Jumat, 31 Desember 2010

Do you want to know how to be a great boss?

This morning I read an article on Harvard Business Review about leadership from Linda A. Hill, a professor at Harvard Business School, and Kent Lineback, an ex-executive in business and government. They discussed about how to be a great boss. They wrote, too often managers underestimate how much time and effort it takes to keep growing and developing. They argued becoming a great boss is a lengthy, difficult process of learning and change, driven mostly by personal experience. As a result, so much time and effort are required. It is like a journey – journey of years.

They added, what makes the journey especially arduous is that the lessons involved cannot be taught. Leadership is using ourselves as an instrument to get things done in the organization. No doubt, it is about self-development.

As a manager, usually we face chaotic workdays, day by day. To deal with the chaos, we need a clear underlying sense of what’s important we and our group to be in the future. Management is responsibility for the performance of a group of people. Management is defined by responsibility, but done by exerting influence. They argued, to influence others we must make a difference not only in what the staffs do, but also the thoughts and feeling that drive the actions. The question is: How do we actually do this?

They wrote, the answer is very simple, we need overarching, integrated way of thinking about our work as a manager. But what is an integrated way of thinking? Linda and Kent proposed an approach, based on their studies, observation, and knowledge, which they called it three imperatives, i.e.:

  1. Manage ourselves;
  2. Manage our network; and
  3. Manage our team.

If you want to know more about the three imperatives, these are the indicators:

  1. Manage ourselves:
    • Use formal authority effectively;
    • Creating thoughtful, but not overly personal relationship;
    • Others trust us as a manager;
    • Exercise influence effectively;
  2. Manage our networks:
    • Identify systematically who should be in the network
    • Build and maintain network;
    • Use network to provide protection and resources for our team;
    • Use network to accomplish our team’s goals;
  3. Manage our team:
    • Define and constantly refine our team’s vision for the future;
    • Clarify roles, work rules, our team culture, and feedback about performance of the team;
    • Know and manage people as individuals as well as team members.

However, the last one that is also important: We should use daily activities and problems to pursue the three imperatives.

But note: back to first paragraph, becoming a great boss is a long, long, process. You should maintain the sustainability to be a great boss. For maintaining the sustainability, it is very important for you to maintain your health condition first through sport, meditation, and praying.  So, go for Friday praying now!

Rabu, 29 Desember 2010

WikiLeaks, BB, dan Keamanan Informasi Negara

Oleh: Rudy M. Harahap

Akhirnya, jadi juga Wikileaks dikaji oleh komunitas sandi. Setengah hari  tadi saya mengikuti seminar “Kasus Wikileaks, Sebuah Cermin Diri dari Keamanan Informasi” di Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN), Ciseeng, Bogor. Ada 2 pembicara. Mereka masih muda-muda. Dulunya juga alumni dari STSN dan kemudian bekerja di Lembaga Sandi Negara  (LSN). Sayang sekali, sekarang ini mereka sudah “berpraktik” di sektor swasta, menjadi konsultan, katanya. Hilanglah kader unggulan di sektor publik dalam bidang sekuriti. Jadi, siapa lagi yang tersisa di sektor publik?

Kepada salah satu teman yang juga pejabat setingkat direktur di LSN, saya bilang, sayang sekali kita kehilangan kader potensial tersebut. Memang, tidak mudah untuk dapat mempertahankan kader-kader potensial dengan sistem reward dan punishment yang masih seperti ini, kecuali mereka yang sudah mulai mengimplementasikan remunerasi. Kesan kental makin muncul bahwa sektor publik sudah tidak kompetitif lagi untuk tempat berkarya. Kita mestinya mempunyai cara agar kader-kader tersebut tidak hilang, kata saya. Mereka sangat dibutuhkan untuk melindungi keamanan informasi negara, yang bukan semata-mata melindungi pemerintah, tetapi juga rakyatnya.

Judul seminar menarik untuk diikuti. Walaupun kurang berhasil mengulas secara mendalam kasus Wikileaks, untuk pembelajaran awal, itu sudah baik. Yang saya bingung adalah, walaupun judulnya tentang Wikileaks, ada topik yang membicarakan “Alur Perjalanan BBM Anda Hingga Tampil di Wikileaks”. Ini sebenarnya judul yang menantang. Tentu kita berharap akan ada ulasan bahwa kebocoran informasi di Wikileaks adalah, salah satunya, karena BBM, jika melihat judul tersebut. Sayangnya, bukan itu yang diulas.

Namun demikian, ada data yang menarik dari seorang pembicara. Dari riset yang dilakukannya secara sederhana, BB itu ternyata digunakan lebih dari 50% perwira menengah TNI, 40 dari 80 staf di KBRI Washington, dan 20 orang di KBRI Brazil. Apa konsekuensinya atas data tersebut? Tidak diulas oleh pembicara. Yang diulas adalah alasan kenapa angka tersebut muncul, yaitu karena ditengarai aparat kita selalu ingin terkoneksi ke internet, baterai tahan lama, stabilitas koneksi, fitur, dan tuntutan sosial.

Memang, diuraikan oleh pembicara, bahwa selama ini ada salah persepsi di masyarakat, bahwa BB aman. Padahal, BB yang aman itu adalah yang BES, di mana terdapat fitur S/MIME, PGP, key management, dan IT policy management. Itu tidak ada di BIS. Karena itu, sempat juga ia bertanya dalam makalahnya, bagaimana keamanan pengguna BB, termasuk home staff di KBRI, pejabat, dan anggota TNI? Apakah pemerintah setempat bisa mengakses komunikasi home staff KBRI? Padahal, diuraikan olehnya, bahwa pemerintah memiliki perhatian bahwa informasi berklasifikasi milik Indonesia tidak boleh bocor ke pihak yang tidak memiliki otoritas, terutama luar negeri.

Semua itu tidak terjawab oleh pembicara. Alih-alih, ia malah menyajikan paparan 10 langkah standar mengamankan BB! Langkah tersebut adalah:

  1. Berikan password;
  2. Amankan password di password keeper utility;
  3. Matikan bluetooth jika tidak digunakan;
  4. Enkrip data dalam device;
  5. Enkrip data dalam media card;
  6. Backup data;
  7. Hapus memori dalam device (setelah mem-backup terlebih dahulu);
  8. Hapus event log; dan
  9. Disable event log.

Well, 10 langkah pengendalian itu semua kan di bawah kendali RIM. Lagi pula, itu baru 9 langkah! Anehnya lagi, pembicara juga menyampaikan materi mengenkripsi email yang mengambil tools-nya dari alamat website blackberry.com. Walah, kenapa bukan tools dari tim sandi negara yang dibahas?

Saat diskusi, saya menanyakan kenapa komunitas sandi negara belum membuat aplikasi sandi di atas BB? Kalaupun sudah dibuat, apakah kita sudah menghubungi RIM selaku CA-nya BB agar aplikasi sandi tersebut bisa berjalan di BB?

Bayangkan pula, sekarang ini ada satuan kerja di Kementerian Keuangan yang meminta data untuk kepentingan rekonsiliasi data asset negara dari database masing-masing instansi untuk dikirim ke email gmail. Tidak perlu rumit-rumit untuk melakukan cracking, data keamanan nasional kita sebenarnya sudah bocor ke gmail, dan ke negara lain. Bisa dibayangkan, bahwa dalam daftar asset tersebut terdapat daftar asset militer. Dengan demikan, dengan mudah negara lain mengetahui kekuatan militer kita. Wajar sajalah jika kita tidak berani berperang dengan Malaysia, apapun pelecehan yang telah dilakukan. Mereka jangan-jangan sudah tahu betul kekuatan militer kita.

Pembicara tidak bisa menjawab pertanyaan pertama saya, dan menyerahkan kepada yang kompeten, katanya, yaitu pejabat di LSN. Untuk kasus gmail, ia mengakui storage di gmail tersebut dengan mudah untuk dibobol.

Jadi, apakah kita masih kurang sadar pentingnya keamanan informasi?  Perlukah Wikileaks sampai menampilkan seluruh daftar asset militer kita? Para petinggi negeri ini, segera sadarlah bahayanya alat komunikasi yang kita gunakan saat ini! Bagi komunitas sandi negara, segeralah tegur instansi yang lalai dalam mengendalikan komunikasi informasinya. Jangan sungkan-sungkan, itu adalah domain dan kewenangan Anda, walaupun sampai tingkat presiden. Sebab, yang Anda lindungi adalah negara, bukan hanya pemerintahnya.

Pondok Aren, 29 Desember 2010

Penulis adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili pendapat tempat penulis bekerja.

Selasa, 28 Desember 2010

Penggunaan SmartPhone dan Penghematan Bahan Bakar Nasional

Ada tulisan dari Pak Sumitro yang diposting di beberapa milis, mantan direksi di PT Pos Indonesia yang sekarang aktif di Mastel. Idenya adalah bagaimana agar beberapa organisasi memperkenankan pegawainya bekerja di rumah 1 – 2 hari. Untuk memantau hasil kerjanya, dapat digunakan SmartPhone. Ide ini sebenarnya sudah banyak diimplementasikan di negara maju. Mengimplementasikannya di Indonesia, tentu masih banyak perdebatannya. Silahkan ditanggapi untuk menuju Indonesia yang lebih baik ke depan.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Masyarakat Indonesia memang sangat trendy, gadget yang baru muncul pasti diserbu oleh masyarakat Indonesia yang ingin tampil lebih dibandingkan yang lainnya. Ini sudah terbukti sejak awal tahun 1990-an, dimana Indonesia menjadi pengguna Nokia Communicator 9000 terbesar didunia yang saat itu menjadi simbol status bagi pemiliknya.

Di tahun 2010 ini memang lebih banyak pilihan bagi masyarakat, mulai dari iPhone 4GS, iPad, BlackBerry sampai berbagai model smartphone terbaru berbasiskan Operating System Android, seperti Samsung Galaxy Tab, Motorola Nexus One, dan lain-lainnya.
Apple iPad memang saat ini menjadi simbol status yang tertinggi, mulai dari Presiden SBY, Menteri, dan Direksi BUMN dan Swasta, pejabat Pemerintahberlomba-lomba untuk dapat menampilkan kesan bukan Gaptek kalau ditiap pidato dan sambutannya selalu didampingi oleh iPad, bak buku catatan elektroniknya. Harganya-pun selangit, sekitar Rp 14-jutaan.

Bagi yang lainnya, BlackBerry menjadi pilihannya, sebab selain trendy, benda itupun sangat bermanfaat bagi para pebisnis yang sangat sibuk, sebab dapat membuatnya tak lepas dari urusan bisnisnya melalui email, BBM dan SMS, yang dapat mereka pantau dan jawab secara efektif dan efisien. Keunggulan utama dari BlackBerry adalah kemampuan Push Mail-nya yang canggih, karena disediakan melalui Server khusus dan dengan sistem transmisi yang dikompressi, sehingga membuatnya mampu menembus saluran komunikasi data yang berkecepatan rendah (GPRS) dan kondisi yang buruk. Berbeda dengan Apple iPad, iPhone dan Android, yang menjadi kurang berguna kalau kecepatan transmisnya turun dibawah 3G.

Itulah sebabnya maka BlackBerry menjadi pilihan banyak masyarakat Indonesia, mulai dari karyawan biasa, manajer, maupun para Direksi perusahaan, sebab harganya yang variatif dan cukup murah untuk versi yang GPRS/EDGE.

Bangsa ini akan dapat meraih manfaat dari tren meningkatnya penggunaan smartphone BlackBerry, yang pada tahun 2010 ini melonjak 140% dari tahun sebelumnya. Jumlah pelanggan BlackBerry TELKOMSEL saat ini mencapai yang tertinggi diantara para operator lainnya, yaitu 960.000 orang.

Ditengah ancaman dikuranginya supply Bensin Premium mulai 1 Januari 2010, sehingga masyarakat Indonesia harus meningkatkan biaya transportasi ke/dari kantor, makin macetnya laululintas di Jakarat dan kota-kota besar lainnya pada jam kantor, maka saya ingin mengusulkan kepada para Pimpinan Institusi danPerusahaan-perusahan BUMN dan Swasta, agar memperbolehkan para karyawan yang memiliki smartphone BlackBerry untuk bekerja dari rumah untuk1-2 hari dalam seminggu, asalkan pekerjaan yang harus diselesaikan masing-masing dapat selesai tiap akhir hari hari kerja.

Kalau hal ini dilaksanakan secara Nasional, maka dampak penghematan Bahan Bakar, efisiensi kerja dan pengurangan kemacetan lalulintas menjadi sangat besar dan secara nasional meningkatkan produktivitas nasional bangsa Indonesia, dan tren kesukaan masyarakat Indonesia memanfaatkan gadget terbaru menjadi tidak mubazir.


Silahkan ditanggapi dan diberikan dukungan dan pelaksanaannya di kantor masing-masing.


Semoga bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara.
Wassalam,
S Roestam
http://wirelesstekno.blogspot.com
http://wartamastel.blogspot.com
http://wartaduniamaya.blogspot.com

Selasa, 21 Desember 2010

Toko Online: Informasi Tidak Update

Saya mencoba membeli batterai Fujitsu P 1610 lewat tokobaterai.com. Di websitenya tampak bahwa baterai tersebut masih ready stock. Kemudian, saya melakukan booking. Selanjutnya, mendapat konfirmasi nota untuk pembayaran dan dinyatakan dalam notanya bahwa barang akan dikirim 1 hari setelah uang ditransfer. Nota saya terima melalui email. Tadinya, saya mau melakukan pembayaran lewat ATM. Tapi, saya ragu kalau nanti ini penipuan.

Saya mencoba telepon ke alamat toko. Ternyata, teleponnya susah masuk. Satu hari kemudian, ada yang menerima telepon. Saya tanyakan apakah bisa saya beli langsung ke tokonya. Dia bilang bisa. Katanya, tunjukkan saja nota hasil konfirmasinya.

Akhirnya, saya suruh supir saya untuk datang langsung ke tokonya. Ternyata, baterai tersebut tidak ada. Saya komplain lewat telepon. Ech, dengan entengnya penerima toko menyatakan informasi di websitenya tidak update. Katanya, orang gudang yang lebih tahu stocknya ada atau tidak.

Pertanyaannya, jika publikasi informasi melalui website tidak update apakah termasuk penipuan atau kelalaian? Apakah pemilik toko bisa dituntut dengan penipuan atau kelalaian tersebut?

Senin, 20 Desember 2010

Reformasi Birokrasi: Mengambil Pengalaman dari Korea Selatan

101. Program reformasi di Indonesia substansinya terlalu formalitas, tidak ada ukuran yang jelas. Indonesia hanya melakukan reformasi terhadap sektor publik, yaitu reformasi birokrasi, tanpa melakukan reformasi pada sektor lain, yaitu reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi, dan seterusnya.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B9K501J7arTrMDFjMWJhYWItNTE0Yy00Zjg0LTllZWQtODBkZTM4NDNlNWZl&hl=en&authkey=CM6wpM8B

Jumat, 17 Desember 2010

Keynote Speech: Reformasi Birokrasi Melalui Implementasi Tata Kelola TI (IT Governance) di Sektor Publik

Keynote Speech
Deputi Program Dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Pertemuan Nasional Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik

Diselenggarakan oleh BPKP di Hotel Savoy Homann Bandung, 14 Desember 2010

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat,
Kepala BPKP
Para Deputi dan Sestama di lingkungan BPKP
Para Peserta Seminar
Hadirin Undangan yang kami muliakan.

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat bertemu muka dalam acara seminar sehari yang bertema : Reformasi Birokrasi melalui Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi di Sektor Publik.

Saya berterimakasih kepada penyelenggara seminar ini yang telah mengundang saya dan memberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa pandangan tentang upaya percepatan reformasi birokrasi melalui implementasi tata kelola teknologi informasi.

Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati,

Ada empat hal yang menjadi kunci keberhasilan reformasi birokrasi, yaitu (1). Harus ada komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, (2). Harus ada mesin penggerak reformasi birokrasi, (3) Harus ada muatan reformasi birokrasi yang tepat dan mengarah pada tujuan yang benar, dan (4). Harus ada proses reformasi birokrasi yang dijalankan sesuai dengan kondisi implementasi.

Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada dasarnya berpegang pada keempat hal tersebut di atas.

Sebagai bagian dari komitmen nasional untuk melakukan reformasi birokrasi, pemerintah telah menetapkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan menjadi prioritas utama dalam RPJMN 2010 – 2014. Selain itu, Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025 juga mengamanatkan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk mendukung keberhasilan pembangunan bidang lainnya.

Untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut, sebagai engine of reform pemerintah juga sudah membentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN) melalui Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. KPRBN langsung dipimpin oleh Wakil Presiden, sedangkan TRBN diketuai oleh Menteri Negara PAN dan RB. KPRBN mempunyai peran dalam menetapkan kebijakan, strategi, dan standar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja operasi birokrasi. TRBN memiliki peran merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Untuk pengelolaan reformasi birokrasi sehari-hari, dibentuk Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Disamping itu, juga telah dibentuk Tim Independen yang memiliki peran memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dan Tim Quality Assurance yang memiliki peran dalam memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi harus memiliki muatan yang tepat, terarah dan terencana dengan baik. Dalam kaitan itulah maka disusun Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi. Kedua kebijakan tersebut tidak dapat dipisahkan, meskipun dibuat dalam level kebijakan yang berbeda. Grand Design Reformasi Birokrasi akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi akan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB, karena sifatnya yang dinamis sehingga merupakan suatu living document yang dapat disesuaikan dengan dinamika perkembangan dan perubahan lingkungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Reformasi birokrasi juga tergantung pada prosesnya. Karena itulah, maka reformasi birokrasi dilakukan melalui proses yang terdesentralisasi, serentak dan bertahap, serta terkoordinasi.

Terdesentralisasi, artinya setiap K/L dan Pemda, dengan arahan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi, memiliki peluang untuk melakukan langkah-langkah reformasi birokrasi sesuai dengan karakteristik dan kemajuan yang sudah diperolehnya. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong/membuka kesempatan K/L dan Pemda melakukan inovasi-inovasi kreatif dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja mereka.

Serentak dan bertahap, artinya adalah bahwa setiap K/L dan Pemda harus melakukan reformasi birokrasi dengan tahapan-tahapan yang jelas sesuai dengan arahan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi.

Terkoordinasi artinya bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi harus dilakukan dalam koordinasi nasional dipimpin oleh Wakil Presiden, dan dalam koordinasi instansional dipimpin langsung oleh Pimpinan K/L dan Pemda, dengan langkah-langkah sebagaimana telah digariskan dalam Grand Design dan Road Reformasi Birokrasi.

Hadirin yang saya hormati,

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025. Sedangkan Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan sasaran per tahun yang jelas. Tujuan dari Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi adalah agar reformasi birokrasi di K/L dan Pemda dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan. Grand Design mencakup substansi : visi dan misi, tujuan dan sasaran serta strategi pelaksanaannya.

Dalam Grand Design Reformasi Birokrasi ditetapkan Visi reformasi birokrasi yaitu “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis agar mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Selanjutnya misi Reformasi Birokrasi adalah:

a. membentuk/menyempurnakan peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

b. melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set;

c. mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif;

d. mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien.

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yang mencakup Organisasi, Tatalaksana, Peraturan Perundang-undangan, Sumber daya manusia aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan publik, Pola pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.

Sedangkan sasaran reformasi birokrasi adalah:

a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;

b. meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati,

Sering dikatakan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi dapat dipercepat melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Lalu bagaimana sebenarnya peran Tatakelola Teknologi Informasi (IT Governance) dalam kaitan implementasi Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi? Keterkaitan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, setiap organisasi, baik pemerintah/publik maupun swasta, mau tidak mau harus menyandarkan keberhasilan mereka pada kerangka data dan informasi, yang arusnya dapat dikendalikan melalui penerapan teknologi informasi. Melalui penerapan teknologi informasi, arus informasi dapat dikendalikan dengan kriteria effectiveness, efficiency, confidentiality, integrity, availability, compliance dan reliability.

Kedua, penerapan teknologi informasi sangat penting dalam implementasi reformasi birokrasi. Karena itu salah satu program reformasi birokrasi , yaitu Program Penguatan Tatalaksana ditujukan antara lain pada upaya penerapan e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penerapan teknologi informasi, diharapkan proses penyelenggaraan pemerintahan semakin efektif, efisien, ekonomis dan cepat.

Ketiga, penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah harus dilakukan dengan hati-hati. Karena itulah implementasi IT Governance perlu ditekankan dalam rangka implementasi teknologi informasi di sektor publik.

IT governance (tatakelola teknologi informasi) mencakup domains: Perencanaan dan organisasi (plan and organise); Pengadaan dan implementasi (acquire and implement); Pengantaran dan dukungan (deliver and support); dan Pengawasan dan evaluasi (monitor and evaluate). Oleh karena itu, tatakelola teknologi informasi sangat diperlukan dalam implementasi teknologi informasi; dengan beberapa alasan antara lain:

1. Investasi yang digunakan untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan investasi yang mahal. Oleh karena itu, penerapan tatakelola teknologi informasi (IT Governance) pada dasarnya adalah untuk menjamin investasi yang mahal tersebut dapat benar-benar memberikan manfaat bagi proses penyelenggaraan pemerintahan yang berujung pada peningkatan kualitas pelayanan publik;

2. Penerapan IT Governance juga untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan teknologi informasi secara terus menerus sehingga tidak terputus dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemerintahan;

3. IT Governance memberikan arahan yang jelas mengenai strategi dan kebijakan penggunaan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan;

4. IT Governance memberikan kerangka pemikiran bahwa semua sumber yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi (people, applications, information and infrastructure) bukan merupakan bagian yang terpisah dari organisasi. Semua adalah bagian yang saling berkaitan dan saling mendukung;

5. IT Governance juga mampu memitigasi berbagai risiko yang berkaitan dengan penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, maka berbagai contingency plan dapat disusun untuk mengurangi efek dari risiko yang kemungkinan terjadi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya penggunaan teknologi informasi dapat menjadi obyek dari reformasi birokrasi, dan juga dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi.

Penggunaan teknologi informasi dapat menjadi obyek reformasi birokrasi, karena masih banyak diantara K/L dan Pemda yang belum sepenuhnya mampu menerapkan tatakelola teknologi informasi (IT Governance), dan belum sepenuhnya dapat memenuhi kriteria pengendalian penerapan teknologi informasi. Oleh karena itu, diharapkan forum ini dapat memberikan gambaran sejauhmana penerapan IT Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

Selanjutnya penggunaan teknologi informasi dapat menjadi instrumen reformasi birokrasi, karena pada dasarnya penerapan IT Governance akan merubah berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Tatakelola Teknologi informasi tidak terlepas dari tujuan pemanfaatan teknologi informasi yaitu untuk memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, dan menghindari tumpang tindih alokasi waktu, biaya dan sumber daya manusia. Dengan demikian, birokrat harus menyadari pentingnya data dan informasi yang harus tersedia dalam real time dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, birokrat harus melek teknologi informasi; birokrat harus secara terus menerus melihat berbagai perkembangan yang terjadi sehingga mereka selalu memiliki data dan informasi terkini; birokrat harus secara terus menerus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam rangka pengambilan keputusan; dan masih banyak lagi.

Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati,

Saya percaya dan berharap bahwa seminar ini, akan menghasilkan banyak masukan, tidak hanya melihat dan belajar dari berbagai best practices di beberapa negara, tetapi juga secara teknis masukan pada metodologi IT Governance yang dipergunakan dalam kaitan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi.

Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam seminar sehari ini. Semoga seminar ini memberikan kemanfaatan yang besar bagi implementasi tata kelola teknologi informasi di sektor publik, dan mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia.

Terima kasih,

Wass. Wr. Wb,

Ismail Mohamad

Kamis, 16 Desember 2010

Buah Simalakama Sistem Pencairan Anggaran Akhir Tahun

Seorang direktur di sebuah kementerian mengeluhkan tentang adanya keanehan dalam proses pengajuan pembayaran seorang kontraktor teknologi informasi di kementeriannya. Melalui pesan singkatnya, ia menyatakan bahwa inspektorat jenderalnya pun merasakan keanehan dengan pengajuan pembayaran tersebut. Sebab, progress pekerjaan, berdasarkan yang diamati oleh mereka, belum tampak kemajuan nyata dari proyek tersebut. Anehnya, pembayarannya sudah diproses.

Pada saat akhir tahun seperti ini, memang ada yang aneh dalam sistem penganggaran kita, di mana kita sangat kaku menerapkan cash basis dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Akhirnya, tidak ada pembayaran sama sekali yang dibolehkan setelah tanggal 31 Desember. Akibatnya, semua pembayaran harus sudah diproses ke kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) pada waktu menjelang akhir tahun. Dalam sebuah sosialisasi, dipresentasikan deadline masing-masing proses pembayaran tersebut, yaitu:

No

Jenis SPM

SPM Paling Lambat Disampaikan (sebelum akhir TA)

SP2D Paling Lambat Diterbitkan(sebelum akhir TA)

1

SPM-GUP/UP

16 hari kerja (8 Des)

13 hari kerja (13 Des)

2

SPM-TUP

13 hari kerja (13 Des)

11 hari kerja (15 Des)

3

SPM-LS

8 hari kerja (20 Des)

2 hari kerja (29 Des)

4

SPMKP/KB/ KC/IB
SPM-KPBB/KBPHTB

8 hari kerja (20 Des)

2 hari kerja (29 Des)

5

SPM-GUP Nihil (tertanggal akhir TA)

4 hari kerja (7 Jan) SETELAH AKHIR TA

6 hari kerja (11 Jan) SETELAH AKHIR TA

6

SPM-LS Gaji Januari 2010

14 hari kerja (10 Des)

Paling Lambat 29 Des (Tertanggal 3 Januari 2011)

Khusus terhadap pembayaran ke pihak ketiga, atau biasa disebut pekerjaan yang bersifat kontraktual, terdapat catatan sebagai berikut:

  1. SPM LS diajukan ke KPPN paling lambat tanggal 20 Desember 2010 dengan dilampiri :
    • Surat Perjanjian Pembayaran (KPA dgn Rekanan);
    • Asli Jaminan Bank (berlokasi dalam wilayah KPPN)
    • Asli Surat Kuasa Pencairan Jaminan Bank;
    • Surat Pernyataan Keabsahan Jaminan Bank;
    • Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dari Pihak Ketiga/Rekanan
  2. Dalam hal pekerjaan selesai tepat pada waktunya, KPA wajib menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN paling lambat 5 (lima) hari sejak kontrak selesai

Nach, khusus untuk pekerjaan yang belum selesai sampai dengan tanggal 20 Desember 2010 (artinya, pekerjaan yang berdasarkan kontraknya memang diperjanjikan akan berakhir antara tanggal 21 - 31 Desember 2010), terdapat catatan sebagai berikut:

  1. KPA wajib membuat pernyataan jika pihak ketiga/rekanan telah melakukan wanprestasi (paling lambat 1 hari setelah terjadi wanprestasi).
  2. KPA menyampaikan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan kepada Kepala KPPN dilampiri dengan BAPP dan BAP terakhir paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal kontrak selesai.
  3. Kepala KPPN pada hari kerja berikutnya, setelah menerima laporan, mengajukan klaim pencairan jaminan bank sebesar pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan.
  4. Dalam hal KPA tidak menyampaikan BAPP kepada Kepala KPPN (untuk pekerjaan tepat waktu), dan laporan tertulis tingkat kemajuan penyelesaian pekerjaan (pekerjaan tidak tepat waktu), Kepala KPPN wajib menerbitkan surat teguran kepada KPA yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak batas waktu yang ditentukan berakhir.
  5. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak surat teguran diterbitkan KPA tidak memberi tanggapan yang memadai, Kepala KPPN mengajukan KLAIM PENCAIRAN JAMINAN BANK.
  6. Dalam hal Bank tidak bersedia mencairkan jaminan bank, maka KPA wajib mengembalikan uang jaminan bank tersebut.
  7. Dalam hal Bank tidak bersedia mencairkan jaminan bank, Bank tersebut tidak diperkenankan lagi menjadi Bank Penjamin atau dalam segala bentuk jaminan pada tahun – tahun berikutnya.

Hal ini telah menjadi buah simalakama bagi kementerian/lembaga saat ini. Bisa dibayangkan, berdasarkan ketentuan tersebut, adalah dimungkinkan untuk melakukan proses pembayaraan kepada kontraktor sementara secara fisik sebenarnya pekerjaannya belum selesai dengan jaminan bank tertentu. Namun, pada awal tahun, kementerian/lembaga harus melakukan konfirmasi-ulang ke KPPN apakah benar pekerjaan tersebut telah selesai, berupa penyampaian BAPP. Jika tidak selesai, maka jaminan bank yang ada akan dicairkan ke bank oleh KPPN. Artinya, uang tersebut kembali ditarik oleh negara.

Saya tidak yakin akan cukup banyak kementerian/lembaga yang berani atau mau repot-repot melakukan konfirmasi ulang terhadap pekerjaan yang tidak selesai pada 31 Desember 2010. Apalagi, jika telah terjadi kolusi antara pihak tertentu di internal kementerian/lembaga dengan kontraktor tersebut. Akhirnya, kelalaian seorang kontraktor akan terbawa terus ke tahun berikutnya. Posisi kementerian/lembaga pun akan menjadi serba-salah.

Kondisi inilah nantinya, pada tahun berikutnya, yang akan menyebabkan pejabat, terutama menteri/pimpinan lembaganya, berurusan dengan tindak pindana korupsi. Ketika akhirnya pekerjaan kontraktor tidak benar-benar dikerjakan, maka merekalah yang pertama sekali akan berurusan dengan aparat hukum.

Sebenarnya, dalam hal implementasi cash basis, seharusnya kita tidak mengimplementasikannya secara kaku. Dalam halnya dengan akuntansi, sebenarnya kita sudah mengenal istilah subsequent event. Hanya saja, kita belum mau menerapkan itu karena malas dengan urusan yang akan merepotkan pada waktu pekerjaan closing akhir tahun.

Saya rasa, ini tidak bisa dibiarkan terus. Jika masih berlarut seperti ini, maka urusan governance di negara kita dalam hal pengelolaan keuangan negara tidak akan pernah beres. Semua pihak akhirnya terperangkap sendiri dengan sistem yang ada tersebut.

Minggu, 12 Desember 2010

Kepemimpinan dan Reformasi

Pada proses reformasi, sering terjadi keluhan tentang rendahnya dukungan kepemimpinan dalam proses reformasi. Terkait dengan itu, banyak pihak beranggapan bahwa reformasi di Indonesia seperti berjalan di tempat karena tidak jelas dan kurangnya kepemimpinan dari presiden saat ini. Terkesan bahwa, jika ingin berhasil, suatu perubahan sangat tergantung atau menggantungkan diri kepada kapasitas kepemimpinan seorang presiden. Benarkah demikian? Apakah dengan kepemimpinan presiden yang kuat maka reformasi akan berhasil?

Saya tidak setuju sepenuhnya dengan argumentasi tersebut. Argumentasi saya, jika kita terlalu menggantungkan diri kepada kepemimpinan seorang presiden, maka kita akan malas dan cenderung berfikir lebih baik tidak melakukan apapun sampai dengan dipilihnya presiden yang kuat dalam hal kepemimpinan reformasi. Sampai kapan kita harus menunggu agar diperoleh presiden dengan kepemimpinan yang kuat? Apakah tahun 2014 akan merupakan tahun menjanjikan untuk itu?

Argumentasi kedua, apakah jika nantinya sudah diperoleh presiden dengan kepemimpinan yang kuat lantas proses reformasi akan dijamin pasti berhasil? Tentu tidak. Sebab, kepemimpinan yang kuat dari seorang presiden hanyalah salah satu prasyarat berhasilnya reformasi.

Jika kita mengambil pelajaran dari Korea Selatan -- yang pemimpinnya baru saja berkunjung ke Indonesia -- kepemimpinan reformasi di sana dapat dibagi dalam 3 layer, yaitu kepemimpinan di tingkat politik, kepemimpinan di tingkat nasional, dan kepemimpinan di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah.

Kepemimpinan di tingkat politik dipimpin langsung oleh presiden dan perdana menteri. Kepemimpinan tingkat nasional dilakukan oleh sebuah komite yang diketuai secara bersama antara wakil pemerintah dan wakil masyarakat sipil. Kepimpinan di lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah dipimpin oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Ketiga pihak ini melakukan kerja-sama yang baik untuk mencapai tujuan bersama reformasi, yaitu bagaimana organisasi publik bisa menjadi kompetitif, negaranya bisa melalui krisis ekonomi, dan masyarakatnya menjadi sejahtera.

Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia, bisa dikatakan bahwa kepemimpinan layer pertama adalah dilakukan oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian, kepemimpinan layer kedua dilakukan oleh Komite Pengarah Reformasi (Birokrasi) Nasional yang juga dipimpin oleh wakil presiden dengan anggotanya beberapa menteri. Komite Pengarah ini juga didampingi oleh Tim Independen yang anggotanya umumnya dari akademisi dan sektor swasta serta Tim Quality Assurance yang anggotanya dari sektor publik dan swasta. Tim Independen saat ini dipimpin oleh Erry Riyana yang juga adalah mantan anggota KPK, sedangkan Tim Quality Assurance dipimpin oleh Prof. Mardiasmo yang juga adalah Kepala BPKP. Pada layer ketiga, tentu sama dengan Korea Selatan, yaitu menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/kepala daerah.

Dengan demikian, sebenarnya prasyarat dari diperlukannya kepemimpinan reformasi memang sudah tersedia di Indonesia. Pertanyaannya kemudian, tentu saja, kenapa kita sebagai warga masyarakat belum merasakan hasil yang signifikan dari proses reformasi tersebut? Seolah-olah buah reformasi hanyalah bahasa di atas kertas, suatu karya yang bersifat klise, dengan keluhan tentang slogan-slogan untuk pencitraan kepemimpinan yang terlalu banyak.

Dalam sebuah diskusi muncul pendapat bahwa salah satu sebab belum jalannya reformasi di Indonesia adalah tidak adanya pihak yang bekerja secara full-time untuk kepentingan reformasi. Para pakar dalam diskusi tersebut menyarankan agar Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi segera diperankan sebagai Sekretariat Komite Reformasi Nasional dan bekerja secara full-time hanya untuk kepentingan reformasi, tanpa dibebani oleh tugas lain yang tidak berhubungan dengan reformasi birokrasi.

Saya setuju dengan argumentasi pakar pada diskusi tersebut. Namun, yang saya rasa juga penting adalah adanya insentif untuk melakukan reformasi. Di Korea Selatan, keberhasilan reformasi suatu organisasi akan dihubungkan langsung dengan penganggaran. Artinya, adalah memungkinkan diberikan insentif penambahan anggaran dan kesejahteraan bila suatu organisasi berhasil melakukan reformasi.

Saya melihat, saat ini umumnya pegawai publik (yang organisasinya belum memperoleh remunerasi) terlalu disibukkan dengan aktivitas tambahan agar bisa survive untuk mengatasi living cost sehari-hari. Kita sering mendengar istilah “ngamen” untuk pegawai publik pada eselon puncak yang sering mondar-mandir ke sana-sini hanya untuk mendapatkan honor nara-sumber dan uang harian perjalanan dinas. Akhirnya, mereka tidak sempat lagi mengurus tugas utamanya. Apalagi jika disuruh untuk menjalankan program reformasi.

Kedua, ketiga layer kepemimpinan itu harus mau saling bekerja-sama untuk kepentingan nasional dan tidak malah mengutamakan egonya masing-masing. Kerja-sama ini sangat penting karena hambatan reformasi biasanya datang dari para oposan yang tidak ingin reformasi berjalan dengan baik, karena akan mengganggu vested interest pihak tertentu.

Ketiga, yang juga sangat penting, dan ini juga disetujui banyak pakar, adalah hubungan dengan media yang kuat. Hal ini penting sebab tantangan reformasi saat ini di Indonesia ternyata lebih banyak datang dari politisi. Saat ini kita bisa melihat bahwa para politisi yang “bercokol” di DPR dan DPRD, dan bahkan para staf khusus di kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sebenarnya kebanyakan bukan mereka yang dulunya pro-reformasi. Mereka adalah hasil produk dari Orde Baru dan Orde Lama yang bermetamorfosis dengan nama partai baru yang seolah-olah pro-perubahan dan reformasi.

Seorang pakar menyarankan agar para anggota pemerintahan yang memimpin reformasi sudah sejak awal mengajak media untuk memahami program reformasi yang ada di organisasinya. Dengan demikian, media mengerti rencana pemerintah sejak dini. Ini akan membantu pemerintah ketika nantinya membawa rencana ini ke parlemen untuk disetujui.

Jika nantinya parlemen yang memiliki vested interest dan adalah kebanyakan  “musuh” reformasi tidak menyetujui rencana tersebut, maka media dan masyarakat sipillah yang akan membelanya. Dengan demikian, pemerintah tidak akan kelelahan menghadapi tekanan dari vested interest yang tidak setuju dengan program reformasi. Saran ini saya rasa perlu dipertimbangkan oleh pemerintahan saat ini. 

*) Penulis adalah Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, peserta High Level Officer Workshop on Bureaucratic Reform di Seoul, Korea Selatan, 3 – 11 Desember 2010. Pandangan yang dikemukakan pada tulisan ini merupakan pandangan pribadi dan tidak mewakili organisasi di mana tempat penulis bekerja.

Jumat, 10 Desember 2010

Reformasi Birokrasi dan Performance Management

Saat ini kita sibuk dengan reformasi birokrasi. Dari pengalaman Korea Selatan, saya lihat istilah reformasi birokrasi sebenarnya sudah ditinggalkan. Mereka dulu pun tidak secara khusus menggunakan julukan reformasi birokrasi, tetapi reformasi yang bersifat nasional. Artinya, mereka tidak hanya melakukan reformasi di sisi administrasi publik/birokrasi, tetapi juga reformasi perusahaan publik, reformasi regulasi, reformasi transparansi kinerja, reformasi e-government, dan seterusnya.

Saat ini, saya melihat euforia reformasi telah dilewati di Korea Selatan. Mereka sekarang sudah bicara sampai manajemen kinerja, baik pada tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, tetapi juga tingkat kepresidenan. Karena itu, mereka kini memiliki Government Performance Evaluation Committe. Proses evaluasi dilakukan melalui integrated evaluation system (e-ipsis). Seluruh proses evaluasi kini diintegrasikan ke dalam e-ipsis.

Hal ini tentu bisa dilakukan setelah peraturan-peraturan yang menyangkut pelaporan untuk kepentingan evaluasi. Kini, proses evaluasi terintegrasi di bagi 2, yaitu:
1. Self-evaluation
2. Specific-evaluation

Self-evaluation dilakukan di tingkat kementerian/lembaga/pemerintah daerah, sementara specific-evaluation dilakukan di tingkat kantor perdana menteri. Seluruh hasil evaluasi tersebut disampaikan ke Government Performance Evaluation Committe.

Rabu, 08 Desember 2010

Cabinet Meeting System

Minggu lalu, saya bersama Pak Ibenk diundang menjadi nara sumber dalam diskusi grand design sistem informasi Sekretariat Kabinet. Pada diskusi ini, dipaparkan rencana ke depan pengembangan sistem informasi di Sekretariat Kabinet.

Pada acara tersebut, Sekretariat Kabinet mulai mendeklarasikan arah mereka ke depan kepada wakil kementerian/lembaga yang diundang. Salah satu hal penting adalah pengembangan cabinet meeting system. Dengan sistem ini, pemerintah sudah mulai berfikir bagaimana agar ke depan, untuk kepentingan rapat kabinet semua materi rapat sudah dapat diterima secara digital. Selain itu, peserta rapat kabinet juga dapat mengikuti hasil rapat kabinet (dokumentasi) melalui media online, yang tentunya sudah melalui jalur yang diamankan.

Selain itu, pemerintah juga mulai berfikir untuk membangun sistem pemantauan atas kemajuan implementasi kebijakan. Dengan sistem ini, kementerian/lembaga diharapkan dapat menyampaikan informasi yang relevan dengan implementasi kebijakan tersebut. Informasi hasil implementasi ini akan dijadikan sebagai salah satu bahan rapat kabinet.

Menurut saya, ini merupakan kemajuan besar yang ada di negeri ini. Jika ini diteruskan, maka Indonesia akan dapat menjadi unggulan dalam mengimplementasikan teknologi informasi untuk kepentingan pemerintahan, yang biasa disebut e-government.

Kenapa demikan? Sebab, selama ini pengembangan e-government di Indonesia tidak memiliki arahan yang jelas dan di-lead bukan oleh mereka yang mengerti substansinya, yaitu para business process owner. Yang terjadi di negara kita, pengembangan e-government seolah-olah milik orang TI dan dikembangkan oleh kementerian atau dinas informatika.

Padahal, seperti di negara Korea Selatan, yang menjadi acuan dalam pengembangan e-government, pengembangan e-government diarahkan oleh kantor perdana menteri, dan tidak terlepas dari agenda reformasi nasional mereka. Ada 4 agenda utama reformasi di Korea Selatan, yaitu:
- Mengurangi ukuran (downsize) kelembagaan pemerintahan;
- Menggabungkan kantor pemerintah;
- Meng-outsource fungsi pemerintahan; dan
- Privatisasi dan restrukturisasi perusahaan publik.