Kamis, 28 Mei 2009

Bagi Anda yang Masih Bingung Menentukan Pilihan pada Pilpres Mendatang

Bagi Anda yang masih bingung menentukan pilihan pada Pilpres nanti, berikut tulisan dari Gunawan Setiyaji dari sebuah milis. Tambah bingung, kan?

sebenarnya kita satu paham, SBY-JK terbaik untuk saat ini. Cuma mereka
sudah telanjur pisah Gimana lagi... Saya awalnya juga bingung. Tapi ya,
saya waktu SBY-JK juga pake prinsip mencari mana yang terbaik. Tanpa meremehkan kandidat lain. Prinsip itu juga yang saya pake sekarang. Saya sepakat bahwa ketiga pasangan ini pasti nggak main-main untuk mengurus rakyat. Kebijakannya juga pasti nggak jauh beda, kok. Cuma semangat dan pembuktiannya yang berbeda. Boediono dengan sejarah liberalismenya. Wiranto dan Prabowo dengan kenangan buruk masa perjuangan reformasi. Megawati dengan tragedi penjualan aset negara. JK yang gesit tapi sembarangan dan pro-pengusaha. SBY yang anti korupsi tapi peragu, mau tegas pun diragukan. Di Indonesia peran parpol juga penting, dan sedang diperkuat. Jadi parpol pendukungnya yang mana juga perlu dipertimbangkan. Sampe saat ini hanya satu parpol yang bersih dari korupsi. Mudah2an tetap bersih. Cuman kemaren bikin blunder. Saya tunggu mereka tobat deh, katanya partai kalem dan santun...

Selasa, 19 Mei 2009

Boediono: One of the stories that you should know!

Senior saya, yang panggilannya Ossy, menulis tentang Budiono di sebuah milis alumni tempat saya pernah kuliah. Ossy adalah orang yang telah lama dan sangat berpengalaman di bidang pasar modal dan industri keuangan. Tulisannya ini saya sharing di sini untuk bisa menjadi catatan sejarah bagi kita semua.

------------------------------------------------------------------------------

Saat pemerintahan Megawati saya melalui masa itu sbg yang saya sebut sbg masa paling jahiliyah dalam kehidupan negara ini dalam hidup saya .... baik kehidupan politik, korupsi yg luar biasa dan segala macam lainnya ... Tapi ada yg saya susah maafkan dari Laksamana sbg Meneg BUMN (dgn BPPN) dan Boediono sbg Menkeu serta DPR Komisi IX)yang dengan mudahnya menjual bank2 rekap (BCA dll) dgn harga yg sangaaat murah, dan sebenarnya siapapun pembelinya, sdh bisa balik modal hanya dari 3-4 tahun devidennya, padahal ada obligasi rekap dgn nilai 10 kali lipat didalamnya .... yg merupakan uang negara/rakyat ....

Hal yg membuat saya berpikir ada konspirasi asing disitu adalah tidak adanya satu-pun institusi lokal yg membeli bank2 tsb, bahkan saya mendengar bhw jamsostek yg berminat dilarang ikut serta .... Padahal kalau yg beli lokal, tidak perlu ada devisa buat bayar deviden ke luar negeri. Sakiit hati rasanya,melihat rakyat negara ini yg waktu itu sudah sangat susah, tetapi masih dibebani oleh beban obligasi rekap yg luar biasa besarnya, akibat penanganan yg tidak pintar (menjual dgn harga murah dan hanya kepada asing).

Saya cuman heran dan kagum kalau masih ada warga negara yg mengaku dirinya nasionalis untuk masih bisa mengagumi dan mendukung seorang Boediono yg memang sangat santun dan baik, tapi buat saya telah membuat kesalahan yg mahal biayanya bagi negara ini yg buat saya sulit memaafkannya. Lebih baik saya memilih seseorang yang kasar dan tidak santun, tapi saya tahu tekadnya membela rakyat dan negara dan dirinya bisa membuktikan manfaat dan kontribusinya bagi negara. Akan jadi harga yg sangat mahal jadinya sebuah sikap santun tapi kita ijinkan untuk melakukan kesalahan yg akan membebani kita semua sampai anak cucu ....

Bgmn sikap Boedinono waktu itu? Gak perduli apa kata dunia ..."JUAL .....!" Itu bukan saja buat bank rekap, juga BUMN yg diprivatisasi dimana hasil penjualannya buat APBN, bukan buat modal BUMN-nya, yg membuat nilai si BUMN tidak berkembang ....
Rezim bebas devisa tahun yg diatur dalam UU No 24/1999, pdhl dinegara lain tidak diatur dlm bentuk UU krn ini adalah strategi setiap negara yg bersifat fleksibel, di Indonesia malah mengikat sendiri kakinya dlm bentuk UU Devisa. Ini saya sdh suarakan dimedia termasuk di Kompas, sejak tahun 2003, sendirian gak ada temennya, baru sekarang mulai banyak yg ikut bicara, agar UU ini dicabut ....

Termasuk OJK yg saya tentang sejak UU tersebut dibuat, karena di negara lain merupakan hal baru dan belum teruji (saat itu), bahkan di beberapa negara, saat ini, sdg mempertimbangkan kembali ke sistim yg lama, itu semua ada kontribusi Boediono, dan saat beliau jadi Menkeu gak mau tahu semua itu harus dilaksanakan (Pak Darmin yg waktu itu ditugasi menerapkan OJK). Untung segera ada pergantian kabinet ke SBY waktu itu, selain juga Tim OJK sendiri melambat-lambatkan prosesnya,sehingga OJK batal berdiri. Apa yg disebut neolib, ya itu tadi sebenarnya ....

Kalau boediono menjadi Wapres, maka kecil kemungkinan dicabutnya UU yg mengatur sistim kita rezim bebas devisa, berarti juga OJK akan kembali diusahakan diterapkan (pdhl di negara lain gagal), dan privatisasi penuh BUMN2 susah ditolak .... Apa lagi kalau Sri Mulyani jadi Gubernur BI, siapa lagi (Menkeu) yg bisa tegas menolak Boediono? Apa lagi pemahaman para elit (termasuk SBY sbg presiden) ttg kebijakan2 yg saya jelaskan diatas "belum" tentu bagus atau paham dampak strategisnya, apa lagi kalau sejak awal sudah bilang beliau adalah ekonom yang handal yg pasti akan dipercaya sepenuhnya .....

Kemarin Boediono tidak bisa bergerak banyak karena ada JK yg sangat
nasionalis danada Sri Mulyani yg rasional dan nasionalis juga (SM walau tidak
sesantun Boediono karena pribadinya yg tegas, buat saya lebih negarawan dan pro
rakyat dari pada Boediono, saya tidak melihat kebijakan2 SM sbg antek
IMF).

Drajad Wibowo bagus pernyataanya ttg tekad Boediono yg diumumkan di
Bandung: "Statement semenit, tidak bisa menghapus track record bertahun-tahun
..."*

Itu betul sekali .... Drajad dan saya serta Ito Warsito bersama-sama mengalami masa itu mencegah penjualan bank rekap dan mengusulkan financial engineering menarik obligasi rekap di bank rekap sebelum bank rekapitu dijual .... dimana nilai obligasi rekap yg bisa ditarik tanpa pemerintah keluar uang sekitar Rp 100 triliun tapi kita gagal karena ya Laksamana dan Boediono serta Komisi IX DPR itu ..... Kalau megawati saya gak salahin, kan sdh pada tahu sendiri kualitasnya bgmn ....:) Kalau ini yg salah yg milih
beliau ....

Btw, skema financial engineering u/ penarikan obligasi rekap itu sudah kita
resentasikan dihadapan sekitar 100 orang ahli keuangan di Indonesia, sebut saja
PWC, E&Y, Managing Director Bank Asing,Konsultan bule dari Worl Bank, Depkeu
(Pak Fuad Rachmany),BPPN, Direksi BRI .... Semuanya tidak ada yg bisa mencari
kelemahan skema tsb, malah mereka bertanya kenapa Pemerintah tidak mengambil
skema itu ... Oh ya, akhirnya setelah seluruh bank rekap hampir terjual akhirnya
saya sempat juga presentasi di depan Menkeu Boediono, sendirian. Saat selesai,
saya bilang ke beliau bhw walau gak ada gunanya, saya puas bisa kasih tahu
beliau caranya yg sebenarnya sangat
sederhana ....

Pak Ade Sumantri, Wk Ketua BPPN, bahkan tidak percaya bhw skema penarikan obligasi rekap tsb sangat mudah,karena mereka sdh bertahun-tahun mencari jalannya, tapi tidak ketemu. Tapi karena tidak percaya semudah itu, akhirnya tidak diambil juga .... Cerita ini saya dapat dua bulan yg lalu dari temen saya yg jadi kepercayaan Pak Ade Sumantri ....

Ketika saya menyadari bahwa saya gagal dan harus menerima kenyataan
seluruh bank rekap sdh terjual, obligasi rekap menjadi beban yg harus dibayar
tunai, Indosat yg sdh terjual ke asing ... saya hanya mengatakan pada diri
saya,semoga Allah SWT mengampuni mereka yg secara sengaja atau tidak sengaja
membebani seluruh rakyat Indonesia dengan beban yg seharusnya tidak sebesar ini.
Serta mereka yg membuat Indonesia terjajah secara ekonomi oleh asing (kondisi
perbankan yg dikuasai asing hari ini fakta yg tidak bisa dibantah dan sekarang
mengikat hidup kita) .....

Mungkin saja beliau menyadari kesalahannya, serupa dengan Amerika sbg
negara kapitalis tulen yg akhirnya menyadari bahwa bail-out dari negara ternyata
dibutuhkan,walau itupun melanggar prinsip2 utama kapitalisme dan
liberalisme,sehingga buat beliau, ini kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya
dulu.
Bisa saja beliau menjadi Wapres, tapi menjadi tugas utama khususnya
parpol pendukungnya untuk memastikan mengawasi terus kebijakan2 beliau. Tapi
kalau ternyata gagal mengawasinya, jangan pernah terlontar ucapan "Waaah maaf
saya nggak menyadari beliau begitu ..." atau alasan a la politikus lainnya yg
sifatnya melepaskan tanggung jawab ...

Kalau seperti itu jadinya, siap2 saja anak saya bilang "Basiiiii deeeh
........... !" Dan siap2 saya cuman bilang "Keledai saja tidak pernah jatuh
dilobang yang sama ...." Btw, kita membutuhkan pemimpin yang akan memberi kita
kebanggaan sebagai bangsa, yang melindungi kita dari dominasi asing, bukan
pemimpin yang membuka pintu bagi asing untuk masuk kedalam rumah kita dan
menguasai serta mengatur hidup kita. Kita membutuhkan pemimpin yang tegas untuk
bisa mengatur negara ini dengan baik, bukan pemimpin yang santun namun
sebenarnya melemahkan bangsa ini ... Kecuali memang maunya seperti itu ... It is
your choice, not mine .....

Ossy'81

Berikut catatan dari saya:

Tulisan ini sangat menarik untuk menjadi sebuah catatan sejarah. Akan menariklagi kalau dibukukan.

Saya melihat ketika SBY memilih Boediono, koq seperti mengulangi kesalahanketika McCain memilih Pauline. Kalau saja JK mendapat pasangan yang tidakterperangkap dengan masa lalu, mungkin JK akan dengan mudah memenangipertarungan ini. Kalau Megawati, yach, memang masa lalu yang harus dilupakan.

Well, saya tidak akan mendiskusikan hal itu lebih lanjut. Area politik yangsulit untuk diikuti. Namun, ada yang terpikirkan oleh saya sedikit di tulisanBung Ossy ini. Apakah ketika Boediono pada waktu itu mengambil pilihan karena iaingin modal yang masuk untuk membeli bank rekap adalah dari negara lain untukkepentingan masuknya dollar US sebagai sebuah devisa? Dengan demikian, kursdollar US di dalam negeri akan bisa dikendalikan karena sedang meroket pada waktu itu karena cadangan dollar US kita yang rendah.

Atau, memang Boediono berfikiran bahwa semua hal di Indonesia ini akan lebih maju dan lebih tertata jika dikelola oleh asing sebagai mandornya? Dengan teori, ketika sebuah perusahaan dikelola oleh bule maka akan tampak profesional dan intervensi kepentingan dari partai politik dan aparat menjadi rendah. Inikah yang disebut penganut paham ekonomi pasar? Yang percaya bahwa pasar akan efisien jika dibiarkan bebas, tanpa intervensi dari pemerintah. Sebuah negara tanpa pemerintah.

Kita tentu masih ingat ketika audit keuangan terhadap BUMN go publik punsekarang sudah diserahkan ke ekonomi pasar. Semua BUMN yang go publik diaudit oleh akuntan publik, kan? Bukankah kita juga penganut ekonomi pasar?

Ketika akhirnya lembaga audit negara (termasuk BPKP dan BPK) sengaja didesain agar tidak masuk, atau dihalang-halangi masuk untuk mencampuri semua urusan state-corporate, bukahkan kita sudah sejak dulu terlibat dalam ekonomi pasar?

Bukankah Bung Ossy dan Ito juga penganut paham ekonomi pasar seperti Boediono?Atau memang kita sudah harus melakukan koreksi terhadap paham tersebut? Atau, kembali lagi ke argumentasi klasik, it's just a matter of choice kata para ekonom.

Senin, 18 Mei 2009

Menata-Ulang Proses Bisnis Pelayanan Publik

Dalam pemberantasan korupsi dan peningkatan pelayanan publik, sebenarnya Pemerintah telah memiliki visi dan misi yang cukup jelas. Visi dan misi tersebut telah didukung dengan beberapa program kerja yang cukup komprehensif. Salah satunya adalah dengan terbitnya beberapa perangkat hukum, seperti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Sayangnya, di lapangan, usaha Pemerintah ini kurang mendapat dukungan dari birokrasi. Akhirnya, usaha Pemerintah tersebut cenderung hanya sekedar menjadi jargon-jargon politik Pemerintah, yang makin membuat frustasi masyarakat. Sebab, kenyataan di lapangan, tidak banyak perubahan berarti yang dapat mereka rasakan.

Salah satu penyebab hal tersebut adalah kelemahan mesin birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan Presiden. Implementasi atas kebijakan Presiden juga sering kurang terkordinasi. Sebagai contoh, dalam Program Kerja 100 Hari Presiden SBY ketika pertama kali terpilih terdapat “Program Melanjutkan Reformasi Birokrasi”. Namun, sampai saat ini masyarakat belum merasakan hasil nyata reformasi ini.

Kenyataan di lapangan, pengurusan perijinan masih sulit. Misalnya, ketika seseorang ke kantor imigrasi, praktik bisnis pelayanan imigrasi masih berjalan seperti biasanya. Tanpa melewati calo atau dengan uang tips, jangan harap akan diperoleh pelayanan yang lebih baik. Begitu juga dengan pengurusan KTP dan SIM. Belum lagi jika kita berbicara tentang birokrasi perpajakan dan kepabeanan.

Dalam “Program Melanjutkan Reformasi Birokrasi”, Pemerintah telah meletakkan 2 rencana tindakan yang dianggap penting, yaitu menetapkan Peraturan Presiden tentang kebijakan reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan melakukan penindakan kepada aparatur yang menyalahgunakan kewenangannya. Terdapat beberapa instansi yang termasuk pelaksana rencana tindakan ini. Namun, sampai saat ini belum ada sumbangsih nyata dari berbagai instansi tersebut terhadap kedua rencana tindakan ini.

Banyak instansi yang malah disibukkan dengan investigasi korupsi yang cenderung malah saling tumpang-tindih. Dengan demikian, nyatalah bahwa program yang telah diletakkan oleh Pemerintah terebut ternyata tidak berjalan dengan baik.

Menata-Ulang
Dalam hubungannya dengan reformasi sektor publik, sebenarnya terdapat tindakan nyata yang dibutuhkan, di mana keberhasilan sektor publik dalam memberikan pelayanan publik akan tergantung kepada proses pelayanan yang ada di dalam instansi pelayanan publik. Dalam kenyataannya, proses tersebut banyak yang tidak sinkron atau malah menimbulkan birokrasi yang rumit. Karena itu, proses ini harus ditata kembali.

Dari penataan proses pelayanan publik ini, kita akan memperoleh perhitungan yang tepat berapa sebenarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Sumber daya ini terdiri dari manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan proses, pendanaannya, dan perangkat teknologi pendukungnya. Dengan demikian, dari penataan proses ini, Pemerintah dapat membuat program pengembangan sumber daya manusia yang ada di sektor publik. Tidak hanya dari segi jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan (skill) yang dibutuhkan.

Dari sini, Pemerintah akan dapat melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif, tidak lagi bersifat parsial. Selama ini, penataan birokrasi hanya dilakukan secara terbatas pada penataan kelembagaannya. Belum secara langsung menyentuh aspek sumber daya manusianya.
Dalam rangka melakukan sebuah langkah penting dalam reformasi sektor publik, yaitu penataan proses pelayanan publik tersebut, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dapat memberikan peran yang sangat berarti, yaitu dengan melakukan analisis proses bisnis organisasi publik.

Kegiatan yang pertama sekali harus dilakukan adalah dengan melakukan studi atau evaluasi terhadap seluruh proses bisnis sektor publik di instansi pemerintah. Studi atau evaluasi tersebut harus dilakukan secara serentak kepada seluruh instansi pemerintah, baik yang ada di pusat maupun di daerah.

Dari studi ini, akan diketahui titik-titik lemah dari proses bisnis instansi pemerintah. Kemudian, dari hasil studi ini akan dilakukan perancangan ulang proses bisnis di instansi pemerintah, khususnya yang melakukan pelayanan langsung ke publik, termasuk penentuan kembali sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan masing-masing proses bisnis ini.

Hasil rancangan ini kemudian diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah secara berkelanjutan dengan bimbingan dari para instansi yang terkait dengan pembinaan administrasi publik, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), konsultan independen, dan beberapa lembaga lainnya.

Senin, 04 Mei 2009

Ketika Seorang Profesional Boleh Menolak Penugasan

Saya sedang iseng-iseng melihat catatan Internet ketika searching nama saya di Internet. Ada satu news yang menarik di masa lalu ketika saya mengomentari menerima atau menolak penugasan seorang akuntan dalam kasus Ghalib, sang Jaksa Agung.

Prasetio Utomo told of risks in Ghalib audit

The Jakarta Post , Jakarta Tue, 07/06/1999 7:26 AM Business

JAKARTA (JP): The Prasetio Utomo & Arthur Andersen accountancy firm has been urged by other public accountants to turn down the government assignment to audit former Attorney General Andi M. Ghalib's bank account because of stringent restrictions imposed by the job.
Henry B.L. Toruan, an accountancy lecturer at the University of Indonesia, said on Monday that if Prasetio Utomo implemented the assignmentunder such strict limitations, the company would not be able to maintain its integrity, independence and professional competence as required by the Accountant Code of Ethics.
The government assigned Prasetio Utomo to audit Ghalib's bank account to verify whether the transfers made to it could be classified as corruption or bribes.
The audit was ordered following the allegation by the Indonesian Corruption Watch (ICW) last month that Attorney General Ghalib abused his position to enrich himself through corruptive practices.
ICW submitted copies of 16 bank accounts said to be under the name of Ghalib and his wife to substantiate the allegation.
President B.J. Habibie last month suspended Ghalib from his position pending the completion of investigations into the allegation.
However, the audit assignment given to Prasetio Utomo was limited only toGhalib's account at the Jakarta Melawai branch of Lippo Bank which was claimed to be a joint account with the Indonesian Wrestling Association which he chaired.
ICW saw the restriction as quite strange because the allegation of corruption against Ghalib was related to 16 accounts under the name of Ghalib and his wife involving transactions of more than Rp 10 billion.
""If the assignment is meant only to verify the authenticity of photocopies of an account, then that is not a job for a public accountant,""Toruan told a seminar on the role of accountants in discovering crimes.
He said Prasetio Utomo would not be able to provide a reliable professional judgment if it was not allowed to verify and audit other bank documents and transactions related to the account.
Rudy M. Harahap of ICW, who also spoke at the same seminar, agreed that if Prasetio Utomo agreed to audit only one of Ghalib's bank accounts, the information to be gathered would be biased and the judgment would be legally flawed.
""The Accountant Code of Ethics stipulates that if a public accountant is restricted in the scope of its audit assignment it shall turn down or quit such an assignment,"" Harahap said.
Harahap criticized the Honorary Council of the Indonesian Accountants Association for remaining silent and not raising the issue about the distorted audit assignment to Prasetio Utomo. (vin)