Minggu, 10 Maret 2013

Kenapa Reformasi di Indonesia Gagal?

Rasanya, pertanyaan ini sudah banyak yang menulis. Argumentasi yang diberikan beragam. Kebetulan, malam ini saya sedang membaca pengalaman reformasi di New Zealand. Dari tulisan Cangiano (1996), saya akhirnya menyimpulkan penyebab utama kegagalan reformasi, yaitu "fokus”. Dapat kita nyatakan, kegagalan reformasi di Indonesia adalah hilangnya fokus tersebut. Atau, bisa juga kita menyebutnya karena reformasi di Indonesia tidak memiliki fokus yang jelas.

Mari kita lihat contoh yang paling mudah. Dalam peristilahan pun, sudah banyak istilah reformasi. Dahulu, kita mengenal reformasi penganggaran. Sekarang ini, kita mendengar jargon yang populer: reformasi birokrasi. Mari bandingkan dengan New Zealand. Mereka di sana pada tahun 1985 – 1994 hanya memiliki 3 fokus reformasi, yaitu pada aspek privatisasi badan usaha negara, manajemen keuangan, dan efisiensi layanan birokrasi. Coba kita lihat reformasi birokrasi di Indonesia. Sangat dipopulerkan adanya 8 domain perubahan. Kemudian, sekarang dikenalkan istilah pengungkit dan hasil yang diadopsi dari Eropa. Pada berbagai domain tersebut, kita bisa melihat adanya fokus reformasi birokrasi yang tidak jelas, yaitu ada aspek manusia, aspek keuangan, aspek pengawasan, dan seterusnya.

Karena tidak jelasnya fokus birokrasi, akhirnya para birokrat seperti kebingungan ketika akan mengimplementasikannya. Hasilnya pun akhirnya menjadi tidak berkualitas. Sebagai contoh, kita telah melakukan reformasi anggaran yang demikian dahsyatnya. Karena tidak fokus, akhirnya edukasi terhadap perubahan yang terjadi kurang gencar. Hanya pihak tertentu saja yang bersentuhan langsung dengan perubahan tersebut. Akhirnya, banyak birokrat yang tidak menyadari telah terjadinya perubahan besar dalam sistem penganggaran kita. Yang repot, mereka sering menganggap bahwa praktiknya business as usual.

Ketika akhirnya mereka terlibat permasalahan hukum karena mengira kondisinya masih business as usual, mereka tidak pernah menyadari kesalahannya. Itulah kenapa belakangan ini kita melihat banyaknya para tersangka koruptor yang tampil di media mempertanyakan kesalahan mereka dengan wajah innocent.

Sekarang ini pun, pemerintah sudah menerapkan sistem akrual untuk pelaporan keuangannya. Hal ini tentu bukan perkara mudah. Namun, kita tidak melihat adanya kampanye besar perubahan dari basis kas ke akrual ini. Akhirnya, pengelola keuangan pun tidak menyadari perbedaan prinsip dari kedua sistem. Mereka mengira bahwa perubahan ke sistem baru tersebut tidak berpengaruh ke pekerjaannya.

Terkait dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pun Kementerian Keuangan telah melakukan banyak reformasi. Kini, proses penyusunan anggaran makin disederhanakan. Sayangnya, reformasi ini juga kurang disuarakan. Mungkin, salah satunya karena reformasi penganggaran masih dilihat sebagai urusan teknis keuangan. Padahal, ia akan menyangkut urusan birokrasi yang demikian luas.

Kemudian, baru-baru ini juga pemerintah mempromosikan ide untuk menghapus jabatan eselon III. Beritanya hanya gencar di media. Selanjutnya, sampai sekarang tidak ada due process untuk mengimplementasikan ide tersebut. Kita bisa bayangkan akan seperti apa jadinya kualitas implementasinya jika memang konsep tersebut diterapkan dalam waktu dekat mengingat pemerintahan saat ini akan berakhir tahun 2014.

Penggerak reformasi harus kembali merenungkan, fokus-fokus apa yang penting diterapkan dalam reformasi di Indonesia. Jika tidak, kegagalan itu akan menjadi seperti de javu.

Hamburkan Uang Rakyat, Dirjen Anggaran "Digugat"

Penulis: Didik Purwanto

Minggu, 10 Maret 2013 | 11:48 AM
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyatakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dinilai telah menghamburkan uang negara miliaran rupiah hanya untuk membuat Sistem Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

Koordinator Advokasi Fitra Maulana mengatakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan adalah yang bertanggungjawab membuat sistem aplikasi ini. Dalam catatan Fitra, untuk membuat satu sistem aplikasi RKA-KL selama tiga tahun (2011-2013), Dirjen Anggaran menghabiskan anggaran sampai Rp 16,7 miliar.

"Ini anggaran besar, ini hanya buang uang negara karena sebenarnya tidak bermanfaat bagi publik," kata Maulana dalam konferensi pers di Resto Bumbu Desa Cikini Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Maulana menjelaskan, data jumlah dana tersebut diperoleh dari Keputusan Presiden tentang penjabaran APBN 2011-2013. Rinciannya tahun 2011 dianggarkan Rp 8,75 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 4,22 miliar dan tahun 2013 dianggarkan Rp 3,76 miliar.

Dengan dalih pengembangan dan perbaikan sistem penganggaran, Dirjen Anggaran dinilai sebenarnya telah menggunakan uang rakyat secara tidak efektif. Padahal dengan sistem aplikasi anggaran tersebut ternyata justru mempersulit para pejabat perencanaan anggaran di Kementerian atau Lembaga negara bahkan di internal Kementerian Keuangan sendiri.

"Sebab, Dirjen Anggaran setiap tahun selalu merubah format RKA-KL. Biasanya, perubahan sistem aplikasi RKA-KL dilakukan dengan mengutak-atik kode rekening, kode komponen dan sub komponen. Jelas, Dirjen Anggaran membuat sistem informasi anggaran yang menghambat informasi," tambahnya.

Maulana menambahkan perubahan sistem aplikasi RKA-KL tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Sebab rakyat butuh program-program yang riil dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan. "Bukan dengan membuat sistem aplikasi. Seharusnya sistem aplikasi yang sudah dibuat di tahun sebelumnya dapat digunakan lagi. Tanpa harus menganggarkan untuk sistem aplikasi yang baru. Meski itu hanya sedikit modifikasi atau perubahan," tambahnya.

Sehingga Fitra menuntut kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk membatalkan anggaran untuk sistem aplikasi RKA-KL tahun 2013 ini dan merelokasi untuk anggaran kesehatan yang lebih berpihak kepada rakyat. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan cukup menggunakan sistem aplikasi RKA-KL tahun sebelumnya untuk menyusun RKA-KL tahun anggaran 2014. "Jangan buang uang rakyat untuk kepentingan yang tidak bermanfaat bagi rakyat," tambahnya.

Selain itu, Fitra juga menuntut Komisi XI DPR RI untuk membatalkan anggaran sistem aplikasi ini. Jika tidak, ini mengindikasikan bahwa Komisi XI tidak mengerti dan buta soal penganggaran. Serta Fitra juga menuntut Presiden SBY untuk segera mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran. "Pemisahan sistem perencanaan penganggaran hanya buang uang rakyat untuk kepentingan proyek birokrat dan tidak bermanfaat bagi rakyat," jelasnya.