Minggu, 26 Juni 2011

[detik.com] - Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini

rmh : Jika bisa menggunakan analis beban kerja seperti dimaksud di sini akan bagus sekali

Minggu, 26/06/2011
Dianggap Miskin Kinerja, PNS Enggan Pensiun Dini
Ramdhania El Hida - detikFinance


detikcom - Jakarta, Perampingan Pegawai Negeri Sipil melalui program pensiun dini tidak akan berjalan efektif, jika mereka yang \\\'terpilih\\\' dianggap tidak mampu bekerja optimal.

Baca Lebih Detail : http://m.detik.com/read/2011/06/26/113047/1668771/4/dianggap-miskin-kinerja-pns-enggan-pensiun-dini?nhl

Jumat, 24 Juni 2011

Diskusi: Apakah PPK Perlu Menandatangani BAST?

Sebenarnya, dalam UU No. 17 Tahun 2003 tidak dikenal adanya istilah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Istilah ini sebenarnya diperkenalkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 (walaupun sebenarnya jika dikaji lagi tidak ada dasar Peraturan Pemerintah yang cukup untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan ini).

Parahnya lagi, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005 tidak mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan PPK. Istilah PPK hanya muncul dalam suatu kalimat untuk kepentingan pengajuan pembayaran, yaitu:

“Bukti asli pembayaran yang dilampirkan dalam SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen merupakan bukti pengeluaran dalam pelaksanaan anggaran belanja negara.”

Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut hanya diuraikan pihak-pihak terkait untuk kepentingan penggunaan anggaran yang harus ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu
a. Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
b. Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara;
c. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
d. Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar;
e. Bendahara penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan;
f. Bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja.

Jika dilihat dari uraian tersebut, tampaknya yang dimaksud dengan PPK adalah “Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja”. Perhatikan juga bahwa PPK dibedakan dengan “Pejabat yang bertugas melakukan pengujian dan perintah membayar” atau yang dalam praktik dikenal sebagai Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM. Di sisi lain, juga ada dikenal Pejabat Verifikator. Dalam praktiknya lagi, sekarang ini dikenal Surat Pernyataan Tanggung-Jawab Mutlak yang sering harus ditandatangani oleh PPK. Praktik di lapangan menjadi tidak seragam.

Sebenarnya, istilah PPK semakin banyak digunakan ketika dilakukan revisi terhadap Perpres 80/2003. Hal ini bisa dibaca lebih lanjut dalam Perpres tersebut.

Yang menarik untuk didiskusikan adalah dengan terbitnya Perpres 54/2010 tidak jelas bagaimana sebenarnya peran dari PPK dalam hal pembayaran. Di masa lalu, yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) adalah jelas PPK. Dalam Perpres 80/2003 dinyatakan bahwa PPK dapat mengangkat Panitia Penerima Barang/Jasa untuk kepentingan tersebut. Namun, tanggung-jawab akhir tetap di pundak PPK.

Dalam Pasal 95 Perpres 54/2010 dinyatakan bahwa setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan. PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.

Jika diinterpretasikan, berarti PPK hanya meneruskan pengajuan permintaan pembayaran tersebut ke PA/KPA. Ini sangat tepat jika mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005, di mana bukan PPK yang sebenarnya memproses pengajuan pembayaran tersebut, tetapi Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM.

Pada Pasal 18 Perpres 54/2010 dinyatakan bahwa Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian; dan
c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

Dengan demikian, jelas sekali bahwa dalam Perpres 54/2010 dinyatakan bahwa setelah pengajuan pembayaran disampaikan PPK ke PA/KPA, maka PA/KPA akan meminta Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM untuk memprosesnya. Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM hanya dapat memprosesnya setelah adanya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAST) yang ditandatangani Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Peran PPK terkait dengan serah terima tersebut hanyalah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 11 Perpres 54/2010, yaitu menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan (BAP). Di sini juga sebenarnya ada missing link kapan barang/jasa yang telah diterima Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dari Penyedia diserahkan ke PPK untuk diteruskan ke PA/KPA? Apakah dokumen yang digunakan?

Mungkin juga ada yang bertanya, bukankah itu menjadi risiko ketika suatu penyedia dapat mengajukan permintaan pembayaran tanpa keterlibatan PPK? Sebenarnya tidak juga, karena pengajuan permintaan pembayaran ke PA/KPA tetap melalui PPK. Pertanyaan berikutnya, kenapa peran PPK sampai direduksi seperti ini? Saya rasa ini adalah untuk meningkatkan pengendalian dari kemungkinan PPK sendiri yang menyatakan sudah menerima barang/jasa tanpa adanya kontrol pihak lain.

Hal ini sering disalahgunakan untuk kepentingan proses di akhir tahun, di mana barang/jasa belum diselesaikan oleh penyedia, tetapi sudah dinyatakan selesai dengan penandatangan BAST langsung oleh PPK. Artinya, dengan Perpres 54/2010 diatur dengan jelas pemisahan fungsi antara pembuat komitmen dan pihak yang memproses pembayaran. Mereka akan bekerja dengan sangat independen. Mekanisme ini juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/ 2005.

Rabu, 22 Juni 2011

Pemerintah Tawarkan PNS Pensiun Dini: Anda Setuju?

Ini tawaran yang bagus. Kita harus berani mengefisiensienkan birokrasi. Pada artikel sebelumnya, sudah saya tulis bahwa banyak nilai lebih juga pilihan tawaran pensiun dipercepat ini diberikan. Pertama, dari sisi PNS, mereka bisa bermanfaat bagi lingkungannya. Mereka bisa mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya saat ini untuk kepentingan masyarakat.

Kedua, bagi pemerintah akan tercipta efisiensi, misalnya dari segi penggunaan listrik, ruangan, kertas, dan seterusnya
Berikut ini cuplikan artikelnya:

Pemerintah Tawarkan PNS Pensiun Dini


Nantinya mereka diberikan kompensasi khusus berupa pesangon.
Untuk artikel lengkap klik link ini

Selasa, 21 Juni 2011

Integrated Performance Management Systems in BPKP: Conceptual Level

Please find the conceptual framework of integrated performance management systems in BPKP.

Please note: This concept is still under construction process. This concept was developed by our internal team and learned from Ministry of Finance, Ministry of Industry, and Anti-Corruption Commission. This concept was improved by learning from Korean experiences. More collaboration and sharing to improve this concept are very welcome. 


Selasa, 14 Juni 2011

Paper: PENGUKURAN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN FRAP (STUDI KASUS PADA 3 PERUSAHAAN)

Rudy M. Harahap, Siska Yulianti
Jurusan Komputerisasi Akuntansi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Bina Nusantara,
Jl. K.H. Syahdan No.9, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480,
rudy.m.harahap@binus.ac.id; siska.yulianti@gmail.com

Dipublikasikan pada e-Indonesia Initiative 2011 (eII2011), 
Konferensi Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Indonesia
14-15 Juni 2011, Bandung 

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze, identify, and measure the risks in the use of information technology (IT). The research methods that have been used are literature study and field study in the form of observations, interviews, documentation, and using FRAP (facilitated Risk Analysis Process) approach in measuring the risk of IT. The study revealed some riks in the use of IT and recommended some controls to mitigate the risks to improve the IT performances and information quality.

Key words: risk, measurement, IT, FRAP

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan mengukur risiko penggunaan teknologi informasi (TI). Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta menggunakan pendekatan FRAP (Facilitated Risk Analysis Process) untuk mengukur risiko TI. Penelitian ini mengungkapkan risiko dalam penggunaan TI dan merekomendasikan beberapa pengendalian untuk memitigasi risiko agar kinerja TI dan kualitas informasi dapat ditingkatkan.

Kata kunci: risiko, pengukuran, IT, FRAP

Silahkan akses paper lengkap pada link berikut:
Paper Lengkap

Senin, 13 Juni 2011

Alasan Aneh, Gara-Gara Ambeien Sulit Dihubungi

Aneh-aneh saja alasannya. Ditanya lembaga resmi, koq jawabannya nggak resmi. Kenapa nggak bilang saja, bahan sedang disiapkan, dstnya. Ech, malah bilang gara-gara ambeien.

Ini project risiko besar, Bung! Mesti serius, lach. Semua rakyat Indonesia yang akan menanggungnya jika sampai gagal lagi!



Kamis, 09 Juni 2011


Kemendagri Siap Buka-bukaan Soal Proyek KTP Elektronik

JAKARTA - Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak mau dianggap tertutup terkait proses pengadaan KTP Elektronik (e-KTP). Sekjen Kemendagri, Diah Anggraeni, menyatakan bahwa pihaknya siap buka-bukaan soal proses tender e-KTP dan mengajak seluruh lapisan masyarakat mengawasinya.

Hal itu disampaikan Diah Anggraeni ketika ditanya perihal surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berisi permintaan informasi proses tender e-KTP tahun 2011-2012. "Kita tidak tertutup. Malah sangat terbuka soal tender," ujar Diah.

Sebelumnya melalui surat bernomor B 1866/LKPP/SES/04/2011 tanggal 18 April yang dikirim LKPP ke Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sekretaris Utama LKPP Eiko Whismulyadi melaporkan bahwa Tim Pendampingan LKPP sejak 28 Maret 2011 tidak pernah mendapat agenda proses pemilihan rekanan proyek e-KTP. Akibatnya, LKPP tidak memiliki informasi tentang perkembangan pelaksanaan pemilihan rekanan proyek e-KTP yang memadai dan akurat.

Soal keberadaan surat LKPP itu Diah mengakui, LKPP memang digandeng oleh Kemendagri. "Kalau surat LKPP itu, karena memang salah satu tim. Tahun 2011 ini kita ada anggaran besar, justru itulah kita mulai menjaga dari sini. Jangan sampai proyek e-KTP itu bermasalah," ucapnya.

Bahkan Diah mewanti-wanti jika ada masalah dalam realisasi program e-KTP, agar diselesaikan secepatnya. "Jangan sampai ditunda. Kalau ditunda yang lain-lain juga akan mengalami masalah termasuk di daerah," ucapnya.

Ditambahkannya, dalam beberapa hari terakhir ini Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, memang sulit dihubungi termasuk untuk ditanya soal perkembangan proyek e-KTP. Alasannya, Irman tengah menjalani operasi.

"Saya juga tak bisa menghubungi. Bukan karena stres, tapi karena Pak Dirjennya (Irman) sedang operasi ambien . Ini karena lama duduk menunggu program," ujar Diah dengan nada bercanda.

Di tempat sama Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Elfius Dailami, menegaskan bahwa asas transparansi diberlakukan dalam setiap proses tender e-KTP. Pihaknya tak ingin melanggar aturan dalam proses tender e-KTP. Karenanya proses pengadaannya didampingi LKPP dan BPKP.

"Setiap saat mereka kita mintai pendapat kalau ada persoalan. Kita ingin proses tender ini tidak melanggar Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkup Pemerintahan," ujar Elfius.

Elfius pun membandingkan Malaysia yang sudah punya i-Kad. "Jadi kita jaga betul proyek ini. Ini monumental bagi kami. Akan kami kawal secara serius dan harus sesuai aturan," pungkasnya.

Sementara dari dokumen panitia lelang e-KTP, sebelumnya pada awal Mei lalu tiga konsorsium dinyatakan lolos prakualifikasi tender e-KTP. Pertama, konsorsium yang dinyatakan lolos adalah Konsorsium PNRI yang terdiri dari Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT Sandhipala Arthapura, PT Len Industri (Persero), PT Quadra Solution). Konsorsium kedua adalah Mega Global Jaya Grafia Cipta yang terdiri dari PT Mega Guna Ganda Semesta, PT Global Teknologi Media Integrasi, PT Cipta Srigati Lestari, PT Mecosuprin Grafia, PT Sairi Jaya Utama). Sedangkan konsorsium ketiga adalah PT Astra Graphia yang terdiri dari PT Astra Graphia, PT Trisakti Mustika, PT Sumber Cakung dan PT Kwasa Hexagon.

Namun dari hasil hasil evaluasi teknis, kini tinggal tersisa dua konsorsium saja. Konsorsium Mega Global Jaya Grafia Cipta dicoret oleh panitia lelang. Berdasarkan dokumen tertanggal 1 Juni 2011 dari Panitia Pengadaan Barang/Jasa Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 yang ditandatangani Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia lelang, terungkap bahwa konsorsium Mega Global digugurkan lantaran tidak lolos dalam simulasi layanan KTP. (ara/jpnn)

Kamis, 09 Juni 2011

SBY, Seorang Penakut atau Sekedar Ingin Menjaga Keselarasan?

Anda masih ingat tulisan saya di blog ini tanggal 25 Mei 2011 tentang perlu atau tidaknya kita memiliki pemimpin bernyali saat ini? Dugaan saya adalah, jangan-jangan, dengan lemahnya style dan karakter kepemimpinan saat ini justru dibutuhkan untuk menjaga keutuhan NKRI?

Bisa dibayangkan jika saat ini Indonesia dipimpin oleh kepemimpinan sekelas Habibie dan Gus Dur yang berani mengambil dobrakan, bahkan dengan risiko terlepasnya sebuah provinsi seperti Timor-Timor. Dengan style dan karakter kepemimpinan saat ini kita tidak mendengar lagi isu-isu terkait pendirian negara yang terpisah dari NKRI. Artinya, perlu juga kita bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan presiden pada era saat ini dengan style dan karakter saat ini.

Rupanya, dugaan saya tersebut direspon langsung oleh SBY. Dalam suatu kesempatan di hadapan pengurus DPP HIPMI, ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah tipe pemimpin yang penakut dan peragu. "Bukan saya ragu atau tidak berani, tetapi karena saya tidak ingin konflik makin menjadi-jadi. Benturan politik itu pada akhirnya dapat membawa negara kita persis seperti situasi 11, 12, atau 13 tahun yang lalu," katanya. Dia mengakui, itulah gaya, pilihan, dan kepercayaannya dalam memimpin.

Ia cenderung mengambil jalan reformasi, bukan revolusi. Reformasi memungkinkan pembangunan yang berkelanjutan, stabil, dan seimbang, sementara revolusi hanya mengakibatkan penjungkirbalikan dan kekacauan.

Akhirnya, terjawab sudah dugaan saya selama ini.

Selengkapnya pernyataan SBY itu bisa diakses pada halaman :
http://www1.kompas.com/read/xml/2011/06/09/15371661/SBY.Saya.Bukan.Penakut.dan.Peragu

VIVAnews: HIPMI: PNS Banyak, Birokrasi Jadi Panjang

Para pengusaha akhirnya gerah juga dengan banyaknya jumlah PNS, tetapi tidak didukung oleh aspek kualitas yang memadai. Pemikiran untuk mengefisienkan PNS dari segi jumlahnya, sebenarnya sudah menjadi isu lama. Namun, tidak mudah bagi pemerintah yang berkuasa untuk menjalankan program efisiensi ini. Sebab, hal ini akan menjadi isu sensitif.

Hanya pemerintahan yang berani berfikiran radikallah untuk mengambil kebijakan pengurangan jumlah PNS. Kapankah kita memiliki pemerintahan model tersebut?
Berikut ini cuplikan artikelnya:

VIVAnews

HIPMI: PNS Banyak, Birokrasi Jadi Panjang


Birokrasi yang panjang hanya akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
Untuk artikel lengkap klik link ini

Sabtu, 04 Juni 2011

News: Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Praktik Korupsi di Parpol

Saya tentu berharap ini bisa membuka kontak pandora. Dengan demikian, kelelahan kita berurusan dengan partai politik dalam hal-hal semacam ini bisa segera diatasi. Saya sering sekali mendengar keluhan tentang berseliwerannya partai politik di instansi pemerintah. Modusnya bermacam-macam. Salah satunya adalah dengan memasukkan "utusan" partai sebagai staf khusus sebuah instansi pemerintah, tidak hanya instansi pemerintah di tingkat pusat, tetapi juga di daerah.

Semoga Tuhan memberi jalan untuk membuat negara kita menuju arah yang lebih baik.


Kasus Nazaruddin Bisa Jadi Pintu Masuk Ungkap Praktik Korupsi di Parpol

detiknews - Pengamat politik LIPI, Ikrar Nusa Bakti menilai kasus dugaan suap yang menerpa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin bisa menjadi pintu awal mengungkap praktik korupsi di tubuh partai politik. ... (Read more..)



Kamis, 02 Juni 2011

Inilah Hukuman Sosial: Didatangi KPK, Istri Hakim Syarifuddin Histeris

Ketika seseorang dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka yang pertama kali terkena dampaknya adalah keluarganya. Bangsa kita umumnya sangat malu dengan hal seperti ini. Hukuman yang terberat bukanlah ketika seseorang sedang terkena hukuman fisik dipenjara, tetapi hukuman sosial itu sendiri, dari mulai dijauhkan, diasingkan, bahkan dicibir.

Hanya saja, kadang yang sulit dalam lingkungan sosial kita, banyak masyarakat kita yang secara tradisional masih mengukur tingkat sosial seseorang dari jabatannya, hartanya, tingkat pendidikannya, besar dana sumbangannya, dan hal-hal lain yang terkait kebendaan. Secara mudah bisa kita lihat dari siapa yang memenangkan pilkada di beberapa daerah. Umumnya adalah orang yang rajin menyumbang kepada lembaga sosial atau perorangan secara langsung.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup--bukan berarti tidak perlu--hanya dengan menghukum seseorang dengan hukuman fisik seperti penjara. Membangun lingkungan sosial yang kondusif terhadap pemberantasan korupsi itu sangat penting.

detikcom - Jakarta, Istri hakim Syarifuddin shock saat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediamannya. Istri tersangka kasus dugaan suap ini menangis histeris.

"Istrinya histeris dan menangis. Ia bilang takut terjadi sesuatu yang buruk terhadap Pak Syarifuddin," kata tetangga Syarifuddin, caretaker RT, Sobby Sitompul di rumahnya, Sunter Agung Tengah Blok D 8, RT 9 RW 16, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (2/6/2011).

Sobby mengatakan, putri Syarifuddin yang berusia sekitar 20 tahun juga menyaksikan penggeledahan tersebut.

"Si anak termenung tetapi tidak menangis, mungkin kaget. Dia bilang seakan tidak percaya apa yang terjadi," ujar Sobby yang diminta KPK menyaksikan penggeledahan rumah Syarifuddin pada Rabu malam.

KPK menangkap seorang hakim pengawas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di rumahnya di Kompleks Kehakiman, Sunter, Jakarta Utara pada Rabu 1 Juni malam. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Suwidya membenarkan, S adalah hakim Syarifuddin.

Selain Syarifuddin, KPK juga menangkap seorang kurator berinisial PW yang diduga menyuap. Duit senilai Rp 250 juta dan 1 mobil Mitsubishi Pajero juga ikut disita. KPK juga menyita sejumlah uang dalam mata uang asing.

Rabu, 01 Juni 2011

detiknews : Anas Memperkenalkan, Nazar Yang Menggarap

Inilah repotnya urusan bernegara, di mana partai politiknya belum siap dari segi pendanaan. Alih-alih mau menyejahterakan rakyat, malah cost yang besar dibebankan ke masyarakat untuk membiayai kehidupan partai. Namun, apakah ini transisi atau memang kita akan tersandera terus ke depannya? Reformasi perundangan terkait peran DPR dalam mengendalikan anggaran instansi pemerintah adalah salah satu cara mengatasinya. Peran DPR harus dibatasi pada aspek kebijakan, dan tidak sampai urusan teknis, atau dalam bahasa praktik disebut sampai urusan "satuan tiga".

Biar bagaimanapun, inilah cost bernegara yang harus kita tanggung bersama. Kita sudah sepakat untuk menuju negara demokratis. Peran partai politik adalah tidak terhindarkan. Menjaga agar partai politik bisa berperan secara tepat, itu tugas kita bersama. Semoga semua orang, terutama teman-teman saya yang sekarang berkecimpung di partai politik, dapat mengambil pelajaran ini.


Anas Memperkenalkan, Nazar Yang Menggarap

detiknews - Anas selalu mengajak Nazar jika bertemu dengan menteri atau pejabat pemerintahan. Dalam pertemuan itu, Nazar dikenalkan pada sang pejabat. Setelah kenal, mem-follow up dan ujung-ujungnya mendapatkan proyek. ... (Read more..)