let's fight corruption in Indonesia

Bagi Anda yang masih bingung menentukan pilihan pada Pilpres nanti, berikut tulisan dari Gunawan Setiyaji dari sebuah milis. Tambah bingung, kan? sebenarnya kita satu paham, SBY-JK terbaik untuk saat ini. Cuma mereka sudah telanjur pisah Gimana lagi... Saya awalnya juga bingung. Tapi ya, saya waktu SBY-JK juga pake prinsip mencari mana yang terbaik. Tanpa meremehkan kandidat lain. Prinsip itu juga yang saya pake sekarang. Saya sepakat bahwa ketiga pasangan ini pasti nggak main-main untuk mengurus rakyat. Kebijakannya juga pasti nggak jauh beda, kok. Cuma semangat dan pembuktiannya yang berbeda. Boediono dengan sejarah liberalismenya. Wiranto dan Prabowo dengan kenangan buruk masa perjuangan reformasi. Megawati dengan tragedi penjualan aset negara. JK yang gesit tapi sembarangan dan pro-pengusaha. SBY yang anti korupsi tapi peragu, mau tegas pun diragukan. Di Indonesia peran parpol juga penting, dan sedang diperkuat. Jadi parpol pendukungnya yang mana juga perlu dipertimbangkan. Sampe ...

Senior saya, yang panggilannya Ossy, menulis tentang Budiono di sebuah milis alumni tempat saya pernah kuliah. Ossy adalah orang yang telah lama dan sangat berpengalaman di bidang pasar modal dan industri keuangan. Tulisannya ini saya sharing di sini untuk bisa menjadi catatan sejarah bagi kita semua. ------------------------------------------------------------------------------ Saat pemerintahan Megawati saya melalui masa itu sbg yang saya sebut sbg masa paling jahiliyah dalam kehidupan negara ini dalam hidup saya .... baik kehidupan politik, korupsi yg luar biasa dan segala macam lainnya ... Tapi ada yg saya susah maafkan dari Laksamana sbg Meneg BUMN (dgn BPPN) dan Boediono sbg Menkeu serta DPR Komisi IX)yang dengan mudahnya menjual bank2 rekap (BCA dll) dgn harga yg sangaaat murah, dan sebenarnya siapapun pembelinya, sdh bisa balik modal hanya dari 3-4 tahun devidennya, padahal ada obligasi rekap dgn nilai 10 kali lipat didalamnya .... yg merupakan uang negara/rakyat .... Hal yg me...

Dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, sebenarnya Pemerintah telah memiliki visi dan misi yang cukup jelas. Visi dan misi tersebut telah didukung dengan beberapa program kerja yang cukup komprehensif. Salah satunya adalah dengan terbitnya beberapa perangkat hukum, seperti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Sayangnya, di lapangan, usaha Pemerintah ini kurang mendapat dukungan dari birokrasi. Akhirnya, usaha Pemerintah tersebut cenderung hanya sekedar menjadi jargon-jargon politik Pemerintah, yang makin membuat frustasi masyarakat. Sebab, kenyataan di lapangan, tidak banyak perubahan berarti yang dapat mereka rasakan. Salah satu penyebab hal tersebut adalah kelemahan mesin birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan Presiden. Implementasi atas kebijakan Presiden juga sering kurang terkordinasi. Sebagai contoh, dalam Program Kerja 100 Hari Presiden SBY ketika pertama kali terpilih terdapat “Program Melanjutkan Reformasi Birokr...

Saya sedang iseng-iseng melihat catatan Internet ketika searching nama saya di Internet. Ada satu news yang menarik di masa lalu ketika saya mengomentari menerima atau menolak penugasan seorang akuntan dalam kasus Ghalib, sang Jaksa Agung. Prasetio Utomo told of risks in Ghalib audit The Jakarta Post , Jakarta Tue, 07/06/1999 7:26 AM Business JAKARTA (JP): The Prasetio Utomo & Arthur Andersen accountancy firm has been urged by other public accountants to turn down the government assignment to audit former Attorney General Andi M. Ghalib's bank account because of stringent restrictions imposed by the job. Henry B.L. Toruan, an accountancy lecturer at the University of Indonesia, said on Monday that if Prasetio Utomo implemented the assignmentunder such strict limitations, the company would not be able to maintain its integrity, independence and professional competence as required by the Accountant Code of Ethics. The government assigned Prasetio Utomo to audit Ghalib...