Selasa, 31 Desember 2013

Ketika Operasi Intelejen Terungkap ke Publik

Sebenarnya, dari era perang terbuka dahulu, saling sadap adalah tidak terhindarkan. Upaya penyadapan dilakukan untuk mengetahui kekuatan lawan. Pada era saat ini, penyadapan tentu dapat dengan mudah dilakukan. Apalagi, hampir semua komunikasi saat ini menggunakan jalur publik.

Masalahnya memang, menjadi lucu ketika kegiatan penyadapan itu diketahui oleh lawannya. Bahkan, menjadi semakin memalukan ketika yang mengetahui adanya kegiatan penyadapan itu adalah masyarakat umum seperti terjadi belakangan ini. Yang tampak sekarang ini adalah penelanjangan kegiatan-kegiatan intelejen yang biasanya tidak dilakukan secara terbuka. Akhirnya, komunitas intelejen yang dikenal kerahasiaannya dalam setiap geraknya menjadi begitu terbuka, tidak menjadi rahasia lagi.

Kalau sudah sampai kondisi seperti saat ini tentu pembubaran anggota komunitas intelejen yang terlibat sudah tidak terhindarkan. Jika mereka masih merasa sebagai komunitas intelejen, sementara operasinya sudah dibuka ke publik, tentu sudah memalukan. Sebaiknya, anggota komunitas intelejen itu segera mengundurkan diri dari profesinya atau dikembalikan lagi posisinya sebagai masyarakat biasa.

Pelajaran yang sangat berharga.

Terungkap, Cara NSA Sadap Sistem Komputer:

'via Blog this'

Jumat, 27 Desember 2013

Pelayanan Paspor Diplomatik / Dinas

Bagi Anda yang akan menggunakan paspor dinas, silahkan membuka link ini untuk mengetahui persyaratannya.
Kementerian Luar Negeri - Pelayanan Paspor Diplomatik / Dinas:

Sebenarnya, banyak kemajuan yang berarti dalam layanan pembuatan paspor dinas ini. Sebagai contoh, pada ruang layanan sudah disediakan nomor antrian. Sayangnya, nomor antriannya tidak berfungsi. Perhatikan saja nomor loket yang tampak pada gambar berikut. Tampak adanya nomor lokel 31. Sementara itu, hanya tersedia 4 loket.


Memang, isunya dalam layanan publik adalah sustainability. Kita cenderung mencari quick win untuk menunjukkan kinerja bahwa reformasi birokrasi sudah berhasil. Namun, kita sering gagal dalam menjaga sustainability quick win tersebut.

Hal itu biasanya disebabkan oleh ketergesa-gesaan dalam mencapai keberhasilan quick win. Akhirnya, quick win tidak dirancang dengan tepat. Quick win juga tidak memperhitungkan pra syarat yang harus dipenuhi agar layanan publik tetap sustain di kemudian hari.


'via Blog this'

Minggu, 22 Desember 2013

Deklarasi Anti Korupsi di Lembaga Swasta

Minggu lalu saya sempat mengikuti pemeriksaan medik lengkap. Kebetulan, rumah sakitnya adalah yang telah diakreditasi oleh lembaga yang meminta saya melakukan pemeriksaan medik tersebut. Dengan pertimbangan tarif yang terjangkau, tidak terlalu macet, dan tidak terlalu jauh dari kantor, saya akhirnya memilih RS Puri Medika. Sampai di sana, ternyata saya baru tahu bahwa rumah sakit ini sering melakukan pemeriksaan medik bagi para pelaut yang berlayar di jalur internasional.

Anda bisa bayangkan, bahwa untuk pemeriksaan medik ini banyak proses yang dilalui dengan melibatkan berbagai macam spesialis. Tentu saja, di balik semua itu akan mungkin muncul peluang kolusi antara berbagai pihak. Karena itu, manajemen rumah sakit sampai memasang plang berikut.

IMG-20131217-00108Foto: Pernyataan Anti Korupsi/Kolusi di RS Puri Medika

Memang, korupsi dan kolusi itu tidak hanya bisa terjadi di lembaga pemerintahan. Lembaga swasta yang banyak melayani publik juga tentu memiliki risiko tersebut. Kemampuan manajemen untuk meminimumkan risiko tersebut sangat penting. Deklarasi dengan mencantumkan “Zone of Anti–Corruption/Collusions” di rumah sakit itu layak diacungi jempol.

Saya membayangkan, jika semua lembaga swasta juga memasang plang itu di kantornya, maka itu akan terus mengingatkan pegawai swasta agar mau terus menjaga integritasnya. Dengan demikian, upaya mereka untuk mendapatkan proyek dari pemerintah secara instan sudah dapat dihindari. Setiap keinginan mencapai keberhasilan tentu harus didukung kerja keras, dan tidak hanya kerja cerdas dengan memberi suap kepada pengelola proyek.

Ah, jika saja ini berjalan terus di semua level, maka saya yakin Indonesia akan menuju kemajuan dahsyat. Indonesia juga tidak lagi diisi oleh berita-berita buruk, seperti ditangkapnya gubernur, hakim, menteri, dan mudah-mudahan jangan lagi seorang pejabat wakil presiden yang sedang menunggu proses itu. Sudah selayaknya kita mencatat hal-hal positif yang berkembang di Indonesia untuk diberitakan di negara lain. ***

Jumat, 06 Desember 2013

Mengurus SKCK Ternyata Mudah

Sebagai persyaratan aplikasi visa pelajar, hari Rabu lalu saya mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, saya meminta supir saya mengambil berkas di Polres Jakarta Selatan karena dari yang saya baca di Internet mereka yang tinggal di Pondok Aren mengurus SKCK di Polres Jakarta Selatan. Maklumlah, Pondok Aren, yang berada di bawah Tangerang Selatan, belum memiliki Polres tersendiri.

Rupanya, ketika sampai di Polres Jakarta Selatan diinfokan bahwa untuk daerah Pondok Aren harus mengurus SKCK di Polres Tiga Raksa. Hmm ini akan memakan waktu yang lama karena lokasinya cukup jauh. Syukurnya, saya ingat informasi dari istri, bahwa Polsek Pondok Aren menyarankan agar mengurus SKCK di Polda Metro Jaya saja. Akhirnya, saya minta supir saya untuk meminta formulir pengajuan SKCK di Polda Metro Jaya pada hari Jumat lalu.

Selanjutnya, saya mengisi formulir tersebut. Di formulir, memang tidak ada persyaratan yang dicantumkan. Berbekal dari internet, saya baca persyaratannya adalah:

- Akte lahir/surat kenal lahir

- Pengantar dari kelurahan

- Foto 4 x 6 sebanyak 5 lembar

- KTP

- KK

Tadinya saya pikir perlu juga pengesahan dari kecamatan. Akhirnya, sebelum ke Polda Metro Jaya, saya meminta pengesahan terlebih dahulu ke kecamatan.

Ketika sampai di Polda Metro Jaya, berkas kemudian saya sampaikan (lokasinya di samping Mesjid Polda Metro Jaya). Setelah itu, saya diminta untuk ke ruang identifikasi sidik jari yang berada di ruang sebelahnya. Pelayanan tidak rumit. Saya tanyakan setelah identifikasi di mana saya harus membayar. Petugas menginfokan sekalian saja di ruang sebelah tempat saya mendaftar.

Setelah memperoleh identifikasi sidik jari, lembar itu saya berikan ke petugas loket. Selanjutnya, petugas loket menyiapkan lembar SKCK. Semua proses berjalan lancar sampai saya dipanggil. Saya tanyakan berapa saya harus bayar, Rp 10 ribu per lembar (kebetulan berdua dengan istri).

Ketika kembali ke mobil, supir saya terkejut. Katanya, dulu saja dia mengurus SKCK di Polres Rp 25 ribu.

Ternyata, reformasi layanan publik mulai menunjukkan hasilnya. Setelah layanan imigrasi, layanan kepolisian pun sudah semakin berbenah diri. Tentu ini akan terus menumbuhkan optimisme bahwa kita masyarakat Indonesia juga bisa semakin baik.

Ayoo semua petugas layanan publik, tingkatkan layanan untuk Indonesia yang lebih baik!