Kamis, 29 November 2012

Basuki ''Ahok'' Heran dengan Audit Keuangan DKI  

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur Basuki ''Ahok'' Tjahaja Purnama heran dengan status audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan pemerintah daerah. Padahal BPK memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangan di DKI Jakarta. "Saya bingung mengapa Wajar Tanpa Pengecualian, ada apa dengan BPK?" ujar dia, Kamis, 22 November 2012.

BPK merilis pernyataan yang menunjukkan ada potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 400 miliar di Jakarta. BPK menyatakan potensi kebocoran terjadi pada rentang waktu 2005-2011 lalu. Adapun pos paling rawan tingkat kebocorannya adalah pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pajak perparkiran.

Basuki mengaku tidak heran dengan potensi kebocoran di sektor pajak parkir. Karena itu, dia mempertimbangkan untuk menyerahkan pengelolaan parkir di Jakarta kepada pihak swasta. "Soalnya tahun lalu biaya untuk UPT parkir Jakarta Rp 22 miliar tapi pemasukan pajak cuma Rp 20 miliar, kan tekor," ujarnya.

Adapun soal fasilitas sosial dan fasilitas umum, Basuki mengaku belum tahu-menahu potensi kebocorannya. Karena itu, dia meminta BPK mengaudit kembali keuangan pemerintah. "Jadi biar bisa kami tindak juga, justru kami senang," katanya.

Besarnya potensi kebocoran itu, kata Basuki, membuatnya menilai status laporan keuangan Jakarta tidak seharusnya WTP. "Jadi paling tinggi harusnya WDP (Wajar Dengan Pengecualian)," kata dia. Basuki heran BPK memberikan status WTP, padahal ada potensi kebocoran anggaran setidaknya Rp 400 miliar.

Basuki berharap BPK mau mengeluarkan data hasil auditnya terhadap kinerja keuangan pemerintah Jakarta. "Keluarkan data itu biar bisa kami kejar," katanya. Dia mengaku sudah bertindak keras terhadap kalangan internal pemprov agar tidak ada potensi kebocoran.

http://www.tempo.co/read/news/2012/11/22/231443502/Basuki-Ahok-Heran-dengan-Audit-Keuangan-DKI

Basuki: Buat Apa WTP kalau Masuk Penjara?

JAKARTA, KOMPAS.com — Status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi keinginan seluruh instansi pemerintahan. Itulah kenapa kemudian semua berlomba mengelola anggaran dengan baik untuk menghindari status wajar dengan pengecualian (WDP) atau malah cap buruk tanpa opini (disclaimer).

Walau demikian, bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, status WTP bukanlah segalanya. Ia mengaku lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dengan mengelola anggaran secara bijak dan efektif.

"WTP itu gampang, kerja saja yang benar pasti dapat status WTP. Tapi buat apa WTP kalau rakyat tak sejahtera atau kita dipenjara," kata Basuki seusai bertemu anggota DPD RI di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Beberapa hari lalu BPK telah melansir status WTP pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, di luar itu ada ratusan temuan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah.

Dari ratusan temuan itu sedikitnya ada 60 temuan yang paling menonjol dan berpotensi merugikan negara sekitar Rp 70 miliar. Dari jumlah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru berhasil memperbaiki atau mengembalikan uang negara sebesar Rp 30 miliar.

"Semuanya kita selesaikan sampai tahun depan," ujar Basuki.

http://megapolitan.kompas.com/read/2012/11/29/14284827/Basuki.Buat.Apa.WTP.kalau.Masuk.Penjara

Sabtu, 24 November 2012

Narkoba dan Korupsi

Pemberitaan tentang narkoba dan korupsi belakangan ini saling berlomba untuk saling menyalib. Ketika Presiden memberikan grasi kepada seorang terpidana hukuman mati karena narkoba, banyak kalangan yang mengecam. Sampai-sampai, terjadi perdebatan sengit di media antara Ketua MK dan kalangan istana. Ketua MK menuding adanya dugaan mafia narkoba yang sudah menyusup ke kalangan istana. Bahkan, di dunia twitter, tudingan itu sudah mendekati keluarga lingkungan istana.

Belum lagi berita ini tuntas, tiba-tiba Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengangkat isu tentang dugaan korupsi di beberapa kementerian. Banyak pihak yang melihat keanehan pelaporan dugaan korupsi ini. Mereka menduga ini hanyalah pengalihan dari munculnya kecaman pemberian grasi narkoba. Sampai-sampai, mantan wakil presiden JK melihat ini pelanggaran prosedur yang tidak biasa. Lazimnya, sudah ada prosedur internal untuk menangani dugaan penyelewengan di kalangan birokrasi, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal, baik yang dilakukan oleh inspektorat atau melalui BPKP.

Bisa kita bayangkan kini kegoncangan yang terjadi di lingkungan kabinet. Pertanyaan mendasar adalah apakah Dipo Alam sudah tidak mempercayai lagi mekanisme yang ada? Atau Dipo Alam sudah sangat jengkel dengan kondisi yang ada di lingkungan kabinet? Ini tentu pertanyaan yang sulit dijawab. Hanya Dipo Alam sendirilah yang dapat menjawab pertanyaan tersebut.

Hanya saja, menurut saya, kedua hal itu terjadi bersamaan hanyalah karena faktor kebetulan saja. Isu narkoba dan korupsi memang sering bertarung di negara kita saat ini. Hal ini tampak dari informasi seorang pejabat sebuah kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Ketika secara kebetulan bertemu di sebuah pesawat dari Medan, pejabat tersebut bercerita tentang narapidana di lembaga pemasyarakatan kita. Menurutnya, dari sejumlah lembaga pemasyarakatan yang pernah dikendalikannya, jumlah narapidana tertinggi adalah terkait dengan pelanggaran narkoba. Kedua adalah pelanggaran tindak pidana korupsi.

Sayangnya, menurutnya, kita memberikan perlakuan yang sama antara narapidana pengguna narkoba dan pengedar narkoba. Akibatnya, para sipir kesulitan mengendalikan mereka. Selain jumlah sipir yang terbatas -- di mana ada lembaga pemasyarakatan yang jumlah narapidananya 3.000, tetapi sipirnya hanya 20 orang -- para sipir kesulitan menangani narapidana pengguna narkoba.

Untuk mengatasi narapidana pengguna narkoba, katanya, sudah menjadi rahasia umum ada treatment khusus. Ketika narapida tersebut sakau, sudah pasti ada dokter yang menangani. Para dokter ini terpaksa memberikan penanganan ke para narapidana ini dengan obat sejenis narkoba juga, paling tidak megadon. Jika ini tidak diberikan, para narapida yang sakau akan melakukan tindakan yang merusak diri sendiri. Sebagai contoh, kita bisa lihat beberapa narapidana yang meninggal di LP Kerobokan, Denpasar. Bentuk tindakan yang mereka lakukan bisa dalam bentuk memukul-mukul pagar besi, atau yang paling drastis membenturkan kepalanya ke benda keras yang ada di sekitarnya.

Menyikapi hal ini, menurutnya, sudah tidak terhindarkan lagi untuk memisahkan antara narapidana pengguna dan pengedar narkoba. Jika tidak, maka sebenarnya bukanlah hal aneh jika para narapidana bos pengedar narkoba malah mengendalikan bisnis narkobanya dari lembaga pemasyarakatan.

Dalam pandangannya, harus diberikan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Bagi pengedar narkoba, tidak ada ampun lagi, mereka harus dihukum mati. Terhadap pengguna, harus dilakukan program rehabilitasi.

Saya sependapat dengan argumentasi tersebut. Sebab, jika kita tidak cerdas mengelolanya, permasalahan narapidana narkoba ini akan menjadi masalah baru dalam tindak pidana korupsi. Saya mendengar bahwa ternyata pemberian hukuman seorang pengguna narkoba apakah akhirnya akan dipidana penjara atau dimasukkan ke panti rehabilitasi telah menjadi bisnis tersendiri di kalangan aparat penegak hukum. Artinya, jika permasalahan narapidana pengguna narkoba ini tidak dibenahi malah akan menimbulkan bisnis korupsi baru di lingkungan birokrasi, terutama para aparat penegak hukum di lingkungan eksekutif ataupun judikatif.

Selasa, 13 November 2012

Menarik, Pembahasan Anggaran di Pemda DKI

Menarik sekali melihat pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Ahok, Basuki, Wakil Gubernur DKI. Pembahasan di-upload di Youtube. Semua warga bisa mendengar isi diskusi secara terbuka. Dengan demikian, kemungkinan para peserta rapat memanipulasi isi rapat ke media bisa dihindari.

Hal menarik kedua, Wakil Gubernur ternyata paham betul bagaimana membahas anggaran. Ia sangat mengerti bahwa banyak usulan anggaran yang sebenarnya tidak dipahami oleh pejabat puncak. Ketika Ahok menanyakan apa yang dimaksud item per item, tampak sekali pejabat kelabakan menjawab pertanyaannya. Apalagi ketika membahas topik teknologi informasi. Ahok sepertinya paham sekali dengan teknologi informasi. Ia mengkritik habis penggunaan istilah teknologi informasi yang sering menipu. Intinya, ia tidak ingin terjadi duplikasi penganggaran teknologi informasi.

Hal ini mestinya dijadikan peluang bagi pengelola teknologi informasi di Pemda DKI. Mumpung pimpinannya sangat memahami teknologi informasi, mestinya mereka berani mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh investasi dan rencana investasi teknologi informasi di Pemda DKI. Kesungkanan dalam membahas usulan anggaran sudah saatnya sekarang ditinggalkan.