let's fight corruption in Indonesia

DIKOTOMI PERSEPSI Oleh: Tutung Handaru Susilo Tanpa sadar pikiran kita sering terjebak pada dikotomi persepsi. Tanpa sadar pikiran kita digiring dengan berbagai opini oleh para pihak yang memang pandai memainkan 'mind game' dan psikologi publik. Tanpa sadar pikiran kita akan berpersepsi bahwa A lebih baik dari B. Tanpa mengenal sesungguhnya siapa A dan siapa B. Pun karena sejak kecil kita terbiasa dicekoki dengan ikon-ikon dan simbol-simbol yang membuat kita berpikir bahwa ikon ini baik itu tidak. Mungkin hampir semua anak pernah mendengar dongeng kancil dan buaya. Buaya dipersepsikan jahat sedangkan kancil baik. Tanpa harus berpikir kenapa buaya jahat kepada kancil. Hampir semua cerita maupun film dinegeri ini tidak pernah ada menampilkan sosok guru atau polisi atau jaksa atau hakim yang jahat. Semua dipersepsikan sebagai orang baik. Terkadang pun dalam suatu waktu kita pernah berpersepsi; orang kaya itu jahat; orang miskin baik; militer itu jahat; sipil itu baik; orang cina i

In a mailing list, a question arose why this year BPK website had not published BPK reports on the audit results as usuallly in previous years. Then came the debate about whether or not the report should be published. Here I publish one's opinions on the debate: Regards, In my opinion, the publication is very necessary, very important and must as soon as possible. The publication will be useful for all parties. In connection with the previous comments, about the arrogance, what happens is there is no 'arms length transactions' in the interaction between the BPK auditor and the auditee (particularly Local Government Prov / District / City) or the 'level playing field' that is not balanced. I, since June 1, 2009 or five months of FY 2008 ended, always look forward to the publication of BPK audit reports of LKPP and LKPD (for LKPP already published). I hope someday there is a kind of 'examination' from the accounting profession institutions (auditors), IAI or I

Di sebuah milis muncul pertanyaan kenapa pada tahun ini BPK belum juga mepublikasikan laporan hasil auditnya di website BPK sebagaimana lazimnya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya laporan tersebut dipublikasikan. Berikut saya publikasikan pendapat seseorang atas perdebatan tersebut: Salam, Menurut saya, publikasi tersebut sangat perlu, sangat penting dan harus sesegera mungkin. Publikasi tsb akan sangat berguna untuk semua pihak. Berkaitan dengan komentar sebelumnya, tentang arogansi, menurut yang terjadi adalah tidak terdapat 'arms length transactions' pada interaksi antara auditor BPK dengan auditee (terutama Pemda Prov/Kab/Kota) atau 'level playing field' yang dilakukan tidak seimbang. Saya, sejak 1 Juni 2009 atau lima bulan setelah T.A. 2008 berakhir, selalu menantikan publikasi laporan hasil audit BPK terhadap LKPP dan LKPD (yg LKPP sudah dipublikasikan). Saya berharap suatu saat ada semacam 'eksaminasi' dari

Seorang teman, meng-sms saya: " Rud, tim SBY lagi nyiapin program reformasi birokrasi, salah satunya restrukturisasi lembaga pengawasan. Lu punya ide apa? " Setelah merenung sejenak, saya mencoba membuat tulisan berikut: Penguatan birokrasi akan sangat tergantung pada kualitas pengendalian internal pemerintah. Telah disadari bahwa lemahnya pengendalian internal pemerintah menjadi salah satu sebab utama dalam lemahnya birokrasi dan pada akhirnya rendahnya kualitas pelayanan publik. Dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran birokrasi dalam pelayanan publik telah mengalami pasang-surut. Pemerintah telah melakukan beberapa penataan terkait dengan birokrasi. Menteri Pendayagunaan telah menerbitkan pedoman reformasi birokrasi dengan Kepmenpan nomor 15 tahun 2008 yang memberikan acuan reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan (organisasi), budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi birokrasi, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi itu menyangkut people, proce