Selasa, 29 September 2009

DIKOTOMI PERSEPSI

DIKOTOMI PERSEPSI
Oleh: Tutung Handaru Susilo

Tanpa sadar pikiran kita sering terjebak pada dikotomi persepsi. Tanpa sadar pikiran kita digiring dengan berbagai opini oleh para pihak yang memang pandai memainkan 'mind game' dan psikologi publik. Tanpa sadar pikiran kita akan berpersepsi bahwa A lebih baik dari B. Tanpa mengenal sesungguhnya siapa A dan siapa B.

Pun karena sejak kecil kita terbiasa dicekoki dengan ikon-ikon dan simbol-simbol yang membuat kita berpikir bahwa ikon ini baik itu tidak. Mungkin hampir semua anak pernah mendengar dongeng kancil dan buaya. Buaya dipersepsikan jahat sedangkan kancil baik. Tanpa harus berpikir kenapa buaya jahat kepada kancil.

Hampir semua cerita maupun film dinegeri ini tidak pernah ada menampilkan sosok guru atau polisi atau jaksa atau hakim yang jahat. Semua dipersepsikan sebagai orang baik. Terkadang pun dalam suatu waktu kita pernah berpersepsi; orang kaya itu jahat; orang miskin baik; militer itu jahat; sipil itu baik; orang cina itu jahat; pribumi itu baik. Itu semua hanyalah dikotomi persepsi.

Sekarang pun dikotomi persepsi terjadi lagi. Hampir semua orang berpandangan POLRI itu jahat; KPK itu baik, tanpa mengenal lebih jauh apa itu institusi POLRI dan apa itu institusi KPK. Beberapa waktu lalu pun ketika BPKP akan mengaudit KPK; opini yang dibentuk adalah BPKP jahat; KPK baik.

Banyak orang tidak sadar atau tidak tahu bahwa di KPK pun banyak unsur. Ada personil dari POLRI, Kejaksaan, BPKP maupun unsur lainnya. Lalu apakah setiap personil yang masuk ke KPK, bim salabim, langsung bisa berubah menjadi orang bersih tanpa cacat dan cela. Saya rasa tidak semudah itu seseorang bertransendental menjadi pribadi yang sempurna setelah berpuluh tahun berkecimpung diprofesi masing-masing.

Bagaimanapun KPK ataupun POLRI hanyalah institusi yang masing-masing mempunyai personil dengan kepribadian, kekuatan maupun kelemahannya. Tetapi tanpa sadar saat ini (oleh media massa) kita memang sedang diajak berpersepsi bahwa institusi KPK itu baik; sedangkan POLRI tidak. Tanpa sadar bahwa KPK atau POLRI hanyalah baju dan tidak serta merta mencerminkan pribadi yang memakainya. Sama seperti para terdakwa di depan pengadilan yang hampirnya seluruh pasti berbaju kemeja putih lengan panjang dan berpeci. (bahkan Ryan si jagal jombang berpeci putih dan bersorban). Semua itu adalah upaya mind game bukan serta merta menjamin pribadi yang memakainya seputih kemejanya.

Jadi pada intinya cobalah untuk tidak terjebak pada dikotomi persepsi; bahwa KPK itu baik; POLRI itu jahat; Buaya itu jahat; Cicak itu baik (padahal cicak mungkin jahat juga sama nyamuk). Berpikirlah secara jernih. There's good and bad in everyone. Tidak setiap personil KPK pasti baik dan tidak setiap personil POLRI pasti jahat. It's human nature.

Kalau kita memang mendukung pemberantasan korupsi; maka kita juga harus ikut berpikir:
1) Kenapa gaji para penegak hukum lainnya tidak dinaikkan juga setara dengan para personil KPK sehingga kinerjanya meningkat
2) Kenapa kewenangan para penegak hukum lainnya tidak ditingkatkan juga setara dengan KPK sehingga kerjanya menjadi lebih efektif
3) Kalau KPK boleh menyadap, kenapa para penegak hukum lainnya tidak boleh. toh terbukti penyadapan salah satu cara efektif menjerat koruptor.

Last but not least. Bagaimanapun institusi KPK yang baik harus dipertahankan; namun (apabila ada) oknum yang buruk ya harus dibersihkan.

Maju terus maju KPK; maju terus POLRI; bersihkan para oknum di negeri ini.

Selasa, 15 September 2009

Debate: Should the Audit Reports Published on BPK's Website?

In a mailing list, a question arose why this year BPK website had not published BPK reports on the audit results as usuallly in previous years. Then came the debate about whether or not the report should be published. Here I publish one's opinions on the debate:

Regards,

In my opinion, the publication is very necessary, very
important and must as soon as possible. The publication will be useful for all
parties.

In connection with the previous comments, about the arrogance, what happens is there is no 'arms length transactions' in the interaction between the BPK auditor and the auditee (particularly Local Government Prov / District / City) or the 'level playing field' that is not balanced.

I, since June 1, 2009 or five months of FY 2008 ended, always look forward to the publication of BPK audit reports of LKPP and LKPD (for LKPP already published).

I hope someday there is a kind of 'examination' from the accounting profession institutions (auditors), IAI or IAPI boards, to the audit opinion already given by BPK (were the opinion given by the BPK institution or by BPK agency employees?).

Thank you.
Ariawan Prasodjo

Jumat, 11 September 2009

Debat: Perlukah Laporan Audit BPK Dipublikasikan di Website?

Di sebuah milis muncul pertanyaan kenapa pada tahun ini BPK belum juga mepublikasikan laporan hasil auditnya di website BPK sebagaimana lazimnya di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian, muncul perdebatan tentang perlu atau tidaknya laporan tersebut dipublikasikan. Berikut saya publikasikan pendapat seseorang atas perdebatan tersebut:

Salam,

Menurut saya, publikasi tersebut sangat perlu, sangat penting dan harus sesegera mungkin. Publikasi tsb akan sangat berguna untuk semua pihak.

Berkaitan dengan komentar sebelumnya, tentang arogansi, menurut yang terjadi adalah tidak terdapat 'arms length transactions' pada interaksi antara auditor BPK dengan auditee (terutama Pemda Prov/Kab/Kota) atau 'level playing field' yang dilakukan tidak seimbang.

Saya, sejak 1 Juni 2009 atau lima bulan setelah T.A. 2008 berakhir, selalu menantikan publikasi laporan hasil audit BPK terhadap LKPP dan LKPD (yg LKPP sudah dipublikasikan).

Saya berharap suatu saat ada semacam 'eksaminasi' dari lembaga profesi akuntan (auditor), IAI atau IAPI atau lembaga profesi auditor sektor publik?, terhadap opini audit yang diberikan BPK (opini tsb diberikan oleh BPK sbg lembaga atau diberikan oleh pegawai BPK?).

Terima kasih.
Ariawan Prasodjo

Rabu, 02 September 2009

Penataan Lembaga Pengawasan Internal Pemerintah: Sebuah Gagasan

Seorang teman, meng-sms saya: "Rud, tim SBY lagi nyiapin program reformasi birokrasi, salah satunya restrukturisasi lembaga pengawasan. Lu punya ide apa?"

Setelah merenung sejenak, saya mencoba membuat tulisan berikut:

Penguatan birokrasi akan sangat tergantung pada kualitas pengendalian internal pemerintah. Telah disadari bahwa lemahnya pengendalian internal pemerintah menjadi salah satu sebab utama dalam lemahnya birokrasi dan pada akhirnya rendahnya kualitas pelayanan publik.

Dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran birokrasi dalam pelayanan publik telah mengalami pasang-surut. Pemerintah telah melakukan beberapa penataan terkait dengan birokrasi. Menteri Pendayagunaan telah menerbitkan pedoman reformasi birokrasi dengan Kepmenpan nomor 15 tahun 2008 yang memberikan acuan reformasi birokrasi pada aspek kelembagaan (organisasi), budaya organisasi, ketatalaksanaan, regulasi birokrasi, dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi itu menyangkut people, process, dan technology.

Terkait dengan reformasi birokrasi ini, dengan surat edaran nomor 0142/M.PPN/06/2009 dan SE-1848/MK/2009, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan baru-baru ini telah menerbitkan Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Pada bulan Juni 2009, juga telah disahkan Undang-Undang Pelayanan Publik.
Sayangnya, di lapangan, usaha Pemerintah terkait reformasi birokrasi kurang berjalan dengan baik. Kenyataan di lapangan, tidak banyak perubahan berarti yang dirasakan oleh masyarakat.

Salah satu penyebab hal tersebut adalah kelemahan mesin birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan Pemerintah/Presiden. Implementasi atas kebijakan Presiden juga sering kurang terkordinasi. Sebagai contoh, dalam Program Kerja 100 Hari Presiden SBY ketika pertama kali terpilih terdapat “Program Melanjutkan Reformasi Birokrasi”. Namun, sampai saat ini masyarakat belum merasakan hasil nyata reformasi ini.

Kenyataan di lapangan, pengurusan perijinan masih sulit. Misalnya, ketika seseorang ke kantor imigrasi, praktik bisnis pelayanan imigrasi masih berjalan seperti biasanya. Tanpa melewati calo atau dengan uang tips, pelayanan masih kurang baik. Begitu juga dengan pengurusan KTP dan SIM. Belum lagi jika dibahas aspek single identity number (SIN) yang belum juga berhasil diimplementasikan.

Dalam hubungannya dengan reformasi sektor publik, sebenarnya terdapat tindakan nyata yang dibutuhkan, di mana keberhasilan instansi publik dalam memberikan pelayanan publik akan tergantung kepada proses pelayanan yang ada di dalam instansi pelayanan publik. Dalam kenyataannya, proses tersebut banyak yang tidak sinkron atau malah menimbulkan birokrasi yang rumit. Karena itu, proses ini harus ditata-ulang.

Dari penataan-ulang proses pelayanan publik ini, dapat diperoleh perhitungan yang tepat berapa sebenarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proses tersebut. Sumber daya ini terdiri dari manusia yang dibutuhkan untuk menjalankan proses, pendanaannya, dan perangkat teknologi pendukungnya. Dengan demikian, dari penataan proses ini, Pemerintah dapat membuat program pengembangan sumber daya manusia sektor publik. Tidak hanya dari segi jumlah yang dibutuhkan, tetapi juga kemampuan (skill) yang dibutuhkan.

Dari sini, Pemerintah akan dapat melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif, tidak lagi bersifat parsial. Selama ini, penataan birokrasi kebanyakan hanya dilakukan secara terbatas pada penataan kelembagaannya. Belum secara langsung menyentuh aspek sumber daya manusianya.
Dalam rangka melakukan sebuah langkah penting dalam reformasi sektor publik, yaitu penataan proses pelayanan publik tersebut, lembaga pengawasan internal pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Lembaga pengawasan internal dapat memberikan peran yang sangat berarti dengan melakukan analisis proses bisnis organisasi publik.

Kegiatan yang pertama sekali harus dilakukan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh proses bisnis sektor publik di instansi pemerintah. Evaluasi tersebut harus dilakukan secara serentak kepada seluruh instansi pemerintah, baik yang berada di pusat maupun di daerah.

Dari evaluasi ini, akan diketahui titik-titik lemah dari proses bisnis instansi pemerintah. Kemudian, dari hasil evaluasi ini akan dilakukan perancangan-ulang proses bisnis di instansi pemerintah, khususnya yang melakukan pelayanan langsung ke publik, termasuk penghitungan kembali sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan masing-masing proses bisnis ini.

Hasil rancangan-ulang ini kemudian dapat diimplementasikan di masing-masing instansi pemerintah secara berkelanjutan dengan bimbingan dari lembaga pengawasan internal. Keberhasilan implementasi rancangan-ulang ini akan mendukung secara langsung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sayangnya, saat ini terdapat permasalahan pada lingkungan lembaga pengawasan internal. Masing-masing lembaga pengawasan internal pemerintah masih bekerja sendiri-sendiri, tanpa adanya terkoordinasi. Karena itu, kurang dirasakannya sinerji dan suatu arah yang sama dalam optimalisasi lembaga pengawasan internal. Karena itu, keberadaan lembaga-lembaga pengawasan internal pemerintah perlu ditata-kembali.[1]

Salah satu program yang harus dilakukan untuk menata-kembali lembaga-lembaga pengawasan internal pemerintah adalah dengan meningkatkan kualitas dan independensi lembaga-lembaga tersebut. Yang diusulkan dalam tulisan ini adalah dengan meletakkan lembaga-lembaga pengawasan internal pemerintah secara operasional di bawah sebuah lembaga di tingkat nasional yang setingkat kementerian. Misalnya, Kementerian Urusan Reformasi Sektor Publik dan Pengawasan Internal merangkap Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nama lain yang diusulkan adalah Kementerian Keuangan dan Pengawasan Pembangunan. Namun, secara administratif, lembaga-lembaga pengawasan internal tersebut tetap berada di bawah masing-masing menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau walikota.

Pemerintah/Presiden akan mendapat manfaat langsung dari keberadaan Kementerian Urusan Reformasi Sektor Publik dan Pengawasan Internal/Kementerian Keuangan dan Pengawasan Pembangunan ini. Selain berperan untuk mempercepat proses reformasi pelayanan publik, lembaga ini juga dapat ditugaskan secara khusus oleh Presiden untuk menangani atau mengkoordinasikan setiap permasalahan yang muncul yang terkait dengan korupsi. Kementerian ini juga dapat ditugaskan secara khusus untuk fokus pada pelaksanaan program pencegahan korupsi.

Demikian gagasan sederhana ini dan mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa ini.

[1] Lembaga-lembaga pengawasan internal yang saat ini ada adalah inspektorat jenderal/inspektorat yang berada di bawah menteri/pimpinan lembaga, inspektorat wilayah yang berada di bawah gubernur, bupati, atau walikota. Selain itu, terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berada di bawah Presiden. Pada lingkup BUMN/D, terdapat satuan pengawasan intern.