Langsung ke konten utama

Kesadaran Berkolaborasi Data


Saya sedang menyiapkan suatu sistem di mana datanya berasal dari berbagai sistem di kementerian/lembaga. Cukup sulit mau mulai dari mana. Setelah informasi terdefinisikan, ternyata sumber datanya menyebar. Setelah kami mengunjungi beberapa instansi sebagai calon penyedia data, ternyata instansi tersebut belum memiliki datanya. Suatu instansi yang mestinya berperan dalam mengumpulkan data dari berbagai kementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya, ternyata sampai dengan akan berakhirnya rejim saat ini belum melakukan hal yang signifikan.

Saya kemudian mencoba melakukan riset tentang apa yang telah dilakukan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Ternyata, departemen ini telah memiliki rencana untuk membangun Government Data Management Center (GDMC). Sayangnya, setelah saya membaca komentar beberapa pejabatnya, ada hal yang salah ketika kita ingin membangun kesadaran berbagi dan bertukar data (http://www.egov-indonesia.org/index.php?name=News&file=article&sid=368).

Para pejabat Departemen Komunikasi dan Informatika ternyata terperangkap dengan alat yang akan digunakan untuk mendukung pertukaran ataupun integrasi data. Belum apa-apa, mereka sudah sibuk mendefinisikan data center.

Menurut saya, yang perlu dilakukan pertama adalah pendefinisian proses antar lembaga. Dari sini, akan dapat dipilah mana proses yang salih berkait, termasuk dalam hal datanya. Setelah itu, dapat didefinisikan secara detail format data untuk kepentingan pertukaran tersebut.

Dalam bahasa jaman sekarang, yang saya maksud di atas dikenal sebagai arsitektur. Ingin membangun apapun, saya rasa benar kita harus mendefinisikan arsitekturnya terlebih dahulu.
Sumber gambar: steves.blogharbor.com

Komentar

Anonim mengatakan…
Komentar singkat. Membangun sistem seperti itu harusnya nggak sulit-sulit amat, tapi yang sulit niat baik dan kemauan keras dari pemerintah untuk mengimplementasikan dengan benar dan baik (tidak harus perfect, minimal sudah dimulai dengan arsitektur yang benar yang secara gradual ditingkatkan/disempurnakan).
Contoh belakangan ini adalah SIN (Single Identity Number), secara teknologi maupun kemampuan SDM Indonesia (tidak perlu konsultan asing)kita mampu membangunnya dan tidak sesulit membangun pesawat. Tapi saat ini saya tidak mendengar kabar bagaimana kelanjutannya, yang pernah saya tahu, ini diperebutkan oleh Kementerian PAN, Dirjen Pajak dan Depdagri, dan seperti biasa Presiden kita tidak bisa memutuskannya dengan cepat.
Padahal kalau sistem ini ada, sistem ini akan memudahkan administrasi warga negara.
30 Juli 2008 pukul 09.17
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KENAPA SPBU PETRONAS GAGAL BERBISNIS DI INDONESIA?

Muncul publikasi di media tentang ditutupnya SPBU Petronas di Indonesia. Akhirnya, perusahaan unggul milik pemerintah Malaysia ini hengkang juga dari Indonesia. Sebenarnya, saya telah lama melihat keanehan SPBU Petronas ini. Setiap saya melewatinya, bisa dibilang hampir-hampir tidak ada pengunjungnya. Keanehan kedua, menurut saya, pemilihan lokasinya yang tidak tepat. Hal ini berbeda sekali dengan SPBU Shell. Walaupun harganya mahal mengikuti harga minyak dunia, SPBU milih Belanda ini masih memiliki pengunjung yang lumayan. Salah satu sebabnya adalah pemilihan lokasi yang tepat. Saya menjadi bertanya, kenapa perusahaan sekaliber Petronas bisa salah menempatkan SPBU-nya di Indonesia. Anehnya, Petronas dengan semangat langsung memasang jumlah pompa yang banyak. Bandingkan dengan SPBU Shell yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya menduga ada 2 penyebab kesalahan strategi Petronas tersebut. Keduanya terkait perencanaan masuk ke pasar. Dugaan pertama saya, Petronas salah ...
22 komentar
Baca selengkapnya

INOVASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DENGAN QR CODE

Bagi pemerintah daerah, program efisiensi anggaran Presiden Prabowo telah memberikan tekanan yang keras. Mereka harus segera mampu membiayai sendiri pembangunan daerahnya masing-masing.  Jika mereka ingin tetap   bertahan ( sustain ) ke depan, mereka tidak bisa lagi bekerja dengan sistem ataupun kultur lama. Mereka harus segera berubah.  Untuk membiayai sendiri pembangunan daerah, mereka harus melakukan berbagai inovasi yang akan memungkinkan kemandirian fiskal daerah.  Jika hal itu tidak dilakukan, tentu Presiden Prabowo bisa memilih alternatif lain, seperti melakukan penggabungan ( merger ) pemerintah daerah yang tidak mandiri secara fiskal.  Sebab, dengan perubahan yang cepat di tingkat global, tidaklah mungkin jika ke depannya Pemerintah Pusat masih mempertahankan pemerintah daerah yang tidak mampu membiayai gaji dan tunjangan pegawainya secara mandiri. Hal ini sudah begitu membebani anggaran Pemerintah Pusat. Agar bisa bertahan dan mempunyai kemandiria...
Posting Komentar
Baca selengkapnya