Rabu, 04 April 2012

Denny Indrayana dan Ketersinggungan Birokrasi

Foto: http://rudiatko.wordpress.com/2008/09/10/ti-dan-reformasi-birokrasi/


Akhirnya Prof. Denny Indrayana kena batunya juga. Sekarang sang wakil menteri ini pasti semakin sadar kerasnya dunia birokrasi. Apa yang kita lihat beberapa hari belakangan ini sebenarnya adalah puncak gunung es dari "pertarungan" sang profesor penggiat pemberantasan korupsi dengan kaum birokrasi, terutama dengan para sipir yang berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ketika Anda melakukan cross the border, itulah yang terjadi. Lihatlah kerasnya respon Bapak Direktur Jenderal, komandannya para sipir. 


Dari dialog yang kita baca di media, tampak sekali ketersinggungan  sang direktur jenderal. Bukan dalam hal dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan sang wakil menteri. Yang terjadi sebenarnya, sebagaimana komandan lainnya, sang direktur jenderal sangat tersinggung dengan apa yang telah dilakukan oleh Denny Indrayana terhadap kesatuannya. Denny tidak sadar bahwa walaupun dirinya adalah wakil menteri, pada dasarnya jabatannya hanyalah setingkat direktur jenderal. Karena itu, jenjangnya sebenarnya tidak lebih tinggi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Karena itu, sang direktur jenderal berani berbicara keras di depan media. 


Ketika Denny Indrayana mencoba "merecoki" kesatuan yang tidak dikomandaninya secara langsung, tentu sang komandan formal akan marah besar. Itulah dunia birokrasi. Yang paling fatal, Denny tidak sadar adanya budaya birokrasi. Dalam budaya birokrasi, Anda tidak dapat menegur seorang birokrat yang jenjangnya bukan di bawah Anda secara langsung. 


Memang, itulah keterbatasan birokrasi. Birokrasi memang dibentuk dengan hirarki yang tegas dan kaku. Walaupun Anda tahu  seorang pegawai telah melanggar sesuatu hal, Anda tidak bisa secara langsung memberikan sanksi, apalagi dengan cara kekerasan, seperti diduga banyak pihak. Anda harus melakukannya melalui atasan langsungnya secara berjenjang. Jika atasan langsungnya tidak melaksanakan tindak-lanjut, barulah atasan dari atasan langsung tersebut dapat bertindak. Begitulah sistem kerja birokrasi. 


Mungkin Anda akan bertanya, kalau demikian sistem birokrasi kita, apakah bisa terjadi perubahan besar dalam sektor publik? Perubahan itulah yang sebenarnya akan dilakukan oleh Denny Indrayana. Namun, semua upaya itu harus siap-siap menghadapi tembok besar. Denny Indrayana, jika tidak taktis, akan mengalami sandungan-sandungan besar. Upayanya yang ingin membenahi negara ini akan tersandung di tengah jalan. 


Lihatlah ketika akhirnya muncul rumor akan diadukannya Denny Indrayana ke kepolisian. Ini tentu bukan berita menarik bagi pencitraan seorang Denny Indrayana. Bagaimana mungkin seorang bos besar dapat dilaporkan oleh anak buahnya? Namun, ini bukanlah hal yang aneh di dunia birokrasi. Lihatlah pengaduan korupsi selama ini. Mayoritas pengaduan adalah dari bawahan yang tidak senang terhadap atasannya. Karena itu, bukanlah hal aneh jika banyak pelaporan dugaan korupsi yang tidak didukung bukti yang cukup, tetapi sekedar sakit hati dengan atasannya. 


Bagaimana praktik di negara lain? Tentu saja tidak banyak berbeda. Birokrasi adalah sebuah mesin yang menjalankan negara. Ia memiliki budaya dan sistem kerja yang unik. Bahkan cenderung mapan (mature). Karena itu, setiap upaya untuk mereformasi birokrasi harus dilakukan dengan taktis, tidak sekedar berhati-hati, tetapi harus dengan arah yang jelas. 


Dengan situasi saat ini, tentu suasana kerja di Kementerian Hukum dan HAM menjadi tidak menyenangkan. Sebenarnya, ini sudah lama terjadi, sejak Denny Indrayana melakukan sidak ke beberapa lembaga pemasyarakatan. Sialnya, Denny Indrayana diposisikan jabatannya di lembaga yang dahulu pernah ia obrak-abrik. Bisa kita bayangkan kusutnya suasana hati para birokrat di kementerian tersebut. Mereka mungkin sudah lama mengincar atau mencari cara untuk menurunkan citra dari Denny Indrayana yang dalam pandangan beberapa kalangan sikapnya sangat menjengkelkan. 


Setelah kejadian ini, apa yang akan terjadi? Tentu sudah kita bisa bayangkan. Dalam waktu tidak terlalu lama lagi, pasti terjadi penggantian direktur jenderal di kementerian tersebut. Ketika  seorang direktur jenderal mempermalukan wakil menterinya melalui saluran tertentu, pasti akan dicari cara agar organisasi tidak terganggu. Atau, jalan tengahnya adalah memindahkan sang wakil menteri ke tempat lain. Yang rasanya sulit dilihat dari karakter pemerintah saat ini. Kita lihat saja lanjutan cerita ini.

Selasa, 03 April 2012

Inovasi di Balik Kegundahan Pemerintah

Setelah pertarungan di DPR, siapapun pemerintahnya saat ini akan menghadapi situasi yang sangat sulit. Di satu sisi, pemerintah menghadapi kemungkinan dibatalkannya undang-undang yang memungkinkan pemerintah menaikkan harga BBM. Di sisi lain, pemerintah juga dalam posisi kesulitan untuk membiayai investasi dalam negeri. Di satu sisi pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM, di sisi lain pemerintah tidak boleh menambah hutang luar negeri dengan cara yang fleksibel. Jika Anda dalam posisi tersebut, tentu bisa terbayang pusingnya Anda dalam posisi pemerintah.

 Pada tulisan ini, saya tidak akan membahas tentang posisi yang dapat menimbulkan kegundahan tersebut. Saya lebih fokus terhadap pertumbuhan. Jika mayoritas anggaran telah dialokasikan untuk kebutuhan subsidi dan belanja operasional, tentu tidak banyak lagi anggaran yang tersedia untuk investasi. Akibatnya, pertumbuhan nasional tidak bisa seperti yang diharapkan. Yang terjadi adalah kita memelihara status quo. 

Jika saya dalam posisi pemerintah, tentu saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Mengeluh tidaklah pada waktunya saat ini. Apalagi gundah. Sebagai pemerintah, saya akan mengambil langkah-langkah inovatif. Salah satunya, adalah mengembangkan public private partnership agar investasi dapat terus bertumbuh. Anda punya inovasi lain jika dalam posisi pemerintah? Silahkan di-posting di sini. Siapa tahu pemerintah menjadi terinspirasi. Tidak gundah atau galau lagi.