Senin, 19 Desember 2011

Penyakit Menahun: Kebut Penyerapan Akhir Tahun

Memang, ini tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Tapi, kenapa kita nggak belajar? Bayangkan, gambar berkas SPM dari kementerian/lembaga yang menumpuk dan antrian di KPPN. Seperti mimpi buruk, kan?

SPM DAGRI 3

RAme4

Rame2

SPM Dagri

SPM Budpar

SPM DAGRI2

15122011

Senin, 19/12/2011 12:32 WIB
Penyakit Lama, Pemerintah Kebut Habiskan Anggaran di Akhir Tahun
Ramdhania El Hida - detikFinance

Jakarta - Menteri Keuangan Agus Martowardojo geram dengan 'penyakit' pengelolaan anggaran yang tak kunjung membaik. Penyerapan anggaran baru dikebut di akhir tahun.
"Kita harus akui eksekusi kita tidak baik, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, mari menyalahkan diri sendiri. Ini tanggung jawab kita, kuncinya eksekusi, bagaimana kita melaksanakan anggaran," ujar Agus dalam pembukaan Workshop Persiapan Pelaksanaan Anggaran 2012 di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Senin (19/12/2011).
Agus Marto menyatakan banyak faktor menjadi penyebab anggaran negara tak terserap secara optimal. Salah satunya proses persiapan pelaksanaan anggaran yang masih berantakan, seperti belum dilengkapi dokumen pendukung yang menyebabkan DIPA dibintangi, belum disusunnya rencana penarikan dana, dan belum dimulainya proses lelang saat anggaran sudah dimulai.
"Belajar dari pengalaman pelaksanaan APBN 2011, salah satunya adalah persiapan yang kurang memadai," papar mantan direktur utama Bank Mandiri ini.
Agus Marto menyatakan per 7 Desember 2011, anggaran belanja 2011 baru terserap 79,7%. Sementara belanja modal 52%, kemudian belanja barang baru 64%.
"Ini seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya meningkat di akhir triwulan keempat," ujarnya.
Hal ini, lanjut Agus Marto, berbeda jika dibandingkan dengan perusahaan swasta yang biasanya pada November sudah dapat melebihi target yang telah dianggarkan dalam perencanaan.
"Kalau di perusahaan swasta, November itu, sudah over target, Desember tinggal menyusun laporan anggaran baik dan rapi," pungkasnya.
(nia/dnl)

Jumat, 21 Oktober 2011

[e-KTP] Siapakah “Pelaku Utama” di Balik e-KTP?

Anda ingin tahu siapakah “pelaku-pelaku utama” e-KTP sesungguhnya? Berikut wajah-wajah mereka dari kiri ke kanan:

1. Husni Fahmi (menggunakan baju dinas Kementerian Dalam Negeri, mantan pegawai BPPT yang kini pejabat eselon 3 di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri),

2. Hammam Riza (Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT), dan

3. Marzan A. Iskandar (Kepala BPPT)

 

detail

Sumber foto: http://www.sindonews.com/read/2011/10/21/435/518568/listrik-jadi-kendala-penerapan-program-e-ktp

 

Sampai di mana sekarang hasil kerja mereka? Akankah e-KTP bermanfaat bagi kita? Akan menjadi kasus korupsi berikutnya, kah? Mari sama-sama kita ikuti perjalanan e-KTP ini.

Sabtu, 08 Oktober 2011

Unit Khusus Pengawasan Jaksa: Mengefisienkan Proses Pemberantasan Korupsi


BEBERAPA bulan lalu saya mendapat telepon dari seorang teman saya tentang kedatangan seorang jaksa ke kantor istrinya. Istrinya itu adalah pejabat pada sebuah instansi pemerintah daerah. Saya pikir, pada waktu itu, hanyalah kedatangan biasa. Rupanya, sang jaksa saat kedatangannya sudah mulai mengancam istrinya bahwa ia akan membawa auditor instansi tertentu untuk membuktikan adanya kerugian negara pada kegiatan pengadaan di instansi istrinya itu. Istrinya itu kebetulan menjadi penanggung-jawab pengadaan tersebut, atau biasa dikenal sebagai pejabat pembuat komitmen.

Lama saya tidak mendengar lagi khabar tentang kedatangan jaksa tersebut dari teman saya. Sampai kemudian, beberapa minggu lalu saya mendapat BBM darinya. Ternyata, istrinya sudah langsung dipanggil untuk datang ke kantor kejaksaan negeri dengan status tersangka. Selanjutnya, sang jaksa mengancam akan menahan istrinya pada saat tiba di kantor kejaksaan negeri. Akhirnya, dengan negosiasi lewat pengacaranya, disepakati tidak adanya penahanan tersebut. Tentu kita sudah tahu, itu menimbulkan biaya yang tidak sedikit bagi kawan saya tersebut.

***

PENGALAMAN ini telah menjadi momok bagi pejabat publik. Kita juga sering menganggapnya biasa saja dan saya lihat kurang kuatnya upaya khusus untuk mengatasi masalah ini. Tekanan masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi juga sering dijadikan alasan bagi aparat penegak hukum untuk mengambil keuntungan pribadi. Kita tentu sudah tahu masalah ini dan telah menjadi risiko besar bagi pejabat publik belakangan ini. Karena itu, sekarang banyak pejabat publik yang cenderung menghindar dan tidak mau lagi berurusan dengan pengadaan atau proyek. Mencari siapa yang mau menjadi penanggung-jawab pengadaan di sebuah instansi pemerintah bukanlah pekerjaan mudah.

Padahal, pengadaan atau belanja dari sektor publik masih menjadi sumber utama untuk menggerakkan perekonomian di Indonesia, termasuk di negara maju lainnya. Untuk menjalankan roda perekonomian negara, yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian warga negara, kita membutuhkan mesin birokrasi yang mau mengelola proyek. Memang, masalahnya, di masa lalu proyek di kantor pemerintah sering disalahgunakan oleh aparat pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri atau lingkungannya.

Memasuki era demokratisasi, di mana proses manajemen publik sudah semakin transparan dan tekanan publik yang semakin kuat, saya melihat aparat penegak hukum malah memanfaatkan ini untuk kepentingan dirinya dan menyalahgunakan kewenangannya. Saya rasa ini bukan rahasia umum dan kita semua sudah tahu. Tentu kita sering mendengar banyak cerita dari rekan kita, tetangga kita, dan saudara kita yang pernah berurusan dengan aparat penegak hukum, terutama mereka yang terlibat dalam kasus korupsi. Karena itu, mereka cenderung menghindar dari proses penegakan hukum. Jika memungkinkan, mereka akan mengeluarkan biaya berapapun agar proses penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Misalnya, jika seseorang telah menjadi tersangka, ia akan berusaha agar prosesnya berhenti untuk tidak sampai ke penuntutan.

Biaya dan bisnis untuk menghentikan proses penegakan hukum ini tentu sangatlah besar. Bahkan, mungkin bisa lebih besar dari keuntungan suatu pengadaan yang telah dikorupsi oleh si tersangka. Karena itu, tidak aneh mereka yang sudah menjadi tersangka cenderung menghindari proses penegakan hukum ini. Istilah yang berkembang, seseorang bisa tinggal “kolor” jika berurusan dengan proses penegakan hukum. Pengacara yang mestinya berperan untuk menegakkan proses hukum, pun cenderung malah menjadi “perantara (broker)” dengan aparat penegak hukum untuk menjalankan bisnis tersebut.

Aparat penegak hukum pun sering menjadikan tekanan publik  sebagai dasar untuk memproses sebuah aduan dugaan tindak pidana korupsi. Padahal, belum tentu aduan tersebut didukung dengan bukti yang cukup. Apalagi ketika menjelang Pilkada. Akhirnya, pejabat publik sering malah dijadikan "bancakan" oleh aparat penegak hukum karena si aparat juga tahu suatu kasus lemah untuk sampai dibawa ke peradilan.

Walaupun sudah cukup bukti, aparat penegak hukum juga masih ada yang membuat proses penegakan hukum menjadi berlarut-larut. Sebab, semakin berlarut-larut, maka akan semakin membuat tersiksa pihak yang menjadi tersangka. Tersangka bahkan bersedia mengeluarkan biaya besar agar proses hukum atas dirinya bisa berjalan dengan cepat pada kasus di mana ia tahu bukti hukum tidak cukup kuat untuk menjadikannya sebagai terdakwa.

***

TENTU Anda masih ingat ketika seorang anggota DPR mengeluh tentang kinerja KPK. Ia membandingkannya dengan kinerja Independent Comission Against Corruption (ICAC) di Hongkong. Walaupun pernyataannya menimbulkan polemik dari masyarakat, saya sedikit sejuju dengannya. Ini saya nyatakan bukan karena saya memiliki afiliasi politik dengan anggota DPR tersebut. Sama sekali tidak. Saya hanya merasakan KPK belakangan ini tidak memiliki fokus kerja yang jelas. Ini dapat dimaklumi karena tekanan dari publik dan anggota DPR yang mempunyai kepentingan masing-masing sangat kuat. Beda sekali ketika ICAC pertama kali dibentuk. Mereka mempunyai fokus yang jelas, yaitu pemberantasan korupsi pada penegak hukum, terutama kepolisian. Lagi pula, pekerjaan ICAC disupervisi langsung dari negara lain, yaitu Inggris, karena pada waktu itu Hongkong berada di bawah kendali Inggris.

Walaupun berbeda dengan pada waktu dibentuknya ICAC, saya rasa KPK harus menata-kembali fokus kerjanya. Memang, kita harus mengakui, kita memiliki banyak masalah korupsi di negeri ini. Namun, dengan keterbatasan sumber daya KPK, saya rasa penataan-ulang itu penting sekali. Salah satu pemikiran sederhana saya terkait penataan-ulang ini, sebaiknya KPK itu fokus pada kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti presiden, menteri, kepala daerah, dan aparat penegak hukum saja.

Dengan sumber daya terbatas, tidak mungkin KPK bisa menyelesaikan semua masalah korupsi yang terjadi di negeri ini. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat sekelas pemimpin proyek sebaiknya diserahkan ke aparat penegak hukum lain. KPK cukup melakukan supervisi terhadap proses yang dilakukan aparat penegak hukum tersebut. Jika dalam proses tersebut kemudian ditemukan adanya keterlibatan pejabat negara atau aparat penegak hukum, barulah KPK mengambil-alih proses penegakan hukumnya. Namun, tetap dibatasi pada penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang terkait dengan pejabat negara atau aparat penegak hukum tersebut, sedangkan yang terkait dengan pejabat birokrasi biasa tetap diserahkan ke aparat penegak hukum lainnya tersebut.

Memang ini merupakan pilihan yang sulit. Sebab, KPK adalah ibarat bayi yang baru lahir, sementara ada orang lain yang telah berumur, atau malah bisa dianggap orang-tuanya. Aparat penegak hukum lain tersebut tidak begitu saja rela dengan pembagian peran tersebut. Sebab, mereka sangat nyaman dengan posisi saat ini yang tidak terkendali. Mereka tidak peduli jika akhirnya tindakannya itu malah merusak sistem dan mengakibatkan tidak berjalannya peran aparat negara dalam menjalankan perekonomian negara.

***

Sebagai langkah awal untuk kembali memfokuskan kerja KPK, saya memiliki pendapat bahwa KPK perlu membentuk unit khusus yang mengurusi tindak pemerasan aparat hukum, seperti jaksa. Terutama untuk menjalankan agar proses penegakan hukum dengan contoh yang dihadapi istri teman saya tersebut dapat berjalan secara efisien.  Yang saya maksud pembentukan unit khusus ini tentu tidak sekedar dibuatnya menu pengaduan di website KPK yang sudah ada saat ini. Yang saya maksud adalah adanya semacam unit khusus yang menangani kejahatan dengan tindak kekerasan seperti di kepolisian.

Sebab, mengawasi pemerasan oleh aparat penegak hukum, terutama jaksa, perlu tindakan tersendiri. Mereka sangat paham bagaimana agar tidak tertangkap ketika terjadi deal. Karenanya, sekedar menyadap alat komunikasi aparat penegak hukum itu sudah tidak cukup lagi. Mereka sudah semakin mengerti bagaimana caranya agar alat komunikasinya tidak disadap ketika melakukan pemerasan ke tersangka. Ini pun sudah diketahui oleh KPK.  "Pemerasan itu beda tipis dengan penyuapan," kata teman saya yang bekerja di KPK. Salah-salah, yang terkena malah pelapor pemerasan itu sendiri.

Pembentukan unit khusus yang mengawasi jaksa-jaksa nakal itu saya rasa sangat penting dan perlu disegerakan. Tujuannya, bukan untuk mencemarkan citra lembaga kejaksaan atau aparat penegak hukum lain, tetapi adalah untuk membuat proses penegakan hukum itu berjalan efisien. Ketika proses penegakan hukum tidak berjalan efisien, maka akan banyak orang yang mengambil keuntungan di proses tersebut. Akan tumbuh bisnis-bisnis perantara (broker) untuk mengintervensi proses penegakan hukum.

***

PERTANYAANNYA kemudian adalah apakah yang mesti dilakukan oleh unit khusus tersebut? Saya kembali berfikir sederhana, yaitu bagaimana atau langkah-langkah apa yang perlu disusun sehingga dapat menciptakan proses penegakan hukum menjadi efisien. Langkah awal adalah KPK membuat menu pengaduan khusus untuk jaksa nakal di websitenya, atau melalui saluran lain seperti SMS, seperti saya uraikan sebelumnya. Bukan sekedar menu pengaduan yang bersifat umum. Jika perlu, KPK bersifat aktif mengumpulkan data ke pihak yang sedang menghadapi proses penegakan hukum, yaitu para tersangka.

Kemudian, setiap pengaduan yang masuk atau hasil pendataan ke tersangka ditelaah. Atas kasus yang masuk, KPK kemudian menginformasikan langsung ke jaksa tersebut. KPK kemudian "menongkrongi" jaksa-jaksa yang diadukan tadi. Kalau KPK bisa menjalankan ide ini, tentu akan terasa sekali peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang bersifat jangka panjang. Keterlibatan KPK ini adalah untuk memastikan bahwa proses hukum akan dijalankan secara efisien oleh jaksa dan menghindari upaya menggantung-gantung proses penegakan hukum untuk kepentingan pribadi sang jaksa.

Kalau jaksanya mulai “nakal”, barulah KPK memprosesnya lebih lanjut. Namun, sebelum proses itu dijalankan, KPK telah berperan sebagai early warning system dalam proses penegakan hukum. KPK tidak lagi disalahkan seperti polisi yang berdiri di balik pohon dan kemudian menyemprit pelanggar ketika terjadi pelanggaran, yang cenderung dianggap seperti menjebak oleh seorang mantan pimpinan Mahkamah Konstitusi.

Tersangka pun harus dibimbing oleh KPK bahwa ia harus mau mengikuti seluruh proses penegakan hukum, termasuk sampai dengan persidangan di pengadilan. Artinya, ia harus dibimbing untuk tidak mau mengeluarkan biaya penyuapan. Jika perlu, memang sedikit warning ke tersangka bahwa upayanya memberikan kompensasi ke penegak hukum, walaupun melalui pengacaranya, bisa mengakibatkan sanksi hukum yang semakin berat. Intinya adalah bagaimana agar semua pihak mau berproses di pengadilan, tetapi dengan proses yang efisien. Sebab, proses peradilanlah yang bisa menentukan apakah seseorang telah terbukti melanggar hukum atau tidak. "Biarkan pengadilan yang memutuskan seorang bersalah atau tidak," kata seorang mantan anggota KPK.

Semoga Anda yang bekerja di KPK bisa memulai pemikiran sederhana ini untuk menuju Indonesia yang lebih baik.  Dan saya yakin, beberapa pemikiran ini mungkin sudah ada di pihak Anda, tetapi karena satu dan lain hal tidak pernah diimplementasikan. Merefleksikan kembali strategi dan fokus saya rasa tetap penting bagi KPK agar lebih bisa semakin berperan dalam pemberantasa korupsi di negara ini. Selamat berjuang KPK!

:: Sebuah perenungan untuk negeri ini yang ditulis di Kampus Kijang, Binus University, 8 Oktober 2011, pada pagi yang cerah. Perenungan lainnya dapat dilihat di http://pojokgagasan.blogspot.com. Tulisan-tulisan pada blog ini bersifat independen dan tidak terafiliasi pada pihak mana pun.

Jumat, 07 Oktober 2011

Kalimat Penggugah dari Steve Jobs (Pendiri Apple)

"Ini adalah salah satu mantra saya - fokus dan kesederhanaan. Kamu harus berkerja lebih keras untuk menjernihkan pikiran dan menghasilkan kesederhanaan. Pada akhirnya hal ini akan setimpal. Saat kamu tiba di sana, kamu bisa memindahkan gunung". (BusinessWeek, 1998).

"Sangat sulit membuat desain sebuah produk. Kerap kali orang-orang tidak mengetahui apa yang mereka inginkan, sampai kita menunjukkannya pada mereka". (BussinessWeek, 1998).

"Menjadi orang terkaya di pemakaman tidak berarti bagi saya...Pergi ke tempat tidur dan mengatakan bahwa kami telah melakukan sesuatu yang luar biasa...Itulah yang berarti bagi saya". (The Wall Street Journal, 1993).

"Kamu harus memiliki keyakinan terhadap sesuatu - keinginan, takdir, hidup, karma, apapun itu". (Stanford        commencement speech, 2005).

"Pekerjaanmu akan menjadi bagian penting dari kehidupanmu. Satu-satunya cara untuk mencapai kepuasan adalah dengan percaya bahwa apa yang kamu kerjakan adalah pekerjaan yang hebat. Cintai apa yang kamu kerjakan. Jika kamu belum menemukannya, tetaplah cari. Jangan berhenti". (Stanford commencement speech, 2005).

"Tidak ada seorang pun yang ingin mati. Meski mereka yang ingin pergi ke surga, tidak ingin mati. Namun kematian adalah tujuan kita bersama, tidak ada yang bisa lolos darinya. Kematian adalah penemuan terbaik dalam kehidupan. Ia membersihkan yang lama dan membuat jalan untuk yang baru. Sekarang yang baru adalah kamu, namun suatu saat nanti kamu akan menjadi tua dan 'dibersihkan'. Maaf terlalu dramatik, namun ini benar". (Stanford commencement speech, 2005).

"Panutan saya untuk bisnis adalah The Beatles. Mereka saling mengimbangi satu sama lain. Beginilah cara saya memandang suatu bisnis, bisnis yang hebat bukan dilakukan oleh satu orang, melainkan oleh tim". (Interview with 60 Minutes, 2003).

"Jika kamu melakukan sesuatu yang bagus, maka selanjutnya kamu harus melakukan hal lain yang luar biasa. Jangan tinggal terlalu lama, pikirkan apa yang harus kamu buat selanjutnya". (NBC Nightly News, May 2006).

Minggu, 18 September 2011

[eKTP] Yang Diributkan Itu Sebenarnya Bukan eKTP

Yang ini baru bener eKTP. Yang diributkan di Indonesia itu sebenarnya belum bisa disebut eKTP. Bayangkan, di luar negeri saja inisiatif eKTP masih perdebatan. Koq yach Indonesia sok gagah-gagahan mau bikin eKTP untuk penduduk yang jumlahnya ratusan juta ini.
Online ID Verification Plan Carries Risks
Minh Uong/The New York Times
By NATASHA SINGER
Published: September 18, 2011
WHO'S afraid of Internet fraud?
Consumers who still pay bills via snail mail. Hospitals leery of making treatment records available online to their patients. Some state motor vehicle registries that require car owners to appear in person - or to mail back license plates - in order to transfer vehicle ownership.
But the White House is out to fight cyberphobia with an initiative intended to bolster confidence in e-commerce.
The plan, called the National Strategy for Trusted Identities in Cyberspace and introduced earlier this year, encourages the private-sector development and public adoption of online user authentication systems. Think of it as a driver's license for the Internet. The idea is that if people have a simple, easy way to prove who they are online with more than a flimsy password, they'll naturally do more business on the Web. And companies and government agencies, like Social Security or the I.R.S., could offer those consumers faster, more secure online services without having to come up with their own individual vetting systems.
"What if states had a better way to authenticate your identity online, so that you didn't have to make a trip to the D.M.V.?" says Jeremy Grant, the senior executive adviser for identity management at the National Institute of Standards and Technology, the agency overseeing the initiative.
But authentication proponents and privacy advocates disagree about whether Internet IDs would actually heighten consumer protection - or end up increasing consumer exposure to online surveillance and identity theft.
If the plan works, consumers who opt in might soon be able to choose among trusted third parties - such as banks, technology companies or cellphone service providers - that could verify certain personal information about them and issue them secure credentials to use in online transactions.
Industry experts expect that each authentication technology would rely on at least two different ID confirmation methods. Those might include embedding an encryption chip in people's phones, issuing smart cards or using one-time passwords or biometric identifiers like fingerprints to confirm substantial transactions. Banks already use two-factor authentication, confirming people's identities when they open accounts and then issuing depositors with A.T.M. cards, says Kaliya Hamlin, an online identity expert known by the name of her Web site, Identity Woman.
The system would allow Internet users to use the same secure credential on many Web sites, says Mr. Grant, and it might increase privacy. In practical terms, for example, people could have their identity authenticator automatically confirm that they are old enough to sign up for Pandora on their own, without having to share their year of birth with the music site.
The Open Identity Exchange, a group of companies including AT&T, Google, Paypal, Symantec and Verizon, is helping to develop certification standards for online identity authentication; it believes that industry can address privacy issues through self-regulation. The government has pledged to be an early adopter of the cyber IDs.
But privacy advocates say that in the absence of stringent safeguards, widespread identity verification online could actually make consumers more vulnerable. If people start entrusting their most sensitive information to a few third-party verifiers and use the ID credentials for a variety of transactions, these advocates say, authentication companies would become honey pots for hackers.
"Look at it this way: You can have one key that opens every lock for everything you might need online in your daily life," says Lillie Coney, the associate director of the Electronic Privacy Information Center in Washington. "Or, would you rather have a key ring that would allow you to open some things but not others?"
Even leading industry experts foresee challenges in instituting across-the-board privacy protections for consumers and companies.
For example, people may not want the banks they might use as their authenticators to know which government sites they visit, says Kim Cameron, whose title is distinguished engineer at Microsoft, a leading player in identity technology. Banks, meanwhile, may not want their rivals to have access to data profiles about their clients. But both situations could arise if identity authenticators assigned each user with an individual name, number, e-mail address or code, allowing companies to follow people around the Web and amass detailed profiles on their transactions.
"The whole thing is fraught with the potential for doing things wrong," Mr. Cameron says.
But next-generation software could solve part of the problem by allowing authentication systems to verify certain claims about a person, like age or citizenship, without needing to know their identities. Microsoft bought one brand of user-blind software, called U-Prove, in 2008 and has made it available as an open-source platform for developers.
Google, meanwhile, already has a free system, called the "Google Identity Toolkit," for Web site operators who want to shift users from passwords to third-party authentication. It's the kind of platform that makes Google poised to become a major player in identity authentication.
But privacy advocates like Lee Tien, a senior staff lawyer at the Electronic Frontier Foundation, a digital rights group, say the government would need new privacy laws or regulations to prohibit identity verifiers from selling user data or sharing it with law enforcement officials without a warrant. And what would happen if, say, people lost devices containing their ID chips or smart cards?
"It took us decades to realize that we shouldn't carry our Social Security cards around in our wallets," says Aaron Titus, the chief privacy officer at Identity Finder, a company that helps users locate and quarantine personal information on their computers.
Carrying around cyber IDs seems even riskier than Social Security cards, Mr. Titus says, because they could let people complete even bigger transactions, like buying a house online. "What happens when you leave your phone at a bar?" he asks. "Could someone take it and use it to commit a form of hyper identity theft?"
For the government's part, Mr. Grant acknowledges that no system is invulnerable. But better online identity authentication would certainly improve the current situation - in which many people use the same one or two passwords for a dozen or more of their e-mail, e-tail, online banking and social network accounts, he says.
Mr. Grant likens that kind of weak security to flimsy locks on bathroom doors.
"If we can get everyone to use a strong deadbolt instead of a flimsy bathroom door lock," he says, "you significantly improve the kind of security we have."
But not if the keys can be compromised.

Jumat, 16 September 2011

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun

Kamis, 15/09/2011 15:24 WIB

Skandal e-KTP Gamawan Fauzi

Persekongkolan Proyek Rp 5,8 Triliun

Deden Gunawan - detikNews

Jakarta - Baru saja dimulai, proyek KTP Elektronik (e-KTP) sudah menuai kontroversi. Bau korupsi meruyap dari proyek yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini. Negara ditaksir merugi hingga Rp 1 triliun.

Korupsi dalam proyek senilai Rp 5,8 triliun terjadi dalam proses lelang. Ada indikasi kuat, selama proses lelang terjadi persekongkolan agar tender dimenangkan konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Dugaan persekongkolan itu dilaporkan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri), salah satu peserta tender yang kalah, ke panitia lelang e-KTP ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Proses lelang proyek e-KTP berlangsung pada 21 Februari- 1 Maret 2011. Saat itu ada 9 konsorsium yang ikut tender, yakni PNRI, Astra Grafia, Telkom, Berca, Peruri, Murakabi, Mega Global, Transtel, dan I-Forte.

Saat prakualifikasi yang digelar 5- 14 Maret, satu konsorsium, I-Forte tidak lolos karena dianggap tidak punya kapasitas di bidang tersebut.
Lantas pada tahap evaluasi kesesuaian metodologi dan spesifikasi teknis jumlah konsorsium yang lolos semakin mengerucut menjadi 3, yakni PNRI, Astra, dan Mega Global.

Sementara 5 konsorsium lainnya digugurkan dengan berbagai alasan. Misalnya, konsorsium Lintas Peruri tidak lolos dengan alasan tidak tersedianya power supply di produk HSM safenet. Sementara Telkom gugur lantaran produk yang ditawarkan dianggap tidak sesuai. Dari tiga yang lolos akhirnya pemenang tender diputuskan jatuh pada PNRI.
Lintas Peruri merasa aneh konsorsium PNRI memenangkan tender padahal harga yang ditawarkan konsorsium itu lebih mahal dan produk mereka tidak memiliki ISO.

"PNRI dan Astra justru tidak memiliki ISO 9001 dan ISO 14001," ujar Handika, kuasa hukum konsorsium Lintas Peruri saat berbincang-bincang dengan detik+.

Tidak lolosnya Lintas Peruri bagi Handika juga janggal. Pasalnya, Karsa Wira Utama, perusahaan yang tergabung dalan Lintas Peruri justru sudah berpengalaman dalam proyek e-KTP.

Karsa sebelumnya menangani uji petik e-KTP pada 2009 di enam kota dan kabupaten. Proyek yang dilakukan di Cirebon, Denpasar, Buleleng, Yogyakarta, Padang itu, berjalan sukses.

Saat itu Karsa Wira Utama menyingkirkan Astra dan PNRI dalam tender proyek yang punya pagu anggaran sebesar Rp 15 miliar tersebut. Tapi ketika Karsa bergabung dalam konsorsium Lintas Peruri, spek yang ditawarkan saat lelang e-KTP skala nasional justru tidak lolos. Padahal spek yang ditawarkan sama seperti yang digunakan saat uji petik e-KTP pada 2009, yakni menggunakan produk dermalog untuk AFIS-nya.

Harga yang ditawarkan Peruri juga lebih murah yakni Rp 4,7 triliun. Sementara PNRI Rp 5,8 triliun dan Astra Rp 5,9 triliun. “Tapi kenapa harga yang mahal yang diloloskan. Apalagi spek yang mereka tawarkan belum teruji dan tidak memiliki ISO 9001 dan 14001," kritik Handika.

Dugaan persekongkolan alam tender e-KTP juga diperkuat oleh Government Watch (Gowa). LSM ini d telah melakukan ivestigasi proyek e-KTP sejak Maret - Agustus 2011. Gowa pun sudah melaporkan dugaan korupsi proyek ini ke KPK.

Audit forensik GOWA menemukan 11 penyimpangan, pelanggaran, dan kejanggalan yang kasat mata. Ada tiga tahapan klasifikasi fakta penyimpangan selama proses pelaksanaan pengadaan e-KTP. Tahapan itu mulai dari sebelum (lelang), pelaksanaan lelang, dan pelaksanaan pekerjaan.

“Indikasi itu tercium kuat dengan adanya pengaturan agar lelang e-KTP dimenangkan konsorsium PNRI,” kata Direktur Eksekutif GOWA, Andi W Syahputra kepada detik+

Salah satu indikasi adanya persekongkolan itu yakni adanya koordinasi baik melalui pertemuan ataupun korespondensi sebelum pemenang tender dimenangkan.

Pada 1 Juli 2010 antara tim teknis proyek e-KTP, Husni Fahmi, Kepala Subdit Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI dan Tri Sampurno selaku Ketua Kelompok Infrastruktur dan Data Centre di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

Dari bukti yang dimiliki Gowa, kedua pejabat itu melakukan pertemuan dengan beberapa pengusaha yang tergabung pada Konsorsium PNRI, seperti Direktur Utama PNRI Isnu Edhi Wijaya, Direktur Utama PT. Biocard Tech (pemegang keagenan/supplier AFIS (automated Finger Frint Identification System) merek L1, Johannes Marliem, dan beberapa lainnya yang tidak dikenal.

Materi dalam pertemuan antara lain adalah guna membahas struktur organisasi, time schedule dan pembentukan tim kerja KTP Nasional.
Selain itu ditemukan juga fakta berupa transkip korespondensi lewat email antara konsorsium PNRI dengan Konsorsium Astra Graphia dan Konsorsium Murakabi ihwal rencana pertemuan untuk pengkondisian bagi pematangan dokumen Rencana Kerja Satuan (RKS) agar sejalan dan selaras dengan spesifikasi yang mengarah pada produk merek L-1.

Dari dokumen lelang e-KTP yang dimiliki detik+ memang tertera para pemenang lelang, yakni Konsorsium PNRI dan Astra Grafia (pemenang 2), sama-sama menyodorkan produk L-1 untuk teknologi AFIS nya. Sementara konsorsium yang lain menggunakan Inovatrik, Dermalog, dan Morpho.

Kecurigaan adanya kongkalikong dalam proses tender ini juga terlihat dalam proses penetapan lelang. Pasalnya dalam penetapan pemenang lelang terhadap PNRI dan Astra, beberapa konsorsium yang gugur sedang melakukan proses sanggah banding.

Menurut Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010, di Pasal 82 dijelaskan, jika peserta tender sedang melakukan sanggah banding maka proses pelelangan dihentikan.

Tapi kenyataanya, ketika proses sanggah banding yang dilakukan konsorsium Lintas Peruri dan Telkom sedang berjalan, panitia lelang menandatangani kontrak dengan pemenang tender pada 1 Juli 2011.
Sementara berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2011 seharusnya, masa sanggah banding berlaku tanggal 29 juni- 5 Juli. Dan saat itu konsorsium Telkom yang mengajukan sanggah banding baru dapat jawaban pada 11 Juli.

"Ini kami anggap sebuah kecurangan. Kami jelas rugi 2 kali. Kami dikalahkan tidak wajar dan uang jaminan sanggah banding Rp 50 juta digelapkan oleh panitia lelang," jelas Handika.

Karena merasa dipermainkan, Lintas Peruri akan melaporkan panitia lelang e-KTP Sudrajat ke Mabes Polri. Tuduhannya berupa penggelapan yang dilakukan panitia lelang terhadap uang jaminan dari konsorsium untuk sanggah banding sebesar Rp 50 juta.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah dan menyatakan proyek E-KTP bersih. Menurut peraih Bung Hatta Award itu, tidak ada skandal dalam proyek e-KTP. Ia justru mensinyalir ada mafia yang ingin menggagalkan mega proyek tersebut.

“Saya harus lawan karena saya tidak mau negara diatur mafia-mafia.Jabatan bagi saya nomor dua. Kalaupun saya harus berkorban, tidak apaapa. Saya sudah 30 tahun di birokrasi membangun integritas, dengan pangkat tertinggi IVE. Saya tahu mafia (e-KTP), tapi saya tidak mau sebutkan siapa itu,” kata Gamawan.
Pejabat Kemendagri lainnya juga memberikan hak jawab atas proyek.
(iy/nrl)

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: Berkinerja Buruk Diserahi Mega Proyek

Kamis, 15/09/2011 15:36 WIB

Skandal e-KTP Gamawan Fauzi

Berkinerja Buruk Diserahi Mega Proyek

M. Rizal - detikNews
Jakarta - Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) bak kejatuhan durian. Tergabung dalam konsorsium PNRI, BUMN ini termasuk mendapat ikut kebagian jatah proyek e-KTP senilai hampir Rp 6 triliun.
Kontrak menggembirakan itu ditandatangani Kementerian Dalam Negeri bersama Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) secara resmi, 11 Juli 2011.
Sebelumnya, panitia lelang proyek e-KTP yang diketuai Drajat Wisnu Setyawan, pada 21 Juni 2011 mengumumkan pemenang tender e-KTP yaitu Konsorsium PNRI dengan nilai penawaran Rp 5,84 triliun.
Dalam proyek KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara nasional itu, konsorsium PNRI mengalahkan dua konsorsium peserta tender proyek e-KTP ini, yaitu Mega Global Jaya Grafia Cipta dan PT Astra Graphia.
Sesuai kontrak Pekerjaan Penerapan KTP Berbasis NIK (KTP Elektronik) Tahun 2011-2012 antara Konsorsium PNRI dan Ditjen Dukcapil Kemendagri bernomor 027/886/IK, 1 Juli 2011 ditunjuk selaku Ketua Konsorsium PNRI adalah Direktur Utama Perum PNRI Isnu Edhi Wijaya.
Dengan mengantongi kontrak itu, Konsorsium PNRI pun diberi pekerjaan yang terbagi dalam dua tahap, yaitu pekerjaan pada tahun 2011 dan 2012. Pekerjaan dalam tahun 2011 ini meliputi 197 kabupaten/kota, 2.348 kecamatan dan 168 kabupaten/kota. Sementara pekerjaan dalam tahun 2012, juga mengerjakan hal yang sama di 300 kabupaten/kota dan 3.886 kecamatan.
Pekerjaan kosorsium harus menyediakan penerapan e-KTP. Di antaranya, pengadaan blangko KTP berbasis chip, peralatan Data Center Pusat (DC dan DRC), perangkat keras dan lunak untuk tingkat kabupaten/kota/kecamatan, pengadaan sistem automated fingerprint identification system (AFIS) atau sidik jari, bimbingan petugas operator, pedampingan teknis dan penyediaan jaringan komunikasi.
Meski Konsorsium PNRI yang memenangkan tender proyek pengadaan e-KTP, dikabarkan menawari PT Astra Graphia Tbk yang kalah tender, untuk ikut ambil bagian karena cakupan proyek yang luas.
"Selain itu waktu yang dibutuhkan cukup lama, selama satu tahun enam bulan. Kabarnya mereka (konsorsium PNRI) butuh bantuan tambahan," bisik salah satu pelaku pasar.
Menurut si pelaku pasar itu, konsorsium PNRI butuh jaringan yang dimiliki Astra serta kemampuan pendanaannya. Menurut Perpres 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa, diajaknya peserta yang telah kalah itu tidak melanggar UU.
Meski tidak melanggar UU, kabar tawaran pada Astra tentu menimbulkan keraguan akan kemampuan PNRI untuk menyukseskan program e-KTP. Terlebih akhir-akhir ini proyek e-KTP juga mendapat sorotan karena diduga telah terjadi persekongkolan dalam proses lelang dan adanya korupsi.
Dari data yang diperoleh detik+, Konsorsium PNRI ini terdiri dari Perusahaan Umum (Perum) PNRI, PT Sucofindo (persero), PT Sandipala Artha Pura, PT LEN Industri (persero) dan PT Quadra Solution.
Pada uji petik e-KTP yang dilakukan pada 2009, Perum PNRI bergabung dengan Astra Grafia dalam sebuah konsorsium. Namun saat itu konsorsium itu dikalahkan oleh konsorsium berbendera Karsa Wira Utama.
Saat itu PNRI menggunakan perangkat AFIS bermerek L-1. Sementara harga penawaran yang diajukan sebesar Rp 13 miliar dari pagu yang ditetapkan Rp 15 miliar. Sementara konsorsium Karsa Wira Utama yang mengusung produk Dermatel kemudian menang tender. Konsorsium tersebut mengajukan penawaran di harga Rp 9 miliar.
"Proyek yang kami tangani waktu itu (uji petik e-KTP) berhasil dan hemat anggaran. Tapi kenapa dalam proyek e-KTP yang berskala nasional dan nilainya mencapai Rp 6 triliun justru PNRI dan Astra yang dimenangkan. Padahal harga dan spek yang ditawarkan sama saat uji petik," kata pengacara Lintas Peruri, perusahaan yang kalah tender, Handika Honggowongso .
Namun kemudian dalam tender e-KTP berskala nasional, PNRI dan Astra Grafia berbeda konsorsium. Meski begitu produk yang ditawarkan speknya sama. Untuk AFIS sama-sama mengunakan L-1, dan perangkatnya menggunakan Hawlet Packard (HP). Adapun untuk jaringan komunikasinya keduanya menggunakan Indosat. Harga penawaran kedua konsorsium tersebut juga tidak jauh berbeda. Yakni PNRI menawarkan harga Rp 5,8 triliun, sedangkan Astra Grafia diharga Rp 5,94 triliun.
Anehnya para pesaing yang menggunakan produk yang sudah teruji dan harga lebih murah justru digugurkan di tengah jalan. Dalam dokumen sanggah banding yang diperoleh detik+, harga penawaran yang diajukan konsorsium yang digugurkan berkisar Rp 4,7 triliun-Rp 4,9 triliun.

***


PNRI memiliki 12 cabang di daerah-daerah. Di Sumatera ada 2, Aceh dan Bengkulu, Jawa ada 3, Sulawesi 2, lalu Ambon dan di Irian Jaya ada 4 buah.
Kondisi PNRI, beberapa tahun lalu, sangat menyedihkan. Tahun 2006, PNRI hanya memperoleh laba sebesar Rp 2 miliar, dengan deviden yang dibayarkan ke pemerintah tahun sebelumnya sebesar Rp500 juta.
Hal itu terjadi karena BUMN ini sepi order. Dokumen milik negara tidak lagi mampir ke PNRI. Bahkan ia pun pernah tidak mendapatkan proyek untuk membuat KTP.
Dokumen-dokumen milik negara justru mulai dikerjakan oleh pihak swasta. PNRI merupakan BUMN yang bergerak di bidang percetakan, khususnya untuk mencetak dokumen-dokumen yang sifatnya sekuriti kelimpungan menghadapi persaingan bisnis percetakan dokumen-dokumen penting negara.
“Pencetakan dokumen-dokumen sekuriti negara dari pemerintah sudah mulai beralih untuk dikerjakan oleh pihak swasta, seperti dokumen penting pemerintah, akta tanah, ijazah, lembar soal Ujian Nasional dan lain-lain, yang memang sangat diperhatikan keasliannya," ujar Ketua Dewan Pengawas perseroan Turmuzi Harun kala itu.
PNRI memang mempunyai catatan buruk. Berdasarkan laporan kinerja BUMN pada 2010 PNRI masuk dalam daftar BUMN yang selalu merugi. Hasil audit di Kementerian BUMN, PNRI tercatat mengalami kerugian sebesar Rp 1,1 miliar pada 2010.
Sumber detik+ mengungkapkan, peralatan PNRI saat ini sudah lawan dan membutuhkan biaya tinggi. Dengan kondisi seperti itu, maka PNRI saat ini lebih banyak melemparkan order cetakan ke pihak ke-3 agar tidak merugi. Maka tidak mengherankan bila PNRI pun dikabarkan menawari Astra.
Saat detik+ melongok lokasi percetakan PNRI di Jl Percetakan Negara Raya, Salemba, Jakarta Pusat, tidak banyak aktivitas pekerjaan yang sedang dilakukan di perusahaan ini.
Satpam yang menjaga pintu gerbang mengaku aktivitas PNRI lebih banyak dilakukan pada malam hari karena banyak orderan cetakan yang harus dibuat, termasuk blanko e-KTP.
Petugas keamanan itu lantas menanyakan maksud kedatangan detik+. Mereka menyarankan agar detik+ menghubungi pejabat dan pimpinan PNRI. Sayang sang bos PNRI Isnu Edhi Wijaya tidak kunjung bisa dihubungi.
(zal/nrl)

[eKTP] Skandal e-KTP Gamawan Fauzi: e-KTP Tetap Jalan Walau Muncul Skandal

Kamis, 15/09/2011 16:00 WIB

Skandal e-KTP Gamawan Fauzi

e-KTP Tetap Jalan Walau Muncul Skandal

M. Rizal - detikNews

Jakarta - Bagaimana nasib proyek e-KTP selanjutnya? Apakah proyek senilai Rp 5,8 miliar ini akan dihentikan menyusul mencuatnya dugaan korupsi?

Sejumlah kalangan telah mendesak agar proyek ini dihentikan. Desakan muncul dari masyarakat, LSM dan anggota DPR. Fraksi PDIP misalnya, meminta agar program yang saat ini tengah berjalan dievaluasi, bahkan dihentikan dulu sampai ada penjelasan terkait tudingan adanya korupsi dan persekongkolan dalam pemenangan tendernya.

“Sejak awal Poksi II PDIP selalu mengkritisi program e-KTP, mulai perencanaan hingga proses tender sampai pelaksanaannya. Sikap kita tetap meminta agar program itu harus dievaluasi dahulu dan dihentikan,” kata Ketua FPDIP DPR, Tjahjo Kumolo kepada detik+.
Selain karena adanya dugaan praktik korupsi, program e-KTP ini dinilai sarat dengan nuansa politis dan berkembang ke arah yang tidak proporsional. “Daripada menjadi polemik dan akhirnya tidak dapat mencapai target yang diharapkan pemerintah khususnya Kemendagri, sebaiknya dihentikan dulu,” tegas Tjahjo.

Desakan agar proyek e-KTP dihentikan ditolak pemerintah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan, tetap akan terus menjalankan program tersebut hingga selesai di tahun 2012. “Ini akan jalan terus, emang di lapangan ada beberapa kendala, tapi itu tidak signifikan,” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Raydonnyzar Moenek kepada detik+.

Kemendagri telah menetapkan target pelaksanaan e-KTP di seluruh Indonesia. Untuk tahun anggara (TA) 2011, diharapkan program e-KTP ini bisa terlaksana di 197 Kabupaten atau Kotamadya dengan 67 juta penduduk yang sudah memiliki e-KTP. “Kita harapkan ini bisa selesai mulai Agustus hingga akhir Desember 2011 nanti,” terang pria yang akrab disapa Dony ini.

Sisanya, dilakukan pada TA 2012 di mana program e-KTP ini akan dilakukan di 300 Kabupaten dan Kotamadya dengan pencapaian 105 juta penduduk ber-e-KTP. “Jadi totalnya ada sekitar 172 juta penduduk yang memiliki e-KTP, ini wajib mulai tahun 2011 sampai 2012,” tuturnya.

Sementara untuk wilayah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki lima Pemkot dan satu Pemkan diharapkan sudah ada 267 kantor kelurahan yang siap melayani e-KTP. Sisanya di luar Jakarta itu ada 191 Kabupate atau Kota yang juga telah diistribusikan peralatan pendukung e-KTP ini. “Kita harapkan setting intallation and stolmen selesai pada minggu ketiga di bulan Desember 2011 ini,” katanya.

Pemerintah menegaskan manfaat dari e-KTP begitu banyak. Mulai dari soal akurasi jumlah penduduk, validasi data, pencegahan terorisme dan kejahatan lainnya seperti pemalsuan identitas seperti KTP, Paspor, Ijazah, Surat Nikah, Akte Kelahiran, pembagian Raskin, BLT sampai persoala illegal lainnya. “Untuk memudahkan itu semua ini yang harus segera diperbaharui, bukan saja soal pendataan kependudukan saja,” kata Dony..

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sugiri Syarief mengingatkan bila program e-KTP tertunda-tunda akan berdampak besar terhadap persoalan kependudukan, apalagi selama ini masyarakat menjadi subyek dan obyek dari pembangunan. "Jadi kalau terganggu sudah pasti akan membawa implikasi bagi peningkatan penduduk itu sendiri. Atau dari sisi penggerakan penduduk itu sendiri. Jadi pasti akan ada persoalan," ujar Sugiri.

Selain menghambat program peningkatan kesejahteraan penduduk, belum adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) juga akan mengacaukan data Pemilu. Hal ini pernah terjadi pada pemilu sebelumnya. "Pemerintah berusaha agar hal ini diselesaikan sebelum pemilu. Jadi kalau kemudian tertunda misalnya itu akan memberikan peluang bagi mereka yang bisa memanfaatkan hal itu," katanya.
Fraksi Partai Demokrat (PD) tentu saja berseberangan dengan PDIP dan mendukung sikap pemerintah untuk tidak menghentikan proyek e-KTP. Namun bila memang benar dugaan dalam proyek ini terjadi perbuatan melawan hukum, semua yang terlibat harus diproses. “Jadi program e-KTP ini saya kita harus tetap berjalan, karena ini juga sudah menjadi keputusan bersama antara DPR dan pemerintah. Apalagi negara kita sangat tertinggal jauh dalam pendataan penduduknya,” tegas Pasek Suardika.

Sementara DPR hingga kini belum ada kata sepakat soal dilanjutkan atau distopnya proyek e-KTP. Komisi II DPR telah membahas kasus dugaan korupsi e-KTP dalam rapat internal mereka. Hanya saja, Komisi II masih menyerahkan sepenuhnya kepada KPK untuk memprosesnya. Komisi akan memanggil Mendagri Gamawan Fauzi untuk dimintai penjelasan.

"Di Komisi II nampaknya nanti juga akan ada upaya pendalaman. Bisa Panja bisa jadi Tim pengawas. Tentu memang dari Komisi II akan melakukan pengawasan dengan lebih intensif," kata Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja.

KPK sendiri saat ini tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan e-KTP. Apalagi, KPK pernah diminta masukan dan memberikan rekomendasi atas kajian program e-KTP yang diberikan ke Kemendagri. KPK juga tengah melakukan identifikasi dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek itu seperti dituduhkan LSM Gowa itu.
"Kita sambil mengidentifikasi ada atau tidaknya kemungkinan adanya penyimpangan yang berindikasi korupsi," kata Wakil Ketua KPK M Jasin ketika dihubungi detik+.

Yang jelas sejumlah kalangan mengharapkan jangan sampai program e-KTP ini membuat keruwetan baru. Setidaknya justru membuat kacau pendataan penduduk, seperti terjadi dalam Pemilu. Tidak hanya itu, kesiapan konsorsium PNRI juga menjadi tanda tanya, apakah sanggup atau tidak, mengingat kasus lembaran surat pemilih dan surat suara dalam Pemilu yang pernah dibuat mereka juga kacau.
(iy/nrl)

Rabu, 14 September 2011

[eKTP] Proyek E-KTP Pertaruhan Harga Diri Mendagri

Wach, beritanya koq yach jadi terbalik-balik begini? Wong LKPP komplain tentang prosedur yang diadakan. Koq yach malah dibilang begini. Bagaimana nich Pak Mendagri?

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, soal permainan dalam proyek KTP elektronik (e-KTP) tidak benar sama sekali. Begitu juga tentang tudingan salah satu perusahaan dalam konsorsium pemenang tender e-KTP yang pemiliknya adalah saudara dekat Mendagri, hanya bentuk tuduhan tendensius.

Juru Bicara Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, Rabu (14/9), mengatakan pemenang tender, yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), tidak memiliki kaitan dengan Mendagri. Bahkan, dalam penunjukan pemenang tersebut Mendagri tidak pernah terlibat komunikasi dengan rekanan siapapun, dari pihak manapun, dengan cara apapapun.

Mendagri, kata dia, tidak pernah mau dikontak dan mengontak peserta tender yang menang atau kalah. Serta tidak ada satupun pertemuan atau pihak yang mau ditemuinya.

"Karena, proyek ini menjadi pertaruhan harga diri Mendagri. Sehingga beliau menjaga eksistensi integritas, kredibilitas, konsistensi, kehormatan, dan martabat, serta nama baiknya," jelas Reydonnyzar, Rabu (14/9).

Meski tidak etis diungkap ke publik, Reydonnyzar menyatakan bahwa terdapat ipar Mendagri yang mewakili PT Telkom ikut terlibat dalam peserta tender proyek e-KTP. Akhirnya demi kebaikan bersama dan tidak menjadi polemik di kemudian hari, hal itu diceritakan kepada tim pengawas tender dari 15 kementerian/lembaga terkait.

Setelah melalui berbagai tahapan, konsorsium PNRI ditetapkan sebagai pemenang proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut. Jika memang ada permainan penunjukan pemenang lelang, kata dia, harusnya Mendagri memilih iparnya. Namun, hal itu tidak dilakukan supaya tidak muncul tudingan yang mengarah pada kegiatan tidak sehat menjurus fitnah.

"Agar tidak ewuh pakewuh, masalah ini kami bicarakan ke media. Soalnya ipar Mendagri saja itu tidak lulus evaluasi oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)," terang Reydonnyzar.

Jumat, 09 September 2011

[BPK] KPK Tahan Ketua Tim BPK Manado

Selama diskresinya tidak ditata, yach seperti ini terus jadinya. Hayoo segera perbaiki sebelum bertambah lagi yang ditahan.


Kamis, 08 September 2011 20:39 WIB
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Kamis (8/9), menahan Ketua Tim BPK perwakilan Manado Bahar usai diperiksa penyidik. Bahar ditahan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. "Dititipakan di rumah tahanan Bareskrim Polri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi melalui siara persnya, Kamis (8/9).


Selain Bahar, KPK juga menahan Munzir, auditor pemeriksa yang juga menjadi tersangka dalam kasus suap terkait proses pemeriksaan laporan keuangan kota Tomohon pada tahun anggarran 2007. "MM ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya," katanya.
Keduanya, dari hasil penyidikan KPK, diketahui menerima sesuatu atau hadiah berupa uang dari tersangka Jefferson Rumajar senilai Rp 600 juta saat memeriksa laporan keuangan pemerintah Kota Tomohon tahun anggaran 2007.


Selain itu, selama pemeriksaan pada saat itu, tim pemeriksa atau auditor BPK RI perwakilan Sulawesi Utara juga diduga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan yang pembayarannya dibebankan atau menggunakan dana Pemkot sekitar Rp 7,5 juta.

Atas perbuatannya itu, keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Bahar sendiri bungkam saat akan digelandang ke Rutan bareskrim Mabes Polri dengan menggunakan mobil tahanan KPK. Dia menutupi wajahnya dengan kertas. Sikap serupa juga dipilih Munzir.

Redaktur: Krisman Purwoko
Reporter: Muhammad Hafil

Senin, 29 Agustus 2011

[PNS] Kontroversi Moratorium PNS Rhenald Kasali: Moratorium Bukan Solusi

 

Moratorium memang bukan solusi, tetap entry point untuk reform-red.

Senin, 29/08/2011 12:46 WIB

Deden Gunawan - detikNews


Jakarta - Selama ini pengeluaran negara banyak terkuras untuk gaji pegawai (PNS). dalam APBN 2012 saja alokasi anggaran untuk belanja pegawai mencapai Rp 215,7 triliun. Angka ini meningkat Rp 32,9 trilliun atau 18 % dari pagu APBN sebelumnya (2011), yang besarnya Rp 182,9 triliun.
Beban APBN makin berat, sebab pemerintah juga merencanakan menaikkan gaji pokok PNS, TNI, Polri dan pensiunan rata-rata 10 % pada 2012. Selain itu pemerintah tetap memberikan gaji dan pensiun bulan ke-13 bagi PNS, TNI, Polri dan pensiunan.
Kondisi ini semakin parah ketika pertumbuhan ekonomi di sejumlah daerah tidak mengalami pertumbuhan. Sehingga beban pemerintah daerah lebih banyak terserap untuk belanja pegawai. Bukan untuk belanja modal.
Akibatnya banyak pemda yang mengalami kebangkrutan lantaran anggarannya habis untuk bayar gaji pegawainya. Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) mengungkapkan ada 124 Pemerintah Daerah yang terancam bangkrut gara-gara PNS.
Untuk mengatasi masalah tersebut tercetuslah sebuah gagasan untuk melakukan moratorium atau penghentian penerimaan PNS. Langkah ini diharapkan bisa mengirit anggaran yang selama ini jumlahnya selangit.
Tapi persoalannya, apakah cara ini bisa benar-benar menghemat anggaran negara. Atau justru berdampak lain terhadap daerah atau masyarakatnya?
Berikut petikan wawancara Deden Gunawan dari detik+ dengan Ketua Program Pascasarjana Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali :
Pemerintah mewacanakan akan melakukan moratorium penerimaan PNS. Apakah cara ini akan efektif menghemat APBN?
Saya rasa moratorium bukan sebuah solusi untuk menghemat anggaran. Sebab yang jadi persoalan adalah ketidakefektifan dalam penyerapan belanja negara untuk belanja pegawai. Akibat anggaran lebih banyak dialokasikan untuk para PNS yang tidak produktif. Sementara untuk PNS yang produktif sangat minim.
Harusnya diteliti dulu di bagian mana banyak terserap anggaran belanja pegawai. Setelah dipetakan, pemerintah kemudian memangkasnya di pos yang kurang produktif tersebut.
Ketimpangan inilah yang membuat pengeluaran dan pemasukan negara dari kinerja pemerintahan tidak seimbang. Dana lebih banyak untuk belanja pegawai dibanding pemasukan. Jadi moratorium itu harus dianalisa dulu secara seksama supaya tidak kontraproduktif.
Berarti moratorium PNS itu tidak akan berpengaruh terhadap penghematan anggaran negara?
Saya rasa tidak. Sebab perekrutan PNS baru sangat penting sebagai upaya penyegaran. Yang jadi masalah itu justru atasannya PNS yang kerjanya sudah tidak produktif lagi.
Kalau regenerasi sangat penting karena tenaga-tenaga muda sangat dibutuhkan. Mereka lebih menguasai teknologi atau IT sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Sementara PNS yang sudah tua selain gagap teknologi juga banyak yang tidak produktif lagi.
Rusaknya PNS itu sebenarnya mulai terjadi sejak era reformasi. Di era ini banyak PNS yang bersifat tenaga kontrak untuk administrasi. Cara ini dilakukan untuk mem-backup pimpinan PNS yang tidak produktif Harusnya yang perlu dibenahi para pimpinan yang tidak produktif ini. Sementara PNS muda yang melek IT dan belum terkontaminasi dipromosikan jabatannya.
Jadi menurut saya moratorium itu kurang efektif menghemat anggaran. Malah bisa menimbulkan masalah lain.
Apa masalah lain yang akan timbul dari moratorium tersebut?
Masalah akan timbal dari dua sisi, yakni internal dan eksternal. Untuk internal, jika tidak ada penerimaan PNS baru bisa berakibat tidak adanya regenerasi. Padahal faktor usia bisa menentukan produktivitas.
Sedangkan dari eksternal, dikhawatirkan akan terjadi gelombang politik yang akan dimainkan oleh para politisi. Sebab kalangan muda sangat potensial untuk digerakan demi kepentingan politis.
Jadi moratorium itu tidak perlu dilakukan?
Memang ada baiknya tidak menerima PNS. Tapi kalau tidak sama sekali akan menimbulkan risiko yang juga lebih besar. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah perampingan dengan memperhatikan downsizing dan right-sizing di tiap-tiap pos pemerintahan.
Dari pengamatan atau kajian bapak sebenarnya apa yang menjadi penyebab borosnya anggaran belanja pegawai?
Penyebab borosnya anggaran belanja pegawai karena sistem penggajiannya yang tidak beres. Gaji PNS kecil sementara variable income diberikan kepada pejabat yang pegang posisi.
Jadi patokan income berpatokan pada proyek. Dalam setiap pemberian proyek ada income-nya. Jadi anggaran itu lebih banyak tersebar untuk proyek-proyek pegawai.
Misalnya, ketika membangun suatu jembatan pegawainya disertakan untuk survei, guru dilibatkan untuk sertifikasi, pejabat jalan-jalan ke luar negeri lihat pameran dengan alasan survei. Yang ikutan banyak, setidaknya 10-40 orang. Mereka diberi fasilitas dan uang saku yang tidak sedikit.
Kegiatan-kegiatan inilah yang membuat anggaran membengkak. Jadi bukan karena gaji mereka anggaran belanja pegawai jadi besar. Tapi belanja untuk kegiatan yang tidak perlu yang membuat anggaran membengkak.
Jadi apa solusi untuk menghemat anggaran dari belanja pegawai?
Kalau wacana moratorium itu memang diperlukan. Tapi itu sebatas shock therapy saja sehingga masyarakat tidak menggantungkan cita-cita dengan menjadi PNS saja.
Namun yang juga harus dilakukan mengukur dampak politisnya. Sebab anak-anak muda ini merupakan target pemilih potensial. Mereka akan jadi incaran politisi yang berebut jabatan.
Selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa menjadi PNS merupakan kebanggaan keluarga. Bagaimana untuk merubahnya?
Memang tidak dipungkiri di sejumlah daerah yang tidak ada kegiatan ekonominya, banyak anak muda yang berupaya menjadi PNS. Alasannya, kalau tidak jadi PNS tidak bergengsi. Padahal paradigma itu sebuah kemunduran.
Contohnya saja di Sumatera Barat, saat ini banyak anak mudanya yang tidak lagi tertarik untuk merantau. Mereka lebih banyak berharap menjadi PNS. Sehingga sekarang ini sangat jarang anak-anak muda di sana yang mau berdagang atau usaha lain. Akibatnya mereka menjadi beban negara.
Contoh lainnya di Pulau Buru. Di sana sebenarnya punya potensi untuk bisnis. Misalnya lobster, pangan. Tapi karena tidak dikelola dan dirangsang dengan baik, para pemuda di sana lebih memilih bersaing ikut Pilkada atau menjadi tim sukses dari para calon Pilkada.
Berarti peran Pemda sangat dibutuhkan untuk mengubah paradigma jadi PNS sebagai tujuan?
Betul. Harusnya menggalakkan program-program entrepreneurship. Misalnya lewat dinas pertanian, peternakan , perikanan, maupun pertambangan.
Masing-masing Pemda harus menggalakkan kegiatan entrepreneur di daerah masing-masing. Sehingga masyarakat usia kerja bisa tertarik berusaha dibanding jadi PNS.
Dengan cara seperti itu diharapkan kaum muda bisa menjadi entrepreneur yang bisa menggerakkan kegiatan ekonomi di daerahnya masing-masing. Kalau sudah begini, pelan-pelan belanja pemerintah untuk pegawai berkurang. Malah bisa jadi gaji PNS akan besar karena sudah jarang yang minat jadi PNS karena lebih memilih berbisnis.
Saat ini selain moratorium, pemerintah sudah menjalankan program pensiun dini di sejumlah instansi. Kira-kira mana yang lebih efektif untuk penghematan anggaran?
Kalau saya lebih setuju diterapkan pensiun dini. Sebab dampak politiknya dapat diukur. Selain itu dengan pensiun dini bisa menyaring PNS yang kurang produktif dan terkontaminasi, tidak disiplin, ketinggalam teknologi, cacat moral.
Kalau perlu dirangsang supaya PNS yang sudah tua tapi tidak produktif ditawarkan uang pensiun yang tinggi. Cara seperti ini jauh lebih efektif dibanding melakukan moratorium PNS.
(ddg/iy)

Rabu, 17 Agustus 2011

News Flash: Group Ajang Jual-Beli Rumah Gratis

Bagi yang akan jual-beli rumah, silahkan gabung ke https://www.facebook.com/groups/jual.rumah/. Iklan jual rumah bisa juga dikirim melalui email (ditulis seluruhnya di body email tanpa attachment) ke jual.rumah@groups.facebook.com.

Senin, 15 Agustus 2011

[PARTAI] Berkaca Kasus Nazar, Anggota FPD DPR Dilarang Main Proyek Pemerintah

Semua partai dan anggotanya agar berkaca dari pengalaman ini, terutama teman-teman dari PKS yang anggotanya tidak punya pengalaman di birokrasi. Mari kembalikan ke peran masing-masing.

 

Senin, 15/08/2011 14:20 WIB

Berkaca Kasus Nazar, Anggota FPD DPR Dilarang Main Proyek Pemerintah

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Berkaca Kasus Nazar, Anggota FPD DPR Dilarang Main Proyek Pemerintah
foto: detikcomJakarta - Partai Demokrat tak mau anggota DPR dari FPD kembali terjerembab kasus seperti mantan bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin. PD pun mengimbau semua anggota FPD DPR untuk tidak memainkan proyek pemerintah.
"Background anggota DPR dari FPD ini kan macam-macam. Alangkah baiknya benturan kepentingan di DPR tidak terjadi. Saya kira seperti anggota Banggar tapi punya perusahaan juga kurang pas," ujar Sekretaris Dewan Kehormatan PD, Amir Syamsuddin.
Karena itu, Dewan Kehormatan PD akan menyarankan kepada DPP PD agar mengingatkan kader di DPR untuk tidak berkonflik kepentingan. Salah satunya, tidak memainkan proyek-proyek pemerintah dengan menyertakan perusahaannya.
"Dewan Kehormatan akan merumuskan saran kepada DPP PD untuk dijadikan semacam code of conduct agar tidak boleh anggota DPR melakukan kegiatan yang rawan benturan kepentingan seperti memainkan proyek pemerintah," papar Amir.
DK PD juga akan merekomendasikan DPP PD agar melakukan sejumlah pembenahan di berbagai titik. Pada prinsipnya, hal itu untuk memastikan kehormatan PD tak lagi tercabik oleh kader yang bermasalah hukum.
"Dari pengalaman kemarin kita memang banyak yang harus diperbaiki," jelas Amir.
Pandangan senada disampaikan Wakil Ketua FPD DPR, Sutan Bathoegana. Ia mengingatkan agar anggota FPD DPR lebih mengutamakan nama baik partainya.
"Jadi ke depan saya kira semua harus hati-hati yah, karena pengalaman Nazaruddin ini sangat berharga dan jangan sampai terulangi lagi," imbau Sutan.

[e-KTP] Baru 0,012 Persen Warga DKI Terlayani E-KTP

Janji lagi, ya?

 

Pemprov DKI baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik dari lima kelurahan.

SENIN, 15 AGUSTUS 2011, 09:06 WIB

Desy Afrianti, Dwifantya Aquina

KTP (Antara/ Saptono)

VIVAnews - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil DKI Jakarta) baru menerbitkan sebanyak 900 KTP elektronik (e-KTP) untuk lima kelurahan di DKI Jakarta. Itu artinya, baru 0,012 persen penduduk yang terlayani dari total 7,4 juta penduduk wajib KTP di DKI.
Menurut Kepala Dinas Dukcapil Purba Hutapea, kelima kelurahan yang telah melayani KTP elektronik yakni, Menteng, Jakarta Pusat, Cikoko, Jakarta Selatan, Tomang Jakarta Barat, Mampangparapatan, Jakarta Selatan dan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara.

Dari kelima kelurahan itu, hanya Kelurahan Menteng saja yang peralatan KTP elektroniknya mendekati lengkap.  "Lima kelurahan ini sudah melakukan pemanggilan warganya secara bertahap, meski peralatan yang digunakan masih minim, yaitu baru satu unit dari dua unit yang dijanjikan Kementerian Dalam Negeri," ujar Purba Hutapea di Jakarta.
Dengan melihat kondisi ini, Purba mengatakan, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan kelengkapan peralatan. Berdasarkan rapat terakhir dengan Kemendagri, ketersedian alat baru akan terpenuhi pada 19 Agustus mendatang.

"Kemendagri menjanjikan semua peralatan di 267 kelurahan sudah lengkap pada 19 Agustus. Kami harap janji itu bisa terlaksana supaya target penyelesaian e-KTP pada November 2011 dapat tercapai," katanya.
Purba mengungkapkan, meski penerapan KTP elektronik di DKI Jakarta tergolong lambat, namun dari 197 kabupaten dan kota di Indonesia yang menerapkan KTP elektronik tahap pertama secara serentak, kelurahan di Jakarta merupakan yang pertama.
Purba mengupayakan hari akan ada 10 kelurahan di Jakarta menyusul lima kelurahan lainnya untuk melayani pembuatan KTP elektronik. Sayangnya, Purba enggan menyebutkan kelurahan mana saja.

Jika penerapan KTP elektronik berjalan sesuai jadwal, maka pada akhir 2012, seluruh data kependudukan di Indonesia akan terintegrasi. Sehingga diharapkan tidak akan ada lagi KTP ganda sebab semua data penduduk akan terintegrasi dalam sistem. (ren)

• VIVAnews

Jumat, 12 Agustus 2011

[eKTP] Ada Dugaan "Mark-up" Rp 1 Triliun Lebih

Eng ing eng, sudah mulai masuk proses hukum dan kepentingan lawan politik, nich?

JAKARTA, KOMPAS.com — Tiga konsorsium yang tergabung dalam Konsorsium Solusi dan Konsorsium PT Telkom menduga ada mark-up senilai Rp 1 triliun lebih dalam proyek KTP elektronik (E-KTP).

Pada Jumat (12/8/2011) pukul 10.00, Konsorsium Solusi mengadukan kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sementara itu, polisi telah membidik tiga nama yang bakal dijadikan tersangka.

Demikian disampaikan kuasa hukum Konsorsium Solusi, Handika. Honggowongso, dan Ketua Tim Teknis Konsorsium PT Telkom Noerman Taufik yang ditemui pada Jumat siang.

"Dalam perhitungan kami, kami menduga ada mark-up proyek senilai Rp 1,4 triliun. Pasalnya, proyek senilai Rp 5,84 triliun tersebut hanya bernilai riil Rp 4,4 triliun," ungkap Honggowongso.

Hal serupa disampaikan Noerman. "Dalam perhitungan kami, angka riil-nya Rp 1,1 triliun atau 20 persen lebih rendah dari nilai pagu yang Rp 5,8 triliun, seperti kami sampaikan dalam penawaran tender sebelumnya," ucap Noerman.

Honggowongso mengatakan kepada KPPU, pihaknya mengadu telah terjadi dugaan persekongkolan tender yang merugikan negara karena mark-up proyek senilai Rp 1,4 triliun.

Tiga perusahaan anggota konsorsium yang diwakili Honggowongso adalah PT Lintas Lestari, Perum Peruri, dan PT Integrasi.

Dalam pertemuan yang berlangsung hingga pukul 13.30 itu, kata Honggowongso, pihaknya menyampaikan sejumlah alat bukti, antara lain berupa salinan kontrak pekerjaan penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP elektronik) tahun 2011 sampai 2012 (paket P.1) antara Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Konsorsium PNRI nomor 027/886/IK.

"Dalam kontrak jelas disebutkan, kontrak ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2011. Padahal pada tanggal tersebut, menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tender, prosesnya masih dalam waktu sanggah banding. Sesuai Pasal 82 Ayat 4 Peraturan Presiden tersebut, proses lelang harus dihentikan sampai waktu sanggah banding tuntas," tandas Honggowongso.

Yang aneh, sanggah banding PT Telkom ditandatangani tanggal 11 Juli 2011, dan sanggah banding Perum Peruri ditandatangani tanggal 5 Juli 2011. "Padahal seharusnya, setelah sanggah banding dinyatakan tuntas, maka kontrak baru ditandatangani," ucap Honggowongso.

Di tempat terpisah, sumber di Polda Metro Jaya mengatakan, polisi telah membidik tiga nama yang bakal jadi tersangka, inisial mereka adalah TS, DD, dan WC. "Kapolri sudah memerintahkan agar kasus ini diungkap tuntas segera," ungkap sumber tersebut.

[eKTP] Evaluasi Pelaksanaan E-KTP

Kenapa Menteri Gamawan Fauzi keukeh sekali membela proyek ini? Apakah ada keterlibatan partainya Nazaruddin lagi di sini?

Jakarta, Kompas - Pelaksanaan program kartu tanda penduduk elektronik atau lebih dikenal dengan sebutan e-KTP berpotensi menimbulkan masalah. Oleh karena itu, Kementerian Dalam Negeri diminta menghentikan sementara pelaksanaan e-KTP untuk keperluan evaluasi.

"Evaluasi itu diperlukan mengingat banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan program e-KTP," kata Ketua Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo di Jakarta, Rabu (10/8).

Arif melihat, dari proses lelang atau tender proyek saja sudah bermasalah. Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dinilai melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah karena menggagalkan sejumlah konsorsium peserta tender dengan dalih tidak lolos administrasi. Padahal, konsorsium itu menawarkan sistem dan teknologi yang relatif baik.

Situs http://lpse.depdagri.go.id kemarin justru menunjukkan status gagal pada lelang penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) dari 2011 sampai 2012 dengan harga perkiraan sendiri Rp 6 triliun.

Arif juga menilai Kemdagri tidak akurat dalam menentukan jumlah peralatan yang dibutuhkan untuk pendataan. Percetakan Negara RI sebagai pemenang tender hanya menyiapkan dua unit alat per kecamatan.

Arif menghitung, dua alat itu hanya mampu memproduksi 240 e-KTP per hari per 10 jam produksi. Seharusnya, per hari setiap kecamatan memasukkan data 317 jiwa penduduk karena target jumlah penduduk yang didata 67 juta jiwa hingga akhir 2011.

Selain itu, perusahaan yang ditetapkan sebagai pelaksana jaringan internet juga perusahaan yang gagal melakukan uji petik pada 2009. Kualitas sistem e-KTP juga diragukan karena panitia proyek yang melakukan uji petik terhadap 150.000 KTP.

Peralatan belum lengkap

Distribusi perangkat pengadaan e-KTP hingga kemarin juga belum beres. Perangkat belum tiba secara lengkap, baik di DKI Jakarta maupun di daerah lain. Di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, misalnya, pemindai iris mata dan pemindai sidik jari belum terlihat.

Sekretaris Kelurahan Grogol Utara Endang Mulahatmi mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan data warga wajib KTP yang akan diundang membuat e-KTP. Namun, hingga kemarin, teknisi yang akan memasang peralatan belum datang.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, kedatangan perangkat pengadaan e-KTP bertahap. (nta/ina)

Jumat, 05 Agustus 2011

[KORUPSI KONSRUKSI] Dirut PT DGI: Succes Fee untuk Pejabat Dalam Proyek itu Biasa

Ini yang saya duga sejak lama. Bidang konstruksi masih menganggap sah memberi fee ke pejabat. Bagaimana mengubah mindset mereka, ya?

 

Jumat, 05/08/2011 11:07 WIB
Dirut PT DGI: Succes Fee untuk Pejabat Dalam Proyek itu Biasa
Fajar Pratama - detikNews

Jakarta - Direktur Utama PT Duta Graha Indah (DGI), Dudung Purwadi, menegaskan bahwa pembagian success fee atau komisi kepada pejabat yang membantu perusahaan memenangkan proses tender adalah hal yang lumrah. Tindakan itu hal biasa dalam pengerjaan proyek-proyek pemerintah.


"Dalam bisnis konstruksi itu biasa memberikan success fee bagi pihak-pihak termasuk pejabat negara yang membantu perusahaan dikenalkan oleh pejabat negara lainnya yang berwenang mengurusi proyek," tutur Dudung saat memberikan kesaksian untuk terdakwa Mindo Rosalina Manulang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (5/8/2011).
Namun, Dudung menampik jika pemberian success fee kepada pejabat negara seperti Sesmenpora, Wafid Muharam dan Anggota DPR, M Nazaruddin adalah inisiatif dari perusahaannya. Pemberian success fee itu berdasarkan permintaan dari Rosalina atas perintah Nazaruddin yang merupakan atasannya di PT Anak Negeri.


"Pak Idris mengatakan kepada saya, itu adalah permintaan Ibu Rosa yang menyampaikan permintaan Nazaruddin," papar Dudung.
Dudung mengaku PT DGI pada awalnya tidak menganggarkan dana untuk success fee karena perhitungan pengeluaran dana hanya berdasarkan kesepakatan dalam proses tender.
Atas permintaan itu, Dudung menyanggupi untuk memberikan success fee itu kepada beberapa pihak yang dianggap membantu PT DGI memenangkan tender. Succes fee itu diambil dari total keseluruhan biaya proyek pembangunan wisma atlet sekitar RP 191 miliar.

"Nazaruddin mendapat 13 persen, pejabat di daerah 5 persen dan Sesmenpora dua persen," terang Dudung.
Seperti diketahui , dalam surat dakwaan dua orang terdakwa yaitu Rosalina dan Mohamad El Idris, Dudung disebut melakukan pengaturan pembagian suap sebesar 20,5 persen dari nilai proyek 191,6 miliar untuk sejumlah nama yang membantu terpilihnya PT Duta Graha Indah Tbk sebagai pemenang tender pembangunan wisma atlet.
(fjr/ndr)

Kamis, 04 Agustus 2011

[eKTP] E-KTP Berlaku, BPKB Diganti Baru

Ach, masa iya? Kapan tuch?

E-KTP Berlaku, BPKB Diganti Baru

Sabrina Asril | Hertanto Soebijoto | Kamis, 4 Agustus 2011 | 13:48 WIB

KOMPAS/CLARA WRESTIPetugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, Rabu (27/7/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemberlakukan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP akan berdampak pada perubahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Nantinya, BPKB baru akan menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) nasional yang tertera dalam e-KTP.

"Seharusnya ikut berubah, namun sampai saat ini pihak kami belum mendapat tembusan tentang hal tersebut dari Dinas Kependudukan. Tapi BPKB itu tentu perlu kekinian data," ungkap Kepala Seksi Registrasi dan Identifikasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Tedy Minahasa, Kamis (4/8/2011) di Polda Metro Jaya.

Dia melanjutkan, jika e-KTP sudah diterapkan secara menyeluruh di Jakarta, maka warga yang nantinya mengajukan permohonan mutasi atau balik nama akan langsung mendapatkan BPKB baru dengan identitas NIK terbaru sesuai dengan e-KTP.

"Sedangkan BPKB yang sekarang, yang baru diterapkan juga sengaja tidak ditulis dulu NIK-nya. Kolom NIK di BPKB baru nantinya disediakan untuk nomor kependudukan baru yang tertera di e-KTP," kata Tedy.

Penerbitan e-KTP kini sudah mulai berjalan di setiap kantor kelurahan di Jakarta.Tahap pertama, setiap warga diminta untuk memasukkan nomor induk kependudukannya ke sistem pendataan penduduk di komputer yang terkoneksi dengan sistem komputer Kementerian Dalam Negeri. Tahap itu dilanjutkan dengan potret wajah.

Selanjutnya, warga diminta melaksanakan cap semua jari tangannya dan tanda tangan, yang seluruhnya menggunakan alat berteknologi komputer. Baru kemudian potret retina mata.

Langkah berikutnya adalah verifikasi data, kemudian diakhiri dengan tanda tangan dan cap jari telunjuk tangan dengan alat berteknologi komputer.

[eKTP] Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor

 

Hayoooo, mau ngeles apa lagi ini Kemdagri? Segera saja ganti itu vendornya.

 

Mesin Tak Kunjung Datang, e-KTP Bali Molor

Padahal pemerintah daerah telah menyiaapkan dana dan penunjang lainnya.

Kamis, 4 Agustus 2011, 13:05 WIB

Eko Huda S

Petugas kelurahan memperlihatkan blanko KTP (Antara/ Saptono)

VIVAnews - Kota Denpasar dan Kabupaten Badung termasuk daerah yang dijadikan proyek percontohan program nasional penerapan KTP elektronik (e-KTP). Rencananya, e-KTP itu diterapkan pada awal Agustus 2011.
Namun, tampaknya program ini molor. Program e-KTP di dua daerah ini belum bisa direalisasikan dalam wakktu dekat. Pasalnya, mesin pembuat e-KTP yang dijanjikan oleh pemerintah pusat hingga kini tak kunjung datang.
Padahal, pemerintah kedua daerhah telah melakukan persiapan total menyambut program e-KTP itu. Sejumlah perangkat lain dan anggaran sudah disiapkan.
"Realisasi e-KTP menurut rencana semula Agustus 2011 ini. Namun hingga saat ini peralatan pendukung e-KTP belum datang dari pusat," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, Nyoman Gede Narendra, di Denpasar, Bali, Kamis 4 Agustus 2011.
Menurut dia, rencananya Kota Denpasar akan mendapatkan 33 unit mesin e-KTP. Mesin itu direncanakan datang pada minggu ke empat bulan Juli untuk merealisasikan program e-KTP ini. "Tetapi sampai sekarang belum juga datang," kata dia.
Karena mesin pembuat tak kunjung datang, rencana untuk mengganti 460 ribu KTP warga Denpasar menjadi KTP elektronik seperti rencana semula menjadi tertunda. Dia belum bisa memastikan kapan mesin itu akan datang. Padahal, Pemerintah Kota Denpasar sudah menyiapkan unit pendukungnya, seperti SDM, anggaran, dan lainnya.
Untuk tahun 2011, kata dia, Pemkot Denpasar mengalokasikan dana sebesar Rp970 juta untuk mendukung program pemerintah pusat tersebut.
Sementara itu, secara terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, I Made Witna mengaku juga mendapat kendala yang sama untuk menerapkan e-KTP. "Badung dapat jatah 12 unit. Mesin menurut rencana datang awal Agustus ini. Tetapi belum datang juga. Padahal, mesin itu akan didistribusikan sebanyak 2 unit untuk masing-masing kecamatan di Badung," kata Witna.
Dalam program e-KTP ini Badung mencoba mengganti KTP 353 ribu penduduk dengan e-KTP. "Namun sepertinya rencana itu bakal molor meski kami prinsipnya sudah menyiapkan segala kebutuhan lainnya untuk menopang suksesnya program pusat ini," katanya. Laporan: Bobby Andalan l Bali (adi)

Senin, 01 Agustus 2011

[eKTP] E-KTP Mundur Tanpa Batas Waktu

Nach, loch, siapa yang mau tanggung-jawab? Dikenakan dendakah, itu kontraktornya?

 

E-KTP Mundur Tanpa Batas Waktu

Clara Wresti | Robert Adhi Kusumaputra | Senin, 1 Agustus 2011 | 13:49 WIB

KOMPAS/CLARA WRESTIPetugas di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, menguji coba pembuatan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, Rabu (27/7/2011).

JAKARTA, KOMPAS.com - Jadwal pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) yang dijadwalkan akan dimulai hari ini, Senin (1/8/2011) dipastikan molor untuk waktu yang belum ditentukan.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea, di Jakarta, Senin. 

Keterlambatan pembuatan itu disebabkan karena banyak peralatan yang belum sampai dari Amerika Serikat. "Semua peralatan diimpor dari Amarika, lalu dikirim melalui pos. Tetapi sampai sekarang, alatnya belum tiba," kata Purba.

Dengan belum sampainya peralatan itu, maka hingga sekarang baru dua kelurahan yang sudah lengkap yakni Kelurahan Menteng dan Kelurahan Cikoko.

"Kami usahakan ada 10 kelurahan yang siap menjalankan. Kementerian Dalam Negeri, Konsorsium, dan Pemprov DKI akan berusaha agar ke-10 kelurahan itu yang bisa menjadi pertama memulai e-KTP," kata Purba. Purba juga menyatakan, atas nama pemerintah, dia meminta maaf atas keterlambatan ini. 

[eKTP] Pelaksanaan E-KTP Tak Sesuai Target

Wach, kalau juga ini Si Foke. Katanya, kalau tidak bisa menepati janji, jangan bikin target!

Pelaksanaan E-KTP Tak Sesuai Target

Riana Afifah | Hertanto Soebijoto | Senin, 1 Agustus 2011 | 14:34 WIB

KOMPAS/ANDY RIZA HIDAYATKomarudin (kanan), operator kependudukan, mencoba simulasi pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, Minggu (31/7/2011), di Depok. Mereka mencoba memakai alat yang baru dikenalnya sebelum melayani masyarakat saat proses pembuatan KTP elektronik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksanaan KTP elektronik atau e-KTP yang ditargetkan pada tanggal 1 Agustus 2011, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini disebabkan perangkat peralatan e-KTP tidak kunjung datang.

"Untuk pelayanan lain seperti perpanjangan KTP tetap akan dilayani, meski peralatan e-KTP belum siap dan e-KTP belum bisa dilayani," kata Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo ketika dijumpai seusai Rapat Pimpinan di Balai Kota, Jakarta, Senin (1/8/2011).

Hingga saat ini, sebanyak 267 kelurahan di wilayah Jakarta memang belum melayani pembuatan e-KTP bagi penduduk. Bahkan di dua kelurahan yang perangkat sudah lengkap yakni Kelurahan Menteng dan Kelurahan Cikoko belum mengundang para warga untuk pembuatan e-KTP.

"Jangan memberikan target jika memang tidak bisa konsekuen untuk menepatinya," ungkap Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo.

Hari ini sebenarnya akan dilakukan uji coba e-KTP di sepuluh kelurahan, yaitu Kelurahan Kemanggisan, Tomang, Kebon Sirih, Menteng, Cikoko, Mampang Prapatan, Cipinang Cempedak, Klender, Rawa Badak Selatan dan Semper Timur. Kemudian sebanyak 244 kelurahan sudah menerima perangkat alat, namun tidak lengkap.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI, Purba Hutapea mengungkapkan bahwa setelah uji coba di sepuluh kelurahan tersebut berhasil maka warga akan segera diundang untuk dilayani pembuatan e-KTP-nya.

"Nantinya di dalam undangan akan ditetapkan hari, tanggal dan jam untuk datang ke kelurahan dan melakukan perekaman data. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan warga," kata Purba.

Sebelumnya diberitakan, Kelurahan Kemanggisan dan Kelurahan Tomang yang seharusnya melakukan uji coba pembuatan e-KTP pada pukul 10.00 WIB Senin (1/8/2011) ini terlambat dilakukan. Hal ini lantaran hingga pukul 12.00 WIB, dua kelurahan tersebut hanya menerima perangkat berupa komputer dan kamera saja. Padahal sebanyak 267 kelurahan di Jakarta dijanjikan oleh Kementerian Dalam Negeri akan diberikan peralatan lengkap untuk e-KTP pada hari Rabu (27/7/2011). Namun pada kenyataannya hingga hari ini belum juga datang peralatannya.

Jumat, 29 Juli 2011

[eKTP] Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target

Jadi, siapa yang berbohong? Aparat Pemda DKI atau Kemdagri?




Jumat, 29/07/2011 17:17 WIB
Kemendagri Klaim e-KTP Tetap Sesuai Target  
Lia Harahap - detikNews


Jakarta - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan perangkat untuk e-KTP sudah terdistribusi ke seluruh daerah di Indonesia. Target e-KTP untuk seluruh masyarakat Indonesia di 2012 dipastikan tercapai.
"Semua sudah jalan (terdistribusikan), tidak hanya di Jakarta tapi hampir di seluruh Indonesia. Saya yakin target 2012 tercapai, saya optimistis," terang Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri , Raydonnyzar Moenek, saat dihubungi di Jakarta, Jumat (29/7/2011).

Seperti diberitakan sebelumnya, untuk di DKI Jakarta sendiri, dari 267 kelurahan baru 2 kelurahan yang menerima perangkat lengkap e-KTP. Saat hal ini dikonfirmasi, Raydonnyzar, memastikan perangkat-perangkat ini paling lambat tiba Sabtu (30/7) besok.

"Asumsi kita setidak-tidaknya Sabtu ini sudah terdistribusikan dengan baik. Kalaupun ada kurang atau terlambat paling cuma satu atau dua hari, karena jarak dan transportasi," elaknya.

Raydonnyzar memastikan satu set perangkat e-KTP ini tiba di seluruh kelurahan di Indonesia paling lambat tanggal 1-2 Agustus ini. Selain perangkat, Raydonnyzar juga memastikan jaringan internet sudah berfungsi dengan baik.

"Jaringan sudah terjamin. Awal Agustus kita harapkan semua bisa beroperasi karena sekarang kita kerja siang malam, by process lah," jelasnya.

Saat sistem pendataan ini berjalan, Raydonnyzar memastikan tidak akan ada kendala. Kalau pun ada, itu hanya berkaitan dengan kehadiran warga yang diundang untuk melakukan verifikasi data.

"Dari sisi teknis saya pikir tidak ada (error), paling hanya kendala di tingkat kehadiran masyarakat yang diminta datang ke kelurahan dengan menyertakan surat pengantar dari RT dan RW," tandasnya.

Sementara itu, ditemui terpisah, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Fadjar Panjaitan juga mengakui masih banyak kelurahan di DKI yang belum menerima perangkat e-KTP. Dia berharap semua segera terdistribusi agar jadwal pendataan yang telah direncanakan tidak mengalami kemunduran.

"Karena kalau belum lengkap gimana kita mau beroperasi, pasti akan terlambat berapa hari. Tapi kalau target saya rasa tidak akan terganggu," jelas Fadjar.

(lia/rdf)

Rabu, 27 Juli 2011

[eKTP] Kemendagri Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP

Masalahnya, apakah benar e-KTP-nya jadi beroperasi? Sampai di mana sekarang status pekerjaannya?


Rabu, 27/07/2011 14:20 WIB
Kemendagri Larang Pungutan Liar dalam Pembuatan e-KTP  
Lia Harahap - detikNews




Jakarta - Kemendagri melarang adanya pungutan liar dalam pembuatan e-KTP. Mendagri Gamawan Fauzi sudah mengeluarkan surat edaran ke sejumlah walikota dan bupati mengenai larangan tersebut.

"Pak menteri sedang mengantisipasi dengan mengeluarkan surat edaran yang ditembuskan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil bahwa tidak boleh ada pungutan biaya apa pun dalam pembuatan e-KTP," kata Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman.

Hal itu disampaikanya dalam jumpa pers terkait pendistribusian perangkat e-KTP di kelurahan Menteng, Jl Pegangsaan Barat, Jakarta, Rabu (27/7/2011).

Pihaknya, lanjut Irman, sudah menegaskan larangan itu dalam surat panggilan kepada warga. Dalam surat panggilan tersebut, Dukcapil memastikan tidak akan ada pungutan liar.

Menurut Irman, akan ada tim supervisi yang memantau mengenai pungutan ini. Tim ini terdiri dari 46 orang termasuk dari unsur Polri.

"Jadi kita tetap pantau dan mudah-mudahan tidak ada (pungutan liar)," jelasnya.

Diharapkan kepada seluruh warga jika memang ditemukan adanya pungutan liar, bisa segera melaporkan hal itu ke panitia. Mengenai warga yang mengalami sakit atau lumpuh, pihaknya sudah melakukan sejumlah antisipasi.

"Kita mengadakan pengisian aplikasi mobil," ujarnya.

Pengisian aplikasi mobil yang dimaksud yakni petugas akan datang ke rumah para warga dengan membawa perangkat termasuk laptop. Petugas akan melakukan pendataan secara online ke pusat.

"Pengadaan e-KTP ini menghabiskan dana Rp 5,8 triliun untuk seluruh wilayah di Indonesia. Dana ini dianggarkan untuk dua tahun yakni 2011-2012," tandasnya.

(gus/mad)