Selasa, 31 Desember 2013

Ketika Operasi Intelejen Terungkap ke Publik

Sebenarnya, dari era perang terbuka dahulu, saling sadap adalah tidak terhindarkan. Upaya penyadapan dilakukan untuk mengetahui kekuatan lawan. Pada era saat ini, penyadapan tentu dapat dengan mudah dilakukan. Apalagi, hampir semua komunikasi saat ini menggunakan jalur publik.

Masalahnya memang, menjadi lucu ketika kegiatan penyadapan itu diketahui oleh lawannya. Bahkan, menjadi semakin memalukan ketika yang mengetahui adanya kegiatan penyadapan itu adalah masyarakat umum seperti terjadi belakangan ini. Yang tampak sekarang ini adalah penelanjangan kegiatan-kegiatan intelejen yang biasanya tidak dilakukan secara terbuka. Akhirnya, komunitas intelejen yang dikenal kerahasiaannya dalam setiap geraknya menjadi begitu terbuka, tidak menjadi rahasia lagi.

Kalau sudah sampai kondisi seperti saat ini tentu pembubaran anggota komunitas intelejen yang terlibat sudah tidak terhindarkan. Jika mereka masih merasa sebagai komunitas intelejen, sementara operasinya sudah dibuka ke publik, tentu sudah memalukan. Sebaiknya, anggota komunitas intelejen itu segera mengundurkan diri dari profesinya atau dikembalikan lagi posisinya sebagai masyarakat biasa.

Pelajaran yang sangat berharga.

Terungkap, Cara NSA Sadap Sistem Komputer:

'via Blog this'

Jumat, 27 Desember 2013

Pelayanan Paspor Diplomatik / Dinas

Bagi Anda yang akan menggunakan paspor dinas, silahkan membuka link ini untuk mengetahui persyaratannya.
Kementerian Luar Negeri - Pelayanan Paspor Diplomatik / Dinas:

Sebenarnya, banyak kemajuan yang berarti dalam layanan pembuatan paspor dinas ini. Sebagai contoh, pada ruang layanan sudah disediakan nomor antrian. Sayangnya, nomor antriannya tidak berfungsi. Perhatikan saja nomor loket yang tampak pada gambar berikut. Tampak adanya nomor lokel 31. Sementara itu, hanya tersedia 4 loket.


Memang, isunya dalam layanan publik adalah sustainability. Kita cenderung mencari quick win untuk menunjukkan kinerja bahwa reformasi birokrasi sudah berhasil. Namun, kita sering gagal dalam menjaga sustainability quick win tersebut.

Hal itu biasanya disebabkan oleh ketergesa-gesaan dalam mencapai keberhasilan quick win. Akhirnya, quick win tidak dirancang dengan tepat. Quick win juga tidak memperhitungkan pra syarat yang harus dipenuhi agar layanan publik tetap sustain di kemudian hari.


'via Blog this'

Minggu, 22 Desember 2013

Deklarasi Anti Korupsi di Lembaga Swasta

Minggu lalu saya sempat mengikuti pemeriksaan medik lengkap. Kebetulan, rumah sakitnya adalah yang telah diakreditasi oleh lembaga yang meminta saya melakukan pemeriksaan medik tersebut. Dengan pertimbangan tarif yang terjangkau, tidak terlalu macet, dan tidak terlalu jauh dari kantor, saya akhirnya memilih RS Puri Medika. Sampai di sana, ternyata saya baru tahu bahwa rumah sakit ini sering melakukan pemeriksaan medik bagi para pelaut yang berlayar di jalur internasional.

Anda bisa bayangkan, bahwa untuk pemeriksaan medik ini banyak proses yang dilalui dengan melibatkan berbagai macam spesialis. Tentu saja, di balik semua itu akan mungkin muncul peluang kolusi antara berbagai pihak. Karena itu, manajemen rumah sakit sampai memasang plang berikut.

IMG-20131217-00108Foto: Pernyataan Anti Korupsi/Kolusi di RS Puri Medika

Memang, korupsi dan kolusi itu tidak hanya bisa terjadi di lembaga pemerintahan. Lembaga swasta yang banyak melayani publik juga tentu memiliki risiko tersebut. Kemampuan manajemen untuk meminimumkan risiko tersebut sangat penting. Deklarasi dengan mencantumkan “Zone of Anti–Corruption/Collusions” di rumah sakit itu layak diacungi jempol.

Saya membayangkan, jika semua lembaga swasta juga memasang plang itu di kantornya, maka itu akan terus mengingatkan pegawai swasta agar mau terus menjaga integritasnya. Dengan demikian, upaya mereka untuk mendapatkan proyek dari pemerintah secara instan sudah dapat dihindari. Setiap keinginan mencapai keberhasilan tentu harus didukung kerja keras, dan tidak hanya kerja cerdas dengan memberi suap kepada pengelola proyek.

Ah, jika saja ini berjalan terus di semua level, maka saya yakin Indonesia akan menuju kemajuan dahsyat. Indonesia juga tidak lagi diisi oleh berita-berita buruk, seperti ditangkapnya gubernur, hakim, menteri, dan mudah-mudahan jangan lagi seorang pejabat wakil presiden yang sedang menunggu proses itu. Sudah selayaknya kita mencatat hal-hal positif yang berkembang di Indonesia untuk diberitakan di negara lain. ***

Jumat, 06 Desember 2013

Mengurus SKCK Ternyata Mudah

Sebagai persyaratan aplikasi visa pelajar, hari Rabu lalu saya mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, saya meminta supir saya mengambil berkas di Polres Jakarta Selatan karena dari yang saya baca di Internet mereka yang tinggal di Pondok Aren mengurus SKCK di Polres Jakarta Selatan. Maklumlah, Pondok Aren, yang berada di bawah Tangerang Selatan, belum memiliki Polres tersendiri.

Rupanya, ketika sampai di Polres Jakarta Selatan diinfokan bahwa untuk daerah Pondok Aren harus mengurus SKCK di Polres Tiga Raksa. Hmm ini akan memakan waktu yang lama karena lokasinya cukup jauh. Syukurnya, saya ingat informasi dari istri, bahwa Polsek Pondok Aren menyarankan agar mengurus SKCK di Polda Metro Jaya saja. Akhirnya, saya minta supir saya untuk meminta formulir pengajuan SKCK di Polda Metro Jaya pada hari Jumat lalu.

Selanjutnya, saya mengisi formulir tersebut. Di formulir, memang tidak ada persyaratan yang dicantumkan. Berbekal dari internet, saya baca persyaratannya adalah:

- Akte lahir/surat kenal lahir

- Pengantar dari kelurahan

- Foto 4 x 6 sebanyak 5 lembar

- KTP

- KK

Tadinya saya pikir perlu juga pengesahan dari kecamatan. Akhirnya, sebelum ke Polda Metro Jaya, saya meminta pengesahan terlebih dahulu ke kecamatan.

Ketika sampai di Polda Metro Jaya, berkas kemudian saya sampaikan (lokasinya di samping Mesjid Polda Metro Jaya). Setelah itu, saya diminta untuk ke ruang identifikasi sidik jari yang berada di ruang sebelahnya. Pelayanan tidak rumit. Saya tanyakan setelah identifikasi di mana saya harus membayar. Petugas menginfokan sekalian saja di ruang sebelah tempat saya mendaftar.

Setelah memperoleh identifikasi sidik jari, lembar itu saya berikan ke petugas loket. Selanjutnya, petugas loket menyiapkan lembar SKCK. Semua proses berjalan lancar sampai saya dipanggil. Saya tanyakan berapa saya harus bayar, Rp 10 ribu per lembar (kebetulan berdua dengan istri).

Ketika kembali ke mobil, supir saya terkejut. Katanya, dulu saja dia mengurus SKCK di Polres Rp 25 ribu.

Ternyata, reformasi layanan publik mulai menunjukkan hasilnya. Setelah layanan imigrasi, layanan kepolisian pun sudah semakin berbenah diri. Tentu ini akan terus menumbuhkan optimisme bahwa kita masyarakat Indonesia juga bisa semakin baik.

Ayoo semua petugas layanan publik, tingkatkan layanan untuk Indonesia yang lebih baik!

Kamis, 07 November 2013

Mengambil Peluang Inovasi Layanan Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ketika berbicara inovasi pelayanan publik, sering sekali kita berfikir yang muluk-muluk. Para birokrat sering tidak menyadari bahwa hal-hal kecil yang ada di sekitarnya sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan inovasi. Kita sering melakukan benchmarking ke negara maju atau perusahaan swasta tanpa sadar bahwa menginovasikan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita bisa memberikan pengaruh besar bagi image organisasi.

Suatu organisasi besar seperti kementerian atau lembaga pemerintah sering tidak sadar bahwa pengabaian hal-hal kecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dapat mengakibatkan citra buruk bagi organisasinya. Pemimpin organisasi publik juga sering mencari hal-hal baru untuk memperbaiki citra organisasi, tetapi sering tidak sadar bahwa sebenarnya dengan mengoptimasi yang ada di sekitarnya bisa memberi perubahan besar bagi citra organisasinya.

Sebagai contoh, baru-baru ini saya mengurus persyaratan perjalanan dinas ke luar negeri. Lazimnya, setiap perjalanan dinas semacam ini bagi seorang pejabat publik harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan pertama, tentunya adalah visa untuk masuk ke suatu negara. Untuk memperoleh visa, seorang pejabat publik harus memiliki exit permit dari Kementerian Luar Negeri. Exit permit dapat dikeluarkan jika ada ijin perjalanan dinas ke luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara. Bisa dibayangkan kan bagaimana repotnya seorang pejabat publik untuk bisa mengadakan perjalanan dinas ke luar negeri.

Kesan terlalu banyaknya proses yang harus dilalui dapatlah dimaklumi. Sebab, setiap perjalanan dinas ke luar negeri akan menggunakan anggaran negara yang cukup besar. Karena itulah, agar ada pengendalian yang ketat, setiap perjalanan dinas ke luar negeri harus melalui proses yang cukup rumit. Hal ini pun berlaku untuk mereka yang akan mengikuti pendidikan ke luar negeri, baik dengan beasiswa atau dana sendiri.

Karena persyaratan yang ketat, tentu peluang terjadinya penyalahgunaan oleh pejabat yang memberikan ijin sangat tinggi. Hal ini juga diperparah oleh kondisi di mana biasanya perjalanan dinas itu membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat. Sebab, untuk perjalanan ke luar negeri, ada beberapa persyaratan lain yang harus disiapkan, seperti hotel, tiket, dan sebagainya. Kesuluruhannya itu harus disinkronkan dengan baik dari segi skedulnya.

Mengetahui kerentanan tersebut, bisa saja Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara menjadikannya sebagai ajang untuk memperkaya diri masing-masing. Namun, selama ini hal itu tidak tampak di permukaan media. Hebatnya, Kementerian Luar Negeri malah menjadikannya sebagai peluang untuk berinovasi. Walaupun yang dilayani bukan publik secara langsung, tetapi para pejabat publik, Kementerian Luar Negeri telah menjadikannya sebagai unggulan inovasi layanan publik. Mereka menjadikan unit layanan mereka menjadi tampak profesional. Beberapa hal seperti ruang tunggu yang nyaman, adanya loket yang cukup banyak, tersedianya informasi yang cukup, adanya ruang tunggu yang memadai, dan dukungan perangkat aplikasi komputer telah dipenuhi. Petugasnya pun cukup ramah dan jelas memberikan informasi. Inovasi seperti yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri ini mestilah dihargai. Karena itu, pemerintah harus mulai meninjau untuk menaikkan remunerasi pegawai Kementerian Luar Negeri, terutama mereka yang bekerja di layanan terdepan.

Kementerian Sekretariat Negara mestinya juga bisa menjadikan layanan ini sebagai bentuk nyata inovasi layanan publik. Sayangnya, hal itu tidak dilirik dengan baik. Mungkin pimpinan puncak Kementerian Sekretariat Negara lebih disibukkan dengan urusan-urusan yang bersifat politis karena berhubungan langsung dengan kepala negara. Akibatnya, terjadi kesesakan di ruang resepsionis pada layanan ini. Unit tata usaha yang tugasnya menerima permohonan dan memperbanyak berkas perijinan juga menjadi tampak kumuh. Padahal, untuk setiap pendaftaran permohonan layanan, mereka telah menggunakan perangkat aplikasi komputer. Sayangnya, apa yang terjadi di Kementerian Luar Negeri tampak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di layanan Kementerian Sekretariat Negara. Padahal, keduanya merepresentasikan nama negara.

Setiap pemimpin organisasi publik mestinya kembali mau merenungkan dan melihat hal-hal kecil yang ada di sekitarnya. Peluang untuk melakukan inovasi terhadap hal-hal kecil itu selalu ada. Bahkan, peluang keberhasilannya besar. Jangan biarkan diri Anda terlena dengan hal-hal besar yang mengakibatkan Anda tidak memanfaatkan peluang menginovasikan hal-hal kecil di depan mata Anda sendiri!

Minggu, 13 Oktober 2013

Resensi: Buku Ayah, Kisah Buya Hamka


Beruntung sekali saya, ketika dipercaya menjadi reviewer 2nd Ikanas Academic Conference, selain sertifikat, di kantong souvenir, saya melihat ada buku "Ayah, Kisah Buya Hamka" yang ditulis anak kelima Buya Hamka, yaitu Irfan Hamka.

Begitu besar nikmat yang diberikan Sang Khalik kepada penulisnya. Begitu besar juga bakti penulis kepada ayahnya. Itulah sebabnya, ia begitu semangat menerbitkan buku ini ke khalayak luas. Tadinya, buku ini memang telah terbit, tetapi lebih banyak disebarkan ke kalangan terbatas. Buku ini diterbitkan kembali oleh Penerbit Republika dengan beberapa modifikasi, ketika penulis sudah berumur 70 tahun.

Memang, ketika kita membaca buku ini, masih banyak sebenarnya hal-hal yang belum terungkap tentang Buya Hamka. Ketika kecil, tokoh ini sangat saya kagumi karena ceramahnya yang teduh di TVRI. Rasanya, tidak ada pesimisme ketika mendengar jawaban-jawaban beliau ketika menjawab curhat pemirsa. 

Sayangnya, ntah karena keterbatasan penulisnya, atau untuk menjaga hubungan baik dengan banyak pihak, seperti diajarkan ayahnya, penulis kurang berani, misalnya, mengungkap lebih jauh hubungan Buya Hamka dengan Presiden Soeharto. Padahal, tampak adanya pasang-surut hubungan antara keduanya.

Pada awalnya, buku ini lebih terasa sebagai autobiografi penulisnya. Sebagai contoh, ia banyak mengulas tentang perjalanan haji ke Mekkah bersama ayah dan umminya (Bagian 4). Namun, yang lebih banyak diuraikan adalah sisi dirinya. Terutama ketika pada perjalanan haji itu ia juga berkunjung ke beberapa negara sekitarnya. Tampak sekali bahwa penulis kurang bisa membedakan sisi dirinya dan sisinya ayahnya, yang ingin ditulis di buku ini. 

Bahkan, penulis juga banyak menyisipkan sisi percintaan dirinya. Bahkan, begitu jujurnya, juga diceritakan bagaimana para pasangan jemaah haji yang menumpang kelas III mampu menyelesaikan urusan seksnya di dek kapal. Sebab, pada waktu itu perjalanan haji bisa berbulan-bulan karena masih menggunakan kapal laut.

Walaupun begitu, banyak hal yang bisa dipahami lebih jauh tentang Buya Hamka, seperti penjelasan kesufian Buya Hamka (Bagian Enam), kemampuannya mengadakan kesepakatan dengan jin (Bagian Tiga), dan sisi kepeduliannya yang tidak saja dengan manusia, tetapi juga dengan hewan, kucing kesayangannya yang hidup dengannya sekitar 25 tahun (Bagian Delapan).

Kita juga bisa melihat integritasnya menghindari konflik kepentingan ketika ditawari sebagai Mayor Jenderal Tituler (Dua Saran Ummi, hal 199 - 201). Ia tidak ingin persepsi masyarakat yang telah melihatnya sebagai pendakwah terganggu dengan jabatan itu.

Juga ketika ditawari sebagai Duta Besar di Arab Saudi. Terasa sekali peran dari istrinya. Buya Hamka berembug terlebih dahulu dengan istrinya. Ternyata, pandangan istrinya begitu luas. Ia lebih menimbang kepentingan mengurus Mesjid Al Azhar yang saat itu sedang berkembang dan sedang membutuhkannya daripada menerima jabatan bergengsi tersebut. 

Tampaknya, pilihan Buya Hamka ketika dalam posisi sulit menentukan pilhan itu perlu dicontoh oleh Jokowi. Ketika banyak pihak mulai banyak yang ingin mengusungnya sebagai calon presiden, Jokowi perlu membaca buku ini untuk memperoleh pandangan yang bijak.

Sikap Buya Hamka yang terbuka juga tampak sekali. Ia bukanlah pendendam. Hatinya memang begitu teduh. Ini tampak ketika ia dengan ikhlasnya mau membantu orang yang dahulu tidak suka padanya. Bahkan, hal ini ditunjukkan sampai keikhlasannya mengantar ke liang lahat orang-orang yang tadinya berseberangan dengan dirinya, seperti Presiden Soekarno dan M. Yamin. Bahkan ia pun mau mengajari agama ke calon menantu Pramoedya Ananta Toer yang dulunya mengecam hasil karyanya (Bagian Sembilan).

Menurut pandangan saya, buku ini lebih tepat dibilang buku kenangan keluarga yang layak menjadi koleksi bagi turunannya. Soalnya, pada bagian belakang, silsilah keluarga ditulis dengan lengkap. Juga foto-foto keluarga. Foto Buya Hamka sendiri ketika berada di lingkungan kemasyarakatan sangat terbatas. Riset tentang foto ini mestinya dikembangkan jika ingin ditujukan ke khalayak ramai. Pasti masih banyak koleksi foto terkait Buya Hamka di Arsip Nasional yang bisa dipinjam untuk memperkaya isi buku ini.

Biasanya, cukup lama saya dalam membaca biografi. Kali ini, cukup dua malam saja. Ini mungkin disebabkan isinya yang membuat saya semakin ingin tahu tentang Buya Hamka, walaupun rasanya masih perlu buku lain untuk melengkapinya.***



Sabtu, 17 Agustus 2013

Menyisir Penembak Para Polisi Itu

Kali ini, pada tanggal Republik Indonesia diproklamasikan, mari sesaat kita peduli dengan lingkungan kita, yaitu keamanan lingkungan. Dalam kerangka yang luas, kita sering berbicara keamanan yang umumnya ditanggungjawabi oleh kepolisian. Dalam kerangka terbatas, kita sering berbicara keamanan (security) teknologi informasi. Ntah berapa banyak buku yang mengulas tentang keamanan teknologi informasi ini.

Belakangan ini, rasa keamanan kita cukup terganggu dengan tertembaknya beberapa anggota kepolisian. Anehnya, kalau kita perhatikan, anggota kepolisian yang dibunuh itu masih berada di sekitaran Tangerang dan Tangerang Selatan. Apakah yang terjadi?

Tadi pagi, setelah mengikuti upacara proklamasi di kantor, saya sempatkan melihat lokasi penembakan. Penjagaan di lokasi masih cukup ketat. Police line juga masih tampak di mana-mana.

Walaupun agak susah, saya mencoba mengambil foto letak dibunuhnya Aiptu Kus Hendratno. Foto berikut menunjukkan lokasi penembakan. Posisi jasad masih diberi kapur putih dan ditutupi karung warna putih. Lokasi penembakan ini di samping penjual tanaman hias dan persis di seberang Mesjid Bani Umar. Gubuk ini adalah tempat beberapa tanaman hias dijual.

IMG-20130817-00050

DI lokasi ini memang tidak terlalu banyak kendaraan yang lewat. Apalagi kalau sudah malam. Namun, biasanya ada saja kendaraan yang lewat. Yang aneh memang, si penembak terlalu berani mengambil risiko. Sebab, di seberang lokasi penembakan ada satpam Bani Umar yang bertugas. Kalau ia ingin mengambil lokasi yang lebih sepi, mestinya tidak di lokasi ini. Bisa jadi, tadinya si pelaku akan menembak di lokasi sebelumnya, yaitu di samping lapangan tempat berlatih mengemudi yang cukup sepi. Namun, karena mungkin ada kendaraan lain di sekitarnya, ia menundanya sampai ke lokasi ini.

Menurut informasi di lapangan, satpam Mesjid Bani Umar yang membantu korban pada malam itu. Anggota lain baru datang kemudian. Bisa jadi, satpam tersebut juga sempat melihat pelaku secara sekilas. Karena itu, sampai dengan saat tadi siang, saya dengar Satpam tersebut masih diminta keterangan oleh kepolisian.

Saya sempat bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya kejadiannya. Di samping Mesjid Bani Umar ada seorang ibu yang berjualan ikan bakar. Katanya, kejadiannya tadi malam ketika ia akan menutup tempat jualannya. Awalnya, ia tidak sadar telah ada penembakan. Ia hanya mengira ada bunyi petasan. Maklumlah, karena baru lebaran. Ketika ramai, barulah ia sadar telah terjadi penembakan.

Menurut cerita seseorang di lapangan, ketika Aiptu Kus Hendratno ditembak, secara kebetulan Bripka Ahmad Maulana sedang mengendarai mobil di belakang penembak. Bripka Ahmad Maulana baru kembali dari melakukan razia. Kalau tidak salah, razia perjudian. Nach, karena mungkin nalurinya sebagai anggota Tim Buser, ketika ia melihat kejadian ada orang yang ditembak, ia langsung memburunya. Namun, ntah kenapa kendaraannya yang malah hancur. Lihatlah bagaimana hancurnya kendaraannya berikut ini.

IMG-20130817-00047 

Yang cukup menimbulkan pertanyaan adalah apa penyebab hancurnya mobil tersebut. Perhatikan bahwa tidak hanya bagian depan yang ringsek, tetapi bagian belakang sebelah kiri juga penyok. Menurut informasi di media, dan juga dari lapangan, Bripka Ahmad Maulana mencoba mengejar langsung dan menabrakkan mobil yang dikendarainya ke motor pelaku (saya tidak sempat melihat motor ini dan media belum ada yang menampilkannya). Namun, ia malah menabrak sebuah pohon. Bisa jadi mobilnya juga sempat terguling karena badan jalan tempat pohon tersebut lebih tinggi. Perhatikan pohon yang tumbang berikut (diambil dari lokasi cukup jauh karena ada police line). Apakah pelaku yang dibonceng sempat menembak Bripka Ahmad Maulana ketika dikejar? Kemudian kendaraan Bripka Ahmad Maulana oleng karena dirinya tertembak?

IMG-20130817-00049

Jika ingin melihat kondisi jalan di lokasi tersebut secara utuh yang masih diberikan police line, lihat gambar berikut.

IMG-20130817-00048

Saya cukup penasaran, apa yang terjadi. Apakah pelakunya bertampang militer? Kebetulan, saya sempat bertemu seorang anak tanggung yang sedang mengatur arus kendaraan di dekat lapangan tempat belajar mengemudi karena beberapa lokasi jalan ditutup. Katanya, ia sebenarnya sempat membantu si pelaku berdiri karena ia kira hanya kecelakaan biasa. Ketika saya tanya, apakah pelakunya bertampang militer, ia tidak mau menjawab.

Yang hebat, katanya, si pelaku sempat ambruk setelah ditabrak oleh Bripka Ahmad Maulana. Namun, ia berhasil berdiri lagi dan pergi. Saya bertanya, kalau ambruk, lantas kenapa dia bisa menembak. Katanya, “Kan masih ada satu orang lagi, Pak.” Terus katanya, kedua pelaku melarikan diri ke arah Tembok Berlin (sebutan tembok yang dibuat oleh Developer Bintaro Jaya).

Kalau ke arah Tembok Berlin, berarti mereka ke arah jalan lama, dong, tanya saya. “Iya,” katanya. Terus, dari mana mereka dapat motor untuk kabur? “Wach, kalau itu saya tidak tahu, katanya.” Yang jelas, dia tidak mau berurusan dengan polisi, katanya. Sayang memang kenapa sampai kesan ini muncul. Saya sempat mengambil fotonya ketika mengatur lalu lintas (saya ambil dari belakang untuk menjaga privasinya).

IMG-20130817-00051

Tampaknya, masih banyak yang gelap pada kasus ini. Tapi, menurut cerita orang kampung yang sempat saya ajak ngobrol di pinggir jalan Graha Raya, masih satu jalur dengan lokasi penembakan, “Itu paling Pak hanya antar mereka saja.” Apa maksudnya? Rupanya, belakangan ini baru banyak razia narkoba di sekitaran Tangerang dan Tangerang Selatan oleh Polda (katanya kantor yang di Pesanggarahan. Aneh juga karena apa ada Polda di sini). Beberapa anak tanggung warga kampung banyak yang ditangkap. Sialnya, beberapa ternyata harus ditebus dengan harga mahal. Menurut cerita penjual ikan bakar, anak seorang lurah Pondok Pinang harus menebus Rp150 juta. Ada juga anak orang kampung yang harus menebus Rp15 juta. Untuk menebusnya, bahkan sampai mengutang ke saudaranya. Mengerikan memang.

Pertanyaan tentu berkembang, apakah penembakan itu ada hubungannya dengan razia tersebut? Apakah para mafia narkoba mulai menunjukkan taringnya ketika bisnisnya diobrak-abrik belakangan ini? Apakah napi Tanjung Gusta yang masih berkeliaran itu yang bermain? Masih banyak pertanyaan. Yang jelas, kata Indonesian Police Watch (IPW), ini bukan pekerjaan teroris yang biasa. Teroris selama ini menyerang dari depan dan bukan dari belakang.

Wallahualam.

Terlepas dari itu, marilah sama-sama kita mendukung keamanan bersama. Setiap masalah mestinya bisa kita pecahkan dengan damai. Janganlah terjadi lagi kejadian seperti ini di masa datang. Pelaku agar juga bersedia bertanggung-jawab. Bukalah pintu dialog untuk mengatasi masalah yang ada.***

Senin, 12 Agustus 2013

Tentang e-KTP yang Membuat Masalah dan Konflik Horisontal

Hari ini kantor pemerintahan sudah mulai buka seperti biasanya, setelah Idulfitri. Memang, masih banyak juga pegawai yang memperpanjang masa cutinya.

Pada awal masuk kerja setelah libur lebaran ini biasanya tidak banyak hal yang bisa dikerjakan. Karena itu, saya lebih banyak melihat-lihat perkembangan website di tempat lain. Kebetulan, dari twitter saya lihat ada tweet dari @lapor_ukp4 tentang laporan seorang warga yang e-KTP-nya diubah dengan KTP biasa karena pindah lokasi. Judulnya: “Sudah ada E-KTP, Masih Harus Buat KTP Reguler Saat Pindah Domisili”. Si pelapor menulis:

“Kritik buat Kementerian Dalam Negeri, kalau ada warga pindah alamat, E-KTP tidak perlu diambil. Kan sekarang ini sudah ada E-KTP. E-KTP jadi mubazir.

Kejadiannya waktu pindah alamat dari Kecamatan Bogor Utara ke Kecamatan Bogor Barat, Kartu Keluarga asli dan E-KTP asli kami diambil oleh petugas Kecamatan Bogor Utara. Sehingga, kami sekeluarga kembali bikin KTP biasa lagi.

Begitu pula waktu anak saya membetulkan nama di Disdukcapil Kota Bogor, E-KTP kembali diambil dan anak saya dibuatkan KTP biasa.

Hal ini dialami bukan kami saja, banyak warga Bogor yang pindah alamat beda kecamatan dan pindah kabupaten / kota pasti E-KTP diambil. Kami tidak keberatan E-KTP diambil asal dibuatkan lagi E-KTP Baru.”

Memang, sungguh merepotkan setelah penerapan e-KTP ini. Walaupun demikian, saya rasa kita tidak bisa sekedar menyalahkan pihak kecamatan. Sebab, kartu e-KTP itu dibuat terpusat di Ditjen Dukcapil. Sementara itu, ketika seorang pendukung berpindah alamat, e-KTP-nya harus diganti. Dengan demikian, mau tidak mau, petugas kecamatan harus mengumpulkan terlebih dahulu kartu e-KTP tersebut untuk selanjutnya dibuatkan kartu e-KTP baru ke Ditjen Dukcapil. Ini memakan waktu yang lama tentunya.

Inisiatif kecamatan untuk membuat KTP biasa itu sebenarnya sudah sangat bagus dan perlu diapresiasi. Bisa dibayangkan, akan seperti apa Anda kalau penduduk yang mengeluh tadi tidak diberikan KTP biasa. Lagi pula, KTP biasa itu sebenarnya tetap menggunakan NIK yang sama dengan yang ada di e-KTP. Jadi, tidak masalah sebenarnya secara substansi. Nanti ketika kartu e-KTP baru yang sudah diperbaiki alamatnya diperoleh dari Ditjen Dukcapil, si penduduk tadi bisa menukar kembali KTP biasa tersebut dengan e-KTP baru.

Yang menarik juga, pada konflik horisontal di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari salah satu keluhan di http://lapor.ukp.go.id/. Jika tidak dibenahi, konflik ini bisa berkembang. Berikut keluhan seorang penduduk dengan judul: “E-KTP Ditahan oleh Ketua RW karena Dendam Pribadi”.

“Program E-KTP (Electronic Kartu Tanda Penduduk) diluncurkan Kementerian Dalam Negeri yang saya ketahui adalah GRATIS alias TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Tetapi mengapa pada saat pelaksanaannya, saat pengambilan data dan difoto pada tanggal 24 September 2012 di Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung di loket pendaftaran saat akan diambil data kami diminta untuk membayar biaya administrasi tanpa bukti sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per orang (petugas yang menarik uang terus terang saya tidak tahu namanya, karena orang yang memungut uang tersebut tidak memakai pakaian PEMDA. Orang tersebut memakai baju biasa, dan jabatannya juga saya tidak tahu. Tapi yang jelas dia duduk di bagian pendaftaran sebelum diambil datanya. posisi diluar ruangan).

Yang anehnya lagi, begitu istri saya akan mengambil E-KTP yang sudah jadi di rumah Ketua RW 15 Komplek Taman Bunga Sukamukti 1 (Kelurahan / Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Rumah ini juga merangkap sebagai kantor RW 15) bernama Nurcholis, pada hari Sabtu, 16 Februari 2013, istri saya juga diminta untuk membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per KTP. Istri saya sempat tanya kenapa harus bayar, bukannya E-KTP itu gratis. Tapi jawab Ketua RW 15, "ada kebijakan dari atas!". Karena harus membayar, istri saya tidak jadi mengambil E-KTP tersebut. Setelah itu, istri saya tanya ke tetangga rumah kami yang telah mengambil E-KTP di rumah RW 15, bahwa benar disuruh membayar sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) per KTP. Karena harus membayar, istri saya tidak jadi mengambilny

Selanjutnya saya mengirim surat pembaca dan dimuat di koran harian umum Pikiran Rakyat pada tanggal 5 Maret 2013 dengan judul “Mohon Perhatian PemKab Bandung“. Di surat tersebut saya tanyakan ke pihak berwenang kenapa mengambil E-KTP yang sudah jadi harus bayar, bukankah itu program GRATIS ? (Saya lampirkan juga disini bukti asli tulisan dan bentuk tulisan yang dimuat). Setelah surat pembaca saya dimuat, orang kecamatan mungkin mendapat teguran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung. Cerita yang berkembang yang saya peroleh, ada orang–orang pemerintahan yang yang datang ke rumah Ketua RW 15, tapi saya tidak tahu Ketua RW 15 tersebut di tegur atau bagaimana.

Tapi dengan datangnya orang dari pemerintahan ke rumah Ketua RW 15, tidak ada efeknya sama sekali pada RW 15 dan istrinya Sri hastuti. Buktinya, uang yang sudah dipungut oleh dia atau istrinya tidak kembali kepada warga komplek yang telah mengambil E-KTP.

Pada hari selasa, tanggal 16 April 2013 jam 8 pagi, saya datang sendiri ke rumah pengurus RW 15 Komplek Taman Bunga Sukamukti 1 untuk ambil e-ktp atas nama saya, Supratman dan istri saya, Purwaningsih. Saya sendiri ke rumah pengurus RW 15 datang dengan baik – baik (ada bukti rekaman). waktu saya tanya E-KTP saya dimana, Ketua RW 15 berkata "E-KTP kamu tidak tahu terserah kamu mau carinya dimana dan kemana terserah". Padahal Sabtu tanggal 16 Februari 2013 istri saya sudah lihat dan pegang E-KTP kami ada di istri Ketua RW 15 Sri Hastuti. Ketua RW 15 masih memegang prinsip bisa dipersulit kenapa harus dipermudah. Malahan Ketua RW 15 mau menimpuk atau memukul saya dengan cowet (tempat ulekan bumbu). Mungkin kalau tidak dilerai oleh orang sekitar, sudah terjadi kekerasan. Mungkin pengurus RW 15 ini kesal saya menulis surat pembaca di koran harian umum Pikiran Rakyat.

Rekaman kejadian di rumah Ketua RW 15 ini ada dalam bentuk suara, direkam pakai HP punya anak saya. (Bukti rekaman terlampir. Dalam rekaman tersebut selain saya menanyakan E-KTP saya dan istri, saya juga sempat menyinggung RW 15 mengenai beras raskin dan dana gempa, karena penyaluran beras raskin di wilayah kami dikelola dia dan istrinya juga dengan harga Rp 3.000,- per liter dengan jatah perumah 3 liter. Sedangkan dana gempa yang saya dengar dari warga dana gempa diterima tidak sesuai dengan yang diberitakan media).

Dari rumah RW 15, selanjutnya saya dan istri ke Kantor Desa Sukamukti. Kata orang di Kantor Desa, mungkin KTP saya di Kantor Kecamatan. Selanjutnya saya dan istri ke Kantor Kecamatan menanyakan E-KTP saya. Di Kantor Kecamatan saya diberi tahu bahwa E-KTP yang sudah dicetak sudah diserahkan ke Desa. Dan saya serta istri pun balik lagi ke Kantor Desa. Di Kantor Desa kami berbicara panjang lebar dengan orang yang mengurus surat menyurat / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (saya tidak yakin namanya. Kalau tidak salah Pak Opan Namun petugas ini adalah adik dari suami Kepala Desa Sukamukti yang merupakan istri dari mantan Kepada Desa Khobir yang menjabat 2 periode). Saya dan istri diterima dengan baik. Di akhir pembicaraan, dia merekomendasikan bila ketemu E-KTP atas nama saya dan istri akan diantar ke rumah saya.

Karena sudah cukup lama menunggu selama 2 bulan tidak ada juga berita mengenai keberadaan E-KTP saya dan istri, akhirnya saya mengirim surat pembaca kedua dan dimuat pada tanggal 25 Juni 2013 oleh Koran Pikiran Rakyat dengan judul “Mohon Tanggapan Dispendukcapil Kabupaten Bandung“. Sampai hari ini saya menulis laporan ini tanggal 11 Juli 2013, tidak jelas keberadaan E-KTP saya dan istri dan tidak ada respon sama sekali dari pihak pemerintahan Kabupaten Bandung.

Kalau mengharapkan dari pemerintahan desa ya saya tidak bisa mengharapkan. Karena dari cerita yang berkembang, antara RW 15 dan orang pemerintahan desa (Kantor Desa) ada hubungan simbiosis mutualisme (contoh pernah pada satu kesempatan pertemuan di Masjid Almuhajirin, saya menanyakan masa bakti RW 15 yang tadinya cuma 3 tahun, dan Sekretaris RW 15 juga sudah mengakui sudah habis masa jabatan, tiba-tiba ada di papan pengumuman masjid masa jabatan bertambah dengan otomatis tanpa pemilihan secara demokrasi).

Makanya saya pribadi ingin mendapat respon yang cepat dari tim dari Pemerintah Pusat, karena dari pihak Pemerintahan Kabupaten Bandung dan pemerintahan Provinsi Jawa Barat juga tidak ada respon. Padahal Koran Pikiran Rakyat pasti di baca oleh orang–orang pemerintahan di Jawa Barat. Terima kasih atas kerjasamanya

5. pada tanggal 16 april 2013, karena saya seorang PNS di intansi pendidikan pemerintah, saya minta izin datang terlambat ke atasan saya, dengan alasan saya mau mengurus E-KTP. Sekitar jam 8.00 WIB saya sendiri meluncur ke rumah Ketua RW 15 dengan menggunakan sepeda motor. Sekitar 30 meter dari rumah ketua RW 15, saya bertemu atau berpapasan dengan istri Ketua RW 15.

Saya berhenti sebentar dan berbicara dengan beliau akan mengambil E-KTP. Dengan raut muka ketus dan masam ibu RW 15 tersebut menjawab "sana di rumah tanya sama bapak". Karena tidak berhasil menerima E-KTP atas nama saya, saya jawab ya sudah saya akan ke Kantor Kepala Desa (ada di rekaman). Tidak berapa lama, istri Ketua RW 15 yang bernama sri Hastuti masuk sambil menangis dan berkata ke saya bahwa Ketua RW 15 sedak naik gulanya. Sambil menangis, karena saya akan pulang dan terus ke Kantor Desa dan ke Kecamatan, Ketua RW 15 emosi. Beliau ke dapur mengambil cowet (ulekan bumbu), dia mau memukul atau menimpuk saya pakai cowet tersebut. Tapi istrinya dan tetangga yang melihat Ketua RW 15 tersebut yang sudah mau memukul saya. Akhirnya saya keluar dan pergi dari rumah itu karena sama tetangga yang lain saya disuruh pergi.

Saya percaya pasti antara orang desa dan RW 15 ada kerjasama untuk menahan E-KTP kami, untuk menekan saya biar kapok dan agar saya tidak membuka kasus beras raskin dan dana gempa atau dana - dana lainnya. Itu baru praduga saya.”

Salut sangat salut dengan dengan perjuangan pelapor anonim tersebut. Jika banyak orang seperti mereka di Indonesia ini, pengawasan terhadap pengelola pemerintahan, dari mulai Ketua RT, RW, sampai jenjang tertinggi akan semakin kuat. Ia tidak boleh patah arang untuk terus berjuang.

Namun, sementara waktu, tentu tidak masalah jika ia menggunakan KTP biasa Anda. Selama untuk persyaratan -- seperti sekolah, bank, dan seterusnya -- tidak meminta harus dengan e-KTP, maka ia tetap bisa menggunakan KTP biasa yang Anda pegang saat ini.

 

Selasa, 30 Juli 2013

Penerimaan CPNS 2013: Antara Sentralisasi Pendaftaran, CAT, dan Resistensi Perubahan

Kemarin saya sempat mengikuti undangan rapat persiapan penerimaan CPNS Tahun 2013 di Kementerian PAN dan RB. Hampir semua kementerian/lembaga diundang, terutama para pejabat eselon I. Selain itu, diundang juga wakil dari beberapa pemerintah provinsi yang mendapat formasi untuk menerima CPNS tahun ini.

Rencananya, tahun ini akan direkrut sekitar 60.000 CPNS, di mana 40.000 CPNS dari pemerintah daerah. Sebanyak 40.000 CPNS itu akan direkrut di 220 pemerintah daerah. Penentuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang akan direkrut itu telah melalui beberapa proses. Menurut Menteri PAN dan RB yang hadir membuka acara tersebut, penentuan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang mendapat formasi setelah mempertimbangkan kemandirian anggaran, jumlah penduduk, dan hasil analisis jabatan. Dari sejumlah pemerintah daerah yang mengusulkan, ternyata 150 pemerintah daerah dianggap tidak memenuhi syarat. Di sisi lain, terdapat 100 pemerintah daerah yang tidak mengusulkan.

Sentralisasi Pendaftaran

Yang menarik, pada tahun ini pemerintah akan menerima pendaftaran peserta seleksi melalui sistem tersentralisasi. Pada sistem tersentralisasi ini, peserta mendaftar secara online pada sebuah sistem yang dibangun oleh BKN bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia. Namun, pengumuman adanya penerimaan seleksi CPNS masih melalui website masing-masing kementerian/lembaga pemerintah daerah.

Penerimaan tersentralisasi ini berbeda dengan penerimaan tahun lalu. Pada tahun lalu, pendaftaran peserta seleksi CPNS dilakukan secara terdesentralisasi, di mana peserta mendaftar ke website masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Akibatnya, banyak terjadi duplikasi pendaftaran karena seorang calon peserta mendaftar pada beberapa instansi. Sementara itu, walaupun sudah mendaftar ke beberapa instansi, peserta hanya bisa mengikuti ujian pada satu instansi. Sebab, pelaksanaan ujian masing-masing instansi itu bersamaan. Dengan adanya sistem pendaftaran tersentralisasi itu, mestinya masalah duplikasi ini bisa dipecahkan.

Yang hebat lagi, nantinya pendaftar cukup memasukkan NIK mereka. Selanjutnya, data pendaftar akan muncul secara otomatis. Dengan demikian, kemungkinan adanya kesalahan data atau kesengajaan mengubah data pribadi dapat diminimalkan. Sayangnya, ini masih rencana. Sebab, BKN sedang menjajagi kerja sama dengan Kemendagri untuk memperoleh data NIK tersebut. Di sisi lain, pada saat pertemuan tersebut, ada yang mempermasalahkan pendaftar warga negara Indonesia dari luar negeri yang belum memiliki NIK. Karena itu, diusulkan agar juga bisa mendaftar dengan ID Paspor.

Computer Assisted Test

Yang menarik lagi, pada tahun ini, pemerintah juga akan melaksanakan ujian dengan bantuan komputer (Computer Assisted Test – CAT). Perangkat untuk kepentingan CAT ini telah tersedia di kantor pusat dan 12 kantor regional BKN. Di kantor pusat BKN, terdapat sekitar 140 unit, sedangkan di masing-masing kantor regional sekitar 50 unit. Dengan CAT ini, peserta dapat melakukan ujian TKD secara bergiliran.

Manfaat utama dari CAT ini adalah peserta dapat langsung mengetahui berapa hasil TKD yang diperolehnya setelah ujian. Dengan demikian, ujian akan semakin transparan. Manfaat berikutnya, efisiensi penggunaan anggaran bila dibandingkan dengan ujian secara tertulis yang harus mencetak lembar soal dan lembar jawaban dengan biaya yang signifikan.

Sayangnya, pemerintah tampaknya masih ragu-ragu dalam menerapkan CAT. Hal ini tampak dari penyajian yang diberikan, di mana tidak dinyatakan secara jelas instansi mana yang wajib menerapkan CAT. Penyaji hanya menyatakan bahwa penggunaan CAT diutamakan pada 18 instansi yang telah menjadikannya sebagai target program reformasi.

Resistensi Reformasi

Masalah berikutnya, ketika CAT dikenalkan, ada resistensi yang besar dari masing-masing instansi. Resistensi tersebut tampak dari beberapa pertanyaan peserta. Pertanyaan umum adalah mempersoalkan kesiapan anggaran di sisi mereka agar CAT bisa dilaksanakan. Persoalan lain adalah soal kesiapan di lingkungan daerah mereka. Kita tentu tahu bahwa dengan adanya CAT maka kemungkinan intervensi dari para pejabat atau politisi akan dapat diminimalkan. Tujuan tersebut tampaknya sudah mulai dipahami oleh masing-masing instansi.

Resistensi ini juga tampak nyata ketika para panelis yang merupakan pejabat eselon I BKN dan Kementerian PAN dan RB menjadikan reformasi birokrasi sebagai retorika seleksi penerimaan CPNS. Peserta tampak tidak antusias. Berbeda dengan masyarakat yang menginginkan adanya reformasi birokrasi, pandangan peserta yang berasal dari berbagai instansi tersebut ternyata berbeda tentang reformasi birokrasi. Mereka menanggapi dingin retorika panelis ketika berbicara reformasi birokrasi.

Parahnya lagi, terdapat suatu daerah yang menginginkan diberikannya keistimewaan khusus. Argumentasi yang diberikan adalah kondisi daerahnya yang unik, seperti masih seringnya perang suku, kualitas SDM, dan seterusnya. Padahal, inilah peluang awal di mana rekruitmen CPNS akan menjadi buruk. Efek negatifnya lagi, dalam jangka panjang, pemerintah daerah akan diisi oleh PNS yang tidak berkualitas. 

Tampaknya, memang masih ada gap yang besar antara yang menjadi retorika pemimpin politik dengan apa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana pengertian korupsi yang tidak sama antara satu daerah dan daerah lainnya, reformasi birokrasi juga tidak dimaknai serius oleh semua pihak. Jadi, wajar saja jika ekspektasi masyarakat adanya reformasi birokrasi tidak pernah tercapai.

Kita mestinya merenungi lagi apa yang salah dari program reformasi birokrasi dan mencari cara baru agar perubahan (change) bisa berjalan dengan baik.***

Jumat, 26 Juli 2013

Online System Pajak Daerah

Ternyata, pemerintahan Jokowi dan Ahok telah membuat gebrakan besar pada proses otomasi pengumpulan pajak daerah. Dengan Peraturan Gubernur Nomor 224/2012, Jokowi telah mewajibkan online system empat jenis pajak, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Ini bukan sembarang online system, seperti penyetoran pajak melalui internet banking yang sudah biasa dilakukan, tetapi lebih jauh dari itu.

Dengan Peraturan Gubernur tersebut, Pemerintah DKI telah “memaksa” seluruh wajib pajak pada keempat jenis pajak tersebut untuk meminimalkan transaksi tunai dengan Pemda DKI. Hebatnya, setiap omzet yang diterima oleh wajib pajak harus tercatat dalam sistem online, yaitu cash management system (CMS) BRI. Uang sejumlah omzet per harinya yang diterima wajib pajak juga harus langsung disetor ke bank esok harinya. Dari nilai omzet inilah, kemudian kewajiban perpajakan masing-masing wajib pajak akan dipotong secara otomatis dan disetorkan ke rekening Kas Daerah. Fantastis bukan?

Yang hebat lagi, pada sistem online ini, Pemerintah DKI hanya memberikan 2 alternatif, yaitu fully online atau semi online. Pada sistem fully online, setiap transaksi yang ada di wajib pajak itu harus tercatat otomatis ke Data Center BRI, selain juga tercatat pada sistem yang ada di wajib pajak. Pada sistem semi online -- yang di Peraturan Gubernur disebut dengan istilah sistem manual -- setiap wajib pajak harus menyetorkan sejumlah omzet yang diterimanya setiap hari ke BRI. Setelah itu, tugas sistem CMS BRI yang memperhitungkan berapa pajak yang harus ditransfer ke Pemda DKI. Wajib pajak juga tidak perlu repot lagi membuat SPTPD dan SSPD secara manual. Keduanya akan ditangani langsung oleh CMS BRI dengan e-SPTPD dan e-SSPD. Sangat canggih, bukan?

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah DKI tersebut bisa dibilang gebrakan besar dan selangkah lebih maju bila dibandingkan dengan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Sebelumnya, adalah masih dalam bentuk wacana untuk melarang adanya transaksi tunai di atas jumlah tertentu pada pemerintah pusat. Tujuannya pun agar banyak pihak tidak ada peluang lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Sayangnya, wacana tersebut tidak pernah berkembang lagi. Ntah apa penyebabnya. Mungkin karena memperhitungkan tantangan yang nantinya akan sangat besar.

Mungkinkah Diimplementasikan?

Upaya Pemda DKI tersebut tentu saja akan mendapat tantangan besar. Misalnya, memaksa wajib pajak untuk menyetor uang yang diterimanya sejumlah omzetnya setiap hari ke bank. Apakah hal itu mungkin dilakukan? Bukankah dalam praktiknya para wajib pajak itu, sebagai pengusaha, masih terbiasa mengeluarkan pembiayaan rutinnya, seperti gaji karyawan, dari uang kas omzet penjualan hari itu? Tidak semua pengusaha yang mentransfer gaji karyawannya melalui bank.

Kedua, mestinya aturan yang sifatnya memaksa ditetapkan dengan Undang-Undang. Paling tidak dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Gubernur tentu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk memaksa wajib pajak menyetorkan uang sejumlah omzetnya ke bank setiap hari. Apalagi, banknya pun hanya bank tertentu, yaitu BRI. Wajib pajak bisa saja menghindar atau mengeles bahwa mereka tidak punya rekening di BRI. Memaksa seorang wajib pajak harus mempunyai rekening di BRI pun bisa dianggap sebagai tindakan pemaksaan, atau malah melanggar HAM. Karena itu, hal-hal seperti ini mestinya diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah.

Ketiga, Pemda DKI telah memberikan insentif yang menarik agar wajib pajak mau menerapkan sistem online ini, yaitu (a) dibebaskan dari kewajiban perforasi/legalisasi bon penjualan (bill) dan karcis tanda masuk; (b) dibebaskan dari kewajiban menyampaikan laporan bulanan, rekapitulasi bon penjualan dan karcis tanda masuk, serta penyampaian SSPD dan SPTPD manual; (c) memperoleh fasilitas CMS; dan (d) kemudahan lain sesuai dengan kebijakan bank, seperti kredit pembiayaan. Sayangnya, insentif ini rasanya masih kurang menarik. Insentif akan adanya pengurangan pajak atau yang sifatnya pemberdayaan usaha akan lebih menarik pengusaha tentunya.

Walaupun demikian, sudah ada ancaman bagi wajib pajak yang tidak mau mengikuti sistem online. Hal ini mungkin dapat mendorong wajib pajak untuk mau menjalankan sistem online tersebut. Ancaman terberat adalah wajib pajak yang tidak menerapkan sistem online akan dilakukan pemeriksaan setiap bulan dan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan. Jika diterapkan, tentu akan meningkatkan jumlah wajib pajak yang bersedia menerapkan sistem online. Namun, hal ini bisa juga malah tidak demikian, yaitu jika ternyata proses pemeriksaan tersebut malah disalahgunakan dengan kongkalikong antara wajib pajak dan pemeriksa pajak. Bukannya malah akan banyak wajib pajak yang mau menerapkan sistem online, tetapi malah sedikit, seperti ditengarai oleh Ahok yang diungkapkannya di media massa.

Keempat, pada sistem fully online, Pemda DKI akan menempatkan alat atau sistem perekam data transaksi. Alat atau sistem ini sangat rentan dari gangguan. Gangguan ini bisa karena faktor sengaja atau tidak sengaja. Gangguan karena faktor sengaja bisa dilakukan oleh wajib pajak, aparat pajak, atau malah petugas bank. Sayangnya, Peraturan Gubernur yang ada baru mengatur sanksi jika gangguan disebabkan secara sengaja oleh wajib pajak. Sanksinya pun baru terbatas berupa kewajiban kepada petugas pajak untuk melakukan tindakan administrasi apabila wajib pajak merusak alat atau sistem perekaman data. Belum diatur jika gangguan tersebut malah disebabkan oleh prilaku aparat pajak atau petugas bank. Demikian juga, tidak ada sanksi pidana jika ada unsur kesengajaan ditimbulkan oleh ketiga pihak tersebut. Selain itu, jika gangguan disebabkan oleh faktor yang tidak disengaja, belum diatur bagaimana penanganannya. Padahal, pada sistem online, kecepatan penanganan gangguan adalah sangat penting.

Kelima, walaupun berulang-ulang disebutkan bahwa e-SSPD dan e-SPTPD akan dijalankan langsung dari sistem CMS, pada Peraturan Gubernur ada pernyataan aneh, yaitu e-SSPD dan e-SPTPD tersebut mesti ditandatangani oleh wajib pajak. Kalau sudah online, dan pengiriman e-SPPD dan e-SPTPD itu dikuasakan ke sistem BRI melalui CMS, mestinya tidak perlu lagi adanya pengaturan bahwa wajib pajak harus menandatangani e-SSPD dan e-SPTPD.

Namun, dengan berbagai catatan tersebut, upaya Pemda DKI ini perlu didukung oleh semua pihak, dengan perbaikan di sana sini ke depannya.***

 

Minggu, 21 Juli 2013

Korupsi Sistemik dan THR

Apakah korupsi itu budaya? Itu pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Banyak argumentasi yang diberikan untuk “membela” bahwa korupsi itu bukanlah budaya. Salah satu argumentasinya, seorang penggerak korupsi Olesegun Obasanjo dari Nigeria menyatakan bahwa pemberian hadiah ke pemimpin adat dalam suatu acara adat di masa lalu selalu dilakukan secara terbuka. Artinya, budaya masyarakat di masa lalu selalu dibangun secara terbuka. Pemberian hadiah ini bukanlah budaya korupsi. Tindakan korupsi cenderung tidak transparan. Pemberian korupsi biasanya dilakukan di bawah tangan, tidak terbuka.

Saya lebih melihat korupsi itu ditumbuhkan oleh kebiasaan. Sebagai contoh, ketika kita berlebaran, adalah kebiasaan untuk memiliki hal-hal baru. Memang lebaran adalah merayakan hari kemenangan, setelah berpuasa selama sebulan penuh. Untuk memenuhi kebiasaan tersebut, semua organisasi mengenal adanya uang THR. Perusahaan swasta diwajibkan untuk memberikannya. Jika tidak, tentu akan ada sanksinya.

Pada organisasi publik, kebiasaan ini pun merembet. Adalah kelaziman, secara informal adanya THR untuk pegawai negeri. Di masa lalu, uang THR ini ada yang disiapkan secara formal atau tidak formal. Misalnya, secara formal pada beberapa pemerintah daerah disediakan anggaran khusus untuk THR, dengan peristilahan yang beragam. Secara tidak formal, anggaran itu biasanya dimintakan dari rekanan. Tentu tidak semua mau mengakui yang bersifat informal ini. Sialnya, si penerima, yaitu para pegawai negeri, tidak peduli dari mana sumbernya. Mereka bahkan menganggap hal itu adalah sah-sah saja dan menjadi “kewajiban” bagi pimpinan organisasi untuk menyiapkan anggarannya.

Dalam sebuah wawancara radio yang membahas THR, ada seorang wanita, PNS sebuah kementerian yang polos bercerita pengalamannya dengan THR. Katanya, THR pertama kali dia terima ketika baru jadi PNS, yaitu dari beberapa atasannya. Terus, dengan polos si penyiar bertanya, “Loch, emang dari mana uangnya? Kan PNS tidak punya THR.” Si PNS dengan enteng bilang bahwa itu uang yang dikumpul-kumpulkan kantornya. Agak ngeles, dia bilang: “Kan, kami punya koperasi.” “Uang itu kemudian saya gunakan untuk biaya nikah,” tambahnya dengan bangga. Jawaban yang aneh. Mana mungkin uang dari koperasi bisa untuk biaya menikah.

Belakangan, good governance semakin ditegakkan di negara kita. Setelah memasuki fase good governance, semakin sulit bagi organisasi publik untuk menyediakan anggaran THR dari sumber tidak formal. Syukurnya, pemerintah kemudian mengucurkan gaji ke-13, yang waktunya berdekatan dengan hari raya pada tahun ini. Sebelumnya, pemberian gaji ke-13 ini lebih ditujukan untuk membantu pegawai negeri menghadapi pembiayaan anak-anaknya pada tahun ajaran baru.

Hanya saja, penyediaan gaji ke-13 itu baru menyelesaikan masalah THR para pegawai negeri. Pada kenyataannya, kini di instansi pemerintah banyak pegawai honorer atau tenaga harian lepas. Sampai saat ini, pemerintah tidak menyediakan anggaran gaji ke-13 untuk mereka. Akhirnya, pimpinan instansi harus berpikir secara cerdas mencari pembiayaan THR tersebut. Memang, pemberian tersebut tidak wajib, tetapi hanya kelaziman. Namun, kelaziman inilah yang sebenarnya menjadi awal malapetaka.

Pimpinan organisasi lantas mencari cara untuk membiayai THR tenaga harian lepas tersebut. Cara yang paling mudah adalah meminta sumbangan dari pegawai negeri yang mendapat gaji ke-13 itu. Jumlah tertentu dari gaji ke-13 tersebut dipotong langsung dan dianggap sebagai biaya sosial. Dalam jangka pendek, cara seperti ini tidak masalah. Namun, kadang malah menjadi masalah besar ketika ada salah satu pegawai di sebuah instansi pemerintah yang tidak setuju dengan pemotongan tersebut. Apalagi jika kemudian hari tindakan pemotongan itu dipolitisasi.

Cara yang paling klasik untuk membiayai THR para tenaga harian lepas tersebut adalah meminta rekanan menyisihkan anggarannya. Memang cara ini sangat praktis. Namun, mengingat biaya pengadaan sudah semakin efisien, biasanya saat ini sudah sangat berisiko meminta rekanan “berpartisipasi” untuk membiayai THR tersebut. Kalaupun ada, praktiknya biasanya bersifat himbauan dan aliran dana akan langsung diberikan dari rekanan ke para tenaga harian lepas tersebut.

Sialnya, masalah THR itu tidak hanya memusingkan untuk kepentingan tenaga harian lepas. Karena awalnya sudah menjadi kebiasaan, walaupun sudah mendapat gaji ke-13, para pegawai negeri rendahan pun sering menuntut adanya THR. Mereka beralasan bahwa kebutuhan untuk lebaran, terutama belanja pakaian baru atau pulang kampung, sangat dibutuhkan. Cara yang paling cerdas untuk mengatasi ini adalah dengan memberikan honor kegiatan atau uang harian perjalanan dinas.

Pembelajaran

Dari kebiasaan mengatasi masalah THR ini, secara tidak sadar sebenarnya kita telah mengabaikan prinsip Ramadhan. Bulan yang mestinya berisi penyucian diri ini akhirnya diisi oleh hal-hal yang tidak baik. Secara tidak sadar, kita telah menumbuhkan budaya korupsi pada diri kita dan lingkungan kita. Masalahnya, persoalan THR ini adalah persoalan sistemik di lingkungan birokrasi. Kita juga harus menyelesaikannya secara sistemik.

Upaya pelarangan pemberian parcel oleh KPK ke para pegawai negeri merupakan bentuk nyata. Dengan larangan ini, sudah mulai jarang terlihat adanya parcel yang datang ke kantor pemerintah menjelang lebaran. Di masa lalu, parcel ini bersileweran. Ketika pejabat penerima parcel memberikan sebagian parcel tersebut kepada bawahannya, ia dianggap sebagai pejabat yang dermawan. Padahal, parcel ini merupakan persoalan sistemik korupsi menjelang lebaran.

Berkaitan dengan THR, mestinya kita harus merenungkan kembali kata fitrah, makna penyucian diri pada bulan Ramadhan ini. Janganlah THR yang sebenarnya nilainya tidak signifikan malah merusak upaya penyucian diri tersebut.

Hal ini juga bisa menjadi pembelajaran bahwa ternyata korupsi secara tidak sadar ditumbuhkan dari proses ritual keagamaan yang salah, yaitu lebaran yang harus diisi oleh hal yang serba baru. Lebaran harus dikembalikan sebagai penyucian diri kita. Untuk menyadarkan ini, penting artinya agar kita semua berperan. Semua zakat, infaq, dan sedeqah yang dikucurkan haruslah dari sumber yang halal. Jangan tumbuhkan korupsi sistemik selama lebaran ini.

Bagaimana pendapat Anda?

 

 

Selasa, 16 Juli 2013

Model bisnis internet di Indonesia perlu dikaji lagi

Reporter : Arif Pitoyo

Pemerintah dan komunitas telematika diminta mengkaji ulang praktik bisnis internet di Indonesia agar legal dispute seperti pada kasus IM2 tidak terulang lagi di masa mendatang.

Imbauan tersebut disampaikan oleh Rudy M. Harahap, staf pengajar IT Governance and Assurance pada Universitas Bina Nusantara dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
Menurut dia, pengkajian tersebut harus melibatkan aparat hukum dan para ahli assurance (auditor) negara.

"Tidak ada kata terlambat untuk menata kembali business model internet di Indonesia dengan mengambil pelajaran dari kasus IM2 dan Indosat, sebagaimana terjadi juga sebelumnya di negara lain," tegasnya.

Terkait dengan kasus IM2 sendiri, Rudi menilai semua pihak mesti fokus ke pokok masalah persidangan, tidak mengulangi kesalahan yang sama ketika satu pihak membawa kasus ini ke PTUN yang akhirnya membuang-buang waktu dan energi semua pihak.

Seperti diketahui, vonis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah jatuh kepada mantan Dirut IM2 Indar Atmanto yaitu hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Sedangkan Indosat dan IM2 sebagai perseroan dikenai denda sebesar Rp 1,3 triliun yang harus dilunasi setahun sejak keputusan bersifat tetap.

Imbas kasus IM2 tersebut menjadikan kekisruhan di industri internet di Tanah Air. Bahkan semua ISP yang tergabung dalam Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) akan mengembalikan lisensi yang dimilikinya karena khawatir disalahkan oleh hukum.

Regulator pun untuk sementara waktu menunda proses perizinan baru untuk semua izin telekomunikasi sampai salah penafsiran yang dilakukan Kejaksaan dan pengadilan terselesaikan.

[ega]

http://www.merdeka.com/teknologi/model-bisnis-internet-di-indonesia-perlu-dikaji-lagi.html

Senin, 15 Juli 2013

Pulau Tidung: Kunjungan Wisata Berbasis Komunitas

IMG-20121225-00005Anda pasti sering mendengar Kepulauan Seribu. Jika diajak berwisata ke sana, tentu biaya yang terbayang adalah jumlah yang fantastis. Anda juga akan berfikir bahwa Kepuluan Seribu adalah sebuah gugusan di bawah pengelolaan Kota Jakarta Utara atau Jakarta Barat. Namun, tahukah Anda bahwa Kepulauan Seribu itu adalah sebuah kabupaten yang berada di bawah Pemerintah DKI Jakarta? Artinya, Pemerintah DKI Jakarta kini tidak hanya membawahi kota, tetapi juga kabupaten. Anda bisa bayangkan bagaimana sulitnya mengelola kawasan yang terpisah dari wilayah Jakarta. 

Syukurnya, ternyata Pemerintah DKI Jakarta begitu serius mengurusi kabupaten baru ini. Salah satu buktinya, mereka mengembangkan wisata berbasis komunitas. Tidak hanya perusahaan/korporasi saja yang didorong mengambil keuntungan dari bisnis wisata di Kepulauan Seribu, tetapi juga masyarakat di kepulauan tersebut. Salah satu wisata berbasis komunitas ini dikembangkan di Pulau Tidung dengan harga yang terjangkau.

Tahun lalu saya sempat berkunjung ke Pulau Tidung. Kunjungan ini sebenarnya merupakan kunjungan yang tidak direncanakan. Secara kebetulan seorang karib saya – yang menikah dengan adik istri saya – mengajak saya berwisata ke pulau tersebut. Memang, sebelumnya sekilas saya pernah mendengar usaha Pemerintah DKI Jakarta yang gencar mengembangkan wisata ke Pulau Tidung dari sebuah radio. Bahkan, kampanyenya terasa sekali di dunia twitter. Jika Anda meng-google, banyak sekali promosi yang dipasarkan tentang Pulau Tidung ini. 

Berbeda dengan yang dikembangkan oleh pihak swasta, wisata yang digalakkan oleh Pemerintah DKI Jakarta ke Pulau Tidung ini adalah wisata berbasis komunitas. Di Pulau ini, kita sebagai penikmat wisata menginap di rumah warga sekitar, bukan di cottage mewah. Tadinya, saya tidak dapat membayangkan seperti apa rasanya tinggal di rumah warga sekitar. Terbayang-bayang suasana tinggal di rumah kumuh dengan jamban yang tidak nyaman. Rupanya, kondisi di lapangan hal itu jauh berbeda dari yang terbayang sebelumnya. Kini sudah banyak rumah warga yang dimodifikasi agar bisa dinikmati oleh para turis.

Pulau Tidung dari KejauhanAnak Merasa Nyaman sebagai NakhodaBanana BoatMenyelam dan Melihat Pemandangan Bawah LautBerfoto sebagai Nakhoda
Suasana Wisata ke Pulau Tidung

Lantas, bagaimana caranya Anda bisa menikmati perjalanan wisata ke Pulau Tidung? Dengan jetfoil, tentu harganya mahal. Anda bisa menikmati perjalanan ke Pulau Tidung dengan kapal kecil milik warga setempat dari Muara Karang. Perjalanan ini menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Harga tiket kapal sekitar Rp40 ribu per orang. Kalau ingin cepat, Anda bisa juga menggunakan jetfoil. Sayangnya, keberangkatannya harus dari Marina Ancol dengan tiket sekitar Rp240 ribu per orang. Jetfoil bisa menjangkau Pulau Tidung dalam jangka sekitar satu jam. Cukup cepat, bukan? Skedulnya pun lebih fleksibel. Dengan kapal, Anda hanya punya waktu tertentu untuk berangkat ke dan kembali dari Pulau Tidung. Tentu dengan harga yang sangat merakyat.

Walaupun begitu, kapal kecil dari Muara Karang itu telah dilengkapi dengan pelampung yang memadai. Jadi, dari segi keselamatan, Anda cukup terjamin. Nahkodanya pun sangat ramah. Lagi pula, kalaupun ada gangguan, saya yakin penumpang tidak akan terdampar terlalu jauh dari pulau terdekat. Sebab, jalur yang dilewati kapal kecil tersebut tidak jauh dari pulau-pulau sekitarnya. Kemungkinan kalaupun ada masalah penumpang akan terdampar ke pulau terdekat.

Tadinya, ketika saya dan keluarga berkunjung, saya tidak merencanakan menginap di Pulau Tidung. Namun, ketika tiba di sana, skedul kapal kecil yang kembali dari Pulau Tidung ke Muara Karang sudah berangkat lebih awal pada sore harinya. Sebelumnya, saya berangkat pagi dari Muara Karang ke Pulau Tidung. Kebiasaan di sana, tidak akan ada kapal lagi untuk kembali ke Muara Karang dari Pulau Tidung setelah pukul 12.00 WIB jika ombak diprediksi akan bergolak. Tampaknya, memang secara alami wisata ke Pulau Tidung sudah diarahkan untuk menginap, paling tidak dalam satu malam.

Hebatnya, biaya penginapan di rumah penduduk ternyata sangat terjangkau. Untuk sebuah rumah dengan 2 kamar, biaya sewanya hanya sekitar Rp300 – 400 ribu per malam. Itu pun sudah termasuk ruang tamu di dalamnya dengan 2 kamar mandi. Dengan demikian, rumah ini bisa cukup banyak menampung beberapa orang sebenarnya. Kalau ingin menyewa rumah hanya dengan 1 kamar, tetapi ada ruang tamunya, harganya sekitar Rp200 – 300 ribu.

Wisata yang dapat dijelajahi di Pulau Tidung cukup banyak. Dengan penduduk sekitar 5 ribu orang, di sana kita bisa berwisata ke Pantai Cinta, di sebelah Timur pulau tersebut. Di sana juga ada jembatan menarik, yaitu Jembatan Cinta. Lokasi ini bukan tempat bercinta, loch. Akan tetapi, kita bisa berwisata dengan Banana Boat dan menyelam snorkeling. Harganya sekitar Rp150 ribu per boat yang bisa diisi 5 orang. Anda juga bisa melakukan penyelaman snorkeling untuk melihat keragaman hayati bawah laut. Tarifnya sekitar Rp35 ribu per orang.

Selain itu, Anda juga bisa melihat matahari terbenam di pantai sebelah Barat. Katanya, di sana ada rumah pangung kecil, tetapi saya tidak sempat menjajaginya. Saya hanya sempat menjelajahi dermaga di sebelah Utara. Kita bisa melihat nelayan yang baru bersandar dari laut.

Sayangnya, pantai di sebelah Selatan banyak menampung banyak dari Jakarta. Bahkan, saya lihat ada lampu bohlam yang berserakan di pantai. Ini akan membahayakan anak-anak yang berwisata ke sana. Padahal, pantai di sebelah Selatan ini berpasir putih dan cukup bagus untuk ditata lagi.

Kuliner di pulau ini pun sangat nikmat. Kita bisa makan malam seafod dengan harga terjangkau. Jika Anda beruntung, kunjungilah rumah makan tenda yang menjual kepiting dengan rasa yang memikat. Juga ada udang segarnya. Saat itu, rombongan saya berjumlah 20 orang. Mereka ikut makan malam semua dan menghabiskan sekitar Rp1,2 juta saja. Cukup murah bila dibandingkan makan seafood di Jakarta, kan? 

Saya sempat ngobrol dengan salah satu nahkoda, Pak Suhadi, yang juga orang asli Pulau Tidung, ketika dalam perjalanan kembali ke Muara Karang. Dia bilang, kalau kita mau berwisata ke sana sebenarnya bisa menggunakan jasa travel agent. Asalkan jumlahnya terpenuhi, yaitu di atas 12 orang. Tarifnya akan dibebankan sekitar Rp280 ribu per orang. Biaya ini sudah termasuk penginapan satu malam, ongkos kapal pulang-pergi, sewa sepeda, snorkeling, dan barbeque di malam hari. Sangat menantang, kan?

Ayoo susun agenda kunjungan wisata Anda ke sana. Siapkan jadual lebih awal karena hari Jumat – Senin biasanya hari-hari sibuk di sana.









image image

Sabtu, 13 Juli 2013

Menafsirkan Kerugian Negara

Teringat Kasus Indosat - IM3, teringat tulisan lama 13 tahun lalu yang sayang untuk dibuang.

KONTAN EDISI 36/IV Tanggal 5 Juni 2000
 
Menafsirkan Kerugian Negara                
Rudy M. Harahap
Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah
                                     
Saya pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas, ketika menyajikan kuliah akuntansi perbankan. Menurut saya, pertanyaan ini mestinya cukup sulit dijawab: "Misalkan Anda menjadi manajer bank dan ada kredit nasabah yang macet. Tentu, Anda tidak ingin gara-gara kredit macet ini kinerja Anda dinilai jelek. Apa yang akan Anda lakukan?"

Ternyata, beberapa mahasiswa merasa tak sulit menjawab pertanyaan itu. Dengan enteng, mereka menjawab: "Ya, diskedul ulang saja, Pak. Terus, naikkan plafon pokok utangnya. Selisih antara pokok utang yang lama dengan pokok utang yang baru dikompensasikan saja ke tunggakan cicilan pokok dan tunggakan bunga." Beres.

Ternyata, memang tidak sulit memahami cara klasik berbuat curang dalam bisnis perbankan. Bahkan, mestinya seorang bankir yang ingin mengakali keuangan banknya pun tak perlu jauh-jauh belajar di luar negeri. Cukup  di sini. Sebab, akal-akalan perbankan yang canggih pun sudah diterapkan dan dapat dipelajari di negeri ini.

Misalnya, kasus Texmaco. Akal-akalan klasik ini malah dianggap "lazim" dan bukan dianggap sebagai kecurangan berbisnis. Karena itu, wajar saja jika mantan menteri sekaliber Laksamana Sukardi kecewa dengan penghentian penyidikan jasus ini. Dia menyesalkan, bagaimana mungkin utang Texmaco yang triliunan itu dikatakan belum jatuh tempo, "Bagaimana bisa jatuh tempo karena terus diundur-undurin," katanya.

Saya sendiri menduga ada empat alasan utama dihentikannya penyidikan kasus Texmaco. Pertama, aparat kejaksaan salah dalam membaca laporan audit tenaga ahli dari BPKP. Alasan pertama ini telah diulas Soejatna Soenoesoebrata (KONTAN, 29 Mei 2000). Diungkapkannya, pegawai BPKP yang diperbantukan ke Kejaksaan Agung itu dalam laporannya tidak tegas-tegas menyatakan telah tidak ditemukan kerugian negara dalam Kasus Texmaco. Mereka hanya menyatakan belum terjadi kerugian negara. Bahkan, dalam laporannya para auditor BPKP itu menambahkan suatu catatan, yaitu jika aktiva yang dijaminkan oleh Texmaco betul-betul dijual (dieksekusi) dan realisasi harga jualnya jauh di bawah utang Texmaco di bank pemerintah, maka selisih antara harga jual dengan utang Texmaco itu merupakan kerugian negara.

Mestinya, dari laporan para akuntan BPKP itu kejaksaan bisa menyimpulkan bahwa Kasus Texmaco dapat merugikan negara. Dengan demikian, salah satu unsur korupsi, yang sulit pembuktiannya, menurut Pasal 2 dan 3 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  Korupsi (TPK) telah terpenuhi. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa TPK tidak terbatas pada yang merugikan negara, tetapi juga yang dapat merugikan negara. Artinya, TPK didefinisikan sebagai delik formal, yaitu adanya TPK cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan. Jadi, tidak mesti diikuti timbulnya akibat kerugian negara atau perekonomian negara.

Kedua, kemampuan dan kredibilitas SDM aparat kejaksaan tidak dapat diandalkan. Pernyataan Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Ramelan bahwa dengan dialihkannya kredit macet BNI ke BPPN maka tidak terdapat kerugian negara jelas-jelas telah bertentangan dengan UU TPK. Sebab, Pasal 4 UU tersebut secara tegas menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku TPK. Karena itu, penulis menduga ada alasan kedua dari di-SP3-kannya kasus ini, yaitu kemampuan dan kredibilitas SDM aparat kejaksaan masih tak dapat diandalkan. Jadi, walaupun Jaksa Agung Marzuki Darusman telah melakukan reorganisasi, restrukturisasi, dan mutasi di kejaksaan, dalam kenyataannya dia tetap merekrut muka-muka lama. Misalnya, Direktur Penyidikan yang menandatangani SP3 Kasus Texmaco. Pejabat ini adalah mantan Kasubdit TPK juga. Karena itu, untuk meningkatkan kinerja kejaksaan, perubahan yang dilakukan Darusman tidak banyak berarti.

Ketiga, pelaksanaan pemeriksaan tenaga ahli BPKP itu telah dibatasi, yaitu tidak diperkenankannya pemeriksaan lapangan (field audit). Saya menduga, pemeriksaan tenaga ahli dari BPKP itu telah dibatasi. Hal ini tampak dari tabel ikhtisar laporan hasil pemeriksaan yang disajikan KONTAN. Dari tabel itu jelas terlihat bahwa dasar auditor BPKP untuk menyatakan jaminan yang diberikan Texmaco masih dapat menutupi utang Texmaco adalah laporan Konsultan Penilai. Namun, jika diperhatikan lebih teliti, laporan konsultan tersebut telah diterbitkan jauh sebelum akuntan BPKP itu melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, auditor BPKP seharusnya tidak dapat mendasarkan kesimpulannya kepada laporan konsultan tersebut.

Mestinya auditor BPKP melakukan pemeriksaan lapangan (field audit) terhadap jaminan itu secara langsung. Jika cara ini tak dapat dilaksanakan, pada saat dilaksanakannya pemeriksaan mereka seharusnya meminta bantuan dari Konsultan Penilai yang independen, dengan biaya dari negara (kejaksaan). Dengan demikian, sang auditor akan memperoleh keyakinan yang memadai untuk memperoleh kesimpulan apakah utang Texmaco dapat ditutupi oleh jaminan yang cukup. Penulis menduga, tidak dilaksanakannya prosedur tersebut karena pemeriksaan auditor telah dibatasi oleh kejaksaan. Karena telah di-bon oleh Kejaksaan Agung, pemeriksaan mereka dibatasi hanya terhadap dokumen Kasus Texmaco yang diberikan oleh aparat Kejaksaan Agung. Akibatnya, auditor BPKP hanya melakukan pemeriksaan di atas meja (desk audit.

Mereka hanya menyatakan bahwa Kasus Texmaco ini belum merugikan negara dengan catatan tambahan.
Keempat, tenaga ahli dari BPKP kurang mampu mendefinisikan kerugian negara. Selain ketiga alasan tadi, saya juga melihat kelemahan tenaga ahli BPKP. Mereka kurang mampu mendefinisikan kerugian negara. Para  auditor yang kebanyakan akuntan itu kurang mampu mendefinisikan kerugian nyata dan kerugian potensial sebagaimana dilansir oleh Laksamana Sukardi. Menurut Sukardi, kerugian negara telah timbul akibat bunga kredit macet Bank BNI yang harus ditanggung oleh APBN. Apalagi jika ditambahkan dengan kerugian negara karena penggunaan devisa yang tidak hati-hati. Artinya, Sukardi melihat bahwa para akuntan BPKP itu hanya menyoroti korupsi dengan perspektif yang sempit, yaitu dengan "kacamata kuda".

Hal itu juga dilansir oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Hendardi. Jika para akuntan masih terus-menerus menggunakan perspektif ini, jangan berharap banyak pelaku korupsi akan dihukum di negeri ini. Padahal, UU Pemberantasan TPK telah tegas-tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara tidak hanya kerugian keuangan negara (monetary atau accounting loss), tapi juga kerugian perekonomian negara (economic loss).

Masalahnya, para akuntan, sebagaimana halnya akuntan BPKP, hanya dididik dan hanya mampu menghitung accounting loss. Accounting loss ini lebih melihat kerugian berdasarkan catatan akuntansi. Artinya, jika menurut catatan akuntansi kerugian telah timbul, barulah para akuntan menyatakan adanya kerugian. Parahnya, menurut pandangan akuntan, suatu transaksi keuangan baru dapat dimasukkan dalam catatan akuntansi jika kemungkinan (probability) terjadinya tinggi.

Di sisi lain, economic loss (atau biasa disebut economic loss doctrine) melihat definisi kerugian jauh lebih luas dari definisi accounting loss. Sebab, economic loss terdiri dari direct economic loss dan consequential economic loss. Jika dihitung, pengusaha tersebut mengalami direct economic loss senilai harga komponen mesin tersebut (out of pocket cost), yaitu Rp 5  juta. Tapi, pengusaha tersebut juga mengalami consequential economic loss, yaitu gagalnya sang pengusaha memperoleh keuntungan senilai Rp100 juta.

Dalam persidangan hukum komersial di Amerika Serikat, walaupun sulit, perhitungan economic loss ini telah sering diterapkan. Mestinya, dalam Kasus Texmaco akuntan BPKP mampu menghitung economic loss negara, sebagaimana diungkapkan oleh Sukardi. Jika economic loss ini diperhitungkan, paling tidak negara telah dirugikan karena hilangnya devisa, tidak diterimanya pajak ekspor, dan dibebankannya biaya bunga rekapitalisasi ke APBN.
Jadi, dari keempat alasan yang diuraikan di atas, tampak jelas, secara teori tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk menghentikan penyidikan terhadap Kasus Texmaco.

Sabtu, 04 Mei 2013

Catatan tentang Layanan iPassport

Bulan lalu, saya menyempatkan diri memperpanjang paspor pribadi saya. Sambil iseng-iseng, saya searching internet bagaimana prosedur pengurusan paspor saat ini dan persyaratannya. Saat searching ini, saya lihat web Imigrasi (www.imigrasi.go.id/)‎ telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat. Kita bisa mengecek persyaratan apa yang harus disiapkan. Kemudian, kita bisa melihat lokasi kantor imigrasi.

Yang menarik, kita bisa melakukan registrasi online melalui http://ipass.imigrasi.go.id:8080/. Hanya saja, pihak Imigrasi menyebutnya sebagai pra registrasi, bukan registrasi. Ketika kita melakukan pra registrasi online, kita akan memperoleh konfirmasi tanda sudah melakukan pendaftaran. Lembar konfirmasi ini akan kita peroleh melalui email. Di lembar konfirmasi ini terdapat barcode. Ini merupakan kemajuan penting.

Sayangnya, ketika kita tiba di kantor imigrasi, kita harus mengisi lagi formulir secara manual. Padahal, data yang kita isikan itu juga sama dengan yang kita entri di http://ipass.imigrasi.go.id:8080/. Kita juga harus mengisi secara manual formulir pernyataan bahwa dokumen pendukung kita sah. Padahal, sebenarnya kedua formulir ini bisa dihasilkan dari aplikasi. Mestinya, aplikasi menghasilkan keluaran ini, kita tinggal mencetaknya, dan menandatanganinya.

Kedua, ketika kita mengakses aplikasi melalui http://ipass.imigrasi.go.id:8080/ ternyata aksesnya pun berat. Saya melihat keanehan. Sebab, aplikasinya sebenarnya sederhana. Tidak ada control yang ketat, yang biasanya akan menggunakan resources besar. Aplikasi yang ada ini bisa saya bilang adalah sebenarnya mirip seperti mengirim formulir lewat email.

Ketiga, kelemahan berikutnya dari aplikasi ini adalah ketika kita memasukkan nomor paspor lama, ternyata aplikasi tidak menampilkan identifikasi kita yang lama. Tampaknya, data lama belum dimigrasikan ke aplikasi ipassport ini. Namun, bagusnya, ternyata ketika kita sudah mengentri ke ipassport, data kita tidak dientri ulang oleh petugas Imigrasi. Mereka hanya mengecek apakah ada data kita yang tidak sesuai dengan dokumen aslinya.

Secara ringkas, bisa dibilang telah ada kemajuan berarti dari layanan keimigrasian kita. Pembenahan berkelanjutan akan memastikan peningkatan kualitas di masa datang. Sukses untuk rekan-rekan di Imigrasi.

Minggu, 10 Maret 2013

Kenapa Reformasi di Indonesia Gagal?

Rasanya, pertanyaan ini sudah banyak yang menulis. Argumentasi yang diberikan beragam. Kebetulan, malam ini saya sedang membaca pengalaman reformasi di New Zealand. Dari tulisan Cangiano (1996), saya akhirnya menyimpulkan penyebab utama kegagalan reformasi, yaitu "fokus”. Dapat kita nyatakan, kegagalan reformasi di Indonesia adalah hilangnya fokus tersebut. Atau, bisa juga kita menyebutnya karena reformasi di Indonesia tidak memiliki fokus yang jelas.

Mari kita lihat contoh yang paling mudah. Dalam peristilahan pun, sudah banyak istilah reformasi. Dahulu, kita mengenal reformasi penganggaran. Sekarang ini, kita mendengar jargon yang populer: reformasi birokrasi. Mari bandingkan dengan New Zealand. Mereka di sana pada tahun 1985 – 1994 hanya memiliki 3 fokus reformasi, yaitu pada aspek privatisasi badan usaha negara, manajemen keuangan, dan efisiensi layanan birokrasi. Coba kita lihat reformasi birokrasi di Indonesia. Sangat dipopulerkan adanya 8 domain perubahan. Kemudian, sekarang dikenalkan istilah pengungkit dan hasil yang diadopsi dari Eropa. Pada berbagai domain tersebut, kita bisa melihat adanya fokus reformasi birokrasi yang tidak jelas, yaitu ada aspek manusia, aspek keuangan, aspek pengawasan, dan seterusnya.

Karena tidak jelasnya fokus birokrasi, akhirnya para birokrat seperti kebingungan ketika akan mengimplementasikannya. Hasilnya pun akhirnya menjadi tidak berkualitas. Sebagai contoh, kita telah melakukan reformasi anggaran yang demikian dahsyatnya. Karena tidak fokus, akhirnya edukasi terhadap perubahan yang terjadi kurang gencar. Hanya pihak tertentu saja yang bersentuhan langsung dengan perubahan tersebut. Akhirnya, banyak birokrat yang tidak menyadari telah terjadinya perubahan besar dalam sistem penganggaran kita. Yang repot, mereka sering menganggap bahwa praktiknya business as usual.

Ketika akhirnya mereka terlibat permasalahan hukum karena mengira kondisinya masih business as usual, mereka tidak pernah menyadari kesalahannya. Itulah kenapa belakangan ini kita melihat banyaknya para tersangka koruptor yang tampil di media mempertanyakan kesalahan mereka dengan wajah innocent.

Sekarang ini pun, pemerintah sudah menerapkan sistem akrual untuk pelaporan keuangannya. Hal ini tentu bukan perkara mudah. Namun, kita tidak melihat adanya kampanye besar perubahan dari basis kas ke akrual ini. Akhirnya, pengelola keuangan pun tidak menyadari perbedaan prinsip dari kedua sistem. Mereka mengira bahwa perubahan ke sistem baru tersebut tidak berpengaruh ke pekerjaannya.

Terkait dengan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pun Kementerian Keuangan telah melakukan banyak reformasi. Kini, proses penyusunan anggaran makin disederhanakan. Sayangnya, reformasi ini juga kurang disuarakan. Mungkin, salah satunya karena reformasi penganggaran masih dilihat sebagai urusan teknis keuangan. Padahal, ia akan menyangkut urusan birokrasi yang demikian luas.

Kemudian, baru-baru ini juga pemerintah mempromosikan ide untuk menghapus jabatan eselon III. Beritanya hanya gencar di media. Selanjutnya, sampai sekarang tidak ada due process untuk mengimplementasikan ide tersebut. Kita bisa bayangkan akan seperti apa jadinya kualitas implementasinya jika memang konsep tersebut diterapkan dalam waktu dekat mengingat pemerintahan saat ini akan berakhir tahun 2014.

Penggerak reformasi harus kembali merenungkan, fokus-fokus apa yang penting diterapkan dalam reformasi di Indonesia. Jika tidak, kegagalan itu akan menjadi seperti de javu.

Hamburkan Uang Rakyat, Dirjen Anggaran "Digugat"

Penulis: Didik Purwanto

Minggu, 10 Maret 2013 | 11:48 AM
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) menyatakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan dinilai telah menghamburkan uang negara miliaran rupiah hanya untuk membuat Sistem Aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-KL).

Koordinator Advokasi Fitra Maulana mengatakan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan adalah yang bertanggungjawab membuat sistem aplikasi ini. Dalam catatan Fitra, untuk membuat satu sistem aplikasi RKA-KL selama tiga tahun (2011-2013), Dirjen Anggaran menghabiskan anggaran sampai Rp 16,7 miliar.

"Ini anggaran besar, ini hanya buang uang negara karena sebenarnya tidak bermanfaat bagi publik," kata Maulana dalam konferensi pers di Resto Bumbu Desa Cikini Jakarta, Minggu (10/3/2013).

Maulana menjelaskan, data jumlah dana tersebut diperoleh dari Keputusan Presiden tentang penjabaran APBN 2011-2013. Rinciannya tahun 2011 dianggarkan Rp 8,75 miliar, tahun 2012 sebesar Rp 4,22 miliar dan tahun 2013 dianggarkan Rp 3,76 miliar.

Dengan dalih pengembangan dan perbaikan sistem penganggaran, Dirjen Anggaran dinilai sebenarnya telah menggunakan uang rakyat secara tidak efektif. Padahal dengan sistem aplikasi anggaran tersebut ternyata justru mempersulit para pejabat perencanaan anggaran di Kementerian atau Lembaga negara bahkan di internal Kementerian Keuangan sendiri.

"Sebab, Dirjen Anggaran setiap tahun selalu merubah format RKA-KL. Biasanya, perubahan sistem aplikasi RKA-KL dilakukan dengan mengutak-atik kode rekening, kode komponen dan sub komponen. Jelas, Dirjen Anggaran membuat sistem informasi anggaran yang menghambat informasi," tambahnya.

Maulana menambahkan perubahan sistem aplikasi RKA-KL tidak memberikan manfaat bagi rakyat. Sebab rakyat butuh program-program yang riil dan dapat meningkatkan kesejahteraan kehidupan. "Bukan dengan membuat sistem aplikasi. Seharusnya sistem aplikasi yang sudah dibuat di tahun sebelumnya dapat digunakan lagi. Tanpa harus menganggarkan untuk sistem aplikasi yang baru. Meski itu hanya sedikit modifikasi atau perubahan," tambahnya.

Sehingga Fitra menuntut kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan untuk membatalkan anggaran untuk sistem aplikasi RKA-KL tahun 2013 ini dan merelokasi untuk anggaran kesehatan yang lebih berpihak kepada rakyat. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan cukup menggunakan sistem aplikasi RKA-KL tahun sebelumnya untuk menyusun RKA-KL tahun anggaran 2014. "Jangan buang uang rakyat untuk kepentingan yang tidak bermanfaat bagi rakyat," tambahnya.

Selain itu, Fitra juga menuntut Komisi XI DPR RI untuk membatalkan anggaran sistem aplikasi ini. Jika tidak, ini mengindikasikan bahwa Komisi XI tidak mengerti dan buta soal penganggaran. Serta Fitra juga menuntut Presiden SBY untuk segera mengintegrasikan sistem perencanaan dan penganggaran. "Pemisahan sistem perencanaan penganggaran hanya buang uang rakyat untuk kepentingan proyek birokrat dan tidak bermanfaat bagi rakyat," jelasnya.

Senin, 25 Februari 2013

Good NGO Governance

Good NGO Governance
Tablod Kontan, 14/V Tanggal 25 Desember 2000

Agam Fatchurrochman
Koordinator Divisi Investigasi ICW
Rudy M. Harahap
Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi

Apa yang Anda bayangkan ketika mendengar kata Non-Government Organization (NGO) atau biasa disingkat LSM? Secara umum, Anda pasti membayangkan sekelompok orang yang radikal, nonkompromi, prolingkungan, antikemapanan, dan selalu meminta pertanggungjawaban pemerintah dengan gegap gempita. Karena itulah, oleh penguasa mereka kerap dianggap sebagai batu sandungan.

Bagi yang berpandangan sinis, bayangan yang didapat mungkin seperti ini: corong kepentingan asing, dana dari negara asing, tidak sopan, dan tidak berkepribadian Indonesia. Mereka cenderung dianggap sebagai ancaman bagi pemerintah yang berkuasa. Ini wajar, karena pada awalnya keberadaan LSM relatif tidak dikenal masyarakat, kecuali pada saat booming LSM JPS yang lalu --ketika LSM banyak yang menawarkan dirinya menjadi kontraktor pelayanan umum (public service contractor) proyek pemerintah. LSM jenis ini biasa disebut LSM "pelat merah" atau government NGO.

Bayangan tersebut ada benarnya. Sebab, selama ini sumber dan cara LSM mendapatkan sumber daya keuangan dan nonkeuangan untuk aktivitasnya sering tidak jelas. Apalagi, jika dipertanyakan cara LSM mengelola sumber dayanya. Karena itu, akuntabilitas publik LSM selama ini masih luput dari pengamatan kita.
Dalam dunia kenegaraan (government) dan swasta (corporate), akuntabilitas publik bukan barang baru. Diskusi tentang ini pun sedang marak karena menjadi salah satu persyaratan IMF. Sayangnya, sampai saat ini diskusi good governance tidak pernah berkembang dan menyentuh dunia LSM. 

LSM kebanyakan berbentuk yayasan

Akuntabilitas dan transparansi pemerintah memang selalu diteriakkan oleh kalangan LSM. Akan tetapi, untuk menerapkannya ke dalam dirinya sendiri, rasanya masih tertinggal jauh. Tidak aneh jika sampai sekarang masih banyak masyarakat yang mengesankan LSM sebagai agen negara asing. Karena itu, untuk menghilangkan kesan tersebut, Good NGO Governance (GNG) perlu diterapkan.

Pertanyaannya, apa yang mesti diterapkan dalam GNG? Sebelum membahas hal ini, terlebih dulu dibahas tentang bentuk badan hukum LSM. Selama ini kebanyakan LSM di Indonesia sebenarnya berbentuk yayasan, seperti YLBHI, Bina Swadaya, dan Dian Desa. Memang, ada LSM semacam Ikatan Akuntan Indonesia dan Masyarakat Transparansi Indonesia yang bukan yayasan, tapi asosiasi keanggotaan. Namun, LSM semacam ini tidak banyak di negeri ini, sehingga pembahasan mengenai governance LSM lebih banyak berkaitan dengan LSM yang berbentuk yayasan. Pada umumnya yayasan LSM didirikan dengan cara memisahkan kekayaan pihak-pihak yang ingin mendirikan yayasan (pendiri) untuk dijadikan kekayaan awal yayasan. Pemisahan dilakukan sedemikian rupa sehingga para pendiri tidak lagi memiliki kekuasaan yang nyata atas kekayaan yang dipisahkan. Hal ini berbeda sekali dengan badan hukum PT, di mana hubungan kepemilikan masih ada, yaitu dalam bentuk saham.

Karena didirikan oleh beberapa pendiri, yayasan biasanya sangat bergantung pada para pendirinya. Ketergantungan ini terutama dalam modal awal kegiatan dan pengelolaan kegiatan sehari-hari. Biasanya, peran pendiri yayasan ini diakomodasikan dalam dewan pendiri atau dewan etik. Dewan pendiri inilah yang nantinya akan menentukan pengelola (manajemen atau dewan pengurus) sehari-hari yayasan tersebut.

Meskipun bentuknya sudah jelas-jelas disebut yayasan, LSM sebenarnya mempunyai ciri yang agak berbeda dengan yayasan lainnya. Terutama sekali bila dibandingkan dengan yayasan yang bergerak dalam bidang keagamaan dan pendidikan. Sebab, yayasan LSM biasanya dibentuk karena adanya sekelompok idealis yang mengajak beberapa tokoh masyarakat untuk terlibat. Biasanya mereka yang dilibatkan itu ditempatkan sebagai pendiri atau anggota dewan etik. 
Sembari memantapkan organisasi, yayasan LSM biasanya mengumpulkan uang dari pendirinya atau dari sumbangan masyarakat. Kemudian, setelah mendapat cukup reputasi dan jaringan, biasanya mereka mulai melirik sumber dana dari LSM asing, charitable foundation atau funding agency. Karena itu, jarang sekali LSM di Indonesia yang tumbuh dari iuran anggotanya.

Sayangnya, setelah mendapatkan dana dari luar negeri, yayasan LSM sering lupa untuk membentuk basis pendanaan dari masyarakat di dalam negeri, seperti yang dimaksudkan pada awal pendirian. Itulah sebabnya, banyak LSM yang tidak sadar pentingnya good governance di kalangan mereka sendiri.

Komponen Good NGO Governance

Dengan sifat lembaga yang seperti ini, memang agak sulit untuk memperkenalkan GNG. Apalagi belum ada buku teks khusus yang memperkenalkan good governance untuk LSM. Anthony dan Govindarajan --yang buku teksnya mengenai sistem pengendalian manajemen banyak dibaca kaum akademisi-- pun hanya menyisihkan beberapa halaman untuk membahas good governance di organisasi nirlaba semacam ini.

Ini berbeda sekali dengan pembahasan GCG. Entah berapa buku dan riset yang sudah membahasnya. Pada intinya, GCG menyangkut empat komponen yaitu keadilan (fairness), transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Biasanya empat komponen itu dirinci lagi menjadi persyaratan mengenai susunan dan peran dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit serta pengungkapan mengenai kompensasi komisaris dan direksi, pelaporan keuangan (financial statements), dan laporan tahunan (annual report). Namun, untuk menerapkan empat komponen itu di LSM rasanya sulit. 

Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat diterapkan di LSM yang mirip organisasinya dengan perusahaan. Pertama, mengenai susunan dan peran dewan pengurus. Dewan pengurus LSM harus dipilih orang yang tepat. Kriterianya, mereka merupakan tokoh masyarakat, memiliki reputasi bagus, dan mampu memberikan visi mengenai organisasi. Berdasarkan latar belakang inilah mereka mampu mengontrol dan menjadi panutan organisasi. Kebanyakan LSM, kecuali LSM "pelat merah", tidak ada masalah dengan ini.

Kedua, mengenai pemilihan pengelola (dewan pengurus) yayasan LSM. Karena dewan pendiri tidak bisa mengelola kegiatan secara penuh (day-to-day), untuk menjalankan visi organisasi harus dipilih pengelola (badan pelaksana). Mereka yang duduk di sini harus orang yang tepat dan amanah. Untuk mencegah mereka berbuat curang, mereka harus diberi gaji yang memadai. Rasanya ini pun sudah diterapkan di kebanyakan LSM.

Ketiga, pelaporan keuangan. LSM kebanyakan tidak mengenal akuntansi, dalam arti double entry bookkeeping. Di kalangan LSM biasanya hanya dikenal pembuatan anggaran, inventarisasi aset, dan pencatatan uang keluar masuk. Itulah sebabnya, banyak yayasan LSM yang tidak tahu nilai aset yang dimiliki, kewajiban, sumbangan yang diterima, cash flow, serta sisa dana (fund balance) akhir tahun. Padahal sudah ada standar akuntansi untuk laporan keuangan organisasi nirlaba. Karenanya, jika ditelaah lebih jauh, banyak sebenarnya LSM yang keuangannya belum accountable. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian LSM jika mereka ingin menerapkan GNG.

Keempat, pelaporan kegiatan. LSM harus membuat laporan tahunan. Laporan ini harus menggambarkan kegiatan yang telah dan akan dilakukan, sumber pendanaannya, serta indikator keberhasilannya. Nah, yang menjadi masalah, dalam rangka penegakan GNC, kepada siapa sebenarnya laporan ini harus dikirim? Umumnya LSM hanya menyampaikan laporannya ke penyandang dana (funding) dan pendiri. Tapi, karena LSM adalah bagian dari dan milik masyarakat (stakeholder), laporan ini mestinya dapat juga diakses oleh masyarakat.

Kelima, sistem pengendalian manajemen. LSM mesti melakukan pengendalian keuangan. Kebanyakan pengendaliannya seperti discretionary expense center. Di sini pengendalian diarahkan pada biaya-biaya yang sifatnya kebijakan. Jadi, pengendaliannya kebanyakan pada aspek anggaran, yaitu membandingkan bujet dengan aktual, karena hal ini berkaitan dengan mekanisme pendanaan yang biasanya berasal dari grant lembaga funding. Harusnya, pengendalian tersebut diperluas sehingga menjadi pengendalian yang build-up through the systems.

Laporan keuangan LSM ukurannya harus universal

Dalam hubungannya dengan laporan keuangan, yayasan LSM biasanya tidak memiliki tujuan dan ukuran pencapaian laba. Jika tujuan organisasi bisnis adalah mencapai laba dengan ukuran tertentu, organisasi LSM sudah pasti tidak mempunyai tujuan dan ukuran ini. Memang, tujuan organisasi LSM bisa bermacam-macam, tapi ukuran pencapaian tujuan ini sulit dan jarang diukur secara kuantitatif. Tiadanya ukuran yang komprehensif, memuaskan, terutama kuantitatif, memang telah menjadi masalah serius bagi organisasi semacam LSM ini.

Namun, laporan keuangan LSM sebisa mungkin harus tetap menggunakan ukuran yang universal dalam pengukuran pencapaian tujuannya. Karena itu, LSM sebaiknya memelihara laba --dalam bahasa akuntan biasa disebut kenaikan aktiva bersih-- yang tidak terlalu besar. Laba yang tinggi menandakan LSM tersebut tidak menyediakan jasa yang memadai sesuai tujuannya. LSM jenis inilah yang perlu dicurigai sebagai LSM "pelat merah". 

Namun, jangan sampai LSM juga mengalami kerugian, karena akan membangkrutkan dirinya.