let's fight corruption in Indonesia

Sebenarnya, dari era perang terbuka dahulu, saling sadap adalah tidak terhindarkan. Upaya penyadapan dilakukan untuk mengetahui kekuatan lawan. Pada era saat ini, penyadapan tentu dapat dengan mudah dilakukan. Apalagi, hampir semua komunikasi saat ini menggunakan jalur publik. Masalahnya memang, menjadi lucu ketika kegiatan penyadapan itu diketahui oleh lawannya. Bahkan, menjadi semakin memalukan ketika yang mengetahui adanya kegiatan penyadapan itu adalah masyarakat umum seperti terjadi belakangan ini. Yang tampak sekarang ini adalah penelanjangan kegiatan-kegiatan intelejen yang biasanya tidak dilakukan secara terbuka. Akhirnya, komunitas intelejen yang dikenal kerahasiaannya dalam setiap geraknya menjadi begitu terbuka, tidak menjadi rahasia lagi. Kalau sudah sampai kondisi seperti saat ini tentu pembubaran anggota komunitas intelejen yang terlibat sudah tidak terhindarkan. Jika mereka masih merasa sebagai komunitas intelejen, sementara operasinya sudah dibuka ke publik, tentu

Bagi Anda yang akan menggunakan paspor dinas, silahkan membuka link ini untuk mengetahui persyaratannya. Kementerian Luar Negeri - Pelayanan Paspor Diplomatik / Dinas : Sebenarnya, banyak kemajuan yang berarti dalam layanan pembuatan paspor dinas ini. Sebagai contoh, pada ruang layanan sudah disediakan nomor antrian. Sayangnya, nomor antriannya tidak berfungsi. Perhatikan saja nomor loket yang tampak pada gambar berikut. Tampak adanya nomor lokel 31. Sementara itu, hanya tersedia 4 loket. Memang, isunya dalam layanan publik adalah  sustainability . Kita cenderung mencari quick win untuk menunjukkan kinerja bahwa reformasi birokrasi sudah berhasil. Namun, kita sering gagal dalam menjaga sustainability quick win tersebut. Hal itu biasanya disebabkan oleh ketergesa-gesaan dalam mencapai keberhasilan quick win . Akhirnya, quick win tidak dirancang dengan tepat. Quick win juga tidak memperhitungkan pra syarat yang harus dipenuhi agar layanan publik tetap sustain di kemudian h

Minggu lalu saya sempat mengikuti pemeriksaan medik lengkap. Kebetulan, rumah sakitnya adalah yang telah diakreditasi oleh lembaga yang meminta saya melakukan pemeriksaan medik tersebut. Dengan pertimbangan tarif yang terjangkau, tidak terlalu macet, dan tidak terlalu jauh dari kantor, saya akhirnya memilih RS Puri Medika. Sampai di sana, ternyata saya baru tahu bahwa rumah sakit ini sering melakukan pemeriksaan medik bagi para pelaut yang berlayar di jalur internasional. Anda bisa bayangkan, bahwa untuk pemeriksaan medik ini banyak proses yang dilalui dengan melibatkan berbagai macam spesialis. Tentu saja, di balik semua itu akan mungkin muncul peluang kolusi antara berbagai pihak. Karena itu, manajemen rumah sakit sampai memasang plang berikut. Foto: Pernyataan Anti Korupsi/Kolusi di RS Puri Medika Memang, korupsi dan kolusi itu tidak hanya bisa terjadi di lembaga pemerintahan. Lembaga swasta yang banyak melayani publik juga tentu memiliki risiko tersebut. Kemampuan manajemen unt

Sebagai persyaratan aplikasi visa pelajar, hari Rabu lalu saya mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, saya meminta supir saya mengambil berkas di Polres Jakarta Selatan karena dari yang saya baca di Internet mereka yang tinggal di Pondok Aren mengurus SKCK di Polres Jakarta Selatan. Maklumlah, Pondok Aren, yang berada di bawah Tangerang Selatan, belum memiliki Polres tersendiri. Rupanya, ketika sampai di Polres Jakarta Selatan diinfokan bahwa untuk daerah Pondok Aren harus mengurus SKCK di Polres Tiga Raksa. Hmm ini akan memakan waktu yang lama karena lokasinya cukup jauh. Syukurnya, saya ingat informasi dari istri, bahwa Polsek Pondok Aren menyarankan agar mengurus SKCK di Polda Metro Jaya saja. Akhirnya, saya minta supir saya untuk meminta formulir pengajuan SKCK di Polda Metro Jaya pada hari Jumat lalu. Selanjutnya, saya mengisi formulir tersebut. Di formulir, memang tidak ada persyaratan yang dicantumkan. Berbekal dari internet, saya