Minggu, 26 Agustus 2012

Sistem yang Tidak Mendukunglah Penyebab Tidak Tepatnya Membangun Pengadilan Tipikor di Daerah

Masih ingat ketika Ketua Mahkamah Konstitusi tidak mempercayai kompetensi hakim pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) di daerah? Apakah pantas pemimpin lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi tidak mempercayai kompetensi hakim di suatu peradilan? Kepercayaan (trust) adalah sangat penting. Kalau kita tidak memiliki trust kepada pihak lain, tentu akan sangat sulit untuk membangun kerja sama dengan pihak lain tersebut.
 
Saya lebih melihat permasalahan pengadilan tipikor bukan semata-mata pada hakim pengadilan tipikor, tetapi permasalahan yang sifatnya sistemik. Pembentukan pengadilan tipikor, dari awalnya, memang telah menimbulkan masalah. Masyarakat sudah melihat dari dahulu bahwa keputusan pemerintah dan DPR dalam membentuk pengadilan tipikor adalah bagian dari upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi.
 
Dalam menghadapi kasus korupsi di daerah, sampai sekarang tidak ada sistem yang bisa memberikan perlindungan atau mengendalikan agar pengadilan berjalan dengan independen. Kita bisa melihat bahwa budaya komunal kita sangat memungkinkan untuk mengintervensi para hakim di daerah. Jika pengadilan tipikor dijalankan di daerah, para hakim dengan mudahnya didekati oleh pihak-pihak yang berperkara. Sebab, di daerah itu budaya kekeluargaan sangat kental. Jika seseorang terlibat kasus korupsi, ia akan melibatkan jalur melalui keluarganya agar dapat menghubungi para hakim. Hal semacam ini sudah sangat sulit dilakukan jika hakim tersebut berada di Jakarta.

Berbagi Kerugian di Proyek Miliaran Rupiah

Inikah buat inisiatif good governance di negara kita? Yang mestinya meningkatkan kesejahteraan warganya, kenapa malah ada yang semakin dirugikan? Mari kita renungkan bersama.


http://news.detik.com/read/2012/08/26/130111/1999150/10/berbagi-kerugian-di-proyek-miliaran-rupiah?9922022

Kamis, 16 Agustus 2012

PTN Bantu Seleksi PNS

KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ilustrasi : Tes calon pegawai negeri sipil.

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsorsium 10 perguruan tinggi negeri akan membantu pelaksanaan perekrutan calon pegawai negeri sipil 8 September mendatang. Tugas ke-10 PTN itu mulai dari penyusunan materi soal kompetensi dasar hingga pemindaian lembar jawaban komputer.
Rencananya, tahun ini akan ada penerimaan 14.000 pegawai negeri sipil (PNS) yang terdiri dari tenaga honorer, ikatan dinas, dan pelamar umum.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengemukakan, sistem baru perekrutan CPNS ini untuk memperoleh PNS berkualitas dengan standar yang sama dan bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Untuk tahap uji coba tahun ini, proses seleksi CPNS akan dilakukan di 20 institusi kementerian dan 25 daerah.
”Proses rekrutmen selama ini banyak kekurangan. Sekarang beda. Ada pengawasan ketat dan terbuka,” kata Azwar seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kemendikbud, Rabu (15/8), di Jakarta.
Azwar Abubakar mengatakan, karena moratorium PNS, rekrutmen dibatasi. Pengangkatan PNS hanya berdasarkan analisis jabatan dan beban pekerjaan. ”Akan lebih jelas, butuh PNS di bagian apa dan keahliannya apa,” kata Abubakar.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menambahkan, sistem penerimaan CPNS akan menggunakan sistem yang sama dengan Ujian Nasional dan Seleksi Nasional Masuk PTN. Standar pelaksanaan, terutama materi soal, akan sama di seluruh Indonesia, yakni tentang wawasan kebangsaan, intelegensi umum, dan karakteristik kepribadian.
Ketua Konsorsium PTN yang juga Rektor Universitas Gadjah Mada Pratikno mengatakan, sistem seleksi CPNS selama ini terdesentralisasi di kementerian masing-masing dan pemerintah daerah. Ia menilai tahun ini merupakan momentum yang penting bagi masyarakat sipil untuk ikut terlibat dalam proses seleksi CPNS.
Ke-10 PTN itu adalah Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Hasanuddin, Universitas Airlangga, Universitas Andalas, dan Institut Teknologi Sepuluh November. (LUK)

Selasa, 14 Agustus 2012

Kolaborasi Rekrutmen CPNS

Sumber Foto: http://www.berita8.com/read/2012/07/20/3/56623/Pemerintah-Buka-14.560-Lowongan-CPNS--

Dalam beberapa bulan ke depan, pemerintah akan memiliki hajatan besar, yaitu penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada tahun ini, ada yang berbeda dari tahun sebelumnya. Kali ini, pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi melalui konsorsium perguruan tinggi. Kolaborasi tersebut adalah dala bentuk pembuatan soal test kompetensi dasar (TKD) dan koreksi berkas. Namun, untuk ujian lain diserahkan prosesnya ke masing-masing instansi. Artinya, peserta seleksi akan dinilai oleh 2 pihak, yaitu konsorsium perguruan tinggi dan instansi yang merekrut CPNS.

Yang menarik lagi, hasil test TKD tersebut ada masa berlakunya. Nilai TKD ini juga dapat digunakan untuk mendaftar ke instansi lain. Misalnya, jika Anda mendaftar ke suatu instansi, tetapi Anda tidak lulus pada instansi tersebut, sepanjang lewat passing grade, hasil test tersebut bisa Anda gunakan untuk mendaftar ke instansi lain yang membuka lowongan, sepanjang masih dalam masa berlaku. Dengan demikian, Anda tidak perlu melakukan ujian TKD lagi, sepanjang terpenuhi persyaratannya. Anda hanya perlu mengikuti ujian materi non-TKD.

Memang, mengingat ini adalah kolaborasi awal, tentu masih banyak tantangan di sana-sini. Sebagai contoh, sampai dengan saat ini, berkas soal yang akan digandakan oleh instansi belum diterima oleh instansi yang akan mengadakan ujian. Ini menimbulkan was-was instansi yang akan mengadakan ujian dalam waktu dekat ini.

Selain itu, timbulnya kecurigaan dari beberapa pihak di instansi tentang keterlibatan konsorsium. Seolah-olah, tidak ada kepercayaan kepada instansi untuk melakukan sendiri secara mandiri proses rekrutmen tersebut sehingga harus melibatkan konsorsium perguruan tinggi. Belum lagi jika diperhitungkan biaya yang diberikan negara ke konsorsium yang nilainya cukup signifikan hanya untuk kepentingan membuat soal dan mengoreksi berkas jawaban TKD.

Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi kita semua. Namun, saya yakin, komunikasi terus-menerus antara para pihak akan meminimalkan kesalahpahaman tersebut. Dengan komunikasi yang terus menerus, maka akan terbangun kolaborasi antara government and civil society. Kolaborasi dua pihak ini sangat penting di masa datang, jika kita ingin mengimplementasikan good governance di negara ini.

Bagi Anda yang akan mengikuti ujian, saya yakin Anda akan mempersiapkan diri dengan baik. Hindarkan upaya-upaya untuk melobi atau berbuat curang. Integritas Anda akan seperti apa di masa depan sebagai pegawai negeri akan terbentuk dari mulai proses rekrutmen ini. Yang paling penting,  Anda harus percaya bahwa banyak pegawai negeri yang menjadi pengawas ujian yang memiliki integritas. Upaya menyuap mereka atau menjanjikan memberikan sesuatu kepada mereka akan menjadi perbuatan yang sia-sia.

Kepada para panitia yang menyelenggaran ujian ini beserta pengawas ujian, saya yakin banyak di antara Anda yang memiliki integritas. Mari bersama-sama memperkuat integritas itu. Setiap ada upaya apapun yang akan melanggar proses yang disepakati dalam menjaga integritas harus Anda perhatikan dan ingatkan. Pengabaian terhadap keburukan di depan mata sudah tidak tepat lagi. Saluran bagi Anda untuk menyampaikan informasi pelanggaran sudah semakin banyak. Manfaatkanlah semua saluran tersebut.

Semoga langkah kecil ini akan makin membangun Indonesia yang lebih baik lagi. ***


Kamis, 09 Agustus 2012

Membenahi Alat Top-Up e-Toll Card

IMG-20120705-00053
Foto: Alat Top-Up e-Toll Card 

Apakah Anda pernah menggunakan e-Toll Card? Tentu sangat disayangkan bagi Anda yang sering menggunakan jalur tol, tetapi tidak menggunakan kartu tersebut. Padahal, banyak manfaat yang Anda bisa peroleh. Dengan kartu itu, Anda bisa sedikit terhindar dari antrian. Dalam beberapa bulan lalu, bahkan bagi penggunanya diberikan diskon khusus. Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, Anda akan mendapat diskon ketika menggunakan kartu ini.

Ketika beberapa waktu lalu diskon itu diterapkan, saya lihat sudah banyak pengendara yang menggunakannya. Sayangnya, ketika tidak ada diskon, sudah semakin sedikit pengendara yang menggunakannya. Ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah karena diskon tadi atau karena faktor lain?

Setelah saya amati, tampaknya yang paling utama bukan karena faktor diskon tersebut, tetapi karena sulitnya mengisi kartu tersebut. Ternyata tidak banyak ATM Bank Mandiri yang dapat digunakan untuk mengisi kembali kartu tersebut. Hanya perangkat ATM di lokasi tertentu saja yang dapat mendukungnya.

Memang, untuk mengatasi itu, kita bisa mengisi ulang kartu tersebut di perangkat top-up yang ada di stasiun pengisian BBM. Ternyata, itu pun tidak bagus layanannya. Saya pernah beberapa kali mencoba mengisi ulang kartu tersebut di stasiun tersebut, tetapi prosesnya lama. Karena tidak sabar, akhirnya malah dikeluhkan oleh pengendara lain yang berada di belakang antrian. Belakangan ini, ketika saya mencoba mengisi ulang kartu tersebut, umumnya petugas di stasiun menyatakan adanya gangguan pada perangkat tersebut.

Selain di stasiun pengisian BBM, Bank Mandiri sebenarnya juga menyediakan perangkat top-up di pusat perbelanjaan. Sialnya, perangkat yang bersifat swalayan ini malah tidak bisa berjalan sama sekali. Saya sudah beberapa kali mencoba di Giant Bintaro. Selalu gagal. Anehnya, tidak ada satu pun petugas yang ditempatkan oleh Bank Mandiri di sana.

Saya menduga bahwa ada yang salah dalam sistem top-up tersebut. Tampaknya, sistem belum dirancang dengan matang. Saya lihat perangkat ini selalu gagal terhubung ke server Bank Mandiri. Memang, saya lihat mereka sudah menggunakan jalur cadangan. Jika terjadi kegagalan pada satu jalur koneksi ke server, perangkat akan mencoba jalur satunya lagi. Akan tetapi, koneksi jalur kedua ini pun sering gagal. Kalaupun berhasil, prosesnya sangat lama. Itu tentu akan menjengkelkan penggunanya.

Saya melihat investasi semacam ini juga kurang dikaji dengan matang oleh pihak bank. Jika akhirnya implementasi sistem ini gagal, biayanya akan dibebankan ke nasabah. Artinya, nasabah diberikan berbagai layanan yang sistemnya belum teruji. Jika gagal, bank tidak mau mengakuinya secara jujur.

Anehnya, kegagalan produk seperti ini belum menjadi perhatian serius bagi pengamat layanan konsumen. Yang dikeluhkan masih yang kasat mata, seperti produk yang kadaluarsa. Hal-hal yang dapat merugikan konsumen, seperti produk teknologi informasi yang gagal di bank, kurang menjadi perhatian.

Pengamat mestinya sudah mulai mendalami hal ini. Dengan demikian, para provider seperti bank akan lebih berhati-hati dalam meluncurkan produknya. Jika sudah produk gagal, mestinya tidak dibebankan ke konsumen, tetapi justru harus diganti rugi oleh perusahaan penyedia layanan.

Minggu, 05 Agustus 2012

Mengambil Momentum Reformasi Kepolisian dari Sengketa Penyidikan Korlantas

Sumber foto: http://breakthematrix.com/civil-liberties/record-police/

KPK telah membuka genderang perang dengan kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap salah satu kesatuan di kepolisian, yaitu Korps Lalu Lintas (Korlantas). Orang Medan menyebutnya secara bercanda tindakan ini seperti: “Ngeri-ngeri sedap”. Orang Betawi menyebutnya: “Uji nyali”. Bagaimana tidak? Inilah baru pertama kalinya setelah sekian tahun berdiri KPK berani melakukan unjuk gigi ke kepolisian. Sudah sejak lama masyarakat menantikan hal ini. Sebelumnya, banyak pihak meragukan KPK berani memasuki “area” kepolisian. Sebab, KPK sampai dengan saat ini masih banyak tergantung pada kepolisian dari segi sumber daya manusianya. Beberapa perwira kepolisian adalah aparat KPK.

Tidak main-main, yang disasar KPK kali ini adalah perwira berbintang dua. Kita tahu bagaimana sistem hirarki di kepolisian dan angkatan bersenjata. Perwira berbintang biasanya masuk sebagai the untouchable man. Sebab, tidak mungkinlah mereka bermain kotor dengan tangannya sendiri. Perwira tinggi tentu dapat bermain kotor tidak dengan tangannya langsung, tetapi menggunakan tangan prajurit di bawahnya. Karena itu, ketika KPK berani menetapkan tersangka perwira berbintang dua, pasti sudah dengan pertimbangan yang matang. Kalau sekedar kalap untuk menunjukkan nyali jajaran pemimpin KPK saat ini, rasanya itu terlalu sederhana.

Pengalaman ICAC

Sebenarnya, berdasarkan pengalaman Independent Commission Against Corruption (ICAC) di Hongkong, yang pertama sekali disasar mestinya dari dahulu adalah korupsi di kepolisian. Namun, selama ini kita tidak melihat adanya tindak nyata KPK terhadap kepolisian. Mereka seakan tidak bergigi menghadapi kepolisian. Padahal, ketika kali pertama ICAC Hongkong dibentuk, begitu banyak polisi korup yang ditangkap dan dipenjara.

Memang, kita tidak fair jika menandingkan ICAC Hongkong dengan KPK. Sebab, pembentukan ICAC Hongkong itu dikawal langsung oleh Pemerintah Inggris yang pada waktu itu membawahi Hongkong. Logistik juga langsung dikendalikan oleh Pemerintah Inggris. Hal ini berbeda sekali dengan awal pembentukan KPK, di mana kebutuhan datang dari masyarakat, hasil reformasi. Pada awalnya, mereka pun kurang di-support dengan infrastruktur yang memadai dari pemerintah. Karena itu, KPK banyak memperoleh bantuan dari negara lain.

Ketika akhirnya saat ini mereka ingin mandiri dengan sumber dana dari APBN, kita bisa melihat terseok-seoknya upaya mereka. Dengan berbagai cara, anggaran untuk membangun gedung KPK pun akhirnya menjadi berlarut-larut. Mestinya, gerakan sosial dengan icon “Koin KPK” sudah mempermalukan pejabat-pejabat penting negara. Namun, sepertinya malu itu sudah tidak ada lagi.

Mengambil Momen Positif

Begitu juga ketika kita lihat pertarungan penyidikan antara KPK dan kepolisian terkait kasus Simulator SIM ini. Kita lihat dengan argumentasi berbagai macam, malu itu sudah tidak ada. Mereka berfikir bahwa masyarakat masih bodoh. Dengan argumentasi yang cenderung dibuat-buat, kepolisian masih mempertahankan upaya melakukan penyidikan kasus tersebut. Akhirnya, bukan dukungan yang diperoleh kepolisian, tetapi malah muncul kecurigaan yang bermacam-macam dari masyarakat. Bahkan, kecurigaan ini sudah merembet ke pribadi presiden. Jika tidak dikelola dengan baik, citra kepemimpinan presiden akan semakin buruk, bahkan dapat menjatuhkannya dari tampuk kekuasaan.

Sebenarnya, jika dikelola dengan baik, apa yang terjadi belakangan ini bisa membangun citra kepolisian dan pemerintah saat ini. Sebab, bagaimanapun, sudah menjadi rahasia umum, bahkan di internal kepolisian, bahwa salah satu persoalan reformasi di kepolisian adalah dalam sistem back-office. Jika kita mau jujur dalam memberikan apresiasi, kepolisian telah banyak melakukan reformasi di sisi layanan langsung ke masyarakat (front-office). Kita bisa memperpanjang SIM secara mudah dari SIM-Mobile. Bahkan, layanan ini bisa diakses di pusat perbelanjaan.

Kemudian, kepolisian sudah demikian semangatnya menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Lihatlah TMC yang aktif menggunakan Twitter. Reserse menggunakan blog untuk menginformasikan kejahatan yang berkembang. Bahkan, CCTV untuk menginformasikan kemacetan di beberapa jalan protokol telah dibangun. Kepolisian telah berusaha memanjakan masyarakat selaku customer-nya.

Pembenahan Sistem Back-Office

Yang belum begitu berhasil dibenahi adalah pada sistem back-office. Kita bisa melihat bahwa belum ada integrasi antara SIM di satu daerah dengan SIM di daerah lain. Seseorang bisa memiliki SIM berbeda jika memiliki KTP yang berbeda daerah. Dari segi Nomor Kendaraan di STNK pun, tidak ada integrasi sistem. Karena itu, ketika seseorang akan memindahkan kendaraannya dari satu daerah ke daerah lain yang berbeda kepolisian daerahnya harus mengurus proses mutasi yang berbelit dengan biaya yang mahal.

Padahal, kepolisian itu adalah lembaga berskala nasional. Namun, dalam praktiknya sistemnya masih terpisah-pisah. Jika misalnya ada kendaraan yang berasal dari satu daerah digunakan untuk kejahatan pada daerah lain, maka kepolisian setempat harus menelusurinya ke kepolisian asal kendaraan tersebut. Sampai saat ini, belum dibangun sistem yang berskala nasional.

Sistem informasi layanan BPKB antara satu kepolisian daerah juga masih berbeda dengan kepolisian daerah lainnya. Belum lagi jika kita menelusuri sistem STNK antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sering pula, di suatu daerah tidak terintegrasi antara sistem BPKB dan sistem STNK. Padahal, keduanya sudah dilayani dalam SAMSAT, sistem layanan satu atap sejak lama.

Layanan Kepolisian sebagai Sumber Pendapatan

Jika ditelusuri sejarahnya, sebenarnya inovasi kepolisian telah banyak menguntungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, saya dengar dari seorang mantan perwira berbintang tiga, dulunya sebenarnya tidak ada pungutan SAMSAT. Kepolisianlah yang merintisnya. Sekarang penerimaan pemerintah daerah dari PKB dan BBN-KB sangat signifikan. Pemerintah daerah provinsi banyak yang mengandalkan penerimaan ini untuk membangun daerahnya.

Memang, khusus pendapatan yang diterima kepolisian, penerimaan ini dirasakan belum transparan oleh masyarakat. Terkesan bahwa aparat kepolisian yang ditempatkan pada SAMSAT atau layanan SIM masih menikmati lahan basah. Karena itu, jarang sekali aparat kepolisian ditempatkan terlalu lama di daerah yang rentan tersebut. Kepolisian telah melakukan rotasi pada posisi-posisi sensitif tersebut agar terhindar dari salah kendali dan tercipta proses reformasi. Namun, masyarakat memandangnya belum cukup.

Fleksibilitas Dana Kepolisian

Berdasarkan kondisi tersebut, sudah tepat rasanya kepolisian mengambil momentum penggeledahan kasus Simulator SIM. Mereka mesti membenahi kembali sistem back-office-nya. Setiap lingkungan yang rentan terhadap risiko harus dikelola. Misalnya, dalam hal penerbitan SKCK. Kepolisian harus membenahi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan SKCK. Penerimaan dari SKCK juga harus dikelola secara transparan.

Hanya saja, keluhan dari aparat di lapangan adalah ketika seluruh penerimaan terkait layanan kepolisian dikelola secara transparan dan akuntabel, kepolisian akan kesulitan untuk menanggung biaya operasi penanggulangan kejahatan tertentu. Karena itu, agar fair, harus dimungkinkan adanya dana-dana cadangan untuk kepolisian, sebagaimana telah disediakan untuk organisasi seperti BNPB. Kepolisian juga harus diberikan fleksibilitas dalam mengelola anggarannya.

 

Kamis, 02 Agustus 2012

Panduan Mengembangkan Sistem Informasi PBB/BPHTB

Bagi Anda di Pemda yang akan mengadakan dan membangun sistem informasi PBB/BPHTB, terdapat dokumen yang  menarik untuk direfer. Silahkan digunakan dan disebarkan untuk menuju Indonesia yang lebih baik lagi. Dokumen ini dapat diakses di  https://www.facebook.com/groups/pbb.bphtb/Anda harus melakukan registrasi dahulu ke group agar dapat mengakses dokumen tersebut. 


Perhatikan bahwa prinsip good governance harus dijaga ketika Anda akan mengadakan sistem agar tidak terkena kasus hukum. Dokumen ini bersifat netral, terbuka, dan dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin membuat pelayanan PBB/BPHTB menjadi semakin baik. Artinya, sistem tersebut diadakan tidak semata-mata untuk kepentingan yang menguntungkan diri pribadi Anda, tetapi harus mengutamakan masyarakat umum.