Pemberitaan tentang narkoba dan korupsi belakangan ini saling berlomba untuk saling menyalib. Ketika Presiden memberikan grasi kepada seorang terpidana hukuman mati karena narkoba, banyak kalangan yang mengecam. Sampai-sampai, terjadi perdebatan sengit di media antara Ketua MK dan kalangan istana. Ketua MK menuding adanya dugaan mafia narkoba yang sudah menyusup ke kalangan istana. Bahkan, di dunia twitter, tudingan itu sudah mendekati keluarga lingkungan istana.
Belum lagi berita ini tuntas, tiba-tiba Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengangkat isu tentang dugaan korupsi di beberapa kementerian. Banyak pihak yang melihat keanehan pelaporan dugaan korupsi ini. Mereka menduga ini hanyalah pengalihan dari munculnya kecaman pemberian grasi narkoba. Sampai-sampai, mantan wakil presiden JK melihat ini pelanggaran prosedur yang tidak biasa. Lazimnya, sudah ada prosedur internal untuk menangani dugaan penyelewengan di kalangan birokrasi, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal, baik yang dilakukan oleh inspektorat atau melalui BPKP.
Bisa kita bayangkan kini kegoncangan yang terjadi di lingkungan kabinet. Pertanyaan mendasar adalah apakah Dipo Alam sudah tidak mempercayai lagi mekanisme yang ada? Atau Dipo Alam sudah sangat jengkel dengan kondisi yang ada di lingkungan kabinet? Ini tentu pertanyaan yang sulit dijawab. Hanya Dipo Alam sendirilah yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.
Hanya saja, menurut saya, kedua hal itu terjadi bersamaan hanyalah karena faktor kebetulan saja. Isu narkoba dan korupsi memang sering bertarung di negara kita saat ini. Hal ini tampak dari informasi seorang pejabat sebuah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ketika secara kebetulan bertemu di sebuah pesawat dari Medan, pejabat tersebut bercerita tentang narapidana di lembaga pemasyarakatan kita. Menurutnya, dari sejumlah lembaga pemasyarakatan yang pernah dikendalikannya, jumlah narapidana tertinggi adalah terkait dengan pelanggaran narkoba. Kedua adalah pelanggaran tindak pidana korupsi.
Sayangnya, menurutnya, kita memberikan perlakuan yang sama antara narapidana pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Akibatnya, para sipir kesulitan mengendalikan mereka. Selain jumlah sipir yang terbatas -- di mana ada lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidananya 3.000, tetapi sipirnya hanya 20 orang -- para sipir kesulitan menangani narapidana pengguna narkoba.
Untuk mengatasi narapidana pengguna narkoba, katanya, sudah menjadi rahasia umum ada treatment khusus. Ketika narapida tersebut sakau, sudah pasti ada dokter yang menangani. Para dokter ini terpaksa memberikan penanganan ke para narapidana ini dengan obat sejenis narkoba juga, paling tidak megadon. Jika ini tidak diberikan, para narapida yang sakau akan melakukan tindakan yang merusak diri sendiri. Sebagai contoh, kita bisa lihat beberapa narapidana yang meninggal di LP Kerobokan, Denpasar. Bentuk tindakan yang mereka lakukan bisa dalam bentuk memukul-mukul pagar besi, atau yang paling drastis membenturkan kepalanya ke benda keras yang ada di sekitarnya.
Menyikapi hal ini, menurutnya, sudah tidak terhindarkan lagi untuk memisahkan antara narapidana pengguna dan pengedar narkoba. Jika tidak, maka sebenarnya bukanlah hal aneh jika para narapidana bos pengedar narkoba malah mengendalikan bisnis narkobanya dari lembaga pemasyarakatan.
Dalam pandangannya, harus diberikan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Bagi pengedar narkoba, tidak ada ampun lagi, mereka harus dihukum mati. Terhadap pengguna, harus dilakukan program rehabilitasi.
Saya sependapat dengan argumentasi tersebut. Sebab, jika kita tidak cerdas mengelolanya, permasalahan narapidana narkoba ini akan menjadi masalah baru dalam tindak pidana korupsi. Saya mendengar bahwa ternyata pemberian hukuman seorang pengguna narkoba apakah akhirnya akan dipidana penjara atau dimasukkan ke panti rehabilitasi telah menjadi bisnis tersendiri di kalangan aparat penegak hukum. Artinya, jika permasalahan narapidana pengguna narkoba ini tidak dibenahi malah akan menimbulkan bisnis korupsi baru di lingkungan birokrasi, terutama para aparat penegak hukum di lingkungan eksekutif ataupun judikatif.
Belum lagi berita ini tuntas, tiba-tiba Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengangkat isu tentang dugaan korupsi di beberapa kementerian. Banyak pihak yang melihat keanehan pelaporan dugaan korupsi ini. Mereka menduga ini hanyalah pengalihan dari munculnya kecaman pemberian grasi narkoba. Sampai-sampai, mantan wakil presiden JK melihat ini pelanggaran prosedur yang tidak biasa. Lazimnya, sudah ada prosedur internal untuk menangani dugaan penyelewengan di kalangan birokrasi, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal, baik yang dilakukan oleh inspektorat atau melalui BPKP.
Bisa kita bayangkan kini kegoncangan yang terjadi di lingkungan kabinet. Pertanyaan mendasar adalah apakah Dipo Alam sudah tidak mempercayai lagi mekanisme yang ada? Atau Dipo Alam sudah sangat jengkel dengan kondisi yang ada di lingkungan kabinet? Ini tentu pertanyaan yang sulit dijawab. Hanya Dipo Alam sendirilah yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.
Hanya saja, menurut saya, kedua hal itu terjadi bersamaan hanyalah karena faktor kebetulan saja. Isu narkoba dan korupsi memang sering bertarung di negara kita saat ini. Hal ini tampak dari informasi seorang pejabat sebuah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ketika secara kebetulan bertemu di sebuah pesawat dari Medan, pejabat tersebut bercerita tentang narapidana di lembaga pemasyarakatan kita. Menurutnya, dari sejumlah lembaga pemasyarakatan yang pernah dikendalikannya, jumlah narapidana tertinggi adalah terkait dengan pelanggaran narkoba. Kedua adalah pelanggaran tindak pidana korupsi.
Sayangnya, menurutnya, kita memberikan perlakuan yang sama antara narapidana pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Akibatnya, para sipir kesulitan mengendalikan mereka. Selain jumlah sipir yang terbatas -- di mana ada lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidananya 3.000, tetapi sipirnya hanya 20 orang -- para sipir kesulitan menangani narapidana pengguna narkoba.
Untuk mengatasi narapidana pengguna narkoba, katanya, sudah menjadi rahasia umum ada treatment khusus. Ketika narapida tersebut sakau, sudah pasti ada dokter yang menangani. Para dokter ini terpaksa memberikan penanganan ke para narapidana ini dengan obat sejenis narkoba juga, paling tidak megadon. Jika ini tidak diberikan, para narapida yang sakau akan melakukan tindakan yang merusak diri sendiri. Sebagai contoh, kita bisa lihat beberapa narapidana yang meninggal di LP Kerobokan, Denpasar. Bentuk tindakan yang mereka lakukan bisa dalam bentuk memukul-mukul pagar besi, atau yang paling drastis membenturkan kepalanya ke benda keras yang ada di sekitarnya.
Menyikapi hal ini, menurutnya, sudah tidak terhindarkan lagi untuk memisahkan antara narapidana pengguna dan pengedar narkoba. Jika tidak, maka sebenarnya bukanlah hal aneh jika para narapidana bos pengedar narkoba malah mengendalikan bisnis narkobanya dari lembaga pemasyarakatan.
Dalam pandangannya, harus diberikan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Bagi pengedar narkoba, tidak ada ampun lagi, mereka harus dihukum mati. Terhadap pengguna, harus dilakukan program rehabilitasi.
Saya sependapat dengan argumentasi tersebut. Sebab, jika kita tidak cerdas mengelolanya, permasalahan narapidana narkoba ini akan menjadi masalah baru dalam tindak pidana korupsi. Saya mendengar bahwa ternyata pemberian hukuman seorang pengguna narkoba apakah akhirnya akan dipidana penjara atau dimasukkan ke panti rehabilitasi telah menjadi bisnis tersendiri di kalangan aparat penegak hukum. Artinya, jika permasalahan narapidana pengguna narkoba ini tidak dibenahi malah akan menimbulkan bisnis korupsi baru di lingkungan birokrasi, terutama para aparat penegak hukum di lingkungan eksekutif ataupun judikatif.
Komentar