let's fight corruption in Indonesia

Tulisan saya sebelumnya tentang bagaimana membuktikan apakah benar Angelina Sondakh yang telah mengirim pesan ke Rosa Mindo Manulang ternyata telah mendapat tanggapan yang beragam. Beberapa tanggapan telah menulisnya dengan baik. Namun, kembali lagi saya akan mengungkapkan kelemahan dari apek hukum kita. Ingat, sampai sekarang RIM belum mau secara penuh mengikuti aturan hukum kita. Bahkan, janji membuat server di Indonesia juga belum dilakukan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan perbaikan bagi para ahli hukum ke depan. Kembali ke awal, soal PIN. Bagi Anda yang biasa menggunakan BlackBerry tentu paham bahwa ketika Anda membeli BlackBerry harus memiliki Simcard terlebih dahulu agar dapat digunakan untuk berkomunikasi. Ketika Anda akan menggunakan Simcard pascabayar, Anda tentu harus meregistrasi identitas Anda ke provider telekomunikasi. Artinya, dengan demikian, kita bisa memastikan siapa pemilik suatu Caller ID (atau dikenal dengan istilah nomor HP bagi orang awam). Namun, di sini

Sekarang saya mencoba menulis dengan topik hangat yang sama dengan judul di atas. Ini saya maksudkan agar kita lebih fokus dalam pembahasan. Sebab, persoalan korupsi yang melibatkan petinggi partai penguasa negeri ini telah merembet ke hukum teknologi informasi. Mari kita mulai. Dalam persidangan, saksi Angeline Sondakh yang juga masih anggota DPR itu bersikukuh bahwa PIN yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak pemberi uang bukanlah miliknya. Pihak Naruddin berjuang habis-habisan untuk membuktikan bahwa PIN itu adalah benar milik Angelina. Apakah persoalan PIN ini penting diperdebatkan, tentu sudah jelas. Sebab, itu bisa merupakan bukti utama adanya permintaan uang secara tidak sah dari bawahan Nazaruddin. Persidangan ini juga semakin membuka mata kita penyebab lambatnya Anagelina ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Yang menarik adalah bukti fisik adanya BlackBerry itu pun tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Padahal, ini merupakan bukti penting. Seperti halnya senjata