let's fight corruption in Indonesia

UU 28/2009 telah memperluas objek pajak dan retribusi daerah. Salah satunya adalah PBB (pedesaan dan perkotaan) dan BPHTB. Pada dasarnya, perluasan objek pajak ini adalah untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat. Transisi BPHTB ini harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun (sampai awal 2011), sedangkan PBB sekitar 4 tahun (sampai awal 2014). Saat ini, peraturan yang terkait dengan peralihan itu sedang disiapkan. Banyak pertanyaan terkait transisi ini. Salah satunya, bagaimana transisi aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB ini sebaiknya. Kita tentu mengetahui bahwa aspek TI pelayanan PBB dan BPHTB yang selama ini dikelola oleh Ditjen Pajak termasuk yang paling canggih di Indonesia, bila dibandingkan dengan aspek TI pelayanan publik yang ada di instansi lain. Tentu kita juga tahu bahwa saat ini kondisi TI di instansi pemerintah daerah sangat lemah. Hanya beberapa instansi saja yang mempunyai sistem TI yang baik. Karena itu, proses transisi ini harus dipertimbangkan dengan matang. Banyak hal ya...

PENGUKURAN RISIKO MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PADA SEBUAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI INFORMASI DI INDONESIA) Rudy M. Harahap, Andri Setiawan, Adi Subakti Kurniawan, Merlin Mulia Jurusan Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Bina Nusantara rudy.m.harahap@binus.ac.id Abstraksi Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan mengukur risiko-risiko dalam pengerjaan proyek-proyek teknologi informasi. Pengukuran risiko teknologi informasi yang dilakukan akan menampilkan nilai tingkatan dari frekuensi terjadinya risiko terhadap dampak yang dapat dihasilkan. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk memitigasi risiko pada proyek teknologi informasi. Penelitian ini menemukan perbedaan prioritas risiko dari penelitian sebelumnya dan rekomendasi yang dapat membantu untuk meminimalkan risiko yang ditemukan. Penelitian ini dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya risiko sehingga dapat meminimalisasi kemungkinan kegagalan suatu proyek teknologi informasi. K...