Langsung ke konten utama

SBY, Seorang Penakut atau Sekedar Ingin Menjaga Keselarasan?

Anda masih ingat tulisan saya di blog ini tanggal 25 Mei 2011 tentang perlu atau tidaknya kita memiliki pemimpin bernyali saat ini? Dugaan saya adalah, jangan-jangan, dengan lemahnya style dan karakter kepemimpinan saat ini justru dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI?

Bisa dibayangkan jika saat ini Indonesia dipimpin oleh kepemimpinan sekelas Habibie dan Gus Dur yang berani mengambil dobrakan, bahkan dengan risiko terlepasnya sebuah provinsi seperti Timor-Timor. Dengan style dan karakter kepemimpinan saat ini kita tidak mendengar lagi isu-isu terkait pendirian negara yang terpisah dari NKRI. Artinya, perlu juga kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan presiden pada era saat ini dengan style dan karakter saat ini.

Rupanya, dugaan saya tersebut direspon langsung oleh SBY. Dalam suatu kesempatan di hadapan pengurus DPP HIPMI, ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah tipe pemimpin yang penakut dan peragu. "Bukan saya ragu atau tidak berani, tetapi karena saya tidak ingin konflik makin menjadi-jadi. Benturan politik itu pada akhirnya dapat membawa negara kita persis seperti situasi 11, 12, atau 13 tahun yang lalu," katanya. Dia mengakui, itulah gaya, pilihan, dan kepercayaannya dalam memimpin.

Ia cenderung mengambil jalan reformasi, bukan revolusi. Reformasi memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan, stabil, dan seimbang, sementara revolusi hanya mengakibatkan penjungkirbalikan dan kekacauan.

Akhirnya, terjawab sudah dugaan saya selama ini.

Selengkapnya pernyataan SBY itu bisa diakses pada halaman :
http://www1.kompas.com/read/xml/2011/06/09/15371661/SBY.Saya.Bukan.Penakut.dan.Peragu

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...