Langsung ke konten utama

Blundernya Pengendalian Alat Komunikasi Pejabat Publik

Ini dia efek ketika pejabat publik yang mestinya tahu kapan harus menggunakan media elektronik, kapan harus face to face. Semua jadi blunder!

Milana Anggraeini (MA): Tidak perlu menekan saya seperti ini. Saya sudah tertekan

Denny Indrayana (DI): Karena saya terus sampaikan ke media karenanya. Jangan Gayus dikorbankan, usut tuntas saya pun ditekan kiri kanan menghadapi mafia. Ancaman macam-macam tidak seberat Gayus dan Mbak di penjara, tapi saya hadapi juga banyak mafia. Anak yang tidak berdosa itu akan kehilangan ayah mereka yang baik dan pemberani. Plisss mbak tolong mbak plisss ceritakan apa yang terjadi? Gayus ke Bali? Ketemu siapa? Betulkah dengan Ical? Nanti penjara itu menjadi sia-sia kalau kejahatan sebenarnya tidak terbongkar, mbak bisa bilang Gayus jujur di mata keluarga dan anak-anak, tapi kita kan mbak, bisa menutup fakta itu dari anak-anak, pada saatnya mereka akan paham dan tahu. Saya heran. mbak bisa tenang dalam kebohongan dan berkata ada waktunya.

MA: Karena saya, kami bukan siapa-siapa hanya kami yang dituntut untuk selalu jujur berapa koruptor di negara ini, apa semua mendapat pesanan seperti ini

DI: kalau Mbak bertahan dalam kebohongan, berarti Mbak menutup pertolongan, Allah berkata jujur perlu disegerakan, menutup kebohongan itu mafia. Jangan bicara koruptor yang lain, berbuat baiklah untuk diri sendiri. Mbak mau bicra teori hukum dihadapan saya!

MA: Tak ada manusia yang luput dari dosanya, bukan tugas kita untuk menghakimi

DI: Gayus jelas-jelas koruptor tidak ada gunanya, saya kasihan kepada mbak dan anak, semoga saat itu laknat Allah tidak datang. Anda sedang bermain-main dengan kesabaran sang pencipta. Baik Mbak saya pamit. Mbak tidak akan saya ganggu-ganggu lagi, silakan jalan sendiri Anda sendirian. Saya yakin Allah pun enggan berdekat dengan orang yang masih menunda-nunda dengan orang yang menyampaikan kejujuran. Tapi sudahlah itu sudah pilihan Anda menjauhkan diri dari ridhonya. Masya Allah sudah mulai muncul, Rani harusnya jadi tersangka juga.
(ndr/asy)

Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...