Langsung ke konten utama

[BPK] KPK Telusuri Dugaan Suap di BPK Sulawesi Utara

Jika Anda tidak memperbaiki prosedur audit Anda, maka risiko ini akan tetap tinggi dan selalu berulang. 

KPK Telusuri Dugaan Suap di BPK Sulawesi Utara

 

KPK Telusuri Dugaan Suap di BPK Sulawesi Utara

Tribunnews.com - Kamis, 30 Juni 2011 23:27 WIB

 

Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Usai memeriksa beberapa pejabat Tomohon, kini giliran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara disambangi KPK, Kamis (30/6/2011).

Pemeriksaan tertutup dan penjagaan sekuriti ketat. Sejumlah pemburu berita hanya diperbolehkan berada di area ruang penjagaan.

Saat sejumlah wartawan masuk dan menunggu di dalam gedung dihalang-halangi oleh sekuriti.
Terkait pemeriksaan terhadap BPK yang dilakukan KPK, John Leo dari LSM anti Korupsi Sulut INCEOR mengatakan, kedatangan KPK untuk menelusuri sisa uang indikasi suap yang belum diketahui rimbanya.

"Mereka telusuri Rp 900 juta yang belum diketahui , dari total Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Menurut Leo itu merupakan sambungan kasus dugaan suap dengan dua tersangka pegawai BPK RI Perwakilan Sulut.

APBD Kota Tomohon dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2007 menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), padahal 2006 beropini disclaimer.

"Terungkap Epe (Jeferson Rumajar) dkk (dan kawan-kawan), menyuap BPK untuk mendapatkaan opini WDP berbanderol Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Menurut mantan anggota DPRD Tomohon periode 2004-2009 ini, setelah diperiksa dua staf BPK bernama Bahar dan Muzini hanya mengaku menerima Rp 600 juta. "Kesimpulannya, KPK mau tahu yang Rp 900 juta kemana ?" Kata Leo.

Pemeriksaan staf Pemko Tomohon yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu, terkait dugaan suap denga tiga tersangka yang sudah ditetapkan KPK, dua orang pegawai BPK dan Jeferson.

Selain uang, menurut Leo KPK juga menelusuri siapa kawan-kawan Jeferson yang diduga ikut menyuap.

Kasus Jeferson ini menurutnya pertama terjadi di KPK, sudah terpidana dalam korupsi APBD 2006/2008 dan jadi tersangka penyuapan BPK dalam LHP BPK 2007 dan dalam dugaan penyimpangan APBD 2009/2010, saat ini dalam penyelidikan KPK.

"Bukan tidak mungkin Jeferson calon tersangka lagi," jelasnya.

Soal uang dugaan suap, Rp 600 juta menurut Leo sudah di kembalikan BPK dalam dua tahap. Rp 400 juta dibawa ke SPN dan Rp 200 juta dibawa ke Jakarta.

Kabag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Sulut, Made Darma belum bersedia memberikan keterangan sesuai dengan permintaan KPK.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya