Jumat, 29 Juli 2011

[eKTP] Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target

Jadi, siapa yang berbohong? Aparat Pemda DKI atau Kemdagri?




Jumat, 29/07/2011 17:17 WIB
Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target  
Lia Harahap - detikNews


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perangkat untuk e-KTP sudah terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Target e-KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia di 2012 dipastikan tercapai.
"Semua sudah jalan (terdistribusikan), tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Saya yakin target 2012 tercapai, saya optimistis," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri , Raydonnyzar Moenek, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk di DKI Jakarta sendiri, dari 267 kelurahan baru 2 kelurahan yang menerima perangkat lengkap e-KTP. Saat hal ini dikonfirmasi, Raydonnyzar, memastikan perangkat-perangkat ini paling lambat tiba Sabtu (30/7) besok.

"Asumsi kita setidak-tidaknya Sabtu ini sudah terdistribusikan dengan baik. Kalaupun ada kurang atau terlambat paling cuma satu atau dua hari, karena jarak dan transportasi," elaknya.

Raydonnyzar memastikan satu set perangkat e-KTP ini tiba di seluruh kelurahan di Indonesia paling lambat tanggal 1-2 Agustus ini. Selain perangkat, Raydonnyzar juga memastikan jaringan internet sudah berfungsi dengan baik.

"Jaringan sudah terjamin. Awal Agustus kita harapkan semua bisa beroperasi karena sekarang kita kerja siang malam, by process lah," jelasnya.

Saat sistem pendataan ini berjalan, Raydonnyzar memastikan tidak akan ada kendala. Kalau pun ada, itu hanya berkaitan dengan kehadiran warga yang diundang untuk melakukan verifikasi data.

"Dari sisi teknis saya pikir tidak ada (error), paling hanya kendala di tingkat kehadiran masyarakat yang diminta datang ke kelurahan dengan menyertakan surat pengantar dari RT dan RW," tandasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan juga mengakui masih banyak kelurahan di DKI yang belum menerima perangkat e-KTP. Dia berharap semua segera terdistribusi agar jadwal pendataan yang telah direncanakan tidak mengalami kemunduran.

"Karena kalau belum lengkap gimana kita mau beroperasi, pasti akan terlambat berapa hari. Tapi kalau target saya rasa tidak akan terganggu," jelas Fadjar.

(lia/rdf)

Rabu, 27 Juli 2011

[eKTP] Kemendagri Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP

Masalahnya, apakah benar e-KTP-nya jadi beroperasi? Sampai di mana sekarang status pekerjaannya?


Rabu, 27/07/2011 14:20 WIB
Kemendagri Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP  
Lia Harahap - detikNews




Jakarta - Kemendagri melarang adanya pungutan liar dalam pembuatan e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah walikota dan bupati mengenai larangan tersebut.

"Pak menteri sedang mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran yang ditembuskan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil bahwa tidak boleh ada pungutan biaya apa pun dalam pembuatan e-KTP," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.

Hal itu disampaikanya dalam jumpa pers terkait pendistribusian perangkat e-KTP di kelurahan Menteng, Jl Pegangsaan Barat, Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Pihaknya, lanjut Irman, sudah menegaskan larangan itu dalam surat panggilan kepada warga. Dalam surat panggilan tersebut, Dukcapil memastikan tidak akan ada pungutan liar.

Menurut Irman, akan ada tim supervisi yang memantau mengenai pungutan ini. Tim ini terdiri dari 46 orang termasuk dari unsur Polri.

"Jadi kita tetap pantau dan mudah-mudahan tidak ada (pungutan liar)," jelasnya.

Diharapkan kepada seluruh warga jika memang ditemukan adanya pungutan liar, bisa segera melaporkan hal itu ke panitia. Mengenai warga yang mengalami sakit atau lumpuh, pihaknya sudah melakukan sejumlah antisipasi.

"Kita mengadakan pengisian aplikasi mobil," ujarnya.

Pengisian aplikasi mobil yang dimaksud yakni petugas akan datang ke rumah para warga dengan membawa perangkat termasuk laptop. Petugas akan melakukan pendataan secara online ke pusat.

"Pengadaan e-KTP ini menghabiskan dana Rp 5,8 triliun untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dana ini dianggarkan untuk dua tahun yakni 2011-2012," tandasnya.

(gus/mad)

Selasa, 26 Juli 2011

[eKTP] Komputer Belum Tiba di Kelurahan, Pendataan e-KTP Terancam Tertunda

Hayooo, mana janjinya Pak Menteri?
Senin, 25/07/2011 22:05 WIB
Komputer Belum Tiba di Kelurahan, Pendataan e-KTP Terancam Tertunda
Lia Harahap : detikNews
detikcom - Jakarta, Sebanyak 267 kelurahan di wilayah Jakarta akan melakukan pendataan ulang warga dalam rangka program elektronik KTP (e-KTP). Rencananya, proses pendataan akan dimulai awal Agustus mendatang.
Namun sayangnya sarana pendukung untuk melakukan pendataan seperti komputer belum juga tiba di kelurahan hingga hari ini.
"Memang komputer e-KTP satu pun belum ada yang datang dan diserahkan ke kelurahan di lima wilayah DKI," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, Purba Hutapea saat dihubungi wartawan, Senin (25/7/2011).
Purba mengatakan, pengadaan komputer menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Padahal sebelumnya, Kemendagri telah menjanjikan sebanyak 707 buah komputer akan didistribusikan untuk mendukung kelancaran pendataan ulang tersebut.
"Kemarin katanya dikirim Senin (25/7) ini, tapi ternyata ditunda sampai Rabu (27/7) besok," keluhnya.
Purba sendiri mengaku kecewa atas penundaan ini. Pasalnya, dengan proses kerja yang dimulai seminggu lagi, harusnya alat-alat pendukung itu tiba tepat waktu.
"Saya harap pusat secepatnya mengirimkan peralatan yang dibutuhkan. Karena kami ingin bekerja sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai target yang telah kita tentukan bersama," harap Purba.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika sampai 27 Juli barang-barang itu belum juga dikirim ke kelurahan-kelurahan, maka pelaksanaan program e-KTP terancam mundur dari jadwal yang telah ditetapkan. Akibatnya, target bahwa seluruh warga Jakarta sudah memiliki e-KTP pada akhir Desember 2011 dikhawatirkan tak akan terealisasi.
DKI Jakarta bersama 197 Kabupaten/Kota akan mengikuti gelombang pertama penerapan e–KTP. Mulai 1 Agustus hingga 30 November 2011, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta akan mendata ulang sebanyak 7.498.272 pemegang KTP yang tersebar pada 267 kelurahan di wilayah Jakarta.
Setiap pemegang KTP DKI akan dipanggil untuk memverifikasi data diri, foto, dan sidik jari secara bergilir. Penerapan e-KTP dapat mendata penduduk dengan lebih akurat, apalagi setelah sebelumnya pemerintah menerapkan nomor identitas tunggal (single identification number) secara nasional.

Senin, 11 Juli 2011

[BPK] Di Mana Posisi BPK dalam Konstitusi?

Lihat, tidak tampak adanya peran BPK dalam pertemuan konstitusi. Semakin tidak jelas posisinya apakah bagian dari eksekutif, legislatif, atau yudikatif.

Apakah masih tepat kita bilang BPK sebagai lembaga negara setingkat presiden, DPR, atau MA? Mari kita letakkan kembali pada tempat yang tepat, yaitu BPK adalah perangkatnya DPR, sebagaimana banyak dipraktikkan di negara lain.

Senin, 11 Juli 2011, 07:35 WIB
NASIONAL
 
SBY Bertemu MK, DPR, DPD dan MPR di Istana


» SBY dan Mahfud MD
Arfi Bambani Amri, Nur Eka Sukmawati | Senin, 11 Juli 2011, 06:22 WIB

VIVAnews - Memperingati Ulang Tahun Ke-8, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan menggelar Simposium Internasional di Jakarta mulai hari ini, Senin 11 Juli sampai dengan 14 Juli 2011. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sambutan dan keynote speech kepada delegasi peserta Simposium Internasional.

Simposium dengan tema 'Constitutional Democratic State' yang bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat ini akan dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada hari ini, pukul 10.00 WIB.

"Sesudah itu nanti ketua lembaga legislatif atau lembaga perwakilan dan ketua Mahkamah Konstitusi akan menyampaikan ceramah di depan para peserta. Jadi Presiden itu kepala eksekutifnya, lalu legislatifnya ada tiga yaitu ketua MPR, ketua DPR, dan ketua DPD akan berpidato di hadapan peserta. Sementara ketua yudikatifnya diwakili oleh saya selaku ketua MK dan selaku tuan rumah," kata Mahfud MD.

Simposium Internasional yang diadakan di Hotel Shangri La ini dihadiri oleh 225 orang peserta. Dari luar negeri terdiri dari 54 orang Ketua Mahkamah Konstitusi atau Parlemen dan Institusi sejenis dari 23 negara dan 16 orang Duta Besar atau Perwakilan dari 16 negara. Sementara dari dalam negeri terdiri dari 11 orang MK RI, 5 orang MPR RI, 23 orang DPR RI, 6 orang DPD RI, 5 orang Kementerian Negara, 9 orang Mantan Hakim Konstitusi, 9 orang Forum Konstitusi, 65 orang Dekan dan Pengajar Fakultas Hukum, 11 orang Dekan dan Pengajar FISIP, dan 11 orang Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Menurut Mahfud, secara umum terdapat kemajuan-kemajuan di bidang konstitusi dan peran Mahkamah Konstitusi sudah mendapatkan pengakuan di dunia Internasional.

"Beberapa duta besar yang kami temui diberbagai acara Internasional itu mengatakan sekarang duta besar Indonesia kalau di luar negeri bisa tampil dengan gagah dan percaya diri karena penegakan konstitusi sejak era reformasi jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sudah-sudah. Kalau dulu zaman Orde Baru, di forum Internasional, Indonesia diejek sebagai pelanggar konstitusi, tapi sekarang ini kita dianggap sudah maju pesat di bidang konstitusi," katanya. (sj)

Sabtu, 09 Juli 2011

Kinerja Menteri, Peran Presiden, dan Sistem Akuntabilitas Publik

Hasil evaluasi UKP4 menunjukkan hanya separuh instruksi Presiden yang bisa dijalankan kementerian terkait. Ada berbagai hal yang membuat instruksi tersebut tidak dapat dijalankan secara penuh. "Perintah itu dijalankan, tapi ada beberapa menteri kurang rajin," ungkap Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, seusai rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (7/7/2011), sebagaimana dikutip dari Detik.com.

Data yang menyebutkan bahwa hanya 50 persen instruksi yang dijalankan merupakan evaluasi kinerja dan capaian kementerian. Data yang dipaparkan Kuntoro dalam rapat sidang kabinet adalah rekapitulasi evaluasi sejak Januari 2011. Hanya saja, Kuntoro menyatakan bahwa hal itu bukan berarti bahwa 50 persen program kerja pemerintah tidak berjalan sama sekali, tetapi kemajuan hasil yang berhasil dicapai sampai pada tenggat waktu yang dijadwalkan tidak sepenuhnya terpenuhi.

Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas
Sebenarnya, menurut saya, hanya 50 persen instruksi Presiden yang dijalankan itu sudah baik. Artinya, bukan tidak ada sama sekali yang tidak dijalankan. Jumlah 50 persen itu sendiri sebenarnya bukanlah pencapaian kinerja, tetapi baru dari segi menjalankan aktivitas yang diminta oleh Presiden.  Saya belum melihat adanya data berapa persen sebenarnya capaian kinerja jika dilihat dari segi input, proses/kegiatan, keluaran, dan hasilnya. 

Dengan masa pemerintahan tahun 2011 yang sudah mencapai setengah tahun ini, tentu tidak mudah untuk menyatakan suatu kinerja sudah tercapai atau belum. Idealnya, kinerja tentu diukur secara tahunan. Sebab, kebanyakan menteri, jika kita ingin fair, diukur kinerjanya secara tahunan.

Heeks (1998) sudah mengulas bahwa salah satu tantangan akuntabilitas pejabat publik seperti menteri adalah akuntabilitas manajerial (managerial accountability) kepada atasannya. Jika melihat dari yang dimaksud oleh Kuntoro, berarti menterinya belumlah akuntabel kepada atasannya, yaitu Presiden. Sebab, hanya 50 persen perintah Presiden yang dijalankan. 

Yang justru terberat bagi seorang menteri adalah akuntabilitasnya ke publik (citizenship/public accountability). Dalam hal ini, menteri harus dapat menjawab tuntutan masyarakat terkait dengan urusan publik. Saya melihat, kebanyakan persoalan pejabat publik adalah pada aspek akuntabilitas publik. Karena itu, membangun Sistem Akuntabilitas Publik bagi seorang pejabat publik, termasuk menteri, menjadi sangat penting di negara demokratis seperti Indonesia. 

Dalam pengamatan saya, akuntabilitas publik ini sering konflik dengan akuntabilitas lain. Sebagai contoh, seorang menteri juga memiliki akuntabilitas ke parlemen dan  partai politik tempat dia berasal (political accountability). Atau, legislature accountability, yaitu akuntabilitas kepada institusi yang memberikan otoritas kepadanya untuk bertindak sesuatu. Paling sering terjadi adalah konflik antara public accountability dengan political accountability

Seorang menteri tentu dalam posisi sulit untuk bisa menyeimbangkan berbagai macam tuntutan akuntabilitas tersebut. Namun, jika ia  terus didampingi oleh Komite Akuntabilitas, maka keseimbangan itu akan terjaga.

Sayangnya, pemikiran untuk membentuk Sistem Akuntabilitas Publik -- di mana di dalamnya terdapat Komite Akuntabilitas -- kurang berkembang di Indonesia. Sebab, kita sering beranggapan bahwa kita telah memiliki sistem tersebut, yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dikembangkan setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Padahal, Sistem Akuntabilitas Publik itu adalah sangat penting, di mana di dalamnya juga termasuk Sistem Akuntabilitas Presiden.

Saya rasa, saatnyalah sekarang kita mulai mendiskusikan kembali pentingnya Sistem Akuntabilitas Publik di Indonesia. 

Rabu, 06 Juli 2011

[BPK] KPK Telusuri Dugaan Suap di BPK Sulawesi Utara

Jika Anda tidak memperbaiki prosedur audit Anda, maka risiko ini akan tetap tinggi dan selalu berulang. 

KPK Telusuri Dugaan Suap di BPK Sulawesi Utara

 

KPK Telusuri Dugaan Suap di BPK Sulawesi Utara

Tribunnews.com - Kamis, 30 Juni 2011 23:27 WIB

 

Laporan Wartawan Tribun Manado Robertus Rimawan

TRIBUNNEWS.COM, MANADO - Usai memeriksa beberapa pejabat Tomohon, kini giliran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara disambangi KPK, Kamis (30/6/2011).

Pemeriksaan tertutup dan penjagaan sekuriti ketat. Sejumlah pemburu berita hanya diperbolehkan berada di area ruang penjagaan.

Saat sejumlah wartawan masuk dan menunggu di dalam gedung dihalang-halangi oleh sekuriti.
Terkait pemeriksaan terhadap BPK yang dilakukan KPK, John Leo dari LSM anti Korupsi Sulut INCEOR mengatakan, kedatangan KPK untuk menelusuri sisa uang indikasi suap yang belum diketahui rimbanya.

"Mereka telusuri Rp 900 juta yang belum diketahui , dari total Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Menurut Leo itu merupakan sambungan kasus dugaan suap dengan dua tersangka pegawai BPK RI Perwakilan Sulut.

APBD Kota Tomohon dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2007 menghasilkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), padahal 2006 beropini disclaimer.

"Terungkap Epe (Jeferson Rumajar) dkk (dan kawan-kawan), menyuap BPK untuk mendapatkaan opini WDP berbanderol Rp 1,5 miliar," ujarnya.

Menurut mantan anggota DPRD Tomohon periode 2004-2009 ini, setelah diperiksa dua staf BPK bernama Bahar dan Muzini hanya mengaku menerima Rp 600 juta. "Kesimpulannya, KPK mau tahu yang Rp 900 juta kemana ?" Kata Leo.

Pemeriksaan staf Pemko Tomohon yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu, terkait dugaan suap denga tiga tersangka yang sudah ditetapkan KPK, dua orang pegawai BPK dan Jeferson.

Selain uang, menurut Leo KPK juga menelusuri siapa kawan-kawan Jeferson yang diduga ikut menyuap.

Kasus Jeferson ini menurutnya pertama terjadi di KPK, sudah terpidana dalam korupsi APBD 2006/2008 dan jadi tersangka penyuapan BPK dalam LHP BPK 2007 dan dalam dugaan penyimpangan APBD 2009/2010, saat ini dalam penyelidikan KPK.

"Bukan tidak mungkin Jeferson calon tersangka lagi," jelasnya.

Soal uang dugaan suap, Rp 600 juta menurut Leo sudah di kembalikan BPK dalam dua tahap. Rp 400 juta dibawa ke SPN dan Rp 200 juta dibawa ke Jakarta.

Kabag Hukum dan Humas BPK Perwakilan Sulut, Made Darma belum bersedia memberikan keterangan sesuai dengan permintaan KPK.

Selasa, 05 Juli 2011

[PENSIUN DINI] Cuma Lulus SMA, 2.000 PNS Kemenkeu Bakal Kena Pensiun Dini

 

Ini kesempatan kita mengimplementasikan reformasi birokrasi dengan bentuk nyata. Bagi Anda yang memiliki kesempatan ini, jangan takut untuk segera diraih. Percayalah, ini peluang besar untuk Anda!

 

Selasa, 05/07/2011 16:32 WIB
Cuma Lulus SMA, 2.000 PNS Kemenkeu Bakal Kena Pensiun Dini
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan sedang menggodok rencana program pensiun dini. Ada sekitar 2.000 pegawai di Ditjen Perbendaharaan yang berpotensi kena pensiun dini.
Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7/2011).
"Ada sekitar 2.000-an (karyawan). Mereka masa kerjanya di atas 20 tahun dan pendidikannya hanya SMA. Pegang komputer saja gemetar," ujar Agus.
Menurut Agus, 2.000 karyawan tersebut besaran gajinya beragam. Tapi rata-rata mereka adalah lulusan SMA yang direkrut pada tahun 1970-an-1980an.
"Sekarang umur mereka masuk 50 tahun dan dia nggak bisa dibina lagi karena pendidikannya rendah," jelas Agus.
Disampaikan Agus, dia belum mengajukan rencana ini ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Tapi Pak Menteri (Keuangan) sudah setuju saya datang ke sana (MenPAN)," kata Agus.
Rencana pemerintah untuk merampungkan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) nampaknya bakal terealisasi. Para PNS yang dianggap tak produktif akan disodorkan untuk segera mengambil pensiun dini.
Menteri Keuangan Agus Marto mengatakan opsi pensiun dini akan dikaji melalui produktivitas para PNS. Jika ada PNS yang dianggap sudah tidak dibutuhkan dan pegawai bersangkutan juga menginginkan untuk mengikuti program pensiun dini maka Kementerian Keuangan bisa melepaskan pegawai tersebut.
"Kepada pegawai di lingkungan kemenkeu, pegawai dimungkinkan untuk kita menawarkan pensiun dini secara sukarela. kalau kita buka opsi itu ada di pemerintah, kalau dia ingin ikut program tersebut tapi masih dibutuhkan maka akan kita pertahankan, tapi kalau seandainya kita tidak keberatan kita maka kita akan dukung program pensiun sukarela," jelas Agus saat ditemui di kantornya.
(dnl/qom)

[e-KTP][Proyek e-KTP sudah Sesuai Prosedur?]

Anda yakin, Agustus 2011 bakalan online semua?

Hmmm…

Proyek e-KTP sudah Sesuai Prosedur

Penulis : Anata Syah Fitri

Senin, 04 Juli 2011 20:54 WIB     

Proyek e KTP sudah Sesuai Prosedur

KTP Elektronik---ANTARA/Dewi Fajriani/ip

JAKARTA--MICOM: Kementerian Dalam Negeri menyatakan proses tender e-KTP telah berjalan sesuai prosedur. Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri Elfius Dailaimi menyatakan proyek e-KTP akan terus berjalan karena pemenang tender telah ditetapkan melalui proses yang telah diawasi BPKP.
"Silakan saja kalau mau melaporkan. Pemenangnya kan sudah ditetapkan," ujarnya, ketika dihubungi Media Indonesia, Senin (4/7).
Elvius pun membantah adanya pinjaman dari China terkait penggunaan merek AFIS L One pada proyek e-KTP.
"Semuanya murni rupiah," lanjutnya.
Dia mengatakan, tidak ada perjanjian apa pun dengan China, terkait dengan penggunaan L One.
Dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II, Elfius menjanjikan e-KTP maupun NIK akan selesai dan bisa diakses secara online pada awal Agustus 2011.
"Kalau anggota dewan mau melihat betul, pada Agustus dijamin sudah online ke 197 kota kecamatan di Indonesia," katanya di gedung DPR, Senin.
Menurutnya, pelaksanaan proyek tersebut di lapangan akan diawasi tim supervisi yang beranggotakan sekitar 400 orang. (NA/OL-11)

[e-KTP][Tim Khusus DPR Awasi Program E-KTP]

Hayooo, tambah lagi pengawasnya. Tapi, apa berfungsi?

 

Tim Khusus DPR Awasi Program E-KTP

Penulis : Amahl S Azwar

Senin, 04 Juli 2011 19:57 WIB     

JAKARTA--MICOM: Lembaga wakil rakyat atau DPR berencana mengontrol ketat program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang mencakup pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PDIP Ganjar Pranowo mengatakan akan ada tim DPR yang mengontrol program pelaksanaan e-KTP tersebut.
"Program E KTP ini yang sudah jadi proyek, ini memang harus diawasi. Karena sudah ada tersangkanya, toh?" kata Ganjar saat ditemui di kompleks Senayan, Jakarta, Senin (4/7).
Menurut dia, anggota-anggota fraksi di Komisi II telah meminta agar ada rapat yang khusus membahas permasalahan e-KTP. Rapat khusus e-KTP nantinya akan membentuk tim khusus yang memantau pelaksanaan program SIAK dari awal hingga akhir. Tim khusus itu, sambung dia, tidak hanya akan memantau persoalan administrasi e-KTP tetapi juga masuk ke substansi hingga segala kepentingan terkait.
Ganjar juga turut menanggapi kecurigaan anggota dewan mengenai keputusan Kementerian Dalam Negeri memenangkan Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) yang menawarkan produk automated fingerprint identification system (AFIS) bermerek L-1 Identity Solutions.
Menurut dia, anggota Komisi II DPR yang berkunjung ke India pada 1-7 Mei lalu, antara lain untuk mempelajari penerapan e-KTP, dapat mengkonfrontasi pemerintah pada pertemuan selanjutnya.
"Kalau (produk) itu gagal nanti kita konfrontasi. Teman-teman DPR yang ke India biar membandingkan itu," pungkasnya. (OL-8)

[e-KTP] Mendagri Sudah Minta Pengawasan KPK

Kata Mendagri, ia sudah minta pengawasan KPK. Tapi, apa kata KPK, ya?

Spesifikasi juga ditetapkan oleh 15 kementerian. Apa iya? Duch Pak Menteri, lihatlah ke bumi!

 

Tender e-KTP

Mendagri Sudah Minta Pengawasan KPK

Penulis : Dika Dania Kardi

Senin, 04 Juli 2011 22:03 WIB     

 

JAKARTA--MICOM: Menteri Dalam Gamawan Fauzi membantah ada kecurangan dalam tender e-KTP, justru ia menegaskan agar KPK mengawasi proses tender tersebut.
"Saya meminta KPK mengawasi ini dari awal. Laporkan saja (ke KPK) jika ada yang curiga," tukas Gamawan pada Media Indonesia di ruang kerjanya, Jakarta, Senin (4/7).
Gamawan menegaskan pada 24 Januari 2011 dirinya mendatangi kantor KPK untuk mengonsultasikan pengadaan e-KTP tersebut. Waktu itu, tutur Gamawan, dirinya bilang ke KPK untuk mengawasi panitia tender e-KTP. Saat itu, kata Gamawan dirinya menanyakan bagaimana caranya agar proses lelang tidak rawan korupsi.
Salah satu syarat katanya lakukan dengan e-procurement. Gamawan pun menerangkan proses tender elektronik itu segera dilakukan seminggu kemudian. Selain itu dirinya pun mengundang ICW untuk mengawasi. ramai-ramai.
"Dan yang menentukan spesifikasi itu juga dari 15 kementerian," tukasnya.
Selain itu Gamawan pun menegaskan audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilakukan.
"Menurut prosedur menteri harus tanda tangan (dalam penetapan tender) maka saya minta apa jaminannya. Saya minta audit BPKP, keluar audit BPKP baru saya mau tanda tangan," kata Gamawan.
Dirinya pun membantah bahwa yang dipilih jadi pemenang itu adalah harga yang termahal. Justru sebaliknya, kata Gamawan, yang dipilih itu adalah harga yang termurah. Adapun dokumen yang beredar itu, Gamawan menuduhnya itu palsu. Menurutnya dokumen itu dibuat seolah-olah penawarannya lebih rendah.
"Sistemnya kan yang sudah tereliminasi tidak bisa ikut lagi," tandas Gamawan yang ditemani oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek. (*/OL-2)