Langsung ke konten utama

Brain Drain Praktisi TI

Di beberapa milist TI, Pak Mitro, senior praktisi TI Indonesia sedang mengulas tentang brain drain. Terhadap hal ini, saya sebagai pengguna SDM TI di Indonesia menjadi teringat dan punya pengalaman tersendiri tentang brain drain ini. Saya juga pernah juga diskusi dengan salah vendor dan konsultan kantor saya.

Hal yang saya rasakan, sekarang ini kalau kita ingin mendapat provider TI yang bagus harus mengambil tenaga dari luar negeri. Bisa jadi, tenaga luar negeri tersebut justru adalah orang Indonesia juga.

Kalau kita mengambil tenaga dari dalam negeri, tenaga TI yang tersedia di pasar adalah yang fresh graduate, tidak berpengalaman. Karena itu, kita harus siap-siap saja jika kita sport jantung agar proyek kita tidak fail.

Sekarang ini, tenaga TI Indonesia yang mempunyai pengalaman 2-3 tahun saja sudah siap-siap melamar kerja ke negara lain. Paling sial, mereka melamar kerja ke Singapura.

Entah mau seperti apa nanti proyek-proyek TI yang ada di Indonesia jika banyak mereka yang berpengalaman justru bekerja ke luar negeri. Mungkin, efeknya pada aspek cost proyek TI di Indonesia. Cost-nya akan menjadi sangat mahal sekali. Sebab, dari pengamatan saya, ketika kita meng-hire orang dari luar negeri yang juga berkebangsaan Indonesia tentu harus juga merekrut manajer mereka. Manajer mereka ini kebanyakan orang asing/bule yang cost-nya mahal. Walaupun, keunggulan mereka, manajer yang orang asing itu, sebenarnya hanya di manajemen proyek saja.

Semoga banyak orang yang mau merenung seperti Pak Mitro. Kalau tidak, kelemahan pada supply TI kita di Indonesia akan bertambah hancur. Produknya akan semakin tidak terkendali dan tidak bermutu karena tidak di-handle oleh orang yang berpengalaman. Proyek TI di Indonesia hanya menjadi bahan eksperimen para praktisi TI sebelum mereka bekerja di luar negeri. Mengerikan!

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

DI TENGAH REDUPNYA SOKONGAN PEMBERANTASAN KORUPSI, TIDAK HANYA BPK YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN NEGARA

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 Tahun 2026, baru-baru ini muncul kembali kontroversi tentang siapa yang berwenang menghitung kerugian negara. Salah satu pandangan dalam diskusi di sebuah grup media sosial menyatakan memang benar bahwa dalam putusan Mahkamah ini salah satu yang diuji adalah soal siapa lembaga yang berwenang menghitung kerugian negara. Jelasnya, pada awalnya Mahkamah dalam putusannya ketika menguji siapa yang berwenang tersebut  membahas soal konsepsi kerugian negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu konsepsi kerugian negara dalam arti materiil.  Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata dan aktual setelah dihitung jumlahnya oleh instansi atau lembaga yang berwenang, yang dalam penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan.  Pertimbangan tersebut mengacu pada...

CATATAN KECIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN PRESIDEN PRABOWO YANG BERBASIS DATA

Di luar kontroversi yang berkembang di media sosial, pidato Presiden Prabowo di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 20 Mei 2026 menyisakan catatan penting yang menarik, yaitu dijalankannya perumusan keputusan strategis baru berbasis analisis data yang tajam dan komprehensif.  Rapat Paripurna itu adalah pengantar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2027. KEM-PPKF yang biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan, kali ini disampaikan langsung oleh Presiden.  Yang menarik, pada bagian awal pidatonya, Presiden Prabowo menguraikan sasaran pembangunan tahun 2027. Kita bisa melihat pada diagram berikut, sasaran pembangunan tahun 2027 terasa sekali sangat memberi perhatian pada "kesejahteraan rakyat". Karenanya, beberapa kalangan menyebutnya sebagai "ekonomi kerakyatan" atau pendekatan ekonomi yang lebih "sosialistik". Tampak pada gambar tersebut, penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, penurunan kese...