Langsung ke konten utama

PTN Bantu Seleksi PNS

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi : Tes calon pegawai negeri sipil.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium 10 perguruan tinggi negeri akan membantu pelaksanaan perekrutan calon pegawai negeri sipil 8 September mendatang. Tugas ke-10 PTN itu mulai dari penyusunan materi soal kompetensi dasar hingga pemindaian lembar jawaban komputer.
Rencananya, tahun ini akan ada penerimaan 14.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari tenaga honorer, ikatan dinas, dan pelamar umum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengemukakan, sistem baru perekrutan CPNS ini untuk memperoleh PNS berkualitas dengan standar yang sama dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk tahap uji coba tahun ini, proses seleksi CPNS akan dilakukan di 20 institusi kementerian dan 25 daerah.
”Proses rekrutmen selama ini banyak kekurangan. Sekarang beda. Ada pengawasan ketat dan terbuka,” kata Azwar seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kemendikbud, Rabu (15/8), di Jakarta.
Azwar Abubakar mengatakan, karena moratorium PNS, rekrutmen dibatasi. Pengangkatan PNS hanya berdasarkan analisis jabatan dan beban pekerjaan. ”Akan lebih jelas, butuh PNS di bagian apa dan keahliannya apa,” kata Abubakar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menambahkan, sistem penerimaan CPNS akan menggunakan sistem yang sama dengan Ujian Nasional dan Seleksi Nasional Masuk PTN. Standar pelaksanaan, terutama materi soal, akan sama di seluruh Indonesia, yakni tentang wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik kepribadian.
Ketua Konsorsium PTN yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno mengatakan, sistem seleksi CPNS selama ini terdesentralisasi di kementerian masing-masing dan pemerintah daerah. Ia menilai tahun ini merupakan momentum yang penting bagi masyarakat sipil untuk ikut terlibat dalam proses seleksi CPNS.
Ke-10 PTN itu adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, dan Institut Teknologi Sepuluh November. (LUK)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya