurang mempercayai lembaga penegak hukum. Menurut mereka yang pernah melimpahkan kasus yang ditemukannya berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata lembaga penegak hukum semacam kejaksaan justru malah banyak melakukan intrograsi ke aparat pemeriksa.

Menurut saya, memang dari posisinya pun lembaga pengawas internal pemerintah ini perlu diperkuat. Dalam pandangan saya, buruknya kinerja lembaga pengawas internal pemerintah ini karena akuntabilitas lembaga pengawas internal pemerintah saat ini masih belum jelas. Yang jelas, lembaga pengawas internal pemerintah tidak berakuntabilitas secara langsung ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena BPK adalah lembaga di luar pemerintah.
Akuntabilitas lembaga pengawas internal pemerintah ke depan mestinya diarahkan langsung ke Presiden. Akuntabilitas lembaga pengawas internal pemerintah ini harus menjadi bagian dari akuntabilitas Presiden. Sebab, rendahnya kinerja lembaga internal audit akan mengakibatkan secara langsung rendahnya kinerja Presiden.

Karena itu, perlu segera disusun sebuah sistem akuntabilitas Presiden yang memungkinkan sistem akuntabilitas lembaga pengawas internal pemerintah menjadi bagian terintegrasi (integrated) sistem akuntabilitas Presiden yang sudah mulai digagas belakangan ini di kalangan internal pemerintah.

*) Penulis adalah pengamat akuntabilitas dan transparansi.

Sabtu, 22 Maret 2008

Request for Books Donation




I set up a room to read. We call it: “Rumah Baca Griya Pipit”. It is dedicated for my neighbors who have less income for buying books, especially for people who living in the border area between Jakarta and Tangerang. I hope this initiative could induce other people who have more income to share some books for this room. If you have any book to share, please send it to:


RUMAH BACA GRIYA PIPIT
Address:
Griya Pipit 6 Blok B8 No. 35
Pondok Kacang Timur, Pondok Aren,
Tangerang 15226



Make sure you do not send it through the post office. Please send it through your courier because sometimes for people who living in the border area like me they would never receive any packet if you send it through the post office.

Rabu, 12 Maret 2008

Komplain untuk PT KA

Kamis lalu kaki saya terkilir di Stasiun Sudimara karena tangga beton di depan ruang PPKA yang terlalu tinggi. Waktu itu saya akan ke toilet setelah tiba dari Manggarai. Sampai hari ini kaki saya masih sakit. Dua hari lalu saya tidak bisa masuk kantor. Sekarang sudah mulai mencoba masuk kantor.

Saya sudah menginfokan hal ini ke Call Center PT KA agar tangga beton itu diperbaiki. Minimal dengan menambah undakannya agar penumpang yang lain tidak mengalami hal yang sama. Apalagi kalau sudah sangat berumur. Tapi, saya cek tadi pagi, belum ada pekerjaan untuk menangani ini. Untuk itu, saya akan komplain secara tertulis ke PT KA. Jika ada pembaca yang tahu nomor fax PT KA yang melayani komplain semacam ini, mohon dapat mengirimkannya ke email saya.

Kamis, 06 Maret 2008

Sebuah Cerita untuk Sebuah Leadership yang Baik

Kapolda Jabar Irjen Pol. Susno Duadji: "Jangan Pernah Setori Saya"


Pikiran-Rakyat, 8 Februari 2008

RABU (30/1) lalu, Kapolda Jabar Irjen Pol. Drs. Susno Duadji, S.H., M.Sc., mengumpulkan seluruh perwira di Satuan Lalu Lintas mulai tingkat polres hingga polda. Para perwira Satlantas itu datang ke Mapolda Jabar sejak pagi karena diperintahkan demikian. Pertemuan itu baru dimulai pukul 16.00 WIB.

Dalam rapat itu, kapolda hanya berbicara tidak lebih dari 10 menit. Meski dilontarkan dengan santai, tetapi isi perintahnya "galak" dan "menyentak". Saking "galaknya", anggota Satlantas harus ditanya dua kali tentang kesiapan mereka menjalani perintah tersebut.

Isi perintah itu ialah tidak ada lagi pungli di Satlantas, baik di lapangan (tilang) maupun di kantor (pelayanan SIM, STNK, BPKB, dan lainnya). "Tidak perlu ada lagi setoran-setoran. Tidak perlu ingin kaya. Dari gaji sudah cukup. Kalau ingin kaya jangan jadi polisi, tetapi pengusaha. Ingat, kita ini pelayan masyarakat. Bukan sebaliknya, malah ingin dilayani," tutur pria kelahiran Pagaralam, Sumatera Selatan itu.

Pada akhir acara, seluruh perwira Satlantas yang hadir, mulai dari pangkat AKP hingga Kombespol, diminta menandatangani pakta kesepakatan bersama. Isi kesepakatan itu pada intinya ialah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya.

Susno memberi waktu tujuh hari bagi anggotanya untuk berbenah, menyiapkan, dan membersihkan diri dari pungli. "Kalau minggu depan masih ada yang nakal, saatnya main copot-copotan jabatan," kata suami dari Ny. Herawati itu.

Pernyataan Susno itu menyiratkan, selama ini ada praktik pungli di lingkungan kepolisian. Hasil pungli, secara terorganisasi, mengalir ke pimpinan teratas. Genderang perang melawan pungli yang ditabuh Susno tidak lepas dari perjalanan hidupnya sejak lahir hingga menjabat Wakil Kepala PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan). PPATK adalah sebuah lembaga yang bekerja sama dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggiring para koruptor ke jeruji besi.

Berikut petikan wawancara wartawan "PR" Satrya Graha dan Dedy Suhaeri dengan pria yang telah berkeliling ke-90 negara lebih untuk belajar menguak korupsi.

Apa yang membuat Anda begitu antusias memberantas pungli atau korupsi?

Saya anak ke-2 dari 8 bersaudara. Ayah saya, Pak Duadji, bekerja sebagai seorang supir. Ibu saya, Siti Amah pedagang kecil-kecilan. Terbayang akan betapa sulitnya membiayai 8 anak dengan penghasilan yang pas-pasan. Oleh karena itu, saat lulus SMA saya memilih ke Akpol karena gratis.

Nah, waktu sekolah, kira-kira SMP, saya punya banyak teman. Beberapa di antaranya dari kalangan orang kaya, seperti anak pejabat. Sepertinya, enak sekali mereka ya, bisa beli ini-itu dari uang rakyat. Sejak itulah, terpatri di benak saya, ada yang tidak benar di negara ini dengan kemakmuran yang dimiliki oleh para pejabat. Maka, saya sangat bersyukur bisa berperan memberantas korupsi saat mengabdi di PPATK. Itulah tugas saya yang paling berkesan selama ini karena bisa menjebloskan menteri, mantan menteri, dan direktur BUMN, yang memakan uang rakyat. Ada kepuasan batin.

Pengalaman di PPATK itukah yang membuat Anda menabuh genderang perang melawan pungli saat masuk ke Polda Jabar?

Seperti itulah. Akan tetapi, harusnya diubah, bukan pungli. Kalau pungli, terkesan perbuatan itu ketercelaannya kecil. Yang benar adalah korupsi. Pungli adalah korupsi. Mengapa korupsi yang saya usung? Karena sejak zaman Majapahit dulu, korupsi itu salah. Apalagi, jika aparat hukum yang korup. Bagaimana kita, sebagai aparat hukum, bisa memberantas korupsi kalau kitanya sendiri korupsi.

Oleh karena itu, sebagai tahap awal, saya "bersihkan" dulu di dalam, baru membersihkan yang di luar. Bagaimana saya mau menangkap bupati, direktur, dan lain-lain kalau di dalamnya belum bersih dari korupsi. Kalau aparatnya korupsi, tamatlah republik ini.

Tahap awalnya biasa saja. Umumkan, lalu periksa ke atasan tertingginya, yaitu saya, selanjutnya keluarga saya. Setelah itu pejabat-pejabat di Polda. Baru kemudian ke kapolwil, kapolres, dan seterusnya.

Kenapa harus dimulai dari saya. Karena saya pimpinan tertinggi di Polda Jabar ini. Ingat, memberantas korupsi bukan dimulai dari polisi yang bertugas di jalan raya. Kalau di pemerintah, bukan dari tukang ketik, atau petugas kecamatan yang melayani pembuatan akte kelahiran. Akan tetapi, dimulai dari pimpinan tertinggi di kantor itu.

Artinya, saya sebagai pimpinan jangan korupsi. Bentuknya macam-macam, seperti mendapat setoran dari bawahan, setoran dari pengusaha-pengusaha, mengambil jatah bensin bawahan, atau mengambil anggaran anggota saya. Oleh karena itu, saya tidak akan minta duit dari dirlantas, direskrim, atau kapolwil. Tidak juga mengambil anggaran mereka, atau uang bensin mereka.

Jadi, kalau di provinsi, misalnya, ada korupsi, yang salah bukan karyawannya, tetapi gubernurnya. Memberantasnya bagaimana? Mudah saja. Tinggal copot saja orang tertinggi di instansi itu.

Untuk program "bersih-bersih" itu, kira-kira Anda punya target sampai kapan?

Secepatnya. Ya, dua-tiga bulan. Kalau tidak segera, bagaimana kita menunjukkan kinerja kepada rakyat. Kita tidak perlu malu dan takut nama kita jatuh kalau bersih-bersih dari korupsi di dalam. Kita tidak akan jatuh merek dengan menangkap seorang kolonel polisi atau polisi berbintang yang korupsi. Kalau perlu, tulis gede-gede itu di koran.

Dan, anggota saya yang ketahuan korupsi, akan saya pecat. Jika memang saya harus kehabisan anggota saya di Polda Jabar karena semuanya saya pecat gara-gara korupsi, kenapa tidak. Apa yang harus ditakutkan.

Saya yakin, rakyat pasti senang kalau polisi bebas dari korupsi. Polisi itu bukan milik saya, tetapi milik rakyat. Saya justru merasa lebih tidak terhormat kalau memimpin kesatuan yang anggotanya banyak korupsi.

Berbicara soal penanganan kasus korupsi. Betulkah mengusut kasus korupsi bagaikan mengurai benang kusut. Pasalnya, para penyidik tipikor Polda Jabar mengaku kesulitan mengungkap kasus korupsi dengan alasan perlu kajian yang mendalam atas bukti-bukti sehingga memakan waktu lama?

Hahaha.... (Susno tertawa lepas). Mengusut kasus korupsi itu jauh lebih mudah ketimbang mengusut kasus pencurian jemuran. Mengungkap kasus pencurian jemuran perlu polisi yang pintar karena banyak kemungkinan pelakunya, seperti orang yang iseng, orang yang lewat, dan beberapa kemungkinan lainnya.

Kalau kasus korupsi, tidak perlu polisi yang pintar-pintar amat. Misal, uang anggaran sebuah dinas ada yang tidak sesuai. Tinggal dicari ke mana uangnya lari. Orang-orang yang terlibat juga mudah ditebak. Korupsi itu paling melibatkan bosnya, bagian keuangan, kepala projek, dan rekanan. Itu saja. Jadi, kata siapa sulit? Sulit dari mananya. Tidak ada yang sulit dalam memberantas korupsi. Kuncinya hanya satu, kemauan yang kuat. Harus diakui, itu (memberantas korupsi) memang susah karena korupsi itu nikmat. Apalagi, saat memegang sebuah jabatan.

Contohnya saja posisi kapolda. Siapa sih yang tidak mau jadi kapolda. Ibaratnya, tinggal batuk, apa yang kita inginkan langsung datang. Pertanyaannya, mau atau tidak terjerumus di dalamnya (korupsi). Kalau saya, jelas tidak. Itu hanya kenikmatan duniawi sesaat saja. Untuk apa sih duit banyak-banyak hingga tidak habis tujuh turunan. Gaji saya saja sekarang sudah besar. Mobil dikasih. Bensin gratis. Ada uang tunjangan ini-itu. Sudah lebih dari cukup. Anak-anak saya juga sudah kerja semua. Bahkan, gajinya lebih besar dari saya.

Lalu, langkah apa yang akan Anda buat agar Polda Jabar giat mengungkap kasus korupsi?

Seperti saya katakan tadi, bersih-bersih dulu di dalam. Jika sudah bersih di dalam, baru membersihkan di luar. Dan kasus korupsi akan menjadi salah satu target kami. Kami akan genjot pengungkapan kasus korupsi biar Jabar bergetar.

Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan PPATK untuk mengusut kasus-kasus korupsi di Jabar yang melibatkan pejabat publik. PPATK pasti mau membantu asalkan anggota saya bersih dan bisa dipercaya. Kita juga bisa diberi kasus-kasus. Kalau tidak bersih dan tetap "bermain" bagaimana bisa dipercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, maka banyak kasus yang masuk.

Akan tetapi, bukan karena basic saya di korupsi sehingga korupsi digenjot. Kasus lainnya juga dikerjakan. Dan, untuk itu harus tertib administrasi, salah satunya dengan membuat sistem pelaporan perkara berbasis IT yang terintegrasi dari polsek hingga ke polda. Untuk apa? Agar kita tahu setiap ada perkara yang masuk.

Jadi, alangkah bodohnya seorang kapolda jika tidak mengetahui jumlah perkara di jajarannya. Kalau jumlahnya saja tidak tahu, bagaimana tahu isi perkaranya. Dalam sistem pelaporan perkara tersebut, nantinya ada klasifikasi perkara. Perkara mana yang porsinya polda, polwil, polres, dan polsek. Untuk polda, misalnya kasus teror dan korupsi. Soal lapor boleh di mana saja.

Kita juga harus mempertanggungjawabkan hal itu ke pelapor dengan mengirim surat kepada pelapor bahwa kasusnya ditangani oleh penyidik ini, ini, dan ini. Kemajuannya dilaporkan secara berkala. Ini akan menjadi standar penilaian untuk penyidik. Dan kapolda mengetahui semua ini karena sistemnya ada sehingga tidak pabaliut. Saya paling tidak suka yang pabaliut-pabaliut. Mungkin, bagi sebagian orang, pabaliut itu enak karena sesuatu yang tidak tertib administrasi itu paling enak untuk diselewengkan. Benar tidak?

Langkah Anda memberantas pungli dan korupsi di tubuh Polda Jabar kemungkinan akan memberi efek pada pengungkapan kasus dengan alasan anggaran yang minim. Menurut Anda?

Kalau kita pandang minim, pasti minim terus. Kapan cukupnya. Kalau anggaran sudah habis, jangan dipaksakan memeras orang untuk menyidik. Mencari klien yang kehilangan barang di sini, memeras di tempat lain. Siapa yang suruh? Bilang saja sama rakyat, anggaran kita sudah habis untuk menyidik. Kita tidak perlu sok pahlawan.

Perilaku memeras atau menerima setoran itu zaman jahiliah. Tidak perlu ada lagi anggota setor ke kasat lantas atau kasat serse, lalu kasat serse setor ke kapolres, dan kapolres setor ke kapolwil untuk melayani kapolda. Jangan pernah setori saya. Lingkaran setan itu saya putus agar tidak ada lagi sistem setoran.

Bukan zamannya lagi seorang kapolsek, kapolres atau kapolwil bangga karena mampu membangun kantornya dengan megah. Dari mana duitnya kalau bukan dari setoran orang-orang yang takut ditangkap, seperti pengusaha judi, dan penyelundupan. Tidak mungkin dari gaji, wong gajinya hanya Rp 5-6 juta.

Menurut saya, anggota yang melakukan itu hanya satu alasannya, ingin kaya. Kalau ingin kaya, jangan jadi polisi, tetapi jadilah pengusaha.

Sikap Anda tersebut kemungkinan memunculkan pro dan kontra di lingkungan kepolisian?

Lho, kenapa harus jadi pro dan kontra. Peraturannya sudah jelas mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Korupsi jelas-jelas dilarang dan ancamannya bisa dipecat. Jadi, tidak perlu diperdebatkan. Titik.

Bagi saya, siapa yang menjadi pemimpin harus mau mengorbankan kenikmatan dan kepuasan semu. Nikmat dengan pelayanan, dengan sanjungan, serta nikmat dengan pujian palsu. Malu dong bintang dua jalan petantang-petenteng, tetapi anak buah yang dipimpinnya korupsi dan memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar. Malu juga dong kita lewat seenaknya pakai nguing-nguing (pengawalan), sementara rakyat macet. Itu juga korupsi.

Polisi yang korup sama saja dengan melacurkan diri. Jadi, kalau saya korup dengan menerima setoran-setoran tidak jelas, apa bedanya saya dengan pelacur.