let's fight corruption in Indonesia

Minggu lalu, saya mendapat pertanyaan dari seorang pejabat sebuah pemerintah daerah yang juga PPK terkait dengan HPS. Dalam sebuah pengadaan yang telah ditetapkan pemenangnya, tetapi belum sampai ke kontrak, dia menemukan bahwa ternyata terdapat penawaran yang harga satuan beberapa itemnya di bawah harga satuan menurut HPS. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan? Dalam Pasal 13 Keppres 80/2003, dinyatakan bahwa PPK wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertangungjawabkan. HPS ini digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran . Nilai total HPS terbuka dan tidak bersifat rahasia. Menurut penjelasan ayat (1) Pasal tersebut, data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPS antara lain: a. Harga pasar setempa

Bagi Anda yang tertarik mengikuti lelang ini, segera daftar sebelum ketinggalan. Nilainya lumayan, Rp7 miliar! .

Minggu lalu, saya sempat mengunjungi pengembangan e-Gov BP Batam yang dibiayai dari loan Pemerintah Korea. Saya melihat ada kekurangan di satu sisi, dan kelebihan di sisi lainnya. Namun, cukup bersyukur bahwa proyek ini ternyata di-lead oleh pejabat setingkat deputi di BP Batam sehingga keberhasilannya, mestinya, bisa terjaga. Saat ini proyek masih berlangsung setelah mengalami perpanjangan setelah sebelumnya muncul dispute pembangunan gedung data center. Jika dikelola dengan baik, data center ini bisa menjadi data center "beneran" pertama milik Pemerintah Indonesia, selain yang dimiliki perusahaan swasta atau perusahaan negara. Instansi pemerintah dapat memanfaatkannya sebagai DRC mereka, jika masing-masing mau bersinerji. Khusus sisi sistem aplikasi yang mendukung sistem informasi BP Batam, masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Semoga mereka cukup tangguh dalam menjalankan misi proyek yang waktunya tidak banyak lagi ini.

Testimoni AA, (entah benar entah tidak), telah cukup menimbulkan kehebohan untuk kedua kali nya pada para pihak yang mengekspose dirinya sebagai para penumpas korupsi (entah benar entah tidak). Setelah sebelumnya heboh karena KPK hendak diaudit oleh BPKP. Sekarang pun mereka heboh dengan komentar2 nya bahwa semua itu adalah upaya penghancuran KPK. Padahal kalau dipikir dengan kepala jernih dan tanpa adanya vested interest toh adanya audit BPKP maupun testimoni dari AA akan menjadi kebaikan bagi institusi KPK itu sendiri. Bagaimanapun KPK hanyalah suatu institusi yang merupakan suatu obyek abstrak, yang tidak perlu dikesankan seolah-olah menjadi suatu obyek konkrit yang tidak bercela. Yang konkrit pada KPK adalah unsur SDM, dana, dan prasarananya. Unsur SDM sendiri adalah para pribadi manusianya yang pasti tidak akan dapat sempurna dan bercela. Sebagai suatu institusi yang berjalan di KPK adalah sistem. Sistem yang baik akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan pengawasan. Audit a