Ternyata, pemerintahan Jokowi dan Ahok telah membuat gebrakan besar pada proses otomasi pengumpulan pajak daerah. Dengan Peraturan Gubernur Nomor 224/2012, Jokowi telah mewajibkan online system empat jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Ini bukan sembarang online system, seperti penyetoran pajak melalui internet banking yang sudah biasa dilakukan, tetapi lebih jauh dari itu.
Dengan Peraturan Gubernur tersebut, Pemerintah DKI telah “memaksa” seluruh wajib pajak pada keempat jenis pajak tersebut untuk meminimalkan transaksi tunai dengan Pemda DKI. Hebatnya, setiap omzet yang diterima oleh wajib pajak harus tercatat dalam sistem online, yaitu cash management system (CMS) BRI. Uang sejumlah omzet per harinya yang diterima wajib pajak juga harus langsung disetor ke bank esok harinya. Dari nilai omzet inilah, kemudian kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak akan dipotong secara otomatis dan disetorkan ke rekening Kas Daerah. Fantastis bukan?
Yang hebat lagi, pada sistem online ini, Pemerintah DKI hanya memberikan 2 alternatif, yaitu fully online atau semi online. Pada sistem fully online, setiap transaksi yang ada di wajib pajak itu harus tercatat otomatis ke Data Center BRI, selain juga tercatat pada sistem yang ada di wajib pajak. Pada sistem semi online -- yang di Peraturan Gubernur disebut dengan istilah sistem manual -- setiap wajib pajak harus menyetorkan sejumlah omzet yang diterimanya setiap hari ke BRI. Setelah itu, tugas sistem CMS BRI yang memperhitungkan berapa pajak yang harus ditransfer ke Pemda DKI. Wajib pajak juga tidak perlu repot lagi membuat SPTPD dan SSPD secara manual. Keduanya akan ditangani langsung oleh CMS BRI dengan e-SPTPD dan e-SSPD. Sangat canggih, bukan?
Apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI tersebut bisa dibilang gebrakan besar dan selangkah lebih maju bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, adalah masih dalam bentuk wacana untuk melarang adanya transaksi tunai di atas jumlah tertentu pada pemerintah pusat. Tujuannya pun agar banyak pihak tidak ada peluang lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sayangnya, wacana tersebut tidak pernah berkembang lagi. Ntah apa penyebabnya. Mungkin karena memperhitungkan tantangan yang nantinya akan sangat besar.
Mungkinkah Diimplementasikan?
Upaya Pemda DKI tersebut tentu saja akan mendapat tantangan besar. Misalnya, memaksa wajib pajak untuk menyetor uang yang diterimanya sejumlah omzetnya setiap hari ke bank. Apakah hal itu mungkin dilakukan? Bukankah dalam praktiknya para wajib pajak itu, sebagai pengusaha, masih terbiasa mengeluarkan pembiayaan rutinnya, seperti gaji karyawan, dari uang kas omzet penjualan hari itu? Tidak semua pengusaha yang mentransfer gaji karyawannya melalui bank.
Kedua, mestinya aturan yang sifatnya memaksa ditetapkan dengan Undang-Undang. Paling tidak dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Gubernur tentu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksa wajib pajak menyetorkan uang sejumlah omzetnya ke bank setiap hari. Apalagi, banknya pun hanya bank tertentu, yaitu BRI. Wajib pajak bisa saja menghindar atau mengeles bahwa mereka tidak punya rekening di BRI. Memaksa seorang wajib pajak harus mempunyai rekening di BRI pun bisa dianggap sebagai tindakan pemaksaan, atau malah melanggar HAM. Karena itu, hal-hal seperti ini mestinya diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah.
Ketiga, Pemda DKI telah memberikan insentif yang menarik agar wajib pajak mau menerapkan sistem online ini, yaitu (a) dibebaskan dari kewajiban perforasi/legalisasi bon penjualan (bill) dan karcis tanda masuk; (b) dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan bulanan, rekapitulasi bon penjualan dan karcis tanda masuk, serta penyampaian SSPD dan SPTPD manual; (c) memperoleh fasilitas CMS; dan (d) kemudahan lain sesuai dengan kebijakan bank, seperti kredit pembiayaan. Sayangnya, insentif ini rasanya masih kurang menarik. Insentif akan adanya pengurangan pajak atau yang sifatnya pemberdayaan usaha akan lebih menarik pengusaha tentunya.
Walaupun demikian, sudah ada ancaman bagi wajib pajak yang tidak mau mengikuti sistem online. Hal ini mungkin dapat mendorong wajib pajak untuk mau menjalankan sistem online tersebut. Ancaman terberat adalah wajib pajak yang tidak menerapkan sistem online akan dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Jika diterapkan, tentu akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang bersedia menerapkan sistem online. Namun, hal ini bisa juga malah tidak demikian, yaitu jika ternyata proses pemeriksaan tersebut malah disalahgunakan dengan kongkalikong antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Bukannya malah akan banyak wajib pajak yang mau menerapkan sistem online, tetapi malah sedikit, seperti ditengarai oleh Ahok yang diungkapkannya di media massa.
Keempat, pada sistem fully online, Pemda DKI akan menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi. Alat atau sistem ini sangat rentan dari gangguan. Gangguan ini bisa karena faktor sengaja atau tidak sengaja. Gangguan karena faktor sengaja bisa dilakukan oleh wajib pajak, aparat pajak, atau malah petugas bank. Sayangnya, Peraturan Gubernur yang ada baru mengatur sanksi jika gangguan disebabkan secara sengaja oleh wajib pajak. Sanksinya pun baru terbatas berupa kewajiban kepada petugas pajak untuk melakukan tindakan administrasi apabila wajib pajak merusak alat atau sistem perekaman data. Belum diatur jika gangguan tersebut malah disebabkan oleh prilaku aparat pajak atau petugas bank. Demikian juga, tidak ada sanksi pidana jika ada unsur kesengajaan ditimbulkan oleh ketiga pihak tersebut. Selain itu, jika gangguan disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja, belum diatur bagaimana penanganannya. Padahal, pada sistem online, kecepatan penanganan gangguan adalah sangat penting.
Kelima, walaupun berulang-ulang disebutkan bahwa e-SSPD dan e-SPTPD akan dijalankan langsung dari sistem CMS, pada Peraturan Gubernur ada pernyataan aneh, yaitu e-SSPD dan e-SPTPD tersebut mesti ditandatangani oleh wajib pajak. Kalau sudah online, dan pengiriman e-SPPD dan e-SPTPD itu dikuasakan ke sistem BRI melalui CMS, mestinya tidak perlu lagi adanya pengaturan bahwa wajib pajak harus menandatangani e-SSPD dan e-SPTPD.
Namun, dengan berbagai catatan tersebut, upaya Pemda DKI ini perlu didukung oleh semua pihak, dengan perbaikan di sana sini ke depannya.***
Komentar