Jumat, 20 Januari 2012

Konsolidasi Eksekutif, Menyejahterakan Rakyat


Di awal tahun ini, Presiden SBY sudah mulai membuat gebrakan, yaitu dengan mengadakan Rapat Kerja Pemerintah. Jika di tahun-tahun sebelumnya rapat kerja difokuskan pada Rapat Kerja dalam rangka pembuatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), baru tahun ini dikenal istilah Rapat Kerja Pemerintah. Tampaknya, pemerintah (dalam hal ini eksekutif) sudah mulai melakukan konsolidasi ke dalam.
Setelah bertahun-tahun diobrak-abrik dengan komponen kekuasaan lainnya, pihak eksekutif kini sudah mulai sadar pentingnya untuk melakukan konsolidasi di internal pemerintah sendiri. Rapat Kerja Pemerintah ini dihadiri tidak hanya wakil dari pejabat di instansi pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Para gubernur turut mendengar arahan dari Presiden.
Lantas, apa maknanya bagi kita? Tentu yang saya tanyakan di sini adalah makna “kita” sebagai warga masyarakat. Apakah dengan terkonsolidasinya unsur pemerintah akan mengganggu keseimbangan check and balances antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Itu semua tentu pertanyaan yang menantang.
Bagi saya, terkonsolidasinya unsur eksekutif sangat penting. Mereka adalah eksekutor, pelaksana regulasi yang telah ditetapkan legislatif. Para eksekutif tidak boleh terombang-ambing dengan “politisasi” legislatif. Ketika regulasi sudah ditetapkan, seluruh unsur pemerintah mesti menjalankan regulasi dengan sepenuh hati.
Yang terjadi selama ini sebenarnya adalah praktik manajemen pemerintahan yang tidak sehat. Pihak-pihak di unsur pemerintah saling melobi legislatif untuk dapat menggolkan kepentingannya masing-masing. Itulah sebabnya, banyak terbit peraturan yang tidak sinkron. Kejadian di Mesuji hanyalah sebuah gunung es karena konflik berbagai peraturan, tidak hanya peraturan yang dikeluarkan legislatif, tetapi juga yang dikeluarkan unsur eksekutif, sebagai turunan undang-undang yang dibuat legislatif.
Terkesan sekali bahwa pihak-pihak internal pemerintah sendiri yang saling berlomba agar diberikan kewenangan lebih dibandingkan dengan instansi lain. Lihatlah contoh Rancangan Undang-Undangan Keamanan Negara ketika mulai akan dimunculkan. Pihak kepolisian mulai gerah karena takut kewenangannya akan dialihkan atau diambil alih oleh lembaga lain di eksekutif.
Kenapa hal itu terjadi? Tentu saja karena unsur keserakahan (greed). Tertanam di pikiran mereka bahwa menjadi aparat pemerintah bukan untuk melayani (to serve), tetapi malah muncul pikiran buruk, menjadikan peraturan sebagai landasan untuk ladang berbisnis. Karena itu, banyak aparat pemerintah yang tidak ingin ladang bisnisnya terganggu ketika suatu peraturan harus direformasi.
Memang, ada juga yang menyatakan hal itu karena kebutuhan (need). Mereka sekedar ingin survive. Tapi, saya lihat, faktor keserakahan adalah lebih dominan. Peraturan yang mestinya dibuat untuk menyejahterakan masyarakat, sering akhirnya malah banyak dibuat untuk merugikan masyarakat.
Lihatlah contoh pembuatan e-KTP. Orang berbondong-bondong untuk membuat e-KTP. Sedemikian besar anggaran dikeluarkan. Pelaksana anggaran sangat senang karena pekerjaan mereka bertambah. Bahkan menciptakan lapangan kerja baru. Pundi-pundi bertambah karena uang harian dari perjalanan dinas ke sana kemari. Belum lagi bagi mereka yang serakah.
Komisi dari vendor adalah hal yang biasa. Bahkan, fee menjadi istilah lazim bagi birokrat busuk. Seolah-olah mereka adalah juga pengusaha yang berhak atas fee karena telah berbisnis. Lantas, apa sekarang manfaatnya bagi masyarakat? Masyarakat tidak merasakannya. Masyarakat malah jengkel karena harus antri berjam-jam.
Anehnya, sampai sekarang tidak jelas pembagian e-KTP yang sudah tercetak. Sebelumnya Menteri Dalam Negeri menyatakan tiga bulan e-KTP tercetak. Buktinya? Bagi Anda yang sudah meregistrasi, apakah Anda sudah menerima e-KTP tersebut?
Itulah sebabnya, banyak peraturan yang telah dibuat, tetapi tidak dijalankan. Para pihak di unsur pemerintah yang mestinya mengimplementasikan peraturan, malah saling-jegal dengan instansi lainnya agar peraturan tidak dijalankan. Lihatlah antara sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Saling jegal dalam hal keagrariaan tidaklah aneh.
Itulah sebabnya, konsolidasi di internal pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus terintegrasi dengan pemerintah pusat. Pemerintah daerah jangan ingin dikacaukan berbagai kepentingan yang tidak untuk menyejahterakan rakyat. Menyejahterakan rakyat harus menjadi misi utama.
Konsolidasi internal pemerintah ini tentu akan menciptakan keseimbangan baru. Legislatif tentu tidak mudah lagi mengintervensi urusan-urusan eksekutif. Mestinya, legislatif melihat ini sebagai hal positif. Sebab, ketika legislatif banyak mencampuri urusan implementasi akan terjadi konflik kepentingan. Mereka menjadi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri.
Lihatlah contoh di mana anggota parlemen dan partai politik dihukum atau diungkap namanya di pengadilan karena bisnis-bisnisnya yang terkait dengan tugasnya sebagai legislator. Hak untuk memperoleh fee karena berbisnis menjadi hal yang salah secara hukum karena dilakukan oleh pihak yang memiliki konflik kepentingan. Ketua partai yang berulang-ulang disebut sepertinya pun sudah tidak bermuka. Di budaya Timur, mestinya mereka sudah mengundurkan diri atau melakukan harakiri seperti di Jepang atau pernah terjadi pada beberapa pimpinan di Korea Selatan.
Sekali lagi, konsolidasi internal pemerintah sangat penting untuk menyejahterakan rakyat. Anda para unsur eksekutif, mulailah berkonsolidasi dan jangan mau diganggu oleh komponen kekuasaan lainnya. Mulailah mandiri untuk berfikir hanya satu tujuan yang sama: Kesejahteraan Rakyat.




Rabu, 18 Januari 2012

Efek Kebijakan Uang Harian Pegawai Negeri

x2_8b7173f

Pada tahun 2012 ini, Menteri Keuangan mengubah kebijakannya terkait pembiayaan perjalanan dinas. Jika di tahun-tahun sebelumnya uang harian dianggap sama antara untuk kepentingan perjalanan dinas dan rapat kerja ke luar kota, saat ini tarifnya sudah berubah. Jika Anda pegawai negeri akan mengadakan rapat kerja di Bogor atau sekitaran Jawa Barat, maka uang harian Anda akan sangat rendah. Hal ini berbeda jika Anda mengadakan perjalanan dinas ke suatu kantor di Jawa Barat atau daerah lain.

Kebijakan ini tentu ada konsekuensinya. Jika di tahun-tahun sebelumnya banyak pegawai negeri yang berkantor di Jakarta mengadakan rapat kerja di Bogor atau sekitaran Jawa Barat, mereka sekarang akan menghindarinya. Mereka tentu akan memilih melakukan perjalanan dinas ke suatu kantor di daerah lain. Ini tentu akan menghilangkan kesempatan pemilik hotel di sekitaran Bogor atau Jawa Barat.

Konsekuensi berikutnya, kantor-kantor pemerintah di Jakarta akan semakin ditinggalkan pegawainya. Mereka akan sibuk untuk mengadakan perjalanan dinas ke wilayah lain. Ini tentu tidak terhindarkan. Sepanjang pegawai negeri tidak diberikan hak dengan jumlah pendapatan yang layak, tentu mereka akan cenderung mencari cara untuk survive. Bagi pegawai negeri yang telah menerima remunerasi, persoalan ini tentu tidak terlalu kentara. Tapi, akan berbeda bagi pegawai negeri yang belum menerima remunerasi.

Pengambil kebijakan perlu berhati-hati ketika mengambil kebijakan. Salah dalam mengambil kebijakan akan memberi efek buruk kepada masyarakat sebagai pembayar pajak. Setiap kebijakan yang diambil harus betul-betul memperhatikan prasyarat. Implementasi kebijakan memerlukan roadmap. Perubahan kebijakan tidak bisa serta merta diimplementasikan, dengan asumsi semua akan semakin menjadi lebih baik. Jangan-jangan malah akan menjadi bertambah lebih buruk.  

Jumat, 06 Januari 2012

Tergopoh-Gopohnya Penyerapan Anggaran 2012

Presiden begitu resah. Anggaran tahun 2011 ternyata tidak seluruhnya terserap dengan baik. Itu baru APBN. Belum lagi APBD. Pemerintah akhirnya membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran yang melibatkan UKP4, Kementerian Keuangan, dan BPKP. Bisa dibayangkan, lucunya negeri ini. Bahkan untuk mendorong penyerapan anggaran saja sampai harus membentuk tim khusus.

Tim ini telah memulai tugasnya dengan menerbitkan edaran tanggal 23 Desember 2011. Surat ini ditujukan ke menteri dan pimpinan lembaga. Salah satunya terkait dengan kewajiban pengumuman lelang paling lambat tanggal 13 Januari 2012. Semua orang menjadi tergopoh-gopoh.

Anehnya, dalam tim ini tidak melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Bukankah materi surat edaran tersebut sudah domain LKPP? Atau jangan-jangan Pemerintah sudah menganggap LKPP tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga penyerapan anggaran terkait dengan proses pengadaan pun menjadi berlarut-larut.

Saya hanya perlu mengingatkan kembali bahwa sebelum Anda tergopoh-gopoh, perhatikan kembali bahwa proses pengadaan itu telah diatur secara lengkap pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah . Janganlah kita salah dalam melangkah. Ingat kembali bahwa sebelum mengumumkan pelelangan secara resmi pertama kali Anda harus menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP). Itulah yang pertama sekali harus Anda umumkan. Sudahkan Anda melakukannya?