Sabtu, 17 Agustus 2013

Menyisir Penembak Para Polisi Itu

Kali ini, pada tanggal Republik Indonesia diproklamasikan, mari sesaat kita peduli dengan lingkungan kita, yaitu keamanan lingkungan. Dalam kerangka yang luas, kita sering berbicara keamanan yang umumnya ditanggungjawabi oleh kepolisian. Dalam kerangka terbatas, kita sering berbicara keamanan (security) teknologi informasi. Ntah berapa banyak buku yang mengulas tentang keamanan teknologi informasi ini.

Belakangan ini, rasa keamanan kita cukup terganggu dengan tertembaknya beberapa anggota kepolisian. Anehnya, kalau kita perhatikan, anggota kepolisian yang dibunuh itu masih berada di sekitaran Tangerang dan Tangerang Selatan. Apakah yang terjadi?

Tadi pagi, setelah mengikuti upacara proklamasi di kantor, saya sempatkan melihat lokasi penembakan. Penjagaan di lokasi masih cukup ketat. Police line juga masih tampak di mana-mana.

Walaupun agak susah, saya mencoba mengambil foto letak dibunuhnya Aiptu Kus Hendratno. Foto berikut menunjukkan lokasi penembakan. Posisi jasad masih diberi kapur putih dan ditutupi karung warna putih. Lokasi penembakan ini di samping penjual tanaman hias dan persis di seberang Mesjid Bani Umar. Gubuk ini adalah tempat beberapa tanaman hias dijual.

IMG-20130817-00050

DI lokasi ini memang tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat. Apalagi kalau sudah malam. Namun, biasanya ada saja kendaraan yang lewat. Yang aneh memang, si penembak terlalu berani mengambil risiko. Sebab, di seberang lokasi penembakan ada satpam Bani Umar yang bertugas. Kalau ia ingin mengambil lokasi yang lebih sepi, mestinya tidak di lokasi ini. Bisa jadi, tadinya si pelaku akan menembak di lokasi sebelumnya, yaitu di samping lapangan tempat berlatih mengemudi yang cukup sepi. Namun, karena mungkin ada kendaraan lain di sekitarnya, ia menundanya sampai ke lokasi ini.

Menurut informasi di lapangan, satpam Mesjid Bani Umar yang membantu korban pada malam itu. Anggota lain baru datang kemudian. Bisa jadi, satpam tersebut juga sempat melihat pelaku secara sekilas. Karena itu, sampai dengan saat tadi siang, saya dengar Satpam tersebut masih diminta keterangan oleh kepolisian.

Saya sempat bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kejadiannya. Di samping Mesjid Bani Umar ada seorang ibu yang berjualan ikan bakar. Katanya, kejadiannya tadi malam ketika ia akan menutup tempat jualannya. Awalnya, ia tidak sadar telah ada penembakan. Ia hanya mengira ada bunyi petasan. Maklumlah, karena baru lebaran. Ketika ramai, barulah ia sadar telah terjadi penembakan.

Menurut cerita seseorang di lapangan, ketika Aiptu Kus Hendratno ditembak, secara kebetulan Bripka Ahmad Maulana sedang mengendarai mobil di belakang penembak. Bripka Ahmad Maulana baru kembali dari melakukan razia. Kalau tidak salah, razia perjudian. Nach, karena mungkin nalurinya sebagai anggota Tim Buser, ketika ia melihat kejadian ada orang yang ditembak, ia langsung memburunya. Namun, ntah kenapa kendaraannya yang malah hancur. Lihatlah bagaimana hancurnya kendaraannya berikut ini.

IMG-20130817-00047 

Yang cukup menimbulkan pertanyaan adalah apa penyebab hancurnya mobil tersebut. Perhatikan bahwa tidak hanya bagian depan yang ringsek, tetapi bagian belakang sebelah kiri juga penyok. Menurut informasi di media, dan juga dari lapangan, Bripka Ahmad Maulana mencoba mengejar langsung dan menabrakkan mobil yang dikendarainya ke motor pelaku (saya tidak sempat melihat motor ini dan media belum ada yang menampilkannya). Namun, ia malah menabrak sebuah pohon. Bisa jadi mobilnya juga sempat terguling karena badan jalan tempat pohon tersebut lebih tinggi. Perhatikan pohon yang tumbang berikut (diambil dari lokasi cukup jauh karena ada police line). Apakah pelaku yang dibonceng sempat menembak Bripka Ahmad Maulana ketika dikejar? Kemudian kendaraan Bripka Ahmad Maulana oleng karena dirinya tertembak?

IMG-20130817-00049

Jika ingin melihat kondisi jalan di lokasi tersebut secara utuh yang masih diberikan police line, lihat gambar berikut.

IMG-20130817-00048

Saya cukup penasaran, apa yang terjadi. Apakah pelakunya bertampang militer? Kebetulan, saya sempat bertemu seorang anak tanggung yang sedang mengatur arus kendaraan di dekat lapangan tempat belajar mengemudi karena beberapa lokasi jalan ditutup. Katanya, ia sebenarnya sempat membantu si pelaku berdiri karena ia kira hanya kecelakaan biasa. Ketika saya tanya, apakah pelakunya bertampang militer, ia tidak mau menjawab.

Yang hebat, katanya, si pelaku sempat ambruk setelah ditabrak oleh Bripka Ahmad Maulana. Namun, ia berhasil berdiri lagi dan pergi. Saya bertanya, kalau ambruk, lantas kenapa dia bisa menembak. Katanya, “Kan masih ada satu orang lagi, Pak.” Terus katanya, kedua pelaku melarikan diri ke arah Tembok Berlin (sebutan tembok yang dibuat oleh Developer Bintaro Jaya).

Kalau ke arah Tembok Berlin, berarti mereka ke arah jalan lama, dong, tanya saya. “Iya,” katanya. Terus, dari mana mereka dapat motor untuk kabur? “Wach, kalau itu saya tidak tahu, katanya.” Yang jelas, dia tidak mau berurusan dengan polisi, katanya. Sayang memang kenapa sampai kesan ini muncul. Saya sempat mengambil fotonya ketika mengatur lalu lintas (saya ambil dari belakang untuk menjaga privasinya).

IMG-20130817-00051

Tampaknya, masih banyak yang gelap pada kasus ini. Tapi, menurut cerita orang kampung yang sempat saya ajak ngobrol di pinggir jalan Graha Raya, masih satu jalur dengan lokasi penembakan, “Itu paling Pak hanya antar mereka saja.” Apa maksudnya? Rupanya, belakangan ini baru banyak razia narkoba di sekitaran Tangerang dan Tangerang Selatan oleh Polda (katanya kantor yang di Pesanggarahan. Aneh juga karena apa ada Polda di sini). Beberapa anak tanggung warga kampung banyak yang ditangkap. Sialnya, beberapa ternyata harus ditebus dengan harga mahal. Menurut cerita penjual ikan bakar, anak seorang lurah Pondok Pinang harus menebus Rp150 juta. Ada juga anak orang kampung yang harus menebus Rp15 juta. Untuk menebusnya, bahkan sampai mengutang ke saudaranya. Mengerikan memang.

Pertanyaan tentu berkembang, apakah penembakan itu ada hubungannya dengan razia tersebut? Apakah para mafia narkoba mulai menunjukkan taringnya ketika bisnisnya diobrak-abrik belakangan ini? Apakah napi Tanjung Gusta yang masih berkeliaran itu yang bermain? Masih banyak pertanyaan. Yang jelas, kata Indonesian Police Watch (IPW), ini bukan pekerjaan teroris yang biasa. Teroris selama ini menyerang dari depan dan bukan dari belakang.

Wallahualam.

Terlepas dari itu, marilah sama-sama kita mendukung keamanan bersama. Setiap masalah mestinya bisa kita pecahkan dengan damai. Janganlah terjadi lagi kejadian seperti ini di masa datang. Pelaku agar juga bersedia bertanggung-jawab. Bukalah pintu dialog untuk mengatasi masalah yang ada.***

Senin, 12 Agustus 2013

Tentang e-KTP yang Membuat Masalah dan Konflik Horisontal

Hari ini kantor pemerintahan sudah mulai buka seperti biasanya, setelah Idulfitri. Memang, masih banyak juga pegawai yang memperpanjang masa cutinya.

Pada awal masuk kerja setelah libur lebaran ini biasanya tidak banyak hal yang bisa dikerjakan. Karena itu, saya lebih banyak melihat-lihat perkembangan website di tempat lain. Kebetulan, dari twitter saya lihat ada tweet dari @lapor_ukp4 tentang laporan seorang warga yang e-KTP-nya diubah dengan KTP biasa karena pindah lokasi. Judulnya: “Sudah ada E-KTP, Masih Harus Buat KTP Reguler Saat Pindah Domisili”. Si pelapor menulis:

“Kritik buat Kementerian Dalam Negeri, kalau ada warga pindah alamat, E-KTP tidak perlu diambil. Kan sekarang ini sudah ada E-KTP. E-KTP jadi mubazir.

Kejadiannya waktu pindah alamat dari Kecamatan Bogor Utara ke Kecamatan Bogor Barat, Kartu Keluarga asli dan E-KTP asli kami diambil oleh petugas Kecamatan Bogor Utara. Sehingga, kami sekeluarga kembali bikin KTP biasa lagi.

Begitu pula waktu anak saya membetulkan nama di Disdukcapil Kota Bogor, E-KTP kembali diambil dan anak saya dibuatkan KTP biasa.

Hal ini dialami bukan kami saja, banyak warga Bogor yang pindah alamat beda kecamatan dan pindah kabupaten / kota pasti E-KTP diambil. Kami tidak keberatan E-KTP diambil asal dibuatkan lagi E-KTP Baru.”

Memang, sungguh merepotkan setelah penerapan e-KTP ini. Walaupun demikian, saya rasa kita tidak bisa sekedar menyalahkan pihak kecamatan. Sebab, kartu e-KTP itu dibuat terpusat di Ditjen Dukcapil. Sementara itu, ketika seorang pendukung berpindah alamat, e-KTP-nya harus diganti. Dengan demikian, mau tidak mau, petugas kecamatan harus mengumpulkan terlebih dahulu kartu e-KTP tersebut untuk selanjutnya dibuatkan kartu e-KTP baru ke Ditjen Dukcapil. Ini memakan waktu yang lama tentunya.

Inisiatif kecamatan untuk membuat KTP biasa itu sebenarnya sudah sangat bagus dan perlu diapresiasi. Bisa dibayangkan, akan seperti apa Anda kalau penduduk yang mengeluh tadi tidak diberikan KTP biasa. Lagi pula, KTP biasa itu sebenarnya tetap menggunakan NIK yang sama dengan yang ada di e-KTP. Jadi, tidak masalah sebenarnya secara substansi. Nanti ketika kartu e-KTP baru yang sudah diperbaiki alamatnya diperoleh dari Ditjen Dukcapil, si penduduk tadi bisa menukar kembali KTP biasa tersebut dengan e-KTP baru.

Yang menarik juga, pada konflik horisontal di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari salah satu keluhan di http://lapor.ukp.go.id/. Jika tidak dibenahi, konflik ini bisa berkembang. Berikut keluhan seorang penduduk dengan judul: “E-KTP Ditahan oleh Ketua RW karena Dendam Pribadi”.

“Program E-KTP (Electronic Kartu Tanda Penduduk) diluncurkan Kementerian Dalam Negeri yang saya ketahui adalah GRATIS alias TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Tetapi mengapa pada saat pelaksanaannya, saat pengambilan data dan difoto pada tanggal 24 September 2012 di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung di loket pendaftaran saat akan diambil data kami diminta untuk membayar biaya administrasi tanpa bukti sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per orang (petugas yang menarik uang terus terang saya tidak tahu namanya, karena orang yang memungut uang tersebut tidak memakai pakaian PEMDA. Orang tersebut memakai baju biasa, dan jabatannya juga saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia duduk di bagian pendaftaran sebelum diambil datanya. posisi diluar ruangan).

Yang anehnya lagi, begitu istri saya akan mengambil E-KTP yang sudah jadi di rumah Ketua RW 15 Komplek Taman Bunga Sukamukti 1 (Kelurahan / Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rumah ini juga merangkap sebagai kantor RW 15) bernama Nurcholis, pada hari Sabtu, 16 Februari 2013, istri saya juga diminta untuk membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per KTP. Istri saya sempat tanya kenapa harus bayar, bukannya E-KTP itu gratis. Tapi jawab Ketua RW 15, "ada kebijakan dari atas!". Karena harus membayar, istri saya tidak jadi mengambil E-KTP tersebut. Setelah itu, istri saya tanya ke tetangga rumah kami yang telah mengambil E-KTP di rumah RW 15, bahwa benar disuruh membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per KTP. Karena harus membayar, istri saya tidak jadi mengambilny

Selanjutnya saya mengirim surat pembaca dan dimuat di koran harian umum Pikiran Rakyat pada tanggal 5 Maret 2013 dengan judul “Mohon Perhatian PemKab Bandung“. Di surat tersebut saya tanyakan ke pihak berwenang kenapa mengambil E-KTP yang sudah jadi harus bayar, bukankah itu program GRATIS ? (Saya lampirkan juga disini bukti asli tulisan dan bentuk tulisan yang dimuat). Setelah surat pembaca saya dimuat, orang kecamatan mungkin mendapat teguran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Cerita yang berkembang yang saya peroleh, ada orang–orang pemerintahan yang yang datang ke rumah Ketua RW 15, tapi saya tidak tahu Ketua RW 15 tersebut di tegur atau bagaimana.

Tapi dengan datangnya orang dari pemerintahan ke rumah Ketua RW 15, tidak ada efeknya sama sekali pada RW 15 dan istrinya Sri hastuti. Buktinya, uang yang sudah dipungut oleh dia atau istrinya tidak kembali kepada warga komplek yang telah mengambil E-KTP.

Pada hari selasa, tanggal 16 April 2013 jam 8 pagi, saya datang sendiri ke rumah pengurus RW 15 Komplek Taman Bunga Sukamukti 1 untuk ambil e-ktp atas nama saya, Supratman dan istri saya, Purwaningsih. Saya sendiri ke rumah pengurus RW 15 datang dengan baik – baik (ada bukti rekaman). waktu saya tanya E-KTP saya dimana, Ketua RW 15 berkata "E-KTP kamu tidak tahu terserah kamu mau carinya dimana dan kemana terserah". Padahal Sabtu tanggal 16 Februari 2013 istri saya sudah lihat dan pegang E-KTP kami ada di istri Ketua RW 15 Sri Hastuti. Ketua RW 15 masih memegang prinsip bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Malahan Ketua RW 15 mau menimpuk atau memukul saya dengan cowet (tempat ulekan bumbu). Mungkin kalau tidak dilerai oleh orang sekitar, sudah terjadi kekerasan. Mungkin pengurus RW 15 ini kesal saya menulis surat pembaca di koran harian umum Pikiran Rakyat.

Rekaman kejadian di rumah Ketua RW 15 ini ada dalam bentuk suara, direkam pakai HP punya anak saya. (Bukti rekaman terlampir. Dalam rekaman tersebut selain saya menanyakan E-KTP saya dan istri, saya juga sempat menyinggung RW 15 mengenai beras raskin dan dana gempa, karena penyaluran beras raskin di wilayah kami dikelola dia dan istrinya juga dengan harga Rp 3.000,- per liter dengan jatah perumah 3 liter. Sedangkan dana gempa yang saya dengar dari warga dana gempa diterima tidak sesuai dengan yang diberitakan media).

Dari rumah RW 15, selanjutnya saya dan istri ke Kantor Desa Sukamukti. Kata orang di Kantor Desa, mungkin KTP saya di Kantor Kecamatan. Selanjutnya saya dan istri ke Kantor Kecamatan menanyakan E-KTP saya. Di Kantor Kecamatan saya diberi tahu bahwa E-KTP yang sudah dicetak sudah diserahkan ke Desa. Dan saya serta istri pun balik lagi ke Kantor Desa. Di Kantor Desa kami berbicara panjang lebar dengan orang yang mengurus surat menyurat / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (saya tidak yakin namanya. Kalau tidak salah Pak Opan Namun petugas ini adalah adik dari suami Kepala Desa Sukamukti yang merupakan istri dari mantan Kepada Desa Khobir yang menjabat 2 periode). Saya dan istri diterima dengan baik. Di akhir pembicaraan, dia merekomendasikan bila ketemu E-KTP atas nama saya dan istri akan diantar ke rumah saya.

Karena sudah cukup lama menunggu selama 2 bulan tidak ada juga berita mengenai keberadaan E-KTP saya dan istri, akhirnya saya mengirim surat pembaca kedua dan dimuat pada tanggal 25 Juni 2013 oleh Koran Pikiran Rakyat dengan judul “Mohon Tanggapan Dispendukcapil Kabupaten Bandung“. Sampai hari ini saya menulis laporan ini tanggal 11 Juli 2013, tidak jelas keberadaan E-KTP saya dan istri dan tidak ada respon sama sekali dari pihak pemerintahan Kabupaten Bandung.

Kalau mengharapkan dari pemerintahan desa ya saya tidak bisa mengharapkan. Karena dari cerita yang berkembang, antara RW 15 dan orang pemerintahan desa (Kantor Desa) ada hubungan simbiosis mutualisme (contoh pernah pada satu kesempatan pertemuan di Masjid Almuhajirin, saya menanyakan masa bakti RW 15 yang tadinya cuma 3 tahun, dan Sekretaris RW 15 juga sudah mengakui sudah habis masa jabatan, tiba-tiba ada di papan pengumuman masjid masa jabatan bertambah dengan otomatis tanpa pemilihan secara demokrasi).

Makanya saya pribadi ingin mendapat respon yang cepat dari tim dari Pemerintah Pusat, karena dari pihak Pemerintahan Kabupaten Bandung dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat juga tidak ada respon. Padahal Koran Pikiran Rakyat pasti di baca oleh orang–orang pemerintahan di Jawa Barat. Terima kasih atas kerjasamanya

5. pada tanggal 16 april 2013, karena saya seorang PNS di intansi pendidikan pemerintah, saya minta izin datang terlambat ke atasan saya, dengan alasan saya mau mengurus E-KTP. Sekitar jam 8.00 WIB saya sendiri meluncur ke rumah Ketua RW 15 dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 30 meter dari rumah ketua RW 15, saya bertemu atau berpapasan dengan istri Ketua RW 15.

Saya berhenti sebentar dan berbicara dengan beliau akan mengambil E-KTP. Dengan raut muka ketus dan masam ibu RW 15 tersebut menjawab "sana di rumah tanya sama bapak". Karena tidak berhasil menerima E-KTP atas nama saya, saya jawab ya sudah saya akan ke Kantor Kepala Desa (ada di rekaman). Tidak berapa lama, istri Ketua RW 15 yang bernama sri Hastuti masuk sambil menangis dan berkata ke saya bahwa Ketua RW 15 sedak naik gulanya. Sambil menangis, karena saya akan pulang dan terus ke Kantor Desa dan ke Kecamatan, Ketua RW 15 emosi. Beliau ke dapur mengambil cowet (ulekan bumbu), dia mau memukul atau menimpuk saya pakai cowet tersebut. Tapi istrinya dan tetangga yang melihat Ketua RW 15 tersebut yang sudah mau memukul saya. Akhirnya saya keluar dan pergi dari rumah itu karena sama tetangga yang lain saya disuruh pergi.

Saya percaya pasti antara orang desa dan RW 15 ada kerjasama untuk menahan E-KTP kami, untuk menekan saya biar kapok dan agar saya tidak membuka kasus beras raskin dan dana gempa atau dana - dana lainnya. Itu baru praduga saya.”

Salut sangat salut dengan dengan perjuangan pelapor anonim tersebut. Jika banyak orang seperti mereka di Indonesia ini, pengawasan terhadap pengelola pemerintahan, dari mulai Ketua RT, RW, sampai jenjang tertinggi akan semakin kuat. Ia tidak boleh patah arang untuk terus berjuang.

Namun, sementara waktu, tentu tidak masalah jika ia menggunakan KTP biasa Anda. Selama untuk persyaratan -- seperti sekolah, bank, dan seterusnya -- tidak meminta harus dengan e-KTP, maka ia tetap bisa menggunakan KTP biasa yang Anda pegang saat ini.