Langsung ke konten utama

[e-KTP] Baru 0,012 Persen Warga DKI Terlayani E-KTP

Janji lagi, ya?

 

Pemprov DKI baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik dari lima kelurahan.

SENIN, 15 AGUSTUS 2011, 09:06 WIB

Desy Afrianti, Dwifantya Aquina

KTP (Antara/ Saptono)

VIVAnews - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil DKI Jakarta) baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik (e-KTP) untuk lima kelurahan di DKI Jakarta. Itu artinya, baru 0,012 persen penduduk yang terlayani dari total 7,4 juta penduduk wajib KTP di DKI.
Menurut Kepala Dinas Dukcapil Purba Hutapea, kelima kelurahan yang telah melayani KTP elektronik yakni, Menteng, Jakarta Pusat, Cikoko, Jakarta Selatan, Tomang Jakarta Barat, Mampangparapatan, Jakarta Selatan dan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

Dari kelima kelurahan itu, hanya Kelurahan Menteng saja yang peralatan KTP elektroniknya mendekati lengkap.  "Lima kelurahan ini sudah melakukan pemanggilan warganya secara bertahap, meski peralatan yang digunakan masih minim, yaitu baru satu unit dari dua unit yang dijanjikan Kementerian Dalam Negeri," ujar Purba Hutapea di Jakarta.
Dengan melihat kondisi ini, Purba mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kelengkapan peralatan. Berdasarkan rapat terakhir dengan Kemendagri, ketersedian alat baru akan terpenuhi pada 19 Agustus mendatang.

"Kemendagri menjanjikan semua peralatan di 267 kelurahan sudah lengkap pada 19 Agustus. Kami harap janji itu bisa terlaksana supaya target penyelesaian e-KTP pada November 2011 dapat tercapai," katanya.
Purba mengungkapkan, meski penerapan KTP elektronik di DKI Jakarta tergolong lambat, namun dari 197 kabupaten dan kota di Indonesia yang menerapkan KTP elektronik tahap pertama secara serentak, kelurahan di Jakarta merupakan yang pertama.
Purba mengupayakan hari akan ada 10 kelurahan di Jakarta menyusul lima kelurahan lainnya untuk melayani pembuatan KTP elektronik. Sayangnya, Purba enggan menyebutkan kelurahan mana saja.

Jika penerapan KTP elektronik berjalan sesuai jadwal, maka pada akhir 2012, seluruh data kependudukan di Indonesia akan terintegrasi. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi KTP ganda sebab semua data penduduk akan terintegrasi dalam sistem. (ren)

• VIVAnews

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGALAMAN MELELAHKAN DI HOTSPOT J.CO

Hari Minggu 13 April 2008 lalu saya mampir di J.CO Donuts & Coffe di Bintaro Plaza. Sambil mencicipi kopi latte seharga Rp26 ribu, yang tentunya cukup mahal bagi kantong orang sekelas saya, saya mencoba mengakses Internet dari Hotspot café ini.  Setelah membayar di kasir dan menunggu antrian dari seorang pria peracik kopi yang tidak terlalu ramah, saya kemudian dipanggil untuk mengambil kopi saya yang masuk dalam antrian. Kalau tidak bertanya, ternyata petugas kopi café ini tidak menawarkan langsung akses gratis hotspot ke Internet yang dipromosikan café ini.   Setelah saya bertanya, apa password hotspot -nya, barulah diberi tulisan password di kertas bill saya, yaitu "hazelle dazele". Cukup bingung, saya tanya ke petugasnya, apakah password itu pakai spasi atau tidak. Dia jawab, “Tidak”. Kemudian, saya mencoba men- setup akses dengan O2. Aneh juga, signal hotspot -nya hilang-hilang timbul.  Yang cukup kuat malah dari café Ola La yg berada di lantai 2. Setelah b
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Menafsirkan Kerugian Negara

Teringat Kasus Indosat-IM3 dan munculnya diskusi kerugian perekonomian negara, saya jadi teringat lagi dengan tulisan lama saya beberapa dekade lalu yang sayang untuk dibuang di KONTAN EDISI 36/IV Tanggal 5 Juni 2000.   Menafsirkan Kerugian Negara Rudy M. Harahap Pengamat Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah                                       Saya pernah bertanya kepada mahasiswa di kelas, ketika menyajikan kuliah akuntansi perbankan. Menurut saya, pertanyaan ini mestinya cukup sulit dijawab: "Misalkan Anda menjadi manajer bank dan ada kredit nasabah yang macet. Tentu, Anda tidak ingin gara-gara kredit macet ini kinerja Anda dinilai jelek. Apa yang akan Anda lakukan?" Ternyata, beberapa mahasiswa merasa tak sulit menjawab pertanyaan itu. Dengan enteng, mereka menjawab: "Ya, diskedul ulang saja, Pak. Terus, naikkan plafon pokok utangnya. Selisih antara pokok utang yang lama dengan pokok utang yang baru dikompensasikan saja ke tunggakan cicilan pokok dan tung
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MANAJEMEN KINERJA: MENGGUNAKAN SISTEM PENGENDALIAN SECARA STRATEGIS SEBAGAI ‘REM’ DAN ‘GAS’ DI ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

Secara regulasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015  ternyata telah mengarahkan perubahan birokrasi kita dari yang dulunya kebanyakan berorientasi pada peraturan ( rules-oriented)  menjadi berorientasi kinerja ( performance-oriented). Dengan kata lain, regulasi kita telah mengarahkan agar kita berubah dari tadinya lebih menekankan pada pengendalian administratif ( administrative control ) menjadi lebih menekankan pada pengendalian hasil ( results control ). Namun, nyatanya, masih banyak yang ragu-ragu dan mempertanyakan apakah kita mesti lebih berorientasi pada peraturan atau lebih berorientasi pada kinerja  (Hartanto, 2018) . Keraguan terkait orientasi tersebut konsisten dengan keluhan beberapa kali Presiden Joko Widodo ketika melihat perilaku birokrasi kita. Ber kal -kali ia telah menyatakan bahwa organisasi sektor publik di Indonesia (baca: instansi pemerintah) kebanyakan menggunakan sumber dayanya ( resources ) hanya untuk ke
Posting Komentar
Baca selengkapnya