let's fight corruption in Indonesia

This morning I read an article on Harvard Business Review about leadership from Linda A. Hill, a professor at Harvard Business School, and Kent Lineback, an ex-executive in business and government. They discussed about how to be a great boss. They wrote, too often managers underestimate how much time and effort it takes to keep growing and developing. They argued becoming a great boss is a lengthy, difficult process of learning and change, driven mostly by personal experience. As a result, so much time and effort are required. It is like a journey – journey of years. They added, what makes the journey especially arduous is that the lessons involved cannot be taught. Leadership is using ourselves as an instrument to get things done in the organization. No doubt, it is about self-development. As a manager, usually we face chaotic workdays, day by day. To deal with the chaos, we need a clear underlying sense of what’s important we and our group to be in the future. Management is respons

Oleh: Rudy M. Harahap Akhirnya, jadi juga Wikileaks dikaji oleh komunitas sandi. Setengah hari  tadi saya mengikuti seminar “Kasus Wikileaks, Sebuah Cermin Diri dari Keamanan Informasi” di Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Ciseeng, Bogor. Ada 2 pembicara. Mereka masih muda-muda. Dulunya juga alumni dari STSN dan kemudian bekerja di Lembaga Sandi Negara  (LSN). Sayang sekali, sekarang ini mereka sudah “berpraktik” di sektor swasta, menjadi konsultan, katanya. Hilanglah kader unggulan di sektor publik dalam bidang sekuriti. Jadi, siapa lagi yang tersisa di sektor publik? Kepada salah satu teman yang juga pejabat setingkat direktur di LSN, saya bilang, sayang sekali kita kehilangan kader potensial tersebut. Memang, tidak mudah untuk dapat mempertahankan kader-kader potensial dengan sistem reward dan punishment yang masih seperti ini, kecuali mereka yang sudah mulai mengimplementasikan remunerasi. Kesan kental makin muncul bahwa sektor publik sudah tidak kompetitif lagi untuk tempat be

Ada tulisan dari Pak Sumitro yang diposting di beberapa milis, mantan direksi di PT Pos Indonesia yang sekarang aktif di Mastel. Idenya adalah bagaimana agar beberapa organisasi memperkenankan pegawainya bekerja di rumah 1 – 2 hari. Untuk memantau hasil kerjanya, dapat digunakan SmartPhone. Ide ini sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di negara maju. Mengimplementasikannya di Indonesia, tentu masih banyak perdebatannya. Silahkan ditanggapi untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan. ------------------------------------------------------------------------------------------- Masyarakat Indonesia memang sangat trendy, gadget yang baru muncul pasti diserbu oleh masyarakat Indonesia yang ingin tampil lebih dibandingkan yang lainnya. Ini sudah terbukti sejak awal tahun 1990-an, dimana Indonesia menjadi pengguna Nokia Communicator 9000 terbesar didunia yang saat itu menjadi simbol status bagi pemiliknya. Di tahun 2010 ini memang lebih banyak pilihan bagi masyarakat, mulai dari iP

Saya mencoba membeli batterai Fujitsu P 1610 lewat tokobaterai.com. Di websitenya tampak bahwa baterai tersebut masih ready stock. Kemudian, saya melakukan booking. Selanjutnya, mendapat konfirmasi nota untuk pembayaran dan dinyatakan dalam notanya bahwa barang akan dikirim 1 hari setelah uang ditransfer. Nota saya terima melalui email. Tadinya, saya mau melakukan pembayaran lewat ATM. Tapi, saya ragu kalau nanti ini penipuan. Saya mencoba telepon ke alamat toko. Ternyata, teleponnya susah masuk. Satu hari kemudian, ada yang menerima telepon. Saya tanyakan apakah bisa saya beli langsung ke tokonya. Dia bilang bisa. Katanya, tunjukkan saja nota hasil konfirmasinya. Akhirnya, saya suruh supir saya untuk datang langsung ke tokonya. Ternyata, baterai tersebut tidak ada. Saya komplain lewat telepon. Ech, dengan entengnya penerima toko menyatakan informasi di websitenya tidak update. Katanya, orang gudang yang lebih tahu stocknya ada atau tidak. Pertanyaannya, jika publikasi informasi melalu

101. Program reformasi di Indonesia substansinya terlalu formalitas, tidak ada ukuran yang jelas. Indonesia hanya melakukan reformasi terhadap sektor publik, yaitu reformasi birokrasi, tanpa melakukan reformasi pada sektor lain, yaitu reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi, dan seterusnya. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9K501J7arTrMDFjMWJhYWItNTE0Yy00Zjg0LTllZWQtODBkZTM4NDNlNWZl&hl=en&authkey=CM6wpM8B

Keynote Speech Deputi Program Dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pertemuan Nasional Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik Diselenggarakan oleh BPKP di Hotel Savoy Homann Bandung, 14 Desember 2010   Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat pagi dan s alam s ejahtera untuk ki ta s emua . Yang terhormat, Kepala BPKP Para Deputi dan Sestama di lingkungan BPKP Para Peserta Seminar Hadirin Undangan yang kami muliakan.   Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu muka dalam acara seminar sehari yang bertema : Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik. Saya berterimakasih kepada penyelenggara seminar ini yang telah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pandangan tentang upaya percepatan reformasi

Seorang direktur di sebuah kementerian mengeluhkan tentang adanya keanehan dalam proses pengajuan pembayaran seorang kontraktor teknologi informasi di kementeriannya. Melalui pesan singkatnya, ia menyatakan bahwa inspektorat jenderalnya pun merasakan keanehan dengan pengajuan pembayaran tersebut. Sebab, progress pekerjaan, berdasarkan yang diamati oleh mereka, belum tampak kemajuan nyata dari proyek tersebut. Anehnya, pembayarannya sudah diproses. Pada saat akhir tahun seperti ini, memang ada yang aneh dalam sistem penganggaran kita, di mana kita sangat kaku menerapkan cash basis dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Akhirnya, tidak ada pembayaran sama sekali yang dibolehkan setelah tanggal 31 Desember. Akibatnya, semua pembayaran harus sudah diproses ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) pada waktu menjelang akhir tahun. Dalam sebuah sosialisasi, dipresentasikan deadline masing-masing proses pembayaran tersebut, yaitu: No Jenis SPM SPM Paling Lambat Disampaika

Pada proses reformasi, sering terjadi keluhan tentang rendahnya dukungan kepemimpinan dalam proses reformasi. Terkait dengan itu, banyak pihak beranggapan bahwa reformasi di Indonesia seperti berjalan di tempat karena tidak jelas dan kurangnya kepemimpinan dari presiden saat ini. Terkesan bahwa, jika ingin berhasil, suatu perubahan sangat tergantung atau menggantungkan diri kepada kapasitas kepemimpinan seorang presiden. Benarkah demikian? Apakah dengan kepemimpinan presiden yang kuat maka reformasi akan berhasil? Saya tidak setuju sepenuhnya dengan argumentasi tersebut. Argumentasi saya, jika kita terlalu menggantungkan diri kepada kepemimpinan seorang presiden, maka kita akan malas dan cenderung berfikir lebih baik tidak melakukan apapun sampai dengan dipilihnya presiden yang kuat dalam hal kepemimpinan reformasi. Sampai kapan kita harus menunggu agar diperoleh presiden dengan kepemimpinan yang kuat? Apakah tahun 2014 akan merupakan tahun menjanjikan untuk itu? Argumentasi kedua, a

Saat ini kita sibuk dengan reformasi birokrasi. Dari pengalaman Korea Selatan, saya lihat istilah reformasi birokrasi sebenarnya sudah ditinggalkan. Mereka dulu pun tidak secara khusus menggunakan julukan reformasi birokrasi, tetapi reformasi yang bersifat nasional. Artinya, mereka tidak hanya melakukan reformasi di sisi administrasi publik/birokrasi, tetapi juga reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi kinerja, reformasi e-government, dan seterusnya. Saat ini, saya melihat euforia reformasi telah dilewati di Korea Selatan. Mereka sekarang sudah bicara sampai manajemen kinerja, baik pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, tetapi juga tingkat kepresidenan. Karena itu, mereka kini memiliki Government Performance Evaluation Committe. Proses evaluasi dilakukan melalui integrated evaluation system (e-ipsis). Seluruh proses evaluasi kini diintegrasikan ke dalam e-ipsis. Hal ini tentu bisa dilakukan setelah peraturan-peraturan yang menyangkut pelapor

Minggu lalu, saya bersama Pak Ibenk diundang menjadi nara sumber dalam diskusi grand design sistem informasi Sekretariat Kabinet. Pada diskusi ini, dipaparkan rencana ke depan pengembangan sistem informasi di Sekretariat Kabinet. Pada acara tersebut, Sekretariat Kabinet mulai mendeklarasikan arah mereka ke depan kepada wakil kementerian/lembaga yang diundang. Salah satu hal penting adalah pengembangan cabinet meeting system . Dengan sistem ini, pemerintah sudah mulai berfikir bagaimana agar ke depan, untuk kepentingan rapat kabinet semua materi rapat sudah dapat diterima secara digital. Selain itu, peserta rapat kabinet juga dapat mengikuti hasil rapat kabinet (dokumentasi) melalui media online, yang tentunya sudah melalui jalur yang diamankan. Selain itu, pemerintah juga mulai berfikir untuk membangun sistem pemantauan atas kemajuan implementasi kebijakan. Dengan sistem ini, kementerian/lembaga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang relevan dengan implementasi kebijakan tersebut