let's fight corruption in Indonesia

Pada artikel sebelumnya (21/10), saya menguraikan betapa sulitnya tahun 2010 ini bagi mereka yang berbisnis di bidang teknologi informasi. Umumnya, proyek-proyek teknologi informasi di sektor publik, sebagai salah satu penggerak ekonomi, menjadi andalan mereka. Apalagi, belakangan ini pengadaan teknologi informasi adalah hal penting dalam proses penataan pelayanan publik. Hampir-hampir tidak ada instansi pemerintah yang tidak mengadakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnisnya, walaupun dengan skala ekonomi yang beragam. Hal ini juga didorong oleh gencarnya promosi e-government dari penggerak teknologi informasi. Bagi mereka yang bisnisnya tidak tergantung proyek-proyek pemerintah, tentu tidak terlalu masalah. Mereka bisa mengambil income dari pasar retail. Hanya jumlahnya masih tidak terlalu besar. Sebab, pada negara berkembang seperti Indonesia, ekspansi perekonomian tentu masih sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Apalagi jika di daerah yang baru dibentuk hasil dari p

Pemerintahan SBY Periode Kedua telah memasuki tahun kedua. Banyak kritik yang masuk dari masyarakat. Sebuah diskusi di stasiun televisi tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pemerintahan saat ini sangat menarik untuk diikuti. Ada juga sebuah penelitian yang baru di-release yang menceritakan harapan masyarakat agar Wapres Budiono mau berperan seperti JK, mengisi keterbatasan--kalau tidak mau disebut kekurangan--SBY. Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa perekonomian kita tidak berubah banyak. Orang-orang miskin masih mudah ditemui. Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dan nafkah oleh masyarakat tertentu masih sering dirasakan. Walaupun, dengan indikator kurs valas yang semakin menguat, indikator semacam ini tampak menjadi bertolak-belakang. Seakan-akan, kita sudah semakin baik dengan kurs mata uang rupiah yang semakin menguat terhadap dollar. Rasa frustasi di kalangan birokrasi juga semakin tampak. Setiap saya mengikuti pertemuan, cerita-cerita tentang pesimis

Selama ini, kita sering mendengar argumentasi bahwa sebenarnya permasalahan di negara kita bukanlah soal kurangnya peraturan. Banyak peraturan yang telah diterbitkan di negara kita. Namun, peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Peraturan tersebut banyak yang tidak berhasil diimplementasikan. Artinya, bukan persoalan tidak adanya peraturan, tetapi lebih kepada tidak diimplementasikannya peraturan tersebut. Karena itu, tidak perlu lagi menerbitkan peraturan. Namun, belakangan ini, saya menjadi ragu dengan argumentasi tersebut. Apakah benar kesalahan kita selama ini adalah karena kita tidak mau menjalankan peraturan tersebut? Atau, jangan-jangan karena peraturan tersebut memang tidak implementable? Kita perlu melakukan refleksi kembali, jangan-jangan banyaknya peraturan yang tidak bisa berjalan di negeri ini karena terlalu banyaknya peraturan yang saling tumpang-tindih, tidak jelas, dan hanya disusun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja. Saya menganggap bahwa kita perlu mel