Langsung ke konten utama

[eKTP] E-KTP Mundur Tanpa Batas Waktu

Nach, loch, siapa yang mau tanggung-jawab? Dikenakan dendakah, itu kontraktornya?

 

E-KTP Mundur Tanpa Batas Waktu

Clara Wresti | Robert Adhi Kusumaputra | Senin, 1 Agustus 2011 | 13:49 WIB

KOMPAS/CLARA WRESTIPetugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Rabu (27/7/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jadwal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dijadwalkan akan dimulai hari ini, Senin (1/8/2011) dipastikan molor untuk waktu yang belum ditentukan.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea, di Jakarta, Senin. 

Keterlambatan pembuatan itu disebabkan karena banyak peralatan yang belum sampai dari Amerika Serikat. "Semua peralatan diimpor dari Amarika, lalu dikirim melalui pos. Tetapi sampai sekarang, alatnya belum tiba," kata Purba.

Dengan belum sampainya peralatan itu, maka hingga sekarang baru dua kelurahan yang sudah lengkap yakni Kelurahan Menteng dan Kelurahan Cikoko.

"Kami usahakan ada 10 kelurahan yang siap menjalankan. Kementerian Dalam Negeri, Konsorsium, dan Pemprov DKI akan berusaha agar ke-10 kelurahan itu yang bisa menjadi pertama memulai e-KTP," kata Purba. Purba juga menyatakan, atas nama pemerintah, dia meminta maaf atas keterlambatan ini. 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENYERAHAN DAN PENUTUPAN PROYEK (PROJECT CLOSURE) SECARA PROFESIONAL

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menciptakan proyek atau kegiatan spesifik untuk menghasilkan produk/jasa tertentu. Dalam lingkup besar, proyek ini biasa disebut program ( programme ).  Agar proyek bisa disetujui dan kemudian berhasil diberikan ke penggunanya, berbagai pelatihan untuk pemimpin proyek ( project manager ) atau pemimpin program ( program manager ) dikembangkan. Bahkan, pelatihan ini telah menjadi mata kuliah tersendiri yang disebut dengan manajemen proyek ( project management ).  Berbagai panduan, standar, model, konsep, atau rerangka ( framework ) untuk mengelola proyek atau program juga telah dikembangkan. Sebagai contoh, Project Management Institute (PMI) mengembangkan PMBOK Guide. Untuk mengelola program, UK menerbitkan MSP ( Managing Successful Programmes ).  Sebagai contoh, kita bisa melihat rerangka MSP berikut ini  Tampak sekali pada Diagram di atas begitu lengkapnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika mengelola program. Sebab, progra...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya