Langsung ke konten utama

Postingan

Menampilkan postingan dari 2011

Penyakit Menahun: Kebut Penyerapan Akhir Tahun

Memang, ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi, kenapa kita nggak belajar? Bayangkan, gambar berkas SPM dari kementerian/lembaga yang menumpuk dan antrian di KPPN. Seperti mimpi buruk, kan? Senin, 19/12/2011 12:32 WIB Penyakit Lama, Pemerintah Kebut Habiskan Anggaran di Akhir Tahun Ramdhania El Hida - detikFinance Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo geram dengan 'penyakit' pengelolaan anggaran yang tak kunjung membaik. Penyerapan anggaran baru dikebut di akhir tahun. "Kita harus akui eksekusi kita tidak baik, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, mari menyalahkan diri sendiri. Ini tanggung jawab kita, kuncinya eksekusi, bagaimana kita melaksanakan anggaran," ujar Agus dalam pembukaan Workshop Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/12/2011). Agus Marto menyatakan banyak faktor menjadi penyebab anggaran negara tak terserap secara optimal. Salah satunya proses persiapan pelaksanaan anggaran yang m

[e-KTP] Siapakah “Pelaku Utama” di Balik e-KTP?

Anda ingin tahu siapakah “pelaku-pelaku utama” e-KTP sesungguhnya? Berikut wajah-wajah mereka dari kiri ke kanan: 1. Husni Fahmi (menggunakan baju dinas Kementerian Dalam Negeri, mantan pegawai BPPT yang kini pejabat eselon 3 di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri), 2. Hammam Riza (Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT), dan 3. Marzan A. Iskandar (Kepala BPPT)   Sumber foto: http://www.sindonews.com/read/2011/10/21/435/518568/listrik-jadi-kendala-penerapan-program-e-ktp   Sampai di mana sekarang hasil kerja mereka? Akankah e-KTP bermanfaat bagi kita? Akan menjadi kasus korupsi berikutnya, kah? Mari sama-sama kita ikuti perjalanan e-KTP ini.

Unit Khusus Pengawasan Jaksa: Mengefisienkan Proses Pemberantasan Korupsi

BEBERAPA bulan lalu saya mendapat telepon dari seorang teman saya tentang kedatangan seorang jaksa ke kantor istrinya. Istrinya itu adalah pejabat pada sebuah instansi pemerintah daerah. Saya pikir, pada waktu itu, hanyalah kedatangan biasa. Rupanya, sang jaksa saat kedatangannya sudah mulai mengancam istrinya bahwa ia akan membawa auditor instansi tertentu untuk membuktikan adanya kerugian negara pada kegiatan pengadaan di instansi istrinya itu. Istrinya itu kebetulan menjadi penanggung-jawab pengadaan tersebut, atau biasa dikenal sebagai pejabat pembuat komitmen. Lama saya tidak mendengar lagi khabar tentang kedatangan jaksa tersebut dari teman saya. Sampai kemudian, beberapa minggu lalu saya mendapat BBM darinya. Ternyata, istrinya sudah langsung dipanggil untuk datang ke kantor kejaksaan negeri dengan status tersangka. Selanjutnya, sang jaksa mengancam akan menahan istrinya pada saat tiba di kantor kejaksaan negeri. Akhirnya, dengan negosiasi lewat pengacaranya, disepakati tidak

Kalimat Penggugah dari Steve Jobs (Pendiri Apple)

"Ini adalah salah satu mantra saya - fokus dan kesederhanaan. Kamu harus berkerja lebih keras untuk menjernihkan pikiran dan menghasilkan kesederhanaan. Pada akhirnya hal ini akan setimpal. Saat kamu tiba di sana, kamu bisa memindahkan gunung". (BusinessWeek, 1998). "Sangat sulit membuat desain sebuah produk. Kerap kali orang-orang tidak mengetahui apa yang mereka inginkan, sampai kita menunjukkannya pada mereka". (BussinessWeek, 1998). "Menjadi orang terkaya di pemakaman tidak berarti bagi saya...Pergi ke tempat tidur dan mengatakan bahwa kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa...Itulah yang berarti bagi saya". (The Wall Street Journal, 1993). "Kamu harus memiliki keyakinan terhadap sesuatu - keinginan, takdir, hidup, karma, apapun itu". (Stanford        commencement speech, 2005). "Pekerjaanmu akan menjadi bagian penting dari kehidupanmu. Satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan adalah dengan percaya bahwa apa yang kamu kerjakan

[eKTP] Yang Diributkan Itu Sebenarnya Bukan eKTP

Yang ini baru bener eKTP. Yang diributkan di Indonesia itu sebenarnya belum bisa disebut eKTP. Bayangkan, di luar negeri saja inisiatif eKTP masih perdebatan. Koq yach Indonesia sok gagah-gagahan mau bikin eKTP untuk penduduk yang jumlahnya ratusan juta ini. Online ID Verification Plan Carries Risks Minh Uong/The New York Times By NATASHA SINGER Published: September 18, 2011 WHO'S afraid of Internet fraud? Consumers who still pay bills via snail mail. Hospitals leery of making treatment records available online to their patients. Some state motor vehicle registries that require car owners to appear in person - or to mail back license plates - in order to transfer vehicle ownership. But the White House is out to fight cyberphobia with an initiative intended to bolster confidence in e-commerce. The plan, called the National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace and introduced earlier this year, encourages the private-sector development and public adoption of online us

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun

Kamis, 15/09/2011 15:24 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Baru saja dimulai, proyek KTP Elektronik (e-KTP) sudah menuai kontroversi. Bau korupsi meruyap dari proyek yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Negara ditaksir merugi hingga Rp 1 triliun. Korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun terjadi dalam proses lelang. Ada indikasi kuat, selama proses lelang terjadi persekongkolan agar tender dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI). Dugaan persekongkolan itu dilaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), salah satu peserta tender yang kalah, ke panitia lelang e-KTP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Proses lelang proyek e-KTP berlangsung pada 21 Februari- 1 Maret 2011. Saat itu ada 9 konsorsium yang ikut tender, yakni PNRI, Astra Grafia, Telkom, Berca, Peruri, Murakabi, Mega Global, Transtel, dan I-Forte. Saat prakualifikasi yang

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Berkinerja Buruk Diserahi Mega Proyek

Kamis, 15/09/2011 15:36 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi Berkinerja Buruk Diserahi Mega Proyek M. Rizal - detikNews Jakarta - Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) bak kejatuhan durian. Tergabung dalam konsorsium PNRI, BUMN ini termasuk mendapat ikut kebagian jatah proyek e-KTP senilai hampir Rp 6 triliun. Kontrak menggembirakan itu ditandatangani Kementerian Dalam Negeri bersama Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) secara resmi, 11 Juli 2011. Sebelumnya, panitia lelang proyek e-KTP yang diketuai Drajat Wisnu Setyawan, pada 21 Juni 2011 mengumumkan pemenang tender e-KTP yaitu Konsorsium PNRI dengan nilai penawaran Rp 5,84 triliun. Dalam proyek KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional itu, konsorsium PNRI mengalahkan dua konsorsium peserta tender proyek e-KTP ini, yaitu Mega Global Jaya Grafia Cipta dan PT Astra Graphia. Sesuai kontrak Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 antara Konsorsium PNRI dan D

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: e-KTP Tetap Jalan Walau Muncul Skandal

Kamis, 15/09/2011 16:00 WIB Skandal e-KTP Gamawan Fauzi e-KTP Tetap Jalan Walau Muncul Skandal M. Rizal - detikNews Jakarta - Bagaimana nasib proyek e-KTP selanjutnya? Apakah proyek senilai Rp 5,8 miliar ini akan dihentikan menyusul mencuatnya dugaan korupsi? Sejumlah kalangan telah mendesak agar proyek ini dihentikan. Desakan muncul dari masyarakat, LSM dan anggota DPR. Fraksi PDIP misalnya, meminta agar program yang saat ini tengah berjalan dievaluasi, bahkan dihentikan dulu sampai ada penjelasan terkait tudingan adanya korupsi dan persekongkolan dalam pemenangan tendernya. “Sejak awal Poksi II PDIP selalu mengkritisi program e-KTP, mulai perencanaan hingga proses tender sampai pelaksanaannya. Sikap kita tetap meminta agar program itu harus dievaluasi dahulu dan dihentikan,” kata Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo kepada detik+. Selain karena adanya dugaan praktik korupsi, program e-KTP ini dinilai sarat dengan nuansa politis dan berkembang ke arah yang tidak proporsional. “Daripada

[eKTP] Proyek E-KTP Pertaruhan Harga Diri Mendagri

Wach, beritanya koq yach jadi terbalik-balik begini? Wong LKPP komplain tentang prosedur yang diadakan. Koq yach malah dibilang begini. Bagaimana nich Pak Mendagri? REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, soal permainan dalam proyek KTP elektronik (e-KTP) tidak benar sama sekali. Begitu juga tentang tudingan salah satu perusahaan dalam konsorsium pemenang tender e-KTP yang pemiliknya adalah saudara dekat Mendagri, hanya bentuk tuduhan tendensius. Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Rabu (14/9), mengatakan pemenang tender, yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), tidak memiliki kaitan dengan Mendagri. Bahkan, dalam penunjukan pemenang tersebut Mendagri tidak pernah terlibat komunikasi dengan rekanan siapapun, dari pihak manapun, dengan cara apapapun. Mendagri, kata dia, tidak pernah mau dikontak dan mengontak peserta tender yang menang atau kalah. Serta tidak ada satupun pertemuan atau pihak y

[BPK] KPK Tahan Ketua Tim BPK Manado

Selama diskresinya tidak ditata, yach seperti ini terus jadinya. Hayoo segera perbaiki sebelum bertambah lagi yang ditahan. Kamis, 08 September 2011 20:39 WIB REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kamis (8/9), menahan Ketua Tim BPK perwakilan Manado Bahar usai diperiksa penyidik. Bahar ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. "Dititipakan di rumah tahanan Bareskrim Polri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui siara persnya, Kamis (8/9). Selain Bahar, KPK juga menahan Munzir , auditor pemeriksa yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap terkait proses pemeriksaan laporan keuangan kota Tomohon pada tahun anggarran 2007. "MM ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya," katanya. Keduanya, dari hasil penyidikan KPK, diketahui menerima sesuatu atau hadiah berupa uang dari tersangka Jefferson Rumajar senilai Rp 600 juta saat memeriksa laporan keuangan pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2007. Selain itu, selama pemerik

[PNS] Kontroversi Moratorium PNS Rhenald Kasali: Moratorium Bukan Solusi

  Moratorium memang bukan solusi, tetap entry point untuk reform-red. Senin, 29/08/2011 12:46 WIB Deden Gunawan - detikNews Jakarta - Selama ini pengeluaran negara banyak terkuras untuk gaji pegawai (PNS). dalam APBN 2012 saja alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp 215,7 triliun. Angka ini meningkat Rp 32,9 trilliun atau 18 % dari pagu APBN sebelumnya (2011), yang besarnya Rp 182,9 triliun. Beban APBN makin berat, sebab pemerintah juga merencanakan menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan rata-rata 10 % pada 2012. Selain itu pemerintah tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan. Kondisi ini semakin parah ketika pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga beban pemerintah daerah lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Bukan untuk belanja modal. Akibatnya banyak pemda yang mengalami kebangkrutan lantaran anggarannya habis untuk bayar gaji pegawainya. Data Forum Indonesia untuk Transparan

[PARTAI] Berkaca Kasus Nazar, Anggota FPD DPR Dilarang Main Proyek Pemerintah

Semua partai dan anggotanya agar berkaca dari pengalaman ini, terutama teman-teman dari PKS yang anggotanya tidak punya pengalaman di birokrasi. Mari kembalikan ke peran masing-masing.   Senin, 15/08/2011 14:20 WIB Berkaca Kasus Nazar, Anggota FPD DPR Dilarang Main Proyek Pemerintah Elvan Dany Sutrisno - detikNews foto: detikcom Jakarta - Partai Demokrat tak mau anggota DPR dari FPD kembali terjerembab kasus seperti mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. PD pun mengimbau semua anggota FPD DPR untuk tidak memainkan proyek pemerintah. "Background anggota DPR dari FPD ini kan macam-macam. Alangkah baiknya benturan kepentingan di DPR tidak terjadi. Saya kira seperti anggota Banggar tapi punya perusahaan juga kurang pas," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin. Karena itu, Dewan Kehormatan PD akan menyarankan kepada DPP PD agar mengingatkan kader di DPR untuk tidak berkonflik kepentingan. Salah satunya, tidak memainkan proyek-proyek pemerintah dengan meny

[e-KTP] Baru 0,012 Persen Warga DKI Terlayani E-KTP

Janji lagi, ya?   Pemprov DKI baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik dari lima kelurahan. SENIN, 15 AGUSTUS 2011, 09:06 WIB Desy Afrianti, Dwifantya Aquina KTP (Antara/ Saptono) VIVAnews - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil DKI Jakarta) baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik (e-KTP) untuk lima kelurahan di DKI Jakarta. Itu artinya, baru 0,012 persen penduduk yang terlayani dari total 7,4 juta penduduk wajib KTP di DKI. Menurut Kepala Dinas Dukcapil Purba Hutapea, kelima kelurahan yang telah melayani KTP elektronik yakni, Menteng, Jakarta Pusat, Cikoko, Jakarta Selatan, Tomang Jakarta Barat, Mampangparapatan, Jakarta Selatan dan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Dari kelima kelurahan itu, hanya Kelurahan Menteng saja yang peralatan KTP elektroniknya mendekati lengkap.  "Lima kelurahan ini sudah melakukan pemanggilan warganya secara bertahap, meski peralatan yang digunakan masih minim, yaitu baru satu unit dari dua unit yang dijanjikan Kementerian Dalam

[eKTP] Ada Dugaan "Mark-up" Rp 1 Triliun Lebih

Eng ing eng, sudah mulai masuk proses hukum dan kepentingan lawan politik, nich? JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga konsorsium yang tergabung dalam Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom menduga ada mark-up senilai Rp 1 triliun lebih dalam proyek KTP elektronik (E-KTP). Pada Jumat (12/8/2011) pukul 10.00, Konsorsium Solusi mengadukan kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, polisi telah membidik tiga nama yang bakal dijadikan tersangka. Demikian disampaikan kuasa hukum Konsorsium Solusi, Handika. Honggowongso, dan Ketua Tim Teknis Konsorsium PT Telkom Noerman Taufik yang ditemui pada Jumat siang. "Dalam perhitungan kami, kami menduga ada mark-up proyek senilai Rp 1,4 triliun. Pasalnya, proyek senilai Rp 5,84 triliun tersebut hanya bernilai riil Rp 4,4 triliun," ungkap Honggowongso. Hal serupa disampaikan Noerman. "Dalam perhitungan kami, angka riil-nya Rp 1,1 triliun atau 20 persen lebih rendah dari nilai pagu yang Rp 5,8 triliun, seperti kami sam

[eKTP] Evaluasi Pelaksanaan E-KTP

Kenapa Menteri Gamawan Fauzi keukeh sekali membela proyek ini? Apakah ada keterlibatan partainya Nazaruddin lagi di sini? Jakarta, Kompas - Pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-KTP berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri diminta menghentikan sementara pelaksanaan e-KTP untuk keperluan evaluasi. "Evaluasi itu diperlukan mengingat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program e-KTP," kata Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo di Jakarta, Rabu (10/8). Arif melihat, dari proses lelang atau tender proyek saja sudah bermasalah. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dinilai melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah karena menggagalkan sejumlah konsorsium peserta tender dengan dalih tidak lolos administrasi. Padahal, konsorsium itu menawarkan sistem dan teknologi yang relatif b

[KORUPSI KONSRUKSI] Dirut PT DGI: Succes Fee untuk Pejabat Dalam Proyek itu Biasa

Ini yang saya duga sejak lama. Bidang konstruksi masih menganggap sah memberi fee ke pejabat. Bagaimana mengubah mindset mereka, ya?   Jumat, 05/08/2011 11:07 WIB Dirut PT DGI: Succes Fee untuk Pejabat Dalam Proyek itu Biasa Fajar Pratama - detikNews Jakarta - Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, menegaskan bahwa pembagian success fee atau komisi kepada pejabat yang membantu perusahaan memenangkan proses tender adalah hal yang lumrah. Tindakan itu hal biasa dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah. "Dalam bisnis konstruksi itu biasa memberikan success fee bagi pihak-pihak termasuk pejabat negara yang membantu perusahaan dikenalkan oleh pejabat negara lainnya yang berwenang mengurusi proyek," tutur Dudung saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (5/8/2011). Namun, Dudung menampik jika pemberian success fee kepada pejabat negara seperti Sesmenpora, Wafid Muharam dan

[eKTP] E-KTP Berlaku, BPKB Diganti Baru

Ach, masa iya? Kapan tuch? E-KTP Berlaku, BPKB Diganti Baru Sabrina Asril | Hertanto Soebijoto | Kamis, 4 Agustus 2011 | 13:48 WIB KOMPAS/CLARA WRESTIPetugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, Rabu (27/7/2011). JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP akan berdampak pada perubahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Nantinya, BPKB baru akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) nasional yang tertera dalam e-KTP. "Seharusnya ikut berubah, namun sampai saat ini pihak kami belum mendapat tembusan tentang hal tersebut dari Dinas Kependudukan. Tapi BPKB itu tentu perlu kekinian data," ungkap Kepala Seksi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Tedy Minahasa, Kamis (4/8/2011) di Polda Metro Jaya. Dia melanjutkan, jika e-KTP sudah diterapkan secara menyeluruh di Jakarta, maka warga yang nantinya mengaj

[eKTP] Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor

  Hayoooo, mau ngeles apa lagi ini Kemdagri? Segera saja ganti itu vendornya.   Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor Padahal pemerintah daerah telah menyiaapkan dana dan penunjang lainnya. Kamis, 4 Agustus 2011, 13:05 WIB Eko Huda S Petugas kelurahan memperlihatkan blanko KTP (Antara/ Saptono) VIVAnews - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung termasuk daerah yang dijadikan proyek percontohan program nasional penerapan KTP elektronik (e-KTP). Rencananya, e-KTP itu diterapkan pada awal Agustus 2011. Namun, tampaknya program ini molor. Program e-KTP di dua daerah ini belum bisa direalisasikan dalam wakktu dekat. Pasalnya, mesin pembuat e-KTP yang dijanjikan oleh pemerintah pusat hingga kini tak kunjung datang. Padahal, pemerintah kedua daerhah telah melakukan persiapan total menyambut program e-KTP itu. Sejumlah perangkat lain dan anggaran sudah disiapkan. "Realisasi e-KTP menurut rencana semula Agustus 2011 ini. Namun hingga saat ini peralatan pendukung e-KTP belum datang

[eKTP] E-KTP Mundur Tanpa Batas Waktu

Nach, loch, siapa yang mau tanggung-jawab? Dikenakan dendakah, itu kontraktornya?   E-KTP Mundur Tanpa Batas Waktu Clara Wresti | Robert Adhi Kusumaputra | Senin, 1 Agustus 2011 | 13:49 WIB KOMPAS/CLARA WRESTIPetugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Rabu (27/7/2011). JAKARTA, KOMPAS.com - Jadwal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dijadwalkan akan dimulai hari ini, Senin (1/8/2011) dipastikan molor untuk waktu yang belum ditentukan. Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea, di Jakarta, Senin.  Keterlambatan pembuatan itu disebabkan karena banyak peralatan yang belum sampai dari Amerika Serikat. "Semua peralatan diimpor dari Amarika, lalu dikirim melalui pos. Tetapi sampai sekarang, alatnya belum tiba," kata Purba. Dengan belum sampainya peralatan itu, maka hingga sekarang baru dua kelurahan yang sudah lengkap yakn

[eKTP] Pelaksanaan E-KTP Tak Sesuai Target

Wach, kalau juga ini Si Foke. Katanya, kalau tidak bisa menepati janji, jangan bikin target! Pelaksanaan E-KTP Tak Sesuai Target Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Senin, 1 Agustus 2011 | 14:34 WIB KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYATKomarudin (kanan), operator kependudukan, mencoba simulasi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, Minggu (31/7/2011), di Depok. Mereka mencoba memakai alat yang baru dikenalnya sebelum melayani masyarakat saat proses pembuatan KTP elektronik. JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan KTP elektronik atau e-KTP yang ditargetkan pada tanggal 1 Agustus 2011, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan perangkat peralatan e-KTP tidak kunjung datang. "Untuk pelayanan lain seperti perpanjangan KTP tetap akan dilayani, meski peralatan e-KTP belum siap dan e-KTP belum bisa dilayani," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ketika dijumpai seusai Rapat Pimpinan di Balai Kota, Jakarta, Senin (1/8/2011). Hingga saat ini, sebanyak 267 kelurahan di wila

[eKTP] Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target

Jadi, siapa yang berbohong? Aparat Pemda DKI atau Kemdagri? Jumat, 29/07/2011 17:17 WIB Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target   Lia Harahap  - detikNews Jakarta   - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perangkat untuk e-KTP sudah terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Target e-KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia di 2012 dipastikan tercapai. "Semua sudah jalan (terdistribusikan), tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Saya yakin target 2012 tercapai, saya optimistis," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri , Raydonnyzar Moenek, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/7/2011). Seperti diberitakan sebelumnya, untuk di DKI Jakarta sendiri, dari 267 kelurahan baru 2 kelurahan yang menerima perangkat lengkap e-KTP. Saat hal ini dikonfirmasi, Raydonnyzar, memastikan perangkat-perangkat ini paling lambat tiba Sabtu (30/7) besok. "Asumsi kita setidak-tidaknya Sabtu ini sudah terdistribusikan dengan baik. Kalau

[eKTP] Kemendagri Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP

Masalahnya, apakah benar e-KTP-nya jadi beroperasi? Sampai di mana sekarang status pekerjaannya? Rabu, 27/07/2011 14:20 WIB Kemendagri Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP   Lia Harahap  - detikNews Jakarta   - Kemendagri melarang adanya pungutan liar dalam pembuatan e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah walikota dan bupati mengenai larangan tersebut. "Pak menteri sedang mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran yang ditembuskan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil bahwa tidak boleh ada pungutan biaya apa pun dalam pembuatan e-KTP," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman. Hal itu disampaikanya dalam jumpa pers terkait pendistribusian perangkat e-KTP di kelurahan Menteng, Jl Pegangsaan Barat, Jakarta, Rabu (27/7/2011). Pihaknya, lanjut Irman, sudah menegaskan larangan itu dalam surat panggilan kepada warga. Dalam surat panggilan tersebut, Dukcapil memastikan tidak akan ada pungutan liar. Menurut Irman, akan