Minggu, 24 Oktober 2010

Mengefektifkan Bisnis Konsultan TI di Sektor Publik: Sebuah Pemikiran

Pada artikel sebelumnya (21/10), saya menguraikan betapa sulitnya tahun 2010 ini bagi mereka yang berbisnis di bidang teknologi informasi. Umumnya, proyek-proyek teknologi informasi di sektor publik, sebagai salah satu penggerak ekonomi, menjadi andalan mereka. Apalagi, belakangan ini pengadaan teknologi informasi adalah hal penting dalam proses penataan pelayanan publik. Hampir-hampir tidak ada instansi pemerintah yang tidak mengadakan teknologi informasi untuk kepentingan bisnisnya, walaupun dengan skala ekonomi yang beragam. Hal ini juga didorong oleh gencarnya promosi e-government dari penggerak teknologi informasi.

Bagi mereka yang bisnisnya tidak tergantung proyek-proyek pemerintah, tentu tidak terlalu masalah. Mereka bisa mengambil income dari pasar retail. Hanya jumlahnya masih tidak terlalu besar. Sebab, pada negara berkembang seperti Indonesia, ekspansi perekonomian tentu masih sangat dipengaruhi oleh belanja pemerintah. Apalagi jika di daerah yang baru dibentuk hasil dari pemekaran wilayah. Biasanya para vendor setempat akan sangat tergantung pada rencana belanja instansi pemerintah setempat.

Namun, sebenarnya pada tahun ini masih ada bisnis menjanjikan bagi mereka yang berbisnis di dunia teknologi informasi. Dalam pengamatan saya, tahun ini banyak sekali instansi pemerintah yang menggunakan konsultan untuk merencanakan dan merancang bagaimana teknologi informasi suatu instansi pemerintah ke depannya. Artinya, mereka para konsultan ini sangat dibutuhkan untuk merencanakan apa-apa saja yang perlu diadakan oleh instansi pemerintah dalam 3-5 tahun ke depan, tidak hanya dalam hal hardware, tetapi juga application software dan system software, bahkan pengembangan SDM di instansi tersebut.

Dalam pengamatan saya, kebutuhan tenaga konsultan ini demikian besarnya. Tentu menjadi pertanyaan, apa yang menyebabkan hal tersebut? Menurut saya, hal itu dipengaruhi oleh proses governance di negara kita. Saya percaya bahwa faktor pendorong utama adalah kecenderungan negara kita menuju good governance.

Di masa lalu, kebutuhan konsultan ini tidak tampak. Walaupun memang banyak pengadaan jasa konsultan, saya melihat bahwa mereka sebenarnya tidak difungsikan dengan baik. Kecenderungannya, mereka hanya dipakai untuk kepentingan formalitas pertanggungjawaban. Dalam bahasa praktik disebut “pinjam bendera”. Kemudian, yang merencanakan dan merancang teknologi informasi dikerjakan oleh pihak internal instansi pemerintah, yaitu para pegawainya. Tentu bisa dibayangkan bagaimana kualitas rencana dan rancangan tersebut. Umumnya tidak lebih dari daftar belanja infrastruktur teknologi informasi, kalau tidak mau kita bilang hanya sekedar belanja personal computer dan notebook, yang akhirnya sering menjadi isu sensitif di media massa.

Sayangnya, setelah memasuki era good governance, kebutuhan tenaga konsultan ini tidak diimbangi oleh sisi supply. Umumnya, saya lihat kualitas konsultan kita dalam bidang teknologi informasi sangat terbatas. Memang telah banyak dari mereka yang memiliki gelar master atau doktor di bidang yang terkait dengan teknologi informasi. Hanya saja, penguasaan terhadap permasalahan dan “ruh” dari instansi pemerintah, atau sektor publik, sangat terbatas. Akhirnya, rekomendasi yang ditawarkan dalam sebuah rencana atau rancangan menjadi tidak bisa diimplementasikan.

Tentu saja para konsultan akan berargumentasi bahwa hal tersebut karena ketidaksiapan para penggunanya di sisi instansi pemerintah. Namun, menurut pengamatan saya, para konsultan ini kurang mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak di internal instansi pemerintah. Mereka umumnya tidak paham “internal politics” yang sering membentuk bagaimana sebuah proses bisnis instansi pemerintah dioperasikan. Akhirnya, permasalahan yang ditangkap oleh konsultan menjadi tidak sesuai dengan kenyataannya. Dalam bahasa Gus Dur, mantan presiden kita, istilahnya, sebuah permasalahan sering “diplintir”.

Sebab, sering terjadi bahwa para pihak di instansi pemerintah hanya menyampaikan hal-hal yang baik ke konsultan. Mereka enggan menyampaikan permasalahan yang ada atau permasalahan ke depan karena informasi tersebut dapat mengakibat citra salah satu pihak menjadi terganggu, baik citra di sisi pemberi informasi maupun di sisi rekan kerjanya.

Selain itu, sering sekali konsultan tersebut bukan benar-benar direkrut karena kebutuhan internal yang telah disepakati banyak pihak. Kebanyakan, saya lihat, rekruitmen konsultan teknologi informasi datang dari pimpinan atau tingkat tertinggi sebuah instansi pemerintah, dan bukan dari unit TI atau para penggunanya.

Dengan pendekatan ini, sering sekali para konsultan tersebut malah ditempatkan sebagai “lawan” para pihak di lingkungan internal, tetapi menjadi “kawan dari pimpinannya. Akhirnya, ternjadi rivalitas dalam menyusun rencana dan rancangan teknologi informasi. Tentunya, konsultan tidak akan memiliki banyak waktu untuk menghadapi rivalitas tersebut. Jalan tengahnya mereka hanya menyusun rencana atau rancangan yang disepakati dengan pimpinan instansi pemerintah atau menyusun rencana dan rancangan yang bersifat “basa-basi” karena tidak ingin “menyinggung” perasaan pihak lain yang ada di internal instansi pemerintah.

Parahnya, “umur ekonomis” sebuah jabatan pimpinan instansi publik di negeri sangat pendek dan rentan terhadap “move-move” yang ada di sebuah instansi pemerintah. Dalam hitungan saya, umur para pejabat eselon 2, di mana merekalah yang me-lead perubahan atau improvement sebuah instansi pemerintah, tidak lebih dari satu tahun.

Hitungan saya begini, seorang presiden, jika tidak “dirusuhi” dengan isu penggulingan adalah 5 tahun. Kemudian, presiden akan mengevaluasi menterinya setiap tahun. Tapi, presiden, karena sungkan dengan partai politik asal menteri tersebut, tentu tidak men-drop seorang menteri jika tidak perform dalam 1 tahun tersebut. Biasanya, tuan presiden tentu akan memberi waktu paling tidak 2 tahun agar fair. Jika dalam tahun kedua tidak perform juga, maka tidak ada ampun sang presiden tentu akan me-resuffle menteri tersebut. Tapi, ini tentunya dilakukannya ketika masuk tahun ke-3, dimana evaluasi 2 tahunan telah dilakukan.

Nach, jika kita turunkan sampai ke level bawah, pola tersebut tentu berlaku terhadap para direktur jenderal atau pejabat setingkat eselon 1 lainnya. Tentu, untuk mengejar kinerjanya agar tidak di-drop di tahun ke-3, para menteri akan sangat ketat dalam mengevaluasi kinerja para pejabat eselon 1-nya. Namun, karena proses penghentian seorang pejabat eselon 1 harus melalui presiden, seorang menteri hanya bisa menghentikan seorang pejabat eselon 1 pada tahun ke-2, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya perbedaan afiliasi politik atau pelanggaran signifikan dari pejabat eselon 1 tersebut.

Jika kita turunkan ke umur jabatan eselon 2, maka bisa diperkirakan bahwa seorang eselon 2 bisa diturunkan dari jabatannya jika dalam 6 bulan pertama tidak menunjukkan kinerja atau pimpinannya tidak menyukai cara kerjanya atau faktor lain yang bersifat subjektif.

Dengan demikian, jika konsultan hanya meng-approach seorang pimpinan instansi setingkat eselon 2 atau 1, bisa terjadi di mana rencana dan rancangan teknologi informasi sebuah instansi pemerintah yang telah disahkan oleh pejabat tersebut malah tidak bisa diimplementasikan. Yang saya maksud dengan pimpinan instansi pemerintah di sini tidak hanya kementerian/lembaga di tingkat pusat atau daerah, tetapi juga sebuah organisasi corporate yang dikelola seperti instansi pemerintah, yang biasa dikenal sebagai badan layanan umum (BLU) seperti rumah sakit dan juga badan usaha milik negara/daerah (BUMN/D).

Biasanya, ketika terjadi penggantian pejabat eselon 2 atau 1, sebuah rencana atau rancangan tidak otomatis bisa dijadikan acuan oleh para pihak. Beberapa pihak yang sebelumnya tidak setuju atau tidak merasa dilibatkan dalam proses penyusunannya, akan cenderung melakukan lobi sehingga rencana atau rancangan itu tidak diimplementasikan. Lobi yang paling sederhana adalah menyatakan bahwa sebuah rencana atau rancangan adalah terlalu luas, kurang spesifik, sampai dengan menyatakan bahwa rencana atau rancangan tersebut salah total.

Seorang konsultan teknologi informasi perlu mengetahui aspek politik internal tersebut jika ingin hasil kerjanya dapat diimplementasikan. Memang, untuk dapat mencapai hal ini, banyak proses melelahkan harus dilalui oleh seorang konsultan, dari mulai harus sering melakukan brainstorming ke para key users, konsinyir di luar kota, rapat berhari-hari, sering “mengumbar” senyum yang tidak perlu, sampai sering “mentraktir” para key users tersebut. Proses ini, menurut saya, harus dilalui oleh seorang konsultan, walaupun akhirnya akan mengakibatkan cost, waktu, dan enerji yang harus dikeluarkan menjadi signifikan, yang mestinya diantisipasi sejak penawaran harga dari konsultan ke instansi pemerintah pada saat proses lelang.

Bagi saya, dalam kasus seperti ini, konsultan teknologi informasi harus mengutamakan efektivitas sebuah proses, daripada efisiensi. Adalah hal lazim, bahwa ketika terjadi konflik antara efektivitas dan efisiensi, maka konsultan teknologi informasi harus mengutamakan efektivitas.

Menurut saya, akuntabilitas ketidakefisienan sebuah proses masih bisa diterima jika pada akhirnya efektif. Sebab, jika kita hanya memperhatikan efisiensi, sering sekali produk teknologi informasi menjadi tidak dimanfaatkan oleh penggunanya, menjadi rongsokan, dan akhirnya merugikan keuangan negara, yang tentunya akan dibebankan ke kita semua.

Suatu ketidakefisienan dapat ditoleransi dalam skala tertentu. Ini bisa kita anggap semacam toleransi tingkat error dalam perhitungan statistik. Sebuah proses komunikasi dan pengendalian mutu yang terus menerus nantinya akan semakin menurunkan tingkat ketidakefisienan tersebut.

Anda mempunyai pendapat lain tentang artikel ini? Silahkan posting di sini.

Kamis, 21 Oktober 2010

Sebuah Catatan Memimpin Perubahan

Pemerintahan SBY Periode Kedua telah memasuki tahun kedua. Banyak kritik yang masuk dari masyarakat. Sebuah diskusi di stasiun televisi tentang apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan pemerintahan saat ini sangat menarik untuk diikuti. Ada juga sebuah penelitian yang baru di-release yang menceritakan harapan masyarakat agar Wapres Budiono mau berperan seperti JK, mengisi keterbatasan--kalau tidak mau disebut kekurangan--SBY.

Banyak argumentasi yang menyatakan bahwa perekonomian kita tidak berubah banyak. Orang-orang miskin masih mudah ditemui. Sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan dan nafkah oleh masyarakat tertentu masih sering dirasakan. Walaupun, dengan indikator kurs valas yang semakin menguat, indikator semacam ini tampak menjadi bertolak-belakang. Seakan-akan, kita sudah semakin baik dengan kurs mata uang rupiah yang semakin menguat terhadap dollar.

Rasa frustasi di kalangan birokrasi juga semakin tampak. Setiap saya mengikuti pertemuan, cerita-cerita tentang pesimisme masa depan selalu saya dengar. Dari mulai tidak beraninya melakukan pengadaan, karena pimpinan instansi yang tidak berani mengambil risiko, sampai proses pemilihan eselon I yang berlarut-larut. Ada juga saya dengar beberapa Keppres sudah diteken, tetapi tidak jadi disampaikan kepada yang bersangkutan, karena pertimbangan tertentu. Misalnya, seperti kasus Anggito (yang masih perlu dikonfirmasi lagi tentunya).

Maklum saja, dahulu semua proses dengan mudahnya bisa di-bypass jika tidak sesuai dengan keinginan pihak tertentu. Masa lalu adalah masa tanpa good governance. Ketika akhirnya kita harus menjalankan good governance, dengan tekanan dari masyarakat yang semakin cerdas, ternyata banyak yang tidak kuat untuk bertahan. Banyak cara untuk menolak good governance tersebut, dari mulai berusaha melobi pihak tertentu, sampai dengan tidak melakukan apa-apa dengan alasan takut jadi sasaran penegak hukum.

Yang membedakan dengan pemerintahan periode sebelumnya, memang adalah di figur JK. Di masa SBY-JK, terasa sekali setiap ada hambatan pembangunan, JK dengan gayanya, berani pasang badan. Walaupun akhirnya tetap tercium aroma tidak sedap, di mana seolah-olah itu semua adalah untuk kepentingan kaum pebisnis, di mana JK termasuk di dalamnya.

Dalam era good governance, kekuasaan sudah semakin tersebar. Tidak hanya dalam tingkatan tertinggi di pemerintahan, di mana presiden sebenarnya sudah berbagai kekuasaan sangat signifikan dengan DPR, tetapi juga dalam lingkup paling rendah di pemerintah daerah. Karena itu, jika negara ini akan berjalan menuju yang lebih baik, peningkatan good governance tidak hanya perlu ditanamkan ke tingkat pemerintahan, tetapi juga anggota parlemen, yang juga bagian dari penyelenggara negara, dan tentunya masyarakat itu sendiri (civil society). Merekalah tiga pilar good governance jika ingin dijalankan. Satu tonggak lemah, maka lemahlah upaya implementasi good governance itu sendiri.

Memang, tahun ini adalah tahun berat bagi semua pihak. Tahun awal di mana pemerintahan baru dibentuk bukanlah hal aneh jika banyak hal yang belum bisa bergerak. Masing-masing masih sungkan untuk menjalankan perannya. Salah-salah, bisa terkena reshuffle di tingkat menteri atau pejabat level bawah.

Tahun ini saya melihat banyak proyek pemerintah yang tidak berjalan optimal. Bahkan, cenderung pengadaan barang/jasa pemerintah, yang merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional, tampak kurang bisa berperan. Jelas saja, secara ekonomi mikro akan banyak karyawan swasta yang akan terkena dampaknya, terutama para sales yang langsung berhubungan dengan customer.

Teman saya seorang sales yang biasa berhubungan dengan proyek-proyek TI sangat merasakan itu. Saking frustasinya, ia pun bingung entah apa lagi yang harus dilakukan. Setelah munculnya kasus TI adminduk, yang secara rutin prosesnya di-release di website Kejagung, banyak pihak yang semakin hati-hati untuk menjalankan proyek TI dan bahkan cenderung menghindarinya.

Namun, saya bilang ke dia, kita perlu bersabar. Tentu biasa dalam sebuah kehidupan, kadang-kadang kita perlu berada di titik nol. Dengan ini, kita akan bisa merefleksikan apa saja yang kita lakukan selama ini. Tidak hanya melakukan business as usual. Tentu saja kita berharap semua pihak bisa melakukan introspeksi. Tidak lagi melakukan pengadaan TI sekedarnya hanya untuk mengejar jumlah kick-back yang akan kita terima.

Teman saya itu kurang percaya dengan yang saya sampaikan. Dia masih menganggap, situasi saat ini hanyalah proses tiarap untuk sementara waktu. Ketika "keran" dibuka, semua akan kembali ke habitat normalnya, business as usual. Walaupun begitu, saya tetap percaya dan optimis bahwa kita semua akan mau menjalankan good governance dengan baik di masa datang, bukan memikirkan kepentingan sesaat.

Dengan mulai dijalankannya inisiatif remunerasi di beberapa kementerian/lembaga, saya yakin itu akan menjadi motivasi banyak pihak. Percayalah, ketika kita ikhlas dalam mencapai sesuatu, jalan pasti akan selalu dibukakan dari Yang Maha Mengarahkan. Kita pasti akan menuju perubahan yang lebih baik lagi.

Pramuka, 21 Oktober 2010, di tengah hujan yang turut dengan lebat.

Rabu, 06 Oktober 2010

Benarkan Peraturan Kita Sudah Cukup Baik?

Selama ini, kita sering mendengar argumentasi bahwa sebenarnya permasalahan di negara kita bukanlah soal kurangnya peraturan. Banyak peraturan yang telah diterbitkan di negara kita. Namun, peraturan tersebut tidak berjalan dengan baik. Peraturan tersebut banyak yang tidak berhasil diimplementasikan. Artinya, bukan persoalan tidak adanya peraturan, tetapi lebih kepada tidak diimplementasikannya peraturan tersebut. Karena itu, tidak perlu lagi menerbitkan peraturan.

Namun, belakangan ini, saya menjadi ragu dengan argumentasi tersebut. Apakah benar kesalahan kita selama ini adalah karena kita tidak mau menjalankan peraturan tersebut? Atau, jangan-jangan karena peraturan tersebut memang tidak implementable?

Kita perlu melakukan refleksi kembali, jangan-jangan banyaknya peraturan yang tidak bisa berjalan di negeri ini karena terlalu banyaknya peraturan yang saling tumpang-tindih, tidak jelas, dan hanya disusun untuk kepentingan pihak-pihak tertentu saja.

Saya menganggap bahwa kita perlu melakukan refleksi terhadap peraturan yang ada. Itulah gunanya kita hidup. Untuk melakukan improvement terus-menerus. Mestinya, kita tidak selalu menyalahkan sisi manusia yang tidak mengimplementasikan peraturan saja, tetapi harus memikirkan juga dari sisi peraturan tersebut.

Bagaimana pendapat Anda?

Groningen, 5 Oktober 2010