Salah satu perubahan besar di organisasi sektor publik Indonesia ke depan adalah dipindahkan atau ditransformasikannya pembangunan berbagai sistem elektronik instansi sektor publik ke PERURI. Perusahaan milik negara (BUMN) ini akan menjadi Govtech Indonesia. Ini tentu sangat menarik dan merupakan pilihan yang sangat strategis.
Saya melihat, Govtech Indonesia ini bisa menjadi hal yang positif asalkan diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik tatakelolanya. Sebab, menjadikan PERURI sebagai Govtech Indonesia pada dasarnya mirip seperti mengembalikan pekerjaan pembangunan gedung ke Kementerian PUPR atau Dinas PUPR, yang memang sudah menjadi keahlian intinya.
Dulu, banyak instansi pemerintah yang membangun sendiri gedungnya. Sebagai contoh, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama banyak membangun gedung universitas atau sekolah sendiri yang akhirnya mangkrak. Kemudian, gedung-gedung ini diteruskan pembangunannya oleh Kementerian PUPR dan berhasil.
Belakangan ini, pembangunan gedung-gedung instansi pemerintah pusat sudah banyak dikerjakan langsung oleh Kementerian PUPR. Sebagai contoh, instansi pemerintah pusat (seperti Kementerian Keuangan dan BPKP) tidak lagi membangun rumah susun masing-masing, tetapi dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Instansi pemerintah pusat hanya menggunakan dan mengelolanya.
Memang, titik kritisnya pada pembangunan rumah susun tersebut adalah pada fase serah terima dari Kementerian PUPR ke instansi pemerintah pusat. Namun, quality assurance yang ketat dari Kementerian PUPR akan memungkinkan rumah susun yang diserahkanterimakan telah terjaga mutunya dan kemudian dapat dikelola dan dipelihara dengan baik.
Hal tersebut tentu mirip dengan pembangunan berbagai macam sistem elektronik instansi pemerintah. Memang, sudah saatnya instansi pemerintah lebih banyak berperan sebagai pengguna dan menyerahkan pengembangan sistem elektronik ke instansi yang kompeten di bidangnya, seperti halnya pembangunan gedung-gedung instansi pemerintah yang dipercayakan ke Kementerian PUPR.
Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menjaga kualitas pembangunan sistem elektronik tersebut oleh GovTech Indonesia dan kemudian bisa digunakan, dikelola, dan dipelihara oleh instansi pemerintah selaku pengguna.
Selain itu, GovTech Indonesia harus menjaga agar jangan sampai terjerat dengan berbagai kasus korupsi. Di awal-awalnya dulu, Kementerian PUPR menjadi salah satu organisasi yang korup, tetapi kemudian bisa bertransformasi menjadi salah satu organisasi yang baik tata kelolanya. GovTech Indonesia perlu belajar dari Kementerian PUPR tentang hal ini.
Yang juga perlu diingat, Kementerian PUPR tidak sama mulainya jika disandingkan dengan PERURI yang diarahkan menjadi GovTech Indonesia. Kementerian PUPR sudah lama berkecimpung dan dikenal sebagai ahlinya dalam pembangunan gedung, sementara PERURI lebih dikenal sebagai perusahaan pencetak uang atau dokumen penting lainnya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri.
Karenanya, PERURI pertama sekali perlu mentransformasikan dirinya, sebelum mentransformasikan instansi pemerintah dengan berbagai pembangunan sistem elektronik.
Selamat bertransformasi!
Komentar