let's fight corruption in Indonesia

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) hanya untuk ke

Ketika di lapangan, secara sadar atau tidak sadar, kita sebenarnya sering melakukan 'audit' sistem informasi. Sebab, kegiatan audit sistem informasi sangat penting dalam dunia digital saat ini, yang dapat dilakukan secara formal berbasis kewenangan, maupun secara informal. Apalagi, belakangan ini beberapa organisasi sektor publik sudah mengusung jargon 'transformasi digital'. Di sisi lain, biasanya agar dapat lulus dari program kesarjanaan, para mahasiswa jurusan sistem/teknologi informasi atau akuntansi dapat melakukan riset dengan topik audit sistem informasi. Namun, dalam perjalanannya, di Indonesia kualitas penyusunan laporan hasil riset dengan topik audit sistem informasi ini masih rendah. Selain itu, di lapangan masih terdapat pemahaman yang beragam terkait bentuk laporan hasil audit sistem informasi, baik dari sisi penyusun laporan, para mentor atau supervisor, para penguji, dan juga para pembaca laporan.   Karena itulah, panduan sederhana berikut ini diharapkan