Langsung ke konten utama

DAPATKAH NILAI TUKAR RUPIAH MEMBAIK ATAS DOLAR AMERIKA SERIKAT?

 Grafik berikut, sebagaimana dikutip dari xe.com per hari ini tanggal 27 Februari 2025, menarik untuk dibahas. Tampak pada Grafik berikut, mata uang Rupiah sebenarnya pernah mengalami nilai tukar yang terbaik dalam 5 tahun terakhir, yaitu sekitar Rp14 ribu per 1 US dollar pada awal Januari 2021. 



Tentu kita ingat dan bisa berargumentasi bahwa nilai tukar tersebut bisa disebut sebagai keberhasilan berbagai program/kegiatan tahun pertama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dari 2019 - 2024. Presiden Joko Widodo waktu itu dilantik pada akhir Oktober 2019. 

Tentu saja perlu dilakukan penelitian penyebab kuatnya nilai tukar Rupiah tersebut. Bisa jadi, kejadian Pandemi Covid-19 berperan besar, yaitu impor Indonesia dari luar negeri menurun karena kebanyakan rakyat berada di rumah dengan pendapatan yang terbatas. Kemudian, tidak banyak orang Indonesia ke luar negeri yang akan bisa memunculkan peningkatan nilai tukar dollar Amerika Serikat sebagai mata uang dunia. 

Pertanyaannya kemudian, apakah bisa hasil tahun pertama periode pemerintahan Presiden Prabowo 2024 - 2029, yaitu di awal tahun depan, Indonesia juga mengalami masa keemasan tersebut? Hal itu mengingat begitu meroketnya nilai dollar Amerika Serikat jika dibandingkan dengan nilai tukar Rupiah pada 5 tahun terakhir. 

Apalagi, jika kita telusuri pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat selama 10 tahun terakhir sebagaimana tampak pada Grafik berikut, tidak tampak penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, tetapi malah semakin menurun nilainya. 



Pertanyaannya lagi, apakah usaha Presiden Prabowo dengan membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) dan Bank Emas dapat mengembalikan kejayaan nilai tukar Rupiah? Paling tidak menjadi senilai Rp13 ribu sebagaimana terjadi pada awal tahun 2015.

Hal itu mungkin saja terjadi mengingat dengan keberadaan Danantara Indonesia, badan usaha milik negara (BUMN) tidak lagi dikelola seperti mengelola birokrasi yang lebih banyak pada sisi kepatuhan pada regulasi (regulatory compliance). Sebagaimana banyak terjadi di negara lain yang berhasil mereformasi sektor publiknya, mengerahkan badan usaha untuk mengimplementasikan kebijakan negara sudah menjadi kelaziman dan berhasil. Dengan demikian, terjadi pemisahan antara mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan dengan mereka yang mengimplementasikan kebijakan. 

Memang, tantangan besarnya yang selalu memunculkan pesimisme adalah kebanyakan organisasi sektor publik di Indonesia tidak terlalu ramah dengan kompetisi, merit, dan kinerja. Kebanyakan yang mencapai jenjang tinggi adalah mereka yang mampu membangun jaringan politik dan sosial ataupun yang dapat membuat senang pihak lain, termasuk atasannya, daripada benar-benar berkinerja. Jika ini tidak kita tangani, maka BUMN Danantara Indonesia bisa menjadi seperti Gambar berikut (didapat dari group whatsapp):


Hal tersebut harus diatasi sejak ini agar terobosan Presiden Prabowo benar-benar bisa direalisasikan. Tentu kita semua tidak ingin Indonesia menjadi negara gagal (failed state). ***




Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya