Langsung ke konten utama

Tutung Handaru: Testimoni AA, Viva KPK

Testimoni AA, (entah benar entah tidak), telah cukup menimbulkan kehebohan untuk kedua kali nya pada para pihak yang mengekspose dirinya sebagai para penumpas korupsi (entah benar entah tidak).

Setelah sebelumnya heboh karena KPK hendak diaudit oleh BPKP. Sekarang pun mereka heboh dengan komentar2 nya bahwa semua itu adalah upaya penghancuran KPK. Padahal kalau dipikir dengan kepala jernih dan tanpa adanya vested interest toh adanya audit BPKP maupun testimoni dari AA akan menjadi kebaikan bagi institusi KPK itu sendiri.

Bagaimanapun KPK hanyalah suatu institusi yang merupakan suatu obyek abstrak, yang tidak perlu dikesankan seolah-olah menjadi suatu obyek konkrit yang tidak bercela. Yang konkrit pada KPK adalah unsur SDM, dana, dan prasarananya. Unsur SDM sendiri adalah para pribadi manusianya yang pasti tidak akan dapat sempurna dan bercela.

Sebagai suatu institusi yang berjalan di KPK adalah sistem. Sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pengawasan. Audit adalah salah satu cara dari pengawasan. Audit yang baik akan mengungkap terjadinya penyimpangan sehingga tidak perlu terjadi lagi dimasa y.a.d. Pun audit kinerja terhadap KPK akan dapat menjawab pertanyaan yang mungkin timbul di masyarakat seperti:

1. Apakah pengadaan sarana dan prasarana di KPK juga mengikuti prosedur pengadaaan barang/ jasa atau tidak (atau cukup dengan penunjukan langsung, karena selama ini tidak pernah terdengar adanya tender untuk pengadaan sarana/prasarana di KPK).

2. Apakah ada kasus yang mengendap bertahun-tahun tanpa ada kejelasan kelanjutan penanganannya. (Biasanya dengan alasan rahasia maka kita tidak tahu lagi kelanjutannya).

3. Apakah ada kasus yang tidak jelas penanganannya. Seperti kasus proyek mesin jahit Depsos. (sebagian masyarakat mereka-reka apakah karena SHW teman dekat AA itu merupakan anggota tim ahli Depsos?).

Bagaimanapun KPK adalah institusi yang tetap perlu dilakukan pengawasan eksternal maupun internal. Pengawasan akan membuat kebaikan bukan keburukan dan tanpa perlu dipolitisir sebagai upaya merobohkan dengan membuat jargon ‘cicak lawan buaya’.

Sebaliknya, tanpa pengawasan yang baik, KPK akan menjelma menjadi superbody yang tidak terkontrol dan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Aksioma ‘power tends to corrupt’- ‘absolute power, absolute corrupt’bukan tidak mungkin dapat terjadijuga. Kita pun tidak ingin kasus AKP Par dahulu menjelma menjadi fenomena gunung es. KPK yang bersih harus tetap berdiri. Kita dapat membantunya dengan mencegah kemungkinan terjadi pembusukan di dalam tubuh KPK sendiri. Viva KPK.

Tulisan Tutung Handaru. Diambil dari sebuah milis.

Komentar

Moch.Rasyid mengatakan…
Saya setuju dengan pernyataan anda dimana KPK dituntut untuk selalu BERSIH tanpa adanya konflik KEPENTINGAN dari para petinggi. KPK juga harus selalu transparant karena mewakili suara RAKYAT !

mari kita dukung KPK yang BERSIH !

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...