Senin, 31 Agustus 2009

Penggunaan HPS

Minggu lalu, saya mendapat pertanyaan dari seorang pejabat sebuah pemerintah daerah yang juga PPK terkait dengan HPS. Dalam sebuah pengadaan yang telah ditetapkan pemenangnya, tetapi belum sampai ke kontrak, dia menemukan bahwa ternyata terdapat penawaran yang harga satuan beberapa itemnya di bawah harga satuan menurut HPS. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan?

Dalam Pasal 13 Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa PPK wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. HPS ini digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia.

Menurut penjelasan ayat (1) Pasal tersebut, data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain:
a. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan;
b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal/pabrikan;
d. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya;
e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pada Lampiran I Bab II A 1 f 12) c) Keppres tersebut, harga satuan timpang yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari HPS mesti dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan tersebut timpang, maka harga satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa.

Dalam sebuah tulisan di Forum Pengadaan yang dipublikasikan ke Media Indonesia, hal seperti ini sering menimbulkan masalah. “Biasanya lalu muncul perdebatan dengan pemeriksa, karena terdapat harga item-item pekerjaan yang melampaui harga item dalam HPS dan oleh pemeriksa dinyatakan merugikan keuangan negara,” tulis Forum tersebut. Namun, dijelaskan dalam Forum tersebut, “… sepanjang proses pengadaannya dilakukan melalui pelelangan, maka harga-harga yang terjadi adalah harga pasar yang sesungguhnya, sehingga tidak dapat dikatakan merugikan negara dalam arti korupsi.”

Artinya, jika mengikuti penjelasan tersebut, tidak ada alasan untuk menolak atau mempermasalahkan harga penawaran sebuah item yang di atas harga HPS, sepanjang telah dilakukan klarifikasi.

Anehnya, setelah diteliti kembali, ternyata memang total harga yang ditawarkan di bawah HPS, tetapi harga satuan masing-masing item ternyata di bagi rata. Ini cukup menimbulkan pertanyaan. Jika melihat dari pola ini, biasanya perusahaan penawar tidak menguasai apa yang ditawarkannya. Setelah ditanyakan oleh PPK, ternyata perusahaan penawar menyatakan bahwa mereka hanya mendapat harga total dari prinsipal, tanpa rinciannya.

Setelah diteliti kembali, rupanya perusahaan tersebut adalah yang cukup beruntung, karena peserta lelang lainnya sudah gugur karena masalah administrasi. Pengadaan ini menggunakan pendekatan pascakualifikasi.

Saya bilang, biasanya perusahaan seperti inilah yang selalu menjadi masalah dalam pengadaan. Kemudian, saya menanyakan nama perusahaan penawar tersebut. Ternyata, yang saya dengar, perusahaan tersebut pernah di-blacklist oleh sebuah departemen karena tidak mau menandatangani kontrak setelah menjadi pemenang lelang sebuah pengadaan. Karena itu, kemenangan perusahaan tersebut layak dibatalkan.

Apa yang bisa diambil hikmahnya dari hal ini? Walaupun memang harga per item di HPS itu tidak mengikat, tetapi ketika Panitia Pengadaan atau PPK melihat keanehan dalam harga penawaran per item, sebaiknya segera ditelusuri kemampuan dan keberadaan perusahaan tersebut.

Jumat, 28 Agustus 2009

Lelang Infrastruktur Jaringan di RS Jantung Harapan Kita

Bagi Anda yang tertarik mengikuti lelang ini, segera daftar sebelum ketinggalan. Nilainya lumayan, Rp7 miliar!
.





Senin, 24 Agustus 2009

e-Gov BP Batam

Minggu lalu, saya sempat mengunjungi pengembangan e-Gov BP Batam yang dibiayai dari loan Pemerintah Korea. Saya melihat ada kekurangan di satu sisi, dan kelebihan di sisi lainnya. Namun, cukup bersyukur bahwa proyek ini ternyata di-lead oleh pejabat setingkat deputi di BP Batam sehingga keberhasilannya, mestinya, bisa terjaga.

Saat ini proyek masih berlangsung setelah mengalami perpanjangan setelah sebelumnya muncul dispute pembangunan gedung data center. Jika dikelola dengan baik, data center ini bisa menjadi data center "beneran" pertama milik Pemerintah Indonesia, selain yang dimiliki perusahaan swasta atau perusahaan negara. Instansi pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai DRC mereka, jika masing-masing mau bersinerji.

Khusus sisi sistem aplikasi yang mendukung sistem informasi BP Batam, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Semoga mereka cukup tangguh dalam menjalankan misi proyek yang waktunya tidak banyak lagi ini.

Senin, 10 Agustus 2009

Tutung Handaru: Testimoni AA, Viva KPK

Testimoni AA, (entah benar entah tidak), telah cukup menimbulkan kehebohan untuk kedua kali nya pada para pihak yang mengekspose dirinya sebagai para penumpas korupsi (entah benar entah tidak).

Setelah sebelumnya heboh karena KPK hendak diaudit oleh BPKP. Sekarang pun mereka heboh dengan komentar2 nya bahwa semua itu adalah upaya penghancuran KPK. Padahal kalau dipikir dengan kepala jernih dan tanpa adanya vested interest toh adanya audit BPKP maupun testimoni dari AA akan menjadi kebaikan bagi institusi KPK itu sendiri.

Bagaimanapun KPK hanyalah suatu institusi yang merupakan suatu obyek abstrak, yang tidak perlu dikesankan seolah-olah menjadi suatu obyek konkrit yang tidak bercela. Yang konkrit pada KPK adalah unsur SDM, dana, dan prasarananya. Unsur SDM sendiri adalah para pribadi manusianya yang pasti tidak akan dapat sempurna dan bercela.

Sebagai suatu institusi yang berjalan di KPK adalah sistem. Sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pengawasan. Audit adalah salah satu cara dari pengawasan. Audit yang baik akan mengungkap terjadinya penyimpangan sehingga tidak perlu terjadi lagi dimasa y.a.d. Pun audit kinerja terhadap KPK akan dapat menjawab pertanyaan yang mungkin timbul di masyarakat seperti:

1. Apakah pengadaan sarana dan prasarana di KPK juga mengikuti prosedur pengadaaan barang/ jasa atau tidak (atau cukup dengan penunjukan langsung, karena selama ini tidak pernah terdengar adanya tender untuk pengadaan sarana/prasarana di KPK).

2. Apakah ada kasus yang mengendap bertahun-tahun tanpa ada kejelasan kelanjutan penanganannya. (Biasanya dengan alasan rahasia maka kita tidak tahu lagi kelanjutannya).

3. Apakah ada kasus yang tidak jelas penanganannya. Seperti kasus proyek mesin jahit Depsos. (sebagian masyarakat mereka-reka apakah karena SHW teman dekat AA itu merupakan anggota tim ahli Depsos?).

Bagaimanapun KPK adalah institusi yang tetap perlu dilakukan pengawasan eksternal maupun internal. Pengawasan akan membuat kebaikan bukan keburukan dan tanpa perlu dipolitisir sebagai upaya merobohkan dengan membuat jargon ‘cicak lawan buaya’.

Sebaliknya, tanpa pengawasan yang baik, KPK akan menjelma menjadi superbody yang tidak terkontrol dan akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan tertentu. Aksioma ‘power tends to corrupt’- ‘absolute power, absolute corrupt’bukan tidak mungkin dapat terjadijuga. Kita pun tidak ingin kasus AKP Par dahulu menjelma menjadi fenomena gunung es. KPK yang bersih harus tetap berdiri. Kita dapat membantunya dengan mencegah kemungkinan terjadi pembusukan di dalam tubuh KPK sendiri. Viva KPK.

Tulisan Tutung Handaru. Diambil dari sebuah milis.