Langsung ke konten utama

[e-KTP] Baru 0,012 Persen Warga DKI Terlayani E-KTP

Janji lagi, ya?

 

Pemprov DKI baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik dari lima kelurahan.

SENIN, 15 AGUSTUS 2011, 09:06 WIB

Desy Afrianti, Dwifantya Aquina

KTP (Antara/ Saptono)

VIVAnews - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil DKI Jakarta) baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik (e-KTP) untuk lima kelurahan di DKI Jakarta. Itu artinya, baru 0,012 persen penduduk yang terlayani dari total 7,4 juta penduduk wajib KTP di DKI.
Menurut Kepala Dinas Dukcapil Purba Hutapea, kelima kelurahan yang telah melayani KTP elektronik yakni, Menteng, Jakarta Pusat, Cikoko, Jakarta Selatan, Tomang Jakarta Barat, Mampangparapatan, Jakarta Selatan dan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

Dari kelima kelurahan itu, hanya Kelurahan Menteng saja yang peralatan KTP elektroniknya mendekati lengkap.  "Lima kelurahan ini sudah melakukan pemanggilan warganya secara bertahap, meski peralatan yang digunakan masih minim, yaitu baru satu unit dari dua unit yang dijanjikan Kementerian Dalam Negeri," ujar Purba Hutapea di Jakarta.
Dengan melihat kondisi ini, Purba mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kelengkapan peralatan. Berdasarkan rapat terakhir dengan Kemendagri, ketersedian alat baru akan terpenuhi pada 19 Agustus mendatang.

"Kemendagri menjanjikan semua peralatan di 267 kelurahan sudah lengkap pada 19 Agustus. Kami harap janji itu bisa terlaksana supaya target penyelesaian e-KTP pada November 2011 dapat tercapai," katanya.
Purba mengungkapkan, meski penerapan KTP elektronik di DKI Jakarta tergolong lambat, namun dari 197 kabupaten dan kota di Indonesia yang menerapkan KTP elektronik tahap pertama secara serentak, kelurahan di Jakarta merupakan yang pertama.
Purba mengupayakan hari akan ada 10 kelurahan di Jakarta menyusul lima kelurahan lainnya untuk melayani pembuatan KTP elektronik. Sayangnya, Purba enggan menyebutkan kelurahan mana saja.

Jika penerapan KTP elektronik berjalan sesuai jadwal, maka pada akhir 2012, seluruh data kependudukan di Indonesia akan terintegrasi. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi KTP ganda sebab semua data penduduk akan terintegrasi dalam sistem. (ren)

• VIVAnews

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Internal Auditor dan Jasa Consulting

Pernyataan berikut sering muncul: “Bahwa BPKP itu fungsinya audit. Audit itu mencocokan apakah sesuatu sesuai dengan suatu standar tertentu. Jadi harus ada standardnya dulu. Kemudian ada pekerjaan atau proses melakukan sesuatu (yang diatur oleh standardnya) terlebih dulu. Baru kemudian bisa di audit. Oleh BPKP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan? Nah kalau BPKP mendampingi … mestinya ya nggak tepat ??? Kapan meng-audit dan assessment-nya? Kalau ada yang menyimpang, yang salah yang menyimpang atau yang mendampingi?” Hal itu tidaklah salah total. Sebab, masyarakat awam selama ini sering menganggap bahwa kegiatan auditor hanyalah membandingkan antara apa yang diimplementasikan di lapangan dengan apa yang seharusnya. Kegiatan audit ini biasanya dikenal sebagai compliance audit yang sebenarnya hanyalah salah satu peran yang dapat diberikan oleh internal auditor sebagai bagian dari jasa assurance. Padahal, sebenarnya banyak kegiatan jasa assurance lainnya yang dapat diberikan auditor. Ar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya