The Future of Indonesia

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...

It’s fascinating to explore the cultural divide between professionals and bureaucrats. As demonstrated in this interview, the former education minister acknowledged that his failure stemmed from failing to comprehend the nuances of this culture. Therefore, if you aspire to engage with the government system as a professional, it’s crucial to first grasp this significant gap.  https://20.detik.com/detikupdate/20260415-260415233/video-terseret-dugaan-korupsi-nadiem-curhat-tak-paham-budaya-birokrasi 

Slide berikut mencoba menjelaskan kewenangan penghitungan kerugian keuangan negara setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026.  Suatu pandangan berdasarkan Putusan Mahkamah terbaru itu telah diulas secara komprehensif.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

Agar pengembangan Koperasi Merah Putih (KMP) bisa berterima, pihak yang terlibat dalam pengembangan KMP mestinya memahami perbedaan mendasar antara koperasi dan perusahaan. Sepertinya, mereka yang terlibat masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP. Karena itu, kebanyakan mereka bertanya, "Saya dapat untung apa dari KMP?" Padahal, prinsip dasar atau idea koperasi itu sangat berbeda sekali dengan perusahaan.  Sepanjang kita masih menggunakan perspektif perusahaan dalam mengembangkan KMP, sepanjang itu juga kita tidak akan bergerak mengembangkan KMP ini. Pada video berikut, saya mencoba menguraikan perbedaan mendasar antara KMP dan perusahaan, pada sisi lini paling bawah ( bottom line ). KMP secara spesifik dalam laporan keuangannya menggunakan istilah "Sisa Hasil Usaha", sedangkan perusahaan menggunakan istilah "Untung Bersih" atau "Laba Bersih". Kedua istilah ini memiliki konsepsi yang berbeda.  Koperasi itu sendiri merupakan...

Menteri Keuangan akhirnya memperpanjang pelaporan tahunan (SPT) wajib pajak orang pribadi. Dari yang sebelumnya akhir Maret 2026, menjadi akhir April 2026. Hal ini untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak orang pribadi melaporkan pajaknya di tengah berbagai permasalahan pada aplikasi Coretax.  Terungkap, realisasi wajib pajak orang pribadi yang melaporkan pajak tahunannya belum mencapai 60 persen dari target yang melapor atau baru 8,8 juta dari target 15 juta. Yang menarik, Menteri Keuangan mengungkapkan adanya permasalahan desain dari Coretax.  Saya sebenarnya tidak terlalu setuju dengan pandangan tersebut. Sebab, sebagai wajib pajak, saya melihat aplikasi Coretax ini sudah memiliki kemajuan besar. Sebagai contoh, data penghasilan kita dari pemberi kerja sudah mulai muncul di proforma SPT kita yang dihasilkan oleh aplikasi Coretax. Jadi, bagi mereka yang hanya mempunyai satu sumber penghasilan, pelaporan pajak tahunan tidak menyulitkan lagi.  Kemudian, aplikasi Coret...