Rabu, 11 Agustus 2010

Where are Tomorrow's IT Leaders?

Susan Cramm

This week I met with some senior IT leaders to discuss my new book and the future of IT. At the end of the discussion, one of the participants expressed concern about the ability to develop future IT leaders in light of the fact that the company is outsourcing and "we aren't hiring junior IT people anymore." As I looked around the table, I realized that this organization is running on the leaders they developed five, 10, even 15 years ago, in their pre-outsourcing days. These people are getting older and looking tired. Outsourcers, not employees, are performing many of the jobs that helped build their leadership skills.

Where will this organization, and others, find their future IT leaders if not from the junior ranks?

The most obvious answer is to go where the jobs have gone and recruit from IT outsourcers and vendors. But these candidates are a mixed bag. Using Gartner's IT leadership competencies as context, it's likely that the potential candidates will have strong technical skills but equally likely that they will lack the necessary insider understanding of the business and how to exert influence and lead change. As a CIO, I admire the work ethic, drive and process discipline of consultants and I have tried on many occasions to bring them into the organization, usually with little success. Unfortunately, most lacked the ability and patience to sell-in strategies and foster motivation for change (from the inside vs. the outside), lead and grow diverse teams, and deal with the sometimes mind-numbing routine responsibilities inherent in management roles.

Even if the external hires are perfectly qualified, hiring senior level leaders from the outside has a spotty track record. Overall, leaders are built, not bought. And building leaders requires a pipeline and a process. The pipeline is fed by junior and mid-level positions and the process is one of developing leaders by positioning them in a sequence of powerful on-the-job experience. One of the most powerful ways to develop leaders is through cross boundary moves, from line to staff, from region to corporate, from Asia to the United States to South America, from manufacturing to IT to marketing. As a practical matter, cross boundary moves should start relatively early in an employee's career. Doing so not only lowers the risk (to the organization and the individual) but also opens to the doors to further cross boundary moves as the leader progresses in their career.

Outsourcing reduces the pipeline and impacts the process since it reduces the number of junior and mid-level roles and the number of positions available for on-the-job training.

Developing leaders has always been difficult. Broad based outsourcing exacerbates this difficult challenge by removing the number of rungs on the IT leadership development ladder.

There has to be a path out of this conundrum. How is your organization developing its future IT leaders?

http://blogs.hbr.org/hbr/cramm/2010/08/where-are-tomorrows-it-leaders.html?cm_mmc=npv-_-DAILY_ALERT-_-AWEBER-_-DATE

Senin, 09 Agustus 2010

BlackBerry dan Perlindungan Rahasia Negara


Saya tertarik dengan perdebatan mengenai isu pemblokiran BlackBerry (BB). Yang menarik bagi saya bukan soal pemblokiran itu sendiri, tetapi sudah mulai sadarnya beberapa pihak tentang pentingnya pengamanan informasi negara.

Belakangan ini, secara tidak sadar, banyak pejabat kita yang menggunakan BB, tanpa tahu konsekuensi keamanannya bagi kepentingan negara. Padahal, negara maju seperti Singapura, yang sangat “melek” teknologi informasi, telah lama melarang pegawai publik untuk menggunakan BB.

Anehnya, lembaga negara yang tugasnya mendalami ini, seperti Lembaga Sandi Negara, saya lihat belum mengeluarkan statement bahayanya penggunaan BB bagi keamanan negara. Pejabat negara sekelas Presiden pun bisa "berlenggang-kanggung" bersama dengan staf intinya, termasuk para menteri dan staf khusus, menggunakan BB. Begitu juga saya lihat komunikasi di teman-teman Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Dari dulu saya sempat bertanya, apakah ada yang salah dengan Lembaga Sandi Negara? Mestinya, merekalah yang paling kompeten berbicara tentang aspek keamanan negara pada penggunaan BB. Karena itu, adalah percuma saja kita membuat aturan pengamanan fisik yang ketat bagi komunikasi Kepala Negara, sementara penggunaan BB tidak dikendalikan dengan ketat.

Untuk mendalami lebih lanjut tentang hal ini, dapat dibaca diskusi yang dimulai dari pertanyaan seorang anggota pada sebuah milis. Anggota milis ini menanyakan isi sebuah tulisan media massa, yaitu sebagai berikut:

"Segala jenis data yang dikirim menggunakan layanan BB terenskripsi atau dikunci oleh penyedia layanannya, yaitu Research in Motion Ltd (RIM). Kunci data ini hanya bisa dibuka oleh RIM yang berpusat di Kanada.”

“Jika Pemerintah Indonesia ingin mengakses atau menyadap data yang dikirim lewat BB, Pemerintah RI harus meminta terlebih dahulu kepada Pemerintah Kanada. Pemerintah Kanada-lah yang selanjutnya akan meneruskan permintaan tersebut kepada RIM. Data pun akan diserahkan RIM lewat Pemerintah Kanada kepada Indonesia."

“Pertanyaannya adalah enkripsi dilarang atau dibolehkan di Indonesia?” tanyanya.

Seorang anggota lain, yang mantan staf khusus bidang teknologi informasi pada sebuah kementerian, menanggapi pertanyaan tersebut. Dia menyatakan bahwa masalah blokir yang muncul saat ini terhadap provider yang berbeda negara adalah dampak kewajiban negara melindungi warganya dan melindungi kepentingan negaranya.

Masalah blok akses hosting antar negara yang terjadi di Timur Tengah adalah hal yang mencuat belakangan di media, sementara blokir tersebut sebenarnya sudah lama terjadi di beberapa negara termasuk di Indonesia. Antara lain, untuk mencegah terjadinya penjajahan ekonomi melalui informasi, keamanan rahasia bisnis, dan rahasia negara, dan banyak hal lain yang tidak bisa dijangkau dengan hukum yang berlaku di negara pengguna fasilitas tersebut.

Masalah bahasan tentang penyadapan di media, menurut pendapat anggota milis ini, hanyalah pengalihan isu dari isu perlindungan konsumen menjadi isu politik. Sebab, meski di Indonesia, bukan berarti pemerintah bebas bisa menyadap tanpa jejak hukum dan tanpa dasar hukum. Justru bila jasa tersebut diselenggarakan di Indonesia, maka bila terjadi sesuatu, negara bisa melakukan tindakan yang melindungi bangsanya.

Ditambahkannya lagi, siapapun pengusaha yang mau mencari makan dan “mendulang” sebagian dari isi kocek warga negara Indonesia yang jumlah dan omzetnya sangat besar harus bersedia menjalankan kegiatannya dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sayang, katanya, sampai hari ini, faktanya menunjukkan indikasi RIM masih bebas beroperasi di Indonesia tanpa ada tindakan negara untuk melindungi kedaulatan bangsa dan warganya. Beberapa lembaga negara justru menggunakan jasa RIM untuk mengkomunikasikan hal-hal yang bersifat rahasia negara.

“Kita bisa melakukan hal yang lebih baik bagi bangsa dan negara untuk mempergunakan sarana sejenis yang jasanya sudah tersedia secara lokal dengan sarana dan tarif lebih murah dan tidak berbeda fasilitasnya, tanpa harus tergantung kepada RIM,” tutupnya.

Seorang member lainnya yang merupakan akademisi dari UGM menyatakan, yang menjadi persoalan adalah terakumulasinya content komunikasi privat warga Indonesia di yahoomail, yahoo messenger, gmail, BB messenger. Sebaiknya, pemerintah memang tidak perlu tahu komunikasi privasi warganya. Celakanya, justru agen asing yang menguasai akumulasi content komunikasi privat itu. BB menempati posisi unik dalam bisnis penguasaan content komunikasi privat ini karena mampu menarik hati para usernya sehingga rela menyerahkan userid dan password email mereka, termasuk email domain .id mereka. Selain itu, BB (dan operator Opera Mini) memanfaatkan teknologi proxy kompresi akses web untuk mengakumulasi komunikasi web.

Apakah pengguna BB dan Opera Mini sadar kalau akses web mereka adalah melalui server operator di luar sana? Ini termasuk akses ke sistem-sistem informasi berbasis web yang melibatkan entry userid dan password.

Terhadap ini, member yang pertama menanggapi menyatakan, selain jangan sampai kita dijajah negara lain melalui penguasaan informasi, kita juga perlu menjaga jangan sampai Indonesia ikut-ikutan untuk menjadi negara otoriter yang tidak demokratis seperti Amerika, Cina, Rusia, Burma, Inggris, dan beberapa negara yang semuanya berkedok negara demokrasi, yang secara nyata mengekang kebebasan individu dan privasi dengan mengendalikan, mengawasi, dan menyadap semua komunikasi pribadi dan usaha tertentu secara bebas berdasar undang-undang, yang dilaksanakan dengan segala cara untuk memonitor semua komunikasi internal dan eksternal yang terhubung dengan negara tersebut.

Satu tanggapan muncul dari pejabat Kementerian Kominfo, yang juga menjadi anggota milis ini. Dia menyatakan bahwa banyak pihak telah sepakat dengan semangat “Menjaga Kedaulatan Informasi NKRI”. Kelihatannya, memang akan seperti simalakama. Kuncinya, jangan sampai informasi atau segala hal privasi publik dan negara dikuasai pihak asing.

Yang masih menjadi ganjalan adalah, sedalam apa asing akan bisa menguasai informasi bangsa ini melalui teknologi yang memudahkan hidup manusia? Bila kita menuntut BB membangun data center (DC) di Indonesia, sejauh mana pemerintah atau pihak yang berwenang dapat mengontrol bahwa informasi-informasi yang berjalan melalui DC tersebut tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sehat, seperti mulai dari pencurian ide-ide, hingga spionase berbalut konten gratisan yang keren ala BB, Facebook (FB), dan lain-lain.

“Bila saya adalah dalang (misalnya memang demikian) spionase berbalut BB, maka adalah uang receh untuk sekedar membangun DC di Indonesia. Yang penting adalah saya masih menguasai kedaulatan informasi bangsa Nusantara ini,” katanya.

Jadi, apakah Anda masih ingin terus membocorkan rahasia negara kita ke negara lain? Gunakanlah BB!

Anda mempunyai tanggapan tentang ini? Silahkan posting di sini.