let's fight corruption in Indonesia

rmh : Jika bisa menggunakan analis beban kerja seperti dimaksud di sini akan bagus sekali Minggu, 26/06/2011 Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini Ramdhania El Hida - detikFinance detikcom - Jakarta, Perampingan Pegawai Negeri Sipil melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang \\\'terpilih\\\' dianggap tidak mampu bekerja optimal. Baca Lebih Detail : http://m.detik.com/read/2011/06/26/113047/1668771/4/dianggap-miskin-kinerja-pns-enggan-pensiun-dini?nhl

Sebenarnya, dalam UU No. 17 Tahun 2003 tidak dikenal adanya istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Istilah ini sebenarnya diperkenalkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 (walaupun sebenarnya jika dikaji lagi tidak ada dasar Peraturan Pemerintah yang cukup untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ini). Parahnya lagi, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan PPK. Istilah PPK hanya muncul dalam suatu kalimat untuk kepentingan pengajuan pembayaran, yaitu: “Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen merupakan bukti pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara .” Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut hanya diuraikan pihak-pihak terkait untuk kepentingan penggunaan anggaran yang harus ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu a. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang; b. Pejabat yang b

Ini tawaran yang bagus. Kita harus berani mengefisiensienkan birokrasi. Pada artikel sebelumnya, sudah saya tulis bahwa banyak nilai lebih juga pilihan tawaran pensiun dipercepat ini diberikan. Pertama, dari sisi PNS, mereka bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Mereka bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya saat ini untuk kepentingan masyarakat. Kedua, bagi pemerintah akan tercipta efisiensi, misalnya dari segi penggunaan listrik, ruangan, kertas, dan seterusnya Berikut ini cuplikan artikelnya: Pemerintah Tawarkan PNS Pensiun Dini Nantinya mereka diberikan kompensasi khusus berupa pesangon. Untuk artikel lengkap klik link ini

Please find the conceptual framework of integrated performance management systems in BPKP. Please note: This concept is still under construction process. This concept was developed by our internal team and learned from Ministry of Finance, Ministry of Industry, and Anti-Corruption Commission. This concept was improved by learning from Korean experiences. More collaboration and sharing to improve this concept are very welcome. 

Rudy M. Harahap, Siska Yulianti Jurusan Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara, Jl. K.H. Syahdan No.9, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480, rudy.m.harahap@binus.ac.id; siska.yulianti@gmail.com Dipublikasikan pada e-Indonesia Initiative 2011 (eII2011),  Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia 14-15 Juni 2011, Bandung  ABSTRACT The purpose of this research is to analyze, identify, and measure the risks in the use of information technology (IT). The research methods that have been used are literature study and field study in the form of observations, interviews, documentation, and using FRAP (facilitated Risk Analysis Process) approach in measuring the risk of IT. The study revealed some riks in the use of IT and recommended some controls to mitigate the risks to improve the IT performances and information quality. Key words: risk, measurement, IT, FRAP ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah menganalisis, mengidentifik

Aneh-aneh saja alasannya. Ditanya lembaga resmi, koq jawabannya nggak resmi. Kenapa nggak bilang saja, bahan sedang disiapkan, dstnya. Ech, malah bilang gara-gara ambeien. Ini project risiko besar, Bung! Mesti serius, lach. Semua rakyat Indonesia yang akan menanggungnya jika sampai gagal lagi! Kamis, 09 Juni 2011 Kemendagri Siap Buka-bukaan Soal Proyek KTP Elektronik JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mau dianggap tertutup terkait proses pengadaan KTP Elektronik (e-KTP). Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, menyatakan bahwa pihaknya siap buka-bukaan soal proses tender e-KTP dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mengawasinya. Hal itu disampaikan Diah Anggraeni ketika ditanya perihal surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berisi permintaan informasi proses tender e-KTP tahun 2011-2012. "Kita tidak tertutup. Malah sangat terbuka soal tender," ujar Diah. Sebelumnya melalui surat bernomor B 1866/LKPP/SES/04/2011 t

Anda masih ingat tulisan saya di blog ini tanggal 25 Mei 2011 tentang perlu atau tidaknya kita memiliki pemimpin bernyali saat ini? Dugaan saya adalah, jangan-jangan, dengan lemahnya style dan karakter kepemimpinan saat ini justru dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI? Bisa dibayangkan jika saat ini Indonesia dipimpin oleh kepemimpinan sekelas Habibie dan Gus Dur yang berani mengambil dobrakan, bahkan dengan risiko terlepasnya sebuah provinsi seperti Timor-Timor. Dengan style dan karakter kepemimpinan saat ini kita tidak mendengar lagi isu-isu terkait pendirian negara yang terpisah dari NKRI. Artinya, perlu juga kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan presiden pada era saat ini dengan style dan karakter saat ini. Rupanya, dugaan saya tersebut direspon langsung oleh SBY. Dalam suatu kesempatan di hadapan pengurus DPP HIPMI, ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah tipe pemimpin yang penakut dan peragu. "Bukan saya ragu atau tidak berani, tetapi karena saya tidak ingin konfli

Para pengusaha akhirnya gerah juga dengan banyaknya jumlah PNS, tetapi tidak didukung oleh aspek kualitas yang memadai. Pemikiran untuk mengefisienkan PNS dari segi jumlahnya, sebenarnya sudah menjadi isu lama. Namun, tidak mudah bagi pemerintah yang berkuasa untuk menjalankan program efisiensi ini. Sebab, hal ini akan menjadi isu sensitif. Hanya pemerintahan yang berani berfikiran radikallah untuk mengambil kebijakan pengurangan jumlah PNS. Kapankah kita memiliki pemerintahan model tersebut? Berikut ini cuplikan artikelnya: VIVAnews HIPMI: PNS Banyak, Birokrasi Jadi Panjang Birokrasi yang panjang hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk artikel lengkap klik link ini

Saya tentu berharap ini bisa membuka kontak pandora. Dengan demikian, kelelahan kita berurusan dengan partai politik dalam hal-hal semacam ini bisa segera diatasi. Saya sering sekali mendengar keluhan tentang berseliwerannya partai politik di instansi pemerintah. Modusnya bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan memasukkan "utusan" partai sebagai staf khusus sebuah instansi pemerintah, tidak hanya instansi pemerintah di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. Semoga Tuhan memberi jalan untuk membuat negara kita menuju arah yang lebih baik. Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Praktik Korupsi di Parpol detiknews - Pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai kasus dugaan suap yang menerpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin bisa menjadi pintu awal mengungkap praktik korupsi di tubuh partai politik. ... (Read more..)

Ketika seseorang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka yang pertama kali terkena dampaknya adalah keluarganya. Bangsa kita umumnya sangat malu dengan hal seperti ini. Hukuman yang terberat bukanlah ketika seseorang sedang terkena hukuman fisik dipenjara, tetapi hukuman sosial itu sendiri, dari mulai dijauhkan, diasingkan, bahkan dicibir. Hanya saja, kadang yang sulit dalam lingkungan sosial kita, banyak masyarakat kita yang secara tradisional masih mengukur tingkat sosial seseorang dari jabatannya, hartanya, tingkat pendidikannya, besar dana sumbangannya, dan hal-hal lain yang terkait kebendaan. Secara mudah bisa kita lihat dari siapa yang memenangkan pilkada di beberapa daerah. Umumnya adalah orang yang rajin menyumbang kepada lembaga sosial atau perorangan secara langsung. Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup--bukan berarti tidak perlu--hanya dengan menghukum seseorang dengan hukuman fisik seperti penjara. Membangun lingkungan sosial yang kondusif terhadap pemberantas

Inilah repotnya urusan bernegara, di mana partai politiknya belum siap dari segi pendanaan. Alih-alih mau menyejahterakan rakyat, malah cost yang besar dibebankan ke masyarakat untuk membiayai kehidupan partai. Namun, apakah ini transisi atau memang kita akan tersandera terus ke depannya? Reformasi perundangan terkait peran DPR dalam mengendalikan anggaran instansi pemerintah adalah salah satu cara mengatasinya. Peran DPR harus dibatasi pada aspek kebijakan, dan tidak sampai urusan teknis, atau dalam bahasa praktik disebut sampai urusan "satuan tiga". Biar bagaimanapun, inilah cost bernegara yang harus kita tanggung bersama. Kita sudah sepakat untuk menuju negara demokratis. Peran partai politik adalah tidak terhindarkan. Menjaga agar partai politik bisa berperan secara tepat, itu tugas kita bersama. Semoga semua orang, terutama teman-teman saya yang sekarang berkecimpung di partai politik, dapat mengambil pelajaran ini. Anas Memperkenalkan, Nazar Yang Menggarap det