Kamis, 24 Februari 2011

Penipu yang Menggunakan Informasi dari Internet

Ternyata, tidak mudah bertransaksi melalui jalur internet di negeri ini. Saya mencoba menawarkan transaksi di internet untuk sebuah hal. Pertama-tama, saya mencoba menampilkan alamat email di yahoo tanpa nomor HP. Ada yang menghubungi melalui email tersebut dan berjanji untuk melihat-lihat. Ia memberi tahu nomor HP-nya. Kemudian, saya juga mengontaknya. Ia berjanji untuk melihat-lihat di hari Sabtu/Minggu. Pada hari yang dijanjikan, tidak bisa memenuhi dan meminta maaf lewat SMS.

Berikutnya, saya mencoba mengetes iklan saya tersebut dengan mempublikasikan nomor HP saya. Saya sudah infokan agar mengontak lewat SMS. Ternyata, ada yang mengontak langsung. Saya mendengar suaranya dan mengaku dengan nama haji x. Saya biasanya sudah curiga dengan hal semacam ini.

Kemudian, tiba-tiba nomornya terputus. Saya hubungi lagi, terputus lagi. Besoknya, saya coba lagi. Ternyata terputus lagi. Iseng-iseng saya coba searching di internet nomor tersebut. Akh, ternyata ada orang yang komplain nomor tersebut sebagai penipu. Disebutkan pula nomor HP orang tersebut dan ditulis bahwa orang tersebut biasa mengaku sebagai haji. Walapun si penulis tidak menyebutkan namanya (anonymous).

Hmmm… Kita harus hati-hati ketika harus mempublikasikan nomor HP kita di internet. Ini pengalaman penting untuk kita semua.

Pembelajaran yang sementara ini saya simpulkan:

1. Sementara ini, kebanyakan penipu di Indonesia hanya menggunakan komunikasi HP untuk menipu, bukan dengan email. Mungkin mereka belum terlalu familiar dengan email.

2. Penipu cenderung akan menggunakan atribut keagamaan. Sebab, kita sering terbuai dengan atribut tersebut. Sering kita terperangkap bahwa haji itu pasti orang jujur.

3. Jangan release nomor HP kita di internet. Nomor kita itu termasuk yang sifatnya harus dipublikasikan secara terbatas. Untung saya tidak menyebutkan nomor telepon rumah.

4. Harus berhati-hati ketika akan melakukan transaksi lewat internet, walapun hanya sekedar mempublish atau mengiklankan sesuatu.

Jumat, 11 Februari 2011

Seberapa Jauhkah Partai Politik Boleh Terlibat dalam Urusan Birokrasi?

Beberapa waktu lalu ada seorang menteri yang menyatakan tidak akan melibatkan pejabatnya yang terlibat sebagai tersangka korupsi dalam sebuah pengadaan teknologi informasi yang jumlahnya sangat menggiurkan para prinsipal. Ia menjanjikan bahwa pengadaan tersebut akan dilakukan secara transparan dan akan melibatkan KPK beserta BPK sejak awal.

Rupanya, pernyataan Bapak Menteri tadi mengusik si pejabat yang sudah dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Agung tersebut. Beberapa hari kemudian, keluarlah undangan dari sebuah partai politik ke para pejabat birokrasi yang terkait dengan proyek tersebut, di mana para pejabat tersebut berasal dari beberapa kementerian/lembaga, untuk membahas rencana pengadaan proyek besar tersebut. Entah ini karena si pejabat tersangka tadi melobi partai politik tersebut, atau karena faktor lain, itu tentu tidak mudah dinyatakan sebagai suatu kebetulan.

Para pejabat birokrasi cukup bingung dengan surat undangan tersebut. Sebab, undangan dari sebuah departemen di partai politik tersebut dikirim secara resmi ke nama dan jabatan si pejabat birokrasi. Hanya saja, ini baru pertama kalinya terjadi dalam sejarah sebuah partai politik mengundang secara resmi pejabat birokrasi. Paling tidak, dari yang saya tahu.

Sebab, biasanya, partai politik itu suaranya disampaikan lewat dewan perwakilan rakyat, yaitu DPR, DPRD, atau DPD. Baru kali inilah terjadi langsung partai politik mengundang pejabat birokrasi untuk membahas proyek negara secara khusus. Apa yang aneh di sini? Apakah si pejabat tadi ingin menunjukkan kekuatan networking-nya ke Bapak Menteri yang menyatakan tidak ingin melibatkannya dalam proyek tersebut?

Pertanyaan berikutnya, apakah pantas sebuah partai politik memanggil langsung pejabat birokrasi untuk membahas sesuatu hal yang berhubungan dengan jabatan birokrasi? Anda bisa lihat, dalam kasus Tjiptohardjo saja, mantan Direktur Jenderal Pajak, pun sebuah komisi di DPR tidak dengan mudahnya dapat mengundang atau memanggil pejabat birokrasi.

Selanjutnya, bagaimana selayaknya sikap para pejabat birokrasi tadi ketika menerima undangan dari partai politik? Apakah ia sebaiknya datang langsung? Perlukah mereka meminta ijin dari menteri/pimpinan lembaganya masing-masing?

Kita tentu perlu merenungkan kembali hal seperti ini. Janganlah dibiarkan para birokrat itu bermain mata dengan partai politik. Biarkanlah masing-masing itu berada pada jalurnya. Dengan demikian, dapat tercipta check and balances. Kita tentu tidak ingin proses demokrasi kita gagal hanya karena memperjuangkan kepentingan sesaat orang-orang tertentu. Marilah kita berfikir untuk hal yang lebih besar. Tentunya, kalau kita ingin negeri ini menjadi bertambah maju.

Anda punya tanggapan? Silahkan posting di sini!

Minggu, 06 Februari 2011

Rumitnya Menangkap Pelaku Penyuapan

Setelah penangkapan anggota dan mantan anggota DPR yang diduga terlibat penyuapan dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda Gultom, banyak pihak terheran-heran, mengapa pelaku penyuapannya sendiri itu tidak ditangkap?

Saya rasa, penjelasannya sederhana saja. KPK hanya bisa menangkap seseorang jika terkait dengan tindak pidana korupsi. Seorang penyelenggara negara yang menerima pemberian karena jabatannya (suap), menurut Undang-Undang, diwajibkan untuk melaporkannya ke KPK. Itu dianggap sebagai gratifikasi. Jika seseorang tadi tidak melaporkan gratifikasi, maka ia bisa dipidana korupsi. Artinya, dalam hal penyelenggara negara menerima suap, ia tidak hanya bisa dikenakan tindak pidana umum penyuapan, tetapi juga tindak pidana khusus korupsi.

Masalahnya, jika seseorang itu melakukan penyuapan, apakah itu bisa dikenakan tindak pidana korupsi? Tentu tidak semudah itu. Ia mestinya dikenakan tindak pidana umum penyuapan yang wilayah kewenangannya awalnya berada di kepolisian. Yang repot dalam kasus Miranda ini adalah tampaknya Miranda tidak melakukan penyuapan secara langsung, tetapi melewati Nunun yang sekarang tidak pernah diperiksa KPK. Pasal apakah yang lebih diterapkan kepada Miranda? Pasal menyuap anggota DPR atau pasal menerima suap dari Nunun? Atau pasal menjadi motivator Nunun menyuap anggota Dewan? Adakah sanksi pidana tindak pidana korupsi untuk pihak yang menjadi motivator? Bagaimana kalau Miranda ternyata tidak mengakui ada maksud tertentu untuk melakukan penyuapan dan ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak menyuap secara langsung? Toch, tidak ada bukti Miranda pernah membawa uang langsung ke anggota DPR, kan?

Jika dilihat dari beberapa statement KPK, mereka sebenarnya sudah mengharapkan agar kepolisian segera menangkap pihak yang memberikan suap. Hanya saja, kepolisian mungkin kesulitan dalam menangkap pelaku penyuapan. Sebab, sesuai dengan praktik yang berlaku, pelaku penyuapan bisa ditangkap jika telah ada pelaku yang menerima suap. Mungkin kepolisian sendiri sedang menunggu proses di peradilan. Jika KPK berhasil membuktikan adanya pelaku penyuapan, barulah kepolisian akan menangkap pelaku penyuapan. Itulah kompleksnya proses hukum kita.

Anda punya pendapat lain? Silahkan posting di sini.

Bintaro Jaya, 6 Februari 2011