let's fight corruption in Indonesia

TEMPO.CO,   Jakarta  - Wakil Gubernur Basuki ''Ahok'' Tjahaja Purnama heran dengan status audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap keuangan pemerintah daerah. Padahal BPK memberikan status Wajar Tanpa Pengecualian untuk pengelolaan keuangan di DKI Jakarta. "Saya bingung mengapa Wajar Tanpa Pengecualian, ada apa dengan BPK?" ujar dia, Kamis, 22 November 2012. BPK merilis pernyataan yang menunjukkan ada potensi kebocoran anggaran sebesar Rp 400 miliar di Jakarta. BPK menyatakan potensi kebocoran terjadi pada rentang waktu 2005-2011 lalu. Adapun pos paling rawan tingkat kebocorannya adalah pengadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pajak perparkiran. Basuki mengaku tidak heran dengan potensi kebocoran di sektor pajak parkir. Karena itu, dia mempertimbangkan untuk menyerahkan pengelolaan parkir di Jakarta kepada pihak swasta. "Soalnya tahun lalu biaya untuk UPT parkir Jakarta Rp 22 miliar tapi pemasukan pajak cuma Rp 20 miliar, kan tekor," ujarn

JAKARTA, KOMPAS.com — Status wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentu menjadi keinginan seluruh instansi pemerintahan. Itulah kenapa kemudian semua berlomba mengelola anggaran dengan baik untuk menghindari status wajar dengan pengecualian (WDP) atau malah cap buruk tanpa opini (disclaimer). Walau demikian, bagi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, status WTP bukanlah segalanya. Ia mengaku lebih mementingkan kesejahteraan rakyat dengan mengelola anggaran secara bijak dan efektif. "WTP itu gampang, kerja saja yang benar pasti dapat status WTP. Tapi buat apa WTP kalau rakyat tak sejahtera atau kita dipenjara," kata Basuki seusai bertemu anggota DPD RI di Balaikota DKI Jakarta, Kamis (29/11/2012). Beberapa hari lalu BPK telah melansir status WTP pada laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Padahal, di luar itu ada ratusan temuan yang berpotensi merugikan negara miliaran rupiah. Dari ratusan temuan itu sedikitnya ada 60 temu

Pemberitaan tentang narkoba dan korupsi belakangan ini saling berlomba untuk saling menyalib. Ketika Presiden memberikan grasi kepada seorang terpidana hukuman mati karena narkoba, banyak kalangan yang mengecam. Sampai-sampai, terjadi perdebatan sengit di media antara Ketua MK dan kalangan istana. Ketua MK menuding adanya dugaan mafia narkoba yang sudah menyusup ke kalangan istana. Bahkan, di dunia twitter, tudingan itu sudah mendekati keluarga lingkungan istana. Belum lagi berita ini tuntas, tiba-tiba Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengangkat isu tentang dugaan korupsi di beberapa kementerian. Banyak pihak yang melihat keanehan pelaporan dugaan korupsi ini. Mereka menduga ini hanyalah pengalihan dari munculnya kecaman pemberian grasi narkoba. Sampai-sampai, mantan wakil presiden JK melihat ini pelanggaran prosedur yang tidak biasa. Lazimnya, sudah ada prosedur internal untuk menangani dugaan penyelewengan di kalangan birokrasi, yaitu melalui mekanisme pengawasan internal, bai

Menarik sekali melihat pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Ahok, Basuki, Wakil Gubernur DKI. Pembahasan di-upload di Youtube. Semua warga bisa mendengar isi diskusi secara terbuka. Dengan demikian, kemungkinan para peserta rapat memanipulasi isi rapat ke media bisa dihindari. Hal menarik kedua, Wakil Gubernur ternyata paham betul bagaimana membahas anggaran. Ia sangat mengerti bahwa banyak usulan anggaran yang sebenarnya tidak dipahami oleh pejabat puncak. Ketika Ahok menanyakan apa yang dimaksud item per item, tampak sekali pejabat kelabakan menjawab pertanyaannya. Apalagi ketika membahas topik teknologi informasi. Ahok sepertinya paham sekali dengan teknologi informasi. Ia mengkritik habis penggunaan istilah teknologi informasi yang sering menipu. Intinya, ia tidak ingin terjadi duplikasi penganggaran teknologi informasi. Hal ini mestinya dijadikan peluang bagi pengelola teknologi informasi di Pemda DKI. Mumpung pimpinannya sangat memahami teknologi informasi, mestinya mereka