Langsung ke konten utama

Menpan: Bukan Saatnya Lagi Berpikir untuk Jadi PNS


Ayoo generasi muda, wejangan Pak Menteri ini perlu didengar. Jangan lagi menulis di buku Anda mempunyai cita-cita jadi PNS. Itu masa lalu.




PALEMBANG, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan) Azwar Abubakar menyatakan, sudah saatnya generasi muda harus berpikir untuk menjadi pengusaha daripada menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, pemerintah telah menerapkan moratorium di setiap instansi pemerintahan dari pusat hingga ke daerah.

"Saya dulu waktu lulus kuliah diterima sebagai PNS lewat jalur kampus saya tolak dan lebih memilih menjadi wirausahawan. Maka generasi muda saat ini jangan pernah berpikir untuk menjadi pegawai, tapi berpikirlah menjadi bos atau yang mempunyai pegawai dengan berwirausaha sejak dini," kata Azwar di Palembang Senin (14/5/2012).
Di negara maju, ucap Azwar, sebagian besar generasi mudanya tidak berpikir untuk menjadi pegawai pemerintahan tetapi bagaiman menjadi pengusaha yang tangguh. Akan tetapi, di Indonesia masih banyak anak muda yang bersekolah dengan tujuan menjadi pegawai dan tidak bisa menikmati berbagai program ekonomi yang ditawarkan pemerintah melalui 6 koridor yang telah dicanangkan.

"Program percepatan ekonomi 6 koridor itu harus dimanfaatkan benar-benar generasi mudah Indonesia sehingga tidak hanya menjadi pekerja saja tetapi menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Masa kita bikin program untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah malah yang menikmati warga negara lain," jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Azwar yang juga sebagai Ketua DPP Partai Amanat Nasional ini, mengatakan, sebanyak lebih dari 1.200 anak muda Sumatra Selatan mengikuti seleksi calon wirausahawan muda yang diadakan PAN di Palembang hari ini. Palembang dipilih sebagai salah satu kota ajang pencarian calon wirausahawan muda dikarenakan banyak sekali potensi ekonomi di Sumatra Selatan yang masih belum tergarap secara optimal. “Kita melihat besarnya potensi di Sumsel terutama Palembang ini harus dimanfaatkan secara optimal oleh putra daerah guna menunjang kemajuan perekonomian,” jelasnya

Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan (Sumsel) mencatat hingga triwulan I/2012 pertumbuhan (growth) ekonomi Sumsel terkontraksi atau mengalami perlambatan sebesar -0,7 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya tahun 2011. Terkontraksinya pertumbuhan triwulan I/2012 lebih disebabkan oleh berakhirnya momen Sea Games yang berlangsung di triwulan IV/2011.

Azwar menjelaskan perlambatan sebesar - 0,7 persen tersebut dapat dikejar dengan penciptaan lapangan kerja baru yang akan dilakukan oleh calon wirausahawan muda binaan PAN . “Mereka ini nantinya akan mendapatkan pendampingan sehingga bisa menjalankan roda bisnis nya. Dan pada akhirnya bisa menggenjot ekonomi daerah yang sempat turun sebesar 0,7 persen,” tegasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. Setelah b

Menafsirkan Kerugian Negara

Teringat Kasus Indosat-IM3 dan munculnya diskusi kerugian perekonomian negara, saya jadi teringat lagi dengan tulisan lama saya beberapa dekade lalu yang sayang untuk dibuang di KONTAN EDISI 36/IV Tanggal 5 Juni 2000.   Menafsirkan Kerugian Negara Rudy M. Harahap Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah                                       Saya pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas, ketika menyajikan kuliah akuntansi perbankan. Menurut saya, pertanyaan ini mestinya cukup sulit dijawab: "Misalkan Anda menjadi manajer bank dan ada kredit nasabah yang macet. Tentu, Anda tidak ingin gara-gara kredit macet ini kinerja Anda dinilai jelek. Apa yang akan Anda lakukan?" Ternyata, beberapa mahasiswa merasa tak sulit menjawab pertanyaan itu. Dengan enteng, mereka menjawab: "Ya, diskedul ulang saja, Pak. Terus, naikkan plafon pokok utangnya. Selisih antara pokok utang yang lama dengan pokok utang yang baru dikompensasikan saja ke tunggakan cicilan pokok dan tung

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) hanya untuk ke