let's fight corruption in Indonesia

Struktur Renstra Kementerian/Lembaga mengacu pada Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2009 yang diterbitkan tanggal 11 Agustus 2009. Struktur ini tampak pada gambar berikut:   Lebih jelas lihat peraturannya di http://www.bappenas.go.id/node/127/2005/pedoman-penyusunan-rencana-strategis-kementerianlembaga-renstra-kl-2010-2014/

Minggu lalu saya ada kegiatan di Batam. Di sana, saya memberikan materi terkait kebijakan dan kelembagaan bagi calon assessor. Secara kebetulan, ketika saya sedang presentasi, saya mendapat telepon dari rumah. Saya tidak bisa menjawab. Tidak lama kemudian, saya call kembali ke rumah. Anak saya yang menerima telepon bingung. Dia bilang, bukannya HP-nya tertinggal di bandara? Rupanya, sebelumnya ada orang yang menelepon ke rumah dan menginfokan HP saya tertinggal di bandara. Untungnya, anak saya sekedar mengiyakan saja. Padahal, satu hari ketika tiba di Batam, saya sudah meng-call ke rumah. Bagaimana mungkin HP tersebut tertinggal di bandara, duga anak saya. Yang cukup menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa rumah saya di-call ketika saya sedang presentasi? Jangan-jangan salah satu orang yang ada di ruangan tahu saya sedang presentasi. Jika saya sedang presentasi, tentu keluarga saya di rumah tidak bisa melakukan konfirmasi ke HP saya, kan? Jangan-jangan, sekarang ini kelompok penipu H

Ada yang menarik ketika saya mendengar dialog tentang pemberantasan korupsi di TV3, milik pemerintah Malaysia. Kata pimpinan Badan Anti Korupsi di sana, dalam dialog tersebut, dalam hal pelaporan harta kekayaan para menteri, yang difokuskan bukanlah soal harta kekayaan sebelum dilaporkan. Akan tetapi, apakah ada penambahan kekayaan seorang menteri setelah menjabat dari sumber yang mana di dalamnya ada konflik kepentingan. Bagaimanakah di Indonesia?

Seorang pengamat melihat kini PNS disasar seperti komunis di masa lalu. Menarik juga pengamatannya ini, di mana ternyata ada seorang pengamat yang memahami suasana hati para PNS belakangan ini. Bisa jadi karena pengamat tersebut adalah juga seorang dosen perguruan tinggi negeri. Ia tentu dapat merasakan bagaimana perbedaan suasana di masa sekarang dibandingkan dengan masa lalu. Di masa lalu, memang PNS itu adalah ibarat untouchable person . Tidak bisa dipecat. Nyaman. Berada pada comfort zone . Dengan kinerja yang tidak jelas. Menjengkelkan. Mereka selalu menjadi keluhan warga masyarakat. Yang dimaksud di sini, tentu tidak hanya warga masyarakat umum. Bahkan, seorang PNS yang sedang menjadi warga masyarakat pun sering mengeluhkan kinerja PNS lain ketika ia sedang berurusan dengan administrasi publik. Dari mulai urusan perijinan sederhana, membuat KTP, mengurus surat tanah, sampai urusan ke layanan penguburan, banyak warga masyarakat yang mengeluhkan cara kerja PNS. Mereka para

Walaupun yang dilakukan seorang dosen ini biasa saja, perlu dicontoh. Jika semua dosen bisa tegas begini, maka di masa datang kita akan mempunyai pemimpin-pemimpin yang bermutu. Tidak yang suka mencontek dan tidak meremehkan sebuah proses pendidikan akademik.   Dipukul karena Tak Luluskan Bupati Kampar, Dosen: Dia Sering Nyontek! Chaidir Anwar Tanjung - detikNews Senin, 05/03/2012 13:14 WIB Yusrizal/Chaidir AT-detikcom Pekanbaru Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Persada Bunda Pekanbaru, Yusrizal (55) punya alasan kuat tak meluluskan mata kuliah Hukum Adat untuk Bupati Kampar Jefry Noer. Menurutnya, bupati yang juga mahasiswanya itu jarang masuk kuliah dan sering nyontek! "Saya tidak mengeluarkan nilainya, karena mahasiswa ini jarang masuk. Dan selalu saja hasil ujiannya nyontek dari orang lain," kata Yusrizal di Hotel Pangeran, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Senin (5/3/2012). Yusrizal mengaku tidak mungkin memberi nilai kepada sang bupati. Tugas-tugas kuliah juga sering dia