Langsung ke konten utama

Lelang Aplikasi Sistem Manajemen Perkara - Mahkamah Agung

Bagi Anda yang concern terhadap perbaikan sistem hukum di negara ini, sebaiknya Anda mengikuti lelang pengembangan sistem manajemen perkara di Mahkamah Agung yang ada di pengumuman ini.

Peran Anda akan sangat membantu perbaikan aspek hukum di negeri ini.

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM PRA KUALIFIKASI
PENGADAAN BARANG/JASA MAHKAMAH AGUNG RI

No. 04/S/APLK/BUA.6/VII/2009


1. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Mahkamah Agung RI Satuan Kerja Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI mengundang Penyedia Barang/Jasa untuk mengikuti Pelelangan Umum Pra Kualifikasi di Mahkamah Agung RI yang dibiayai APBN Tahun Anggaran 2009, dengan rincian sebagai berikut :

Nama Paket Pekerjaan: Pekerjaan Pengembangan Aplikasi Beserta Perangkat Pendukungnya Tahun Anggaran 2009
Klasifikasi: Non-Kecil
Perkiraan Nilai Pekerjaan (Rp): + 3 Milyar

2. Syarat Pendaftaran:
a) Menyerahkan copy Akte Pendirian Perusahaan dan perubahaan terkahir yang telah disahkan oleh Departemen Hukum dan Perundang-undangan RI dan menunjukkan aslinya;
b) Menyerahkan copy SIUP yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya, dengan Kualifikasi Sub Bidang Teknologi Informasi/Aplikasi Komputer;
c) Pendaftaran dilakukan oleh masing-masing Pimpinan/Direktur Perusahaan yang namanya tercantum dalam Akte Pendirian Perusahaan dan jika berhalangan dapat memberi kuasa kepada wakil/staf yang namanya tertera dalam Struktur Organisasi Perusahaan dan ditandatangani Pimpinan Perusahaan disertai fotocopy identitas diri (KTP) dari wakil/staf yang diberi kuasa dengan menunjukkan KTP aslinya.

3. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi dapat dilaksanakan pada :
Tanggal : 6 s/d 16 Juli 2009
Waktu : Pukul 10.00 s/d 14. 00 WIB
Tempat : Ruang Server, Lt. IV Blok A.401
Gedung Mahkamah Agung RI
Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13 Jakarta Pusat

4. Panitia berhak menolak Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Prakualifikasi yang tidak memenuhi persyaratan dan di luar batas waktu yang ditentukan;

5. Hal-hal lain yang belum jelas dapat ditanyakan kepada Panitia pada jam kerja.


Jakarta, 6 Juli 2009

Panitia Pengadaan Barang/Jasa


Sumber: Media Indonesia, 6 Juli 2009

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya